1. Halaman 1
J U M A T , 5 J U L I 2 0 1 3E D I S I 1 9
ARH LIBRARY NEWS
DEWAN PENASIHAT
Ir. H.. Ahmad Saifudin Mutaqi
Mln. Shagir Ahmad
PENANGGUNGJAWAB
Suseno
KOORDINATOR
Nasir Ahmad
KONTRIBUTOR
Iin Quratul Ain
Rizqi Baihaqi
TIM REDAKSI
M otto dari Jemaat Ahmadiyah
adalah “Love for All, Ha-
tred for None”. Pertama
kali Ahmadiyah tiba di Palestina pada
tahun 1925 dan menjadi bagian dari
Israel pada tahun 1948.
berimigrasi dari Amerika
Serikat ke Haifa ,Israel enam tahun
lalu. Kebahagiaan saya terbesar ada-
lah tinggal di kota yang
penduduknya hidup damai berdamp-
ingan. Kota ini juga indah karena
letaknya di Mediterania dengan jalan
-jalannya dan pelabuhan komersial-
nya yang aktif.
Haifa adalah kota yang dihi-
asi dengan kebun-kebun. Yang pal-
ing utama adalah sebagai pusat
dunia agama Baha’i, dengan makam
-makam yang dimilikinya seperti
makam Bab (Mirza Muhammad Ali)
dan Abbas Efendi, putra dan penerus
dari abor, kepercayaan Bahá’u’lláh.
Keberadaan Baha’i, begitu panjang
mengalami penganiayaan di
berbagai negara di Timur Tengah
namun mereka membuktikan
struktur sosialnya yang bertoleransi
di kota ini. Tantangan terbesar yang
dihadapi kota kecil ini dan bangsa
yang berani ini adalah menganjurkan
nilai-nilai perdamaian di sekitar dae-
rah yang dipenuhi dengan perse-
lisihan dan kebencian. Haifa adalah
kampung halaman tempat makam
Nabi Ilyas yang dianggap satu dian-
tara yang paling suci dan paling di-
hormati oleh Yahudi, Kristen, Mus-
lim dan juga Druze (golongan aga-
ma minoritas di Israel).
Alamat : Jl. Atmosukarto 15
Kotabaru Yogyakarta 55224
Telp./Fax (0274) 586723
website : www.arhlibrary.com
twitter : @arhlibrary
e-mail : arhlibrary@gmail.com
KABABIR, KAM-
PUNG HALAMAN
AHMADIYAH MUS-
LIM ISRAEL
1
ACARA PENUTUPAN
JALSAH SALANAH
JERMAN KE-38 BER-
LANGSUNG SUKSES
3
KONFERENSI
PERDAMAIAN MUS-
LIM MENARIK 5000-
AN ORANG DI HARI
PERTAMANYA DI
HARRISBURG
4
PERGUB AHMADI-
YAH LANGGAR HAM 5
BAU MULUT KAUM
BERAGAMA 7
PANTASKAH RUU
ORMAS DISAHKAN? 8
Keluarga Ahmadi di Palestina - 1936 (AMC Photo)
KABABIR, KAMPUNG HALAMAN
AHMADIYAH MUSLIM ISRAEL

2. Halaman 2
Salah satu dari komunitas favorit saya
di Haifa dan Israel adalah Kababir. Saya
beruntung bisa tinggal di Mercaz atau pusat
Haifa yang berbatasan dengan daerah seki-
tarnya yang mengagumkan.
Kababir adalah kampung halaman dari
Jemaat Muslim Ahmadiyah Israel. Ke-
banyakan dari 2000 Ahmadi tinggal di tempat
nyaman ini, banyak pohon berjajar di area
pemukiman Haifa. Terdapat banyak taman-
taman, cafe-cafe di sekelilingnya, sekolah-
sekolah, toko-toko pangan dan masjid agung
serta sekolah khusus bagi para penganutnya.
Terