Pergerakan nasional di Indonesia mulai berkembang pada abad ke-19 akibat faktor internal seperti munculnya golongan pelajar baru akibat kebijakan pendidikan Belanda serta kemajuan transportasi dan komunikasi yang memfasilitasi pertukaran informasi antar daerah, serta faktor eksternal seperti pengaruh pemikiran nasionalisme dari negara-negara Asia lain. Pergerakan awal berupa organisasi-organisasi keagamaan dan budaya yang kemudian
Berisikan perlawanan yang terjadi saat masa penjajahan Belanda, antara lain:
* Perlawanan Kerajaan Siak Sri Indrapura
* Perlawanan orang tionghoa
* Tondano 2
* Perlawanan Pattimura
* Perang Padri
lihat juga: https://www.youtube.com/channel/UCIdrehXHuOV1dmrtVcx9tpQ
Berisikan perlawanan yang terjadi saat masa penjajahan Belanda, antara lain:
* Perlawanan Kerajaan Siak Sri Indrapura
* Perlawanan orang tionghoa
* Tondano 2
* Perlawanan Pattimura
* Perang Padri
lihat juga: https://www.youtube.com/channel/UCIdrehXHuOV1dmrtVcx9tpQ
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
2. Kebijakan Portugis yang Memicu Perlawanan
01
02
Monopoli Perdagangan rempah-
rempah.
Penyebaran agama Kristen
(Katolik).
3. Kebijakan VOC dan Pemerintah Kolonial Belanda yang Memicu Perlawanan
01
02
Monopoli Perdagangan rempah-
rempah.
Sikap arogan terhadap penguasa
dan kerajaan pribumi.
Praktik diskriminasi terhadap
penduduk pribumi.
Campur tangan terhadap
masalah internal kerajaan.
03
Ekspansi wilayah demi
melancarkan kebijakan Pintu
Terbuka.
Penderitaan akibat sistem
Tanam Paksa, Kebijakan Pintu
Terbuka, serta Politik Etis.
04
05
06
4. Ciri-ciri Perlawanan Sebelum Abad XX
01
02
Perlawanannya bersifat lokal,
terjadi di daerah-daerah tanpa
adanya koordinasi antardaerah.
Dipimpin oleh tokoh masyarakat
yang disegani.
Mengutamakan kekuatan senjata,
namun kalah dari segi
persenjataan.
Tidak menggunakan
organisasi, tetapi dilakukan
secara berkelompok saja.
03
Dipimpin oleh tokoh
masyarakat yang disegani.
Mudah dipecah belah karena
kurangnya koordinasi antara
pemimpin dan bawahannya.
04
05
06
6. Latar belakang:
Monopoli perdagangan oleh bangsa Portugis.
Bangsa Portugis melakukan campur tangan
terhadap urusan Kerajaan Ternate dan Tidore.
Penyebaran agama Katolik di tengah
masyarakat Maluku yang beragama Islam.
Tokoh perlawanan rakyat Maluku antara lain Sultan
Khairun (1534—1570) dan anaknya, Sultan
Baabullah (1570—1583), dari Kerajaan Ternate.
Sultan Baabullah melanjutkan perlawanan Sultan
dan berhasil mengusir bangsa Portugis dari Maluku
pada tahun 1575..
Perlawanan Rakyat Ternate
Lukisan yang menggambarkan
Ternate pada sekitar tahun 1720.
Sumber:
wikimedia.org
7. Latar belakang:
Monopoli bangsa Portugis di Malaka.
Kerja sama antara bangsa Portugis dan Pajajaran.
Perebutan Pelabuhan Sunda Kelapa.
Perlawanan rakyat Demak dimulai sejak masa pemerintahan Raden Patah yang
mengutus anaknya, Pati Unus, menyerang bangsa Portugis di Malaka pada
tahun 1512 dan 1513 namun gagal.
Pada 22 Juni 1527, Fatahillah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa dan
mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta.
Perlawanan Rakyat Demak
8. Latar belakang:
Hubungan antara Kesultanan Aceh dan bangsa
Eropa (VOC/ Belanda dan Inggris) yang dianggap
mengancam keberadaan bangsa Portugis di
Malaka.
