Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaAde Suerani
Fraksi Bangun Sultra memberikan pandangan umum yang mendukung pengesahan empat rancangan peraturan daerah, namun memberikan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, khususnya terkait implementasi kebijakan pemerintah daerah. Fraksi ini juga menyarankan agar dua rancangan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dicabut.
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...Ade Suerani
Fraksi Bangun Sultra memberikan pandangan umum atas empat rancangan peraturan daerah yakni tentang retribusi jasa usaha dan jasa umum, pembubaran perusahaan daerah perhutanda, dan rencana tata ruang Sulawesi Tenggara 2011-2031. Fraksi ini menyambut baik keempat rancangan peraturan tersebut namun memberikan masukan untuk menambah beberapa objek pungutan retribusi dan memperluas ruang kajian rencana tata ruang.
Rapat kerja tahunan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di Banten membahas implementasi hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung, reformasi birokrasi, dan masalah teknis yustisial. Rapat menghasilkan rekomendasi untuk mengeluarkan kebijakan pelaksanaan hasil rapat tersebut di Pengadilan Agama di Banten.
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaAde Suerani
Fraksi Bangun Sultra memberikan pandangan umum yang mendukung pengesahan empat rancangan peraturan daerah, namun memberikan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, khususnya terkait implementasi kebijakan pemerintah daerah. Fraksi ini juga menyarankan agar dua rancangan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dicabut.
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...Ade Suerani
Fraksi Bangun Sultra memberikan pandangan umum atas empat rancangan peraturan daerah yakni tentang retribusi jasa usaha dan jasa umum, pembubaran perusahaan daerah perhutanda, dan rencana tata ruang Sulawesi Tenggara 2011-2031. Fraksi ini menyambut baik keempat rancangan peraturan tersebut namun memberikan masukan untuk menambah beberapa objek pungutan retribusi dan memperluas ruang kajian rencana tata ruang.
Rapat kerja tahunan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di Banten membahas implementasi hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung, reformasi birokrasi, dan masalah teknis yustisial. Rapat menghasilkan rekomendasi untuk mengeluarkan kebijakan pelaksanaan hasil rapat tersebut di Pengadilan Agama di Banten.
Fraksi PAN DPRD Kabupaten Melawi memberikan pandangan umum terhadap RAPBD tahun 2010. Mereka menyoroti beberapa permasalahan utama yaitu keterlambatan pembahasan RAPBD akibat lambatnya pembentukan pimpinan DPRD, penarikan kembali RKA awal oleh Bupati baru, serta perubahan mendasar pada RKA revisi yang mengabaikan prioritas dan perencanaan. Fraksi PAN meminta penjelasan atas beberapa kebijak
Dokumen tersebut membahas tentang pembentukan peraturan daerah, meliputi pengertian peraturan daerah, asas-asas yang harus dimiliki peraturan daerah, dan proses penyusunan rancangan peraturan daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menetapkan prinsip-prinsip otonomi daerah yang memberikan peran besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal, tetapi masih dalam kerangka kesatuan negara. Prinsip-prinsip tersebut perlu dipahami oleh aparatur daerah dan pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan daerah provinsi Sulawesi Tenggara tentang pembentukan peraturan daerah. Dokumen tersebut mengatur tentang ketentuan umum, jenis dan materi muatan peraturan daerah, serta tata cara pembentukan peraturan daerah meliputi perencanaan, persiapan, dan penyusunan rancangan peraturan daerah.
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.Sebagai Negara hukum,maka aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum.Penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari cenderung berlangsung secara dekonsentrasi dalam format desentralisasi dimana seberapa besar kewenangan suatu daerah tergantung kepada sistem dan political will dari pemerintah pusat dalam memberikan keleluasaan kepada daerah. Dalam hubungan inilah pemerintah melaksanakan pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan istilah desentralisasi.Dalam kajian Hukum Tata Negara,pemerintahan yang berdasarkan asas desentralisasi disebut staatskunding decentralisatie (desentralisasi politik),di mana rakyat turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui wakil-wakilnya dalam batas wilayah masing-masing.
Undang-undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004 (diperbaharui UU No. 12 Tahun 2012) mendefinisikan Desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedang dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Kewenangan pemerintah daerah hanya sebagai alat dan fasilitator untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat, memberikan fasilitas kepada rakyat melalui peran serta dan pemberdayaan masyarakat.Otonomi daerah sering diterjemahkan oleh Pemerintah Daerah identik dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak-banyaknya. Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrument yang dipandang “legal” untuk memungut dana dari masyarakat.
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Derah, Dan Indormasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Kepada Masyarakat
Dokumen ini memberikan informasi tentang Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) di Kota Bekasi. SATPOL PP adalah perangkat pemerintah daerah yang bertugas memelihara ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah. SATPOL PP Bekasi berlokasi di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 1. Kelompok kerja mengunjungi SATPOL PP Bekasi untuk mengamati dan mendokumentasikan tugas pokok dan wewenang lembaga tersebut.
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutananJhon Blora
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penyusunan program penyuluhan kehutanan. Program penyuluhan kehutanan dibagi menjadi beberapa tingkatan yakni tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Substansi program penyuluhan kehutanan meliputi matrik dan narasi yang mencakup keadaan wilayah, tujuan, permasalahan, sasaran, dan cara mencapai tujuan. Keadaan wilayah meliputi sumber daya alam, manus
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...Jhon Blora
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pembangunan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK) untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan kehutanan. UPPK berfungsi sebagai sarana pembelajaran, model penguatan kelembagaan kelompok tani hutan, dan peningkatan kapasitas penyuluh. Lokasi UPPK ditetapkan melalui sosialisasi, pemilihan calon lokasi, dan pengusulan berdasarkan kriteria tertentu se
Fraksi PAN DPRD Kabupaten Melawi memberikan pandangan umum terhadap RAPBD tahun 2010. Mereka menyoroti beberapa permasalahan utama yaitu keterlambatan pembahasan RAPBD akibat lambatnya pembentukan pimpinan DPRD, penarikan kembali RKA awal oleh Bupati baru, serta perubahan mendasar pada RKA revisi yang mengabaikan prioritas dan perencanaan. Fraksi PAN meminta penjelasan atas beberapa kebijak
Dokumen tersebut membahas tentang pembentukan peraturan daerah, meliputi pengertian peraturan daerah, asas-asas yang harus dimiliki peraturan daerah, dan proses penyusunan rancangan peraturan daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menetapkan prinsip-prinsip otonomi daerah yang memberikan peran besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal, tetapi masih dalam kerangka kesatuan negara. Prinsip-prinsip tersebut perlu dipahami oleh aparatur daerah dan pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan daerah provinsi Sulawesi Tenggara tentang pembentukan peraturan daerah. Dokumen tersebut mengatur tentang ketentuan umum, jenis dan materi muatan peraturan daerah, serta tata cara pembentukan peraturan daerah meliputi perencanaan, persiapan, dan penyusunan rancangan peraturan daerah.
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.Sebagai Negara hukum,maka aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum.Penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari cenderung berlangsung secara dekonsentrasi dalam format desentralisasi dimana seberapa besar kewenangan suatu daerah tergantung kepada sistem dan political will dari pemerintah pusat dalam memberikan keleluasaan kepada daerah. Dalam hubungan inilah pemerintah melaksanakan pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan istilah desentralisasi.Dalam kajian Hukum Tata Negara,pemerintahan yang berdasarkan asas desentralisasi disebut staatskunding decentralisatie (desentralisasi politik),di mana rakyat turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui wakil-wakilnya dalam batas wilayah masing-masing.
Undang-undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004 (diperbaharui UU No. 12 Tahun 2012) mendefinisikan Desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedang dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Kewenangan pemerintah daerah hanya sebagai alat dan fasilitator untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat, memberikan fasilitas kepada rakyat melalui peran serta dan pemberdayaan masyarakat.Otonomi daerah sering diterjemahkan oleh Pemerintah Daerah identik dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak-banyaknya. Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrument yang dipandang “legal” untuk memungut dana dari masyarakat.
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Derah, Dan Indormasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Kepada Masyarakat
Dokumen ini memberikan informasi tentang Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) di Kota Bekasi. SATPOL PP adalah perangkat pemerintah daerah yang bertugas memelihara ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah. SATPOL PP Bekasi berlokasi di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 1. Kelompok kerja mengunjungi SATPOL PP Bekasi untuk mengamati dan mendokumentasikan tugas pokok dan wewenang lembaga tersebut.
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutananJhon Blora
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penyusunan program penyuluhan kehutanan. Program penyuluhan kehutanan dibagi menjadi beberapa tingkatan yakni tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Substansi program penyuluhan kehutanan meliputi matrik dan narasi yang mencakup keadaan wilayah, tujuan, permasalahan, sasaran, dan cara mencapai tujuan. Keadaan wilayah meliputi sumber daya alam, manus
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...Jhon Blora
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pembangunan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK) untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan kehutanan. UPPK berfungsi sebagai sarana pembelajaran, model penguatan kelembagaan kelompok tani hutan, dan peningkatan kapasitas penyuluh. Lokasi UPPK ditetapkan melalui sosialisasi, pemilihan calon lokasi, dan pengusulan berdasarkan kriteria tertentu se
Peraturan Menteri Kehutanan ini menetapkan pedoman penyusunan program penyuluhan kehutanan agar penyelenggara penyuluhan di seluruh tingkatan memiliki acuan yang sama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Pedoman ini mengatur tentang ruang lingkup, maksud, tujuan, dan definisi istilah yang terkait dengan penyusunan program penyuluhan kehutanan.
Peraturan Menteri Kehutanan ini mengatur tentang metode dan materi penyuluhan kehutanan yang meliputi pengertian istilah, maksud dan tujuan, metode penyuluhan berdasarkan tujuan, jumlah sasaran, media dan teknik komunikasi, serta pengelompokan metode penyuluhan kehutanan.
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...Jhon Blora
Peraturan ini mengatur tentang penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan negara, mencakup kegiatan pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan hasil hutan bukan kayu mulai dari perencanaan, pemanenan, pengukuran, pengangkutan, pengolahan, serta menetapkan definisi hasil hutan bukan kayu, hutan negara, izin usaha, dan pihak-pihak terkait.
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, penggantian nilai tegakan, dan ganti rugi tegakan. Regulasi ini mendefinisikan berbagai istilah terkait kehutanan dan mengatur ketentuan umum mengenai penerimaan negara bukan pajak di sektor kehutanan.
Permenhut no 38 th 2014 ttg p engenaan tarif rp.0Jhon Blora
Peraturan Menteri Kehutanan ini mengatur tentang tata cara dan persyaratan kegiatan tertentu yang dikenakan tarif Rp. 0,00 di kawasan konservasi. Kegiatan tertentu tersebut meliputi penelitian, sosial, religi, dan pemanfaatan hasil hutan untuk bantuan bencana. Kelompok yang dikenakan tarif nol rupiah antara lain mahasiswa peneliti, masyarakat sekitar untuk kegiatan sosial dan religi, serta masyar
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaranJhon Blora
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas peraturan sebelumnya tentang tata cara penulisan referensi 15 digit pada pembayaran provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan iuran izin usaha pemanfaatan hutan. Perubahan ini mengikuti perkembangan pembentukan provinsi dan kabupaten/kota baru serta menyesuaikan ketentuan terkait penentuan kode provinsi dan kabupaten/kota.
Peraturan ini mengatur tentang izin pemanfaatan kayu dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, tukar menukar kawasan hutan, pinjam pakai kawasan hutan, dan areal penggunaan lain. Izin pemanfaatan kayu diberikan untuk memanfaatkan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan-kawasan hutan tersebut melalui kegiatan seperti pemanenan, pengayaan, dan pemasaran hasil hutan. Peraturan ini juga
Peraturan Menteri Kehutanan ini mengatur tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, meliputi pemanenan, pengukuran, penetapan jenis, pengangkutan, pengolahan, dan pelaporan. Dokumen yang diperlukan untuk pengangkutan hasil hutan hak adalah Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri, atau Surat Keterangan Asal Usul yang menyatakan kepemilikan dan menjadi bukti legal
Peraturan Menteri Kehutanan mengatur penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi, mencakup tata cara pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan, pengukuran, penandaan, pengangkutan, dan pengolahan hasil hutan kayu bagi pemegang izin pemanfaatan hutan.
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum mengenai Kabupaten Blora. Kabupaten Blora terletak di Jawa Tengah bagian timur dengan luas wilayah 182.058,797 km2. Sebagian besar wilayahnya digunakan untuk hutan dan lahan pertanian seperti sawah dan tegalan. Iklimnya panas dengan curah hujan tertinggi di bulan Februari. Tanahnya bervariasi antara aluvial, grumosol, dan mediteran dengan tekstur sedang dan kedal
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai kontribusi sektor usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blora dari tahun 2009 hingga 2013. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar dengan rata-rata di atas 49%, diikuti oleh subsektor tanaman bahan makanan dan kehutanan masing-masing sekitar 30-31% dan 12-13%. Luas hutan rakyat di Kabupaten Blora terus meningkat dari tahun ke tahun.
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...Muhammad Nur Hadi
Jurnal "Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ayat 26 dan 32 dan Surah Al-Hujurat Ayat 13), Ditulis oleh Muhammmad Nur Hadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadist di UIN SUSKA RIAU.
1. HIMPUNAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2011
KABUPATEN BLORA
1. PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BLORA
2. PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BLORA
3. PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BLORA
4. PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BLORA
5. PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLORA
BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BLORA
2. HIMPUNAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2011
KABUPATEN BLORA
1. PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BLORA
2. PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BLORA
3. PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BLORA
4. PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BLORA
5. PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLORA
BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BLORA