Sikap Kerajaan Aceh di bawah Sultan Ali Mughayat
Syah (1514—1528) yang menentang kehadiran
bangsa Portugis di Malaka.
Sultan Ali Mughayat Syah berhasil mengusir bangsa
Portugis dari wilayah Aceh—yakni Daya, Pidie, dan
Pasai—pada 1520-an. Perjuangan rakyat Aceh
mengusir Portugis terus berlanjut di bawah Sultan
Iskandar Tsani (1636—1641).
Sultan Iskandar Muda (1608—1636)
menyerang bangsa Portugis di Malaka
pada 1629, namun gagal. Malaka akhirnya
jatuh ke tangan VOC tahun 1641.
Perlawanan Rakyat Aceh
10. Latar belakang:
VOC melakukan monopoli perdagangan
yang merugikan pedagang pribumi.
VOC menolak mengakui kedaulatan
Kesultanan Mataram Islam di bawah Sultan
Agung Hanyokrokusumo (1613—1645).
VOC dianggap sebagai penghambat bagi
Sultan Agung dalam mewujudkan cita-
citanya.
Tokoh utama perlawanan rakyat Mataram
terhadap VOC adalah Sultan Agung yang
menyerang VOC di Batavia sebanyak dua kali
pada tahun 1628 dan 1629 namun gagal.
Pada masa pemerintahan Sultan
Amangkurat I (1645—1677), Kerajaan
Mataram justru memilih bekerja sama
dengan VOC.
Perlawanan Kesultanan Mataram
11. Latar belakang:
Persaingan dagang dengan VOC di Batavia.
Rongrongan VOC terhadap politik Kesultanan
Banten.
Tokoh yang memimpin perlawanan terhadap VOC
adalah Sultan Ageng Tirtayasa (1651—1682).
Perlawanan Sultan Ageng mengalami kegagalan
setelah putranya, Sultan Haji, lebih memilih bekerja
sama dengan VOC.
Perlawanan rakyat Banten masih terus berlanjut
dipimpin oleh Kiai Tapa dan Ratu Bagus.
Perlawanan Kesultanan Banten
12. Latar belakang:
Kebijakan monopoli dagang VOC, terutama rempah-
rempah, yang merugikan rakyat Makassar.
Tokoh yang memimpin perlawanan terhadap
VOC adalah Sultan Hasanuddin (1653—1669),
yang dikenal juga dengan julukan “Ayam
Jantan dari Timur”. Beliau adalah raja Gowa-
Tallo yang menolak monopoli dan keberadaan
VOC di Makassar.
Pada 18 November 1667, ditandatangani Perjanjian
Bongaya yang berisi sebagai berikut.
1. Kesultanan Gowa-Tallo mengakui monopoli
perdagangan VOC.
2. Pedagang asing, selain Belanda, dilarang berniaga
di wilayah kekuasaan Gowa-Tallo.
3. Kesultanan Gowa-Tallo harus membayar ganti rugi
perang.
4. VOC diperbolehkan mendirikan benteng
pertahanan (Benteng Rotterdam).
5. Kesultanan Gowa-Tallo harus mengakui kedaulatan
Kerajaan Bone.
Perlawanan Rakyat Makassar
14. Latar belakang:
Tidak ingin Belanda kembali ke Maluku. di
wilayah tersebut.
Pada 1810--1816, Hindia Belanda, termasuk
Maluku, dikuasai oleh Inggris.
Pada tahun 1817, Belanda kembali berkuasa
di Maluku. Aturan-aturan yang menindas
kembali diberlakukan, seperti aturan kerja
paksa dan monopoli perdagangan cengkih.
Pattimura berhasil merebut Benteng Duurstede dan Benteng Deverdijk. Perlawanannya yang
gigih membuat gubernur Ambon terpaksa meminta bantuan pasukan dari Batavia. Setelah satu
per satu anak buahnya ditangkap dan tewas, Pattimura pun akhirnya ditangkap dan dijatuhi
hukuman mati pada 1817.
Perlawanan Pattimura
15. Latar belakang:
Campur tangan pemerintah kolonial Belanda terhadap
urusan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta.
Para pejabat kesultanan diperlakukan sebagai bawahan
pemerintah kolonial Belanda.
Penetapan berbagai pajak oleh pemerintah kolonial
Belanda-Kesultanan Yogyakarta yang membuat rakyat
menderita.
Pemasangan patok-patok batas pembangunan jalan
yang melewati tanah Pangeran Diponegoro.
Tokoh:
Pangeran Diponegoro, Pangeran Mangkubumi, Sentot
Alibasyah, Kyai Mojo, dan Nyi Ageng Serang.
Perlawanan Pangeran Diponegoro
16. Pemerintah kolonial Belanda
menggunakan taktik benteng stelsel
yang berhasil mempersempit ruang
gerak perlawanan Pangeran
Diponegoro.
Perlawanan Pangeran Diponegoro
berakhir setelah pemerintah kolonial
Belanda menangkap Diponegoro pada
saat melakukan perundingan dan
kemudian diasingkan ke Manado pada
tahun 1830.
Sumber: geheugenvannederland.ni
Perlawanan Pangeran Diponegoro
17. Latar belakang:
Keinginan Belanda untuk menguasai Palembang yang
menimbulkan ancaman bagi Kesultanan Palembang.
Perlawanan Sultan Badaruddin terhadap Inggris berakhir
setelah adanya Konvensi London 1814. Pada 1818, Sultan
Badaruddin ditangkap Belanda dan diasingkan ke Ternate.
Sultan Badaruddin memimpin perlawanan terhadap
pemerintah kolonial Belanda dengan menyerang
benteng-benteng pertahanan Belanda.
Akibat Perjanjian Tuntang 1811, kedudukan Belanda
digantikan oleh Inggris. Sultan Badaruddin terus
melakukan perlawanan terhadap Inggris.
Perlawanan Kesultanan Palembang
18. Latar belakang:
Konflik internal antara kaum padri dan kaum adat.
Pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan konflik
tersebut dengan memberi bantuan kepada kaum adat
dalam menghadapi kaum padri.
Pada 1833, pemerintah kolonial mengeluarkan Plakat Panjang untuk menghentikan perlawanan
keduanya. Belanda mengajak berunding Imam Bonjol yang ternyata hanya sebuah tipuan untuk
menangkap Imam Bonjol. Pada 1839, Imam Bonjol meninggal dalam pengasingannya di Manado.
Pemerintah kolonial Belanda membujuk kaum adat dan
kaum padri berdamai melalui Perjanjian Masang (1825).
Kaum adat dan kaum padri sebenarnya sudah memilih untuk
berdamai melalui Plakat Puncak Pato yang menyebabkan
Belanda harus berhadapan dengan keduanya.
Perlawanan Imam Bonjol
19. Latar belakang:
Keinginan Belanda untuk menjadikan wilayah Aceh
sebagai bagian dari Pax Neerlandica.
Perang Aceh bermula ketika Sultan Mahmud menolak
permintaan Belanda agar Aceh mengakui kekuasaan Belanda
di daerah tersebut. Sultan Mahmud wafat karena kolera. Ia
digantikan oleh Tuanku Muhammad Daud Syah dengan gelar
Sultan Ibrahim Mansyur Syah (1875-1907).
Meskipun terjadi pergantian pemimpin, perlawanan rakyat
Aceh tetap berlangsung dengan sengit. Hal ini membuat
Belanda harus menerapkan strategi baru, yaitu memblokade
pelabuhanpelabuhan Aceh dalam rangka mematikan sumber
ekonomi dan pendapatan kesultanan.
Perang Aceh
20. Belanda menerima saran Snouck Hurgronje
dengan mengadu domba kaum bangsawan
(uleebalang) dengan kaum ulama.
Perjuangan rakyat Aceh sangat sulit untuk
ditaklukkan hingga akhirnya berkonsultasi
dengan orientalis Belanda Snouck Hurgronje
(1857--1936).
Pada 1903, pasukan Marsose yang bertugas
menghancurkan kantong pertahanan rakyat
Aceh dengan cepat menewaskan Teuku Umar.
Perlawanan rakyat terus dilanjutkan oleh
istrinya, Cut Nyak Dien. Pada 1905, Cut Nyak
Dien ditangkap dan diasingkan ke Sumedang.
Perang Aceh
21. Latar belakang:
Sikap Belanda yang menginginkan wilayah Tapanuli
menjadi bagian dari wilayah kekuasaannya.
Penyebaran agama Nasrani oleh para zending juga
menimbulkan perlawanan penduduk setempat.
Pada 1907, Belanda kembali melakukan serangan dan menangkap anggota keluarga
Sisingamangaraja XII. Sisingamangaraja XII tidak menyerah dan terus melanjutkan
perjuangannya. Pada 17 Juni 1907, Sisingamangaraja XII tewas dalam pertempuran di
Hutan Simsim.
Pada 1894, Belanda melakukan serangan ke pusat
pemerintahan Kerajaan Batak di Bakkara.
Sisingamangaraja XII berhasil lolos dan melarikan diri
ke Dairi Pakpak.
Perlawanan Sisingamangaraja XII
22. Latar belakang:
Adanya hak tawan karang yang dianggap
menghambat Belanda menguasai Bali.
Raja Buleleng I Gusti Ngurah Made Karangasem dan
I Gusti Ketut Jelantik membalas tipu daya Belanda
dengan merampas kapal Belanda pada tahun 1844.
Pada 15 April 1849, Belanda berhasil menguasai
Benteng Jagaraga.
Kerajaan Karangasem dan Buleleng tetap melakukan
perlawanan terhadap Belanda.
Tokohnya:
Raja Buleleng I Gusti Ngurah Made Karangasem
I Gusti Ketut Jelantik.
Perlawanan Kerajaan-Kerajaan di Bali
23. Latar belakang:
Monopoli perdagangan Belanda di Kalimantan yang sangat
merugikan pedagang pribumi.
Beban pajak dan kewajiban rodi terhadap rakyat yang memberatkan.
Intervensi Belanda terhadap urusan internal Kerajaan Banjar.
Keinginan Belanda menguasai Kalimantan yang kaya akan hasil
tambang.
Pangeran Hidayatullah ditangkap dan diasingkan ke Bogor pada 1862.
Pada 28 April 1962, terjadi Pertempuran Pangrangon yang dianggap
sebagai awal Perang Banjarmasin. Pada 1962, Pangeran Antasari wafat
karena sakit yang dideritanya.
Tokohnya:
Pangeran Antasari (Panembahan Amiruddin Kalifatillah Mukminin)
Pangeran Hidayatullah
Perlawanan Kesultanan Banjar
26. Faktor Internal
• Lahirnya golongan pelajar akibat
dilaksanakannya politik etis.
• Kemajuan di bidang transportasi
dan komunikasi yang telah
mendorong bangsa Indonesia
untuk saling memberi kabar berita.
• Perasaan senasib sependeritaan
sebagai bangsa yang dijajah.
• Kenangan kejayaan masa lalu
bangsa Indonesia.
Faktor Eksternal
• Kemenangan Jepang atas Rusia
dalam Perang Rusia-Jepang tahun
1905.
• Munculnya pergerakan nasional di
negara-negara Asia lainnya,
seperti di Tiongkok, India, dan
Turki.
• Pengaruh paham-paham baru,
seperti nasionalisme, sosialisme,
liberalisme, dan demokrasi.
Faktor Pendorong Lahirnya Organisasi Pergerakan Nasional
27. Ciri Perjuangan Setelah Tahun 1908
01
02
Dipimpin dan digerakkan oleh
kaum terpelajar.
Memiliki organisasi yang
memungkinkan adanya kaderisasi.
Memiliki visi dan misi yan gjelas,
yaitu Indonesia yang merdeka.
Bersifat Nasional.
03
Perjuangan menggunakan
jalur organisasi.
04
05
28. Didirikan pada 20 Mei 1908.
Tokohnya: dr. Wahidin Sudirohusodo, dr. Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo.
Organisasi Budi Utomo tidak bersifat politis. Keanggotaannya terbatas
pada penduduk Jawa dan Madura.
Mengalami kemunduran yang disebabkan faktor-faktor berikut.
1. Keanggotaan Budi Utomo hanya terbatas pada penduduk Jawa dan Madura saja.
2. Munculnya organisasi Serikat Islam yang tidak membatasi keanggotaannya.
Budi Utomo
Masa Awal Pergerakan Nasional
29. Didirikan di Yogyakarta pada 18 November
1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan.
Tujuannya:
a. memajukan pendidikan dan pengajaran
berdasarkan agama Islam;
b. mengembangkan pengetahuan agama
dan cara hidup sesuai agama Islam.
Masa Awal Pergerakan Nasional
Muhammadiyah
K. H. Ahmad Dahlan
30. Aktivitas yang dilakukan Muhammadiyah dalam
mencapai tujuannya adalah:
mendirikan sekolah-sekolah berdasarkan
agama Islam;
mendirikan panti asuhan, poliklinik, rumah
sakit, dan masjid;
mengadakan kegiatan keagamaan dalam
masyarakat.
Organisasi Muhammadiyah bersifat nonpolitis
dan kooperatif.
Masa Awal Pergerakan Nasional
Muhammadiyah
K. H. Ahmad Dahlan
31. Didirikan oleh K.H. Samanhudi 1911 dengan nama Sarekat
Dagang Islam.
Tujuan Serikat Dagang Islam adalah menjadi wadah para
pedagang muslim menghadapi persaingan dengan pedagang asing.
Pada 10 September 1912, Serikat Dagang Islam berganti menjadi
Serikat Islam dengan ketuanya H.O.S. Cokroaminoto dengan
tujuan sebagai berikut.
a. Membantu perdagangan.
b. Membantu anggotanya yang kesulitan dalam permodalan.
c. Memajukan kepentingan jasmani dan rohani pedagang pribumi.
d. Memajukan kehidupan agama Islam.
Serikat Islam
Masa Awal Pergerakan Nasional
H. O. S. Cokroaminoto
32. Sumber:
wikimedia.org
Potret bersama rapat Sarekat Islam (SI) di Kaliwungu, Jawa
Tengah, pada 25 September 1921. Hadir para anggota dari
Kaliwungu, Peterongan, dan Mlaten, serta anggota Asosiasi
Staf Kereta Api dan Trem (VSTP) Semarang.
Pada 1916, dalam kongres SI nasional,
SI ikut serta sebagai partai politik
dengan memilih bekerja sama dengan
pemerintah kolonial Belanda.
Perkembangan SI yang pesat dari segi
keanggotaan dimanfaatkan oleh
tokoh-tokoh ISDV (Indische Sociaal
Democratische Vereeniging) yang
berhaluan komunis.
Keanggotaan SI terbagi menjadi dua
kelompok, yaitu kelompok SI Putih
(nasionalis religius) dan SI Merah
(sosialis).
Serikat Islam
Masa Awal Pergerakan Nasional
33. Serikat Islam
Masa Awal Pergerakan Nasional
Cokroaminoto menegakkan disiplin
partai dengan mengeluarkan semua
anggota ISDV dalam organisasi SI
dikeluarkan.
Pada Februari 1923, SI mengubah
namanya menjadi Partai Serikat
Islam Indonesia.
Pada 1926, PSI juga memutuskan untuk
bersikap nonkooperatif terhadap
pemerintah kolonial Belanda.
Pada tahun 1929, PSI berganti nama
menjadi Partai Serikat Islam Indonesia
Perpecahan di dalam organisasi
menjadi salah satu penyebabnya
kemunduran PSII.
34. Indische Partij (IP) didirikan di Bandung pada 25
Desember 1912.
Tokohnya: Tiga Serangkai: Ki Hajar Dewantara,
dr. Cipto Mangunkusumo, dan E.F.E. Douwes
Dekker.
Organisasi pertama yang secara tegas
menyampaikan tujuannya mencapai
kemerdekaan Indonesia.
Sumber:
wikimedia.org
Indische Partij
Periode Nasionalisme Politik
Cipto Mangunkusumo
35. Semboyan-semboyannya:
“Indie voor Indiers” (Hindia/Indonesia
untuk orang Hindia),
“Indische los van Holland” (Hindia
bebas dari Belanda), dan
“Indische Nationalism” (nasionalisme
Hindia).
Sumber:
dokumen
penerbit
Indische Partij
Periode Nasionalisme Politik
Ki Hajar Dewantara
36. Sumber:
wikimedia.org
Pada 1913, ketiga tokoh IP
ditangkap dan dibuang ke
Negeri Belanda dan IP sendiri
dinyatakan sebagai organisasi
terlarang.
Organisasi IP sempat berganti
nama menjadi Insulinde dan
pada 1919, kembali berganti
nama menjadi National
Indische Partij. Para pemimpin Indische Partij (duduk dari kiri ke kanan): dr. Cipto
Mangunkusumo, Dr. E.F.E. Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat
(Ki Hajar Dewantara);
Indische Partij
Periode Nasionalisme Politik
37. Bermunculan organisasi pemuda
yang masih menunjukkan sifat
kedaerahannya.
Organisasi pemuda yang pertama
kali muncul adalah Tri Koro Darmo
yang didirikan R. Satiman
Wiryosanjoyo pada 1915.
Sumber:
wikimedia.org
Gerakan Pemuda
Periode Nasionalisme Politik
Para pendiri Jong Java.
38. Sumber:
dokumen
penebit
Selanjutnya berganti nama menjadi
Jong Java. Selain Jong Java,
organisasi pemuda lainnya adalah
Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon,
Jong Minahasa, Jong Celebes.
Pada Kongres Pemuda II (27--28
Oktober 1928) di menghasilkan
Sumpah Pemuda.
Diorama diperdengarkannya lagu Indonesia Raya
oleh Wage Rudalf Supratman yang dimainkan
dengan biola tunggal.
Gerakan Pemuda
Periode Nasionalisme Politik
39. Sumber:
dokumen
penebit
Gerakan wanita dimulai sejak masa R.A. Kartini
(1879--1904) memperjuangkan emansipasi
wanita melalui surat-surat R.A. Kartini
kemudian diterbitkan oleh J. H. Abendanon
dalam buku Door Duisrtenis tot Lich (Habis
Gelap Terbitlah Terang).
Selain Kartini, ada Dewi Sartika (1884--1947)
yang membentuk Sakola Istri di Bandung. Dewi Sartika
Gerakan Perempuan
Periode Nasionalisme Politik
40. Sumber: wikimedia.org
Pada 25--28 Desember 1928, diadakan Kongres
Perempuan Indonesia I di Yogyakarta yang
hasilnya membentuk Perserikatan Perempuan
Indonesia (PPI) yang kemudian berganti
menjadi Perhimpunan Istri Indonesia (PII) dan
Isteri Sedar.
Pada tanggal 28--31 Desember 1929, diadakan
Kongres Perempuan Indonesia II di Batavia.
Hasil kongres perempuan ini memutuskan
bahwa organisasi perempuan akan turut serta
berjuang memperbaiki nasib dan derajat
perempuan Indonesia.
Kongres Perempuan Indonesia
di Jakarta Tahun 1950.
Gerakan Perempuan
Periode Nasionalisme Politik
41. Periode Radikal
01
02
Pengaruh Revolusi Rusia
1917.
Adanya perubahan dalam
peraturan Regering Reglement
Pasal 11 pada 1 September 1919.
Penggunaan kata “Indonesia” yang
menjadi identitas kebangsaan.
Munculnya pernyataan
Presiden Amerika Serikat
Woodrow Wilson tentang 14
pasal penyelesaian Perang
Dunia I.
03 Tidak terwujudnya Janji
November (November Belofte)
yang pernah diucapkan Gubernur
Jenderal Johan Paul van Limburg
Stirum (1916–1921).
04
05
42. Sumber: wikimedia.org
Pada awalnya, Perhimpunan Indonesia
bernama Indische Vereeniging.
Didirikan di Negeri Belanda pada 1908
dan bertujuan memperjuangkan
kepentingan orang Indonesia yang ada
di Negeri Belanda.
Pada 1922 menggunakan nama
Indonesiche Vereeniging untuk
memperkuat kebangsaannya dan terjun
ke politik. Para anggota Perhimpunan Indonesia
Perhimpunan Indonesia
Periode Nasionalisme Politik
43. Sumber:
dokumen
penerbit
Pada 1925, Indonesiche Vereeniging
mengganti kembali namanya menjadi
Perhimpunan Indonesia dengan Drs. Moh.
Hatta sebagai ketuanya.
Kegiatan Perhimpunan Indonesia diisi dengan
upaya propaganda melalui majalah Hindia
Poetra (kemudian menjadi Indonesia Merdeka
pada 1924). Mohammad Hatta
Perhimpunan Indonesia
Periode Nasionalisme Politik
44. Sumber:
dokumen
penerbit
Didirikan pada 1927 oleh Ir. Sukarno.
Memiliki asas:
self help (menolong diri sendiri),
nonkooperatif (tidak mau bekerja sama
dengan Belanda), dan
marhaenisme (menghapus kemiskinan).
Kegiatan PNI:
Menyelenggarakan kursus, pendidikan, dan
sekolah-sekolah.
Menerbitkan surat kabar Persatoean Indonesia
(Batavia) dan Benteng Priangan (Bandung).
Mengadakan rapat-rapat umum. Sukarno
Perhimpunan Indonesia
Periode Nasionalisme Politik
45. Sumber:
gahetna.nl
Pada tahun 1929, pemerintah kolonial
Belanda menangkap para pimpinan PNI,
termasuk Ir. Sukarno.
Pada saat diadili, Ir. Sukarno membacakan
pidato pembelaannya yang sangat
terkenal berjudul Indonesia Menggugat.
Pidato pembelaannya ditolak dan Ir.
Sukarno tetap ditahan selama empat
tahun di Penjara Sukamiskin, Bandung.
Perhimpunan Indonesia
Periode Nasionalisme Politik
46. Didirikan pada 23 Mei 1923.
Awalnya bernama Indische Sociaal Democratische Vereeniging yang didirikan tahun 1914.
Pada 1920 berubah nama menjadi Perserikatan Komunis Hindia dan akhirnya menjadi
Partai Komunis Indonesia.
Tokoh-tokoh PKI adalah Alimin dan Muso.
PKI termasuk organisasi politik yang radikal. Gerakan radikalnya ditunjukkan dengan
melakukan aksi pemogokan kaum buruh, aksi pemberontakan di Pulau Jawa (1926) dan
pemberontakan di Pulau Sumatra (1927).
Oleh karena aksinya tersebut, PKI dinyatakan sebagai partai terlarang oleh pemerintah
kolonial Belanda.
Partai Komunis Indonesia
Periode Nasionalisme Politik
47. Fraksi Nasional
Fraksi yang didirikan oleh Mohammad Husni Thamrin (1894—1941) pada 27 Januari 1930
untuk mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia secepatnya.
Petisi Sutarjo
Dicetuskan oleh Sutarjo Kartohadikusumo (1892—1976 dengan tujuan menyusun suatu
rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri dalam batas
Pasal 1 UUD Kerajaan Belanda.
Mosi Thamrin
Dikeluarkan M. H. Thamrin agar pemerintah kolonial Belanda mengganti istilah-istilah yang
dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat itu.
Perjuangan dalam Volksraad
Periode Bertahan
48. TAMAN SISWA
01
PARTAI INDONESIA
RAYA (PARINDRA)
02
PARTAI GABUNGAN POLITIK
INDONESIA (GAPI)
03
Organisasi-organisasi pergerakan pada periode bertahan
Periode Bertahan
50. Beberapa pengaruh kolonialisme:
a. Bidang politik:
Jabatan pemerintah pusat dipegang oleh bangsa Eropa, sedangkan bangsa
pribumi hanya dapat menempati jabatan kecil.
b. Bidang hukum:
Penggunaan istilah-istilah hukum berbahasa Belanda masih dapat kita temukan
dalam hukum Indonesia, misalnya onslag untuk istilah lepas dari segala tuntutan
hukum.
c. Bidang ekonomi:
Pemerintah kolonial telah menetapkan kebijakan sistem tanam paksa, sewa
tanah, ekonomi uang, dan kerja kontrak.
Dampak Penjajahan Bangsa Eropa
51. Dampak Penjajahan Bangsa Eropa
d. Bidang sosial:
Pengaruh kolonialisme dalam bidang sosial dapat kita temui dalam bidang
pendidikan, gaya hidup, dan bahasa.
Hingga saat ini, penggunaan kosa kata Belanda atau Portugis ada yang diserap
dalam bahasa Indonesia, seperti bahasa Belanda bekleding (bengkel) dan
bahasa Portugis manteiga (mentega).
e. Bidang budaya:
Dalam bidang arsitektur, terdapat gaya arsitektur indis (indische), yakni
bangunan dengan perpaduan gaya asli Indonesia dan kolonial Belanda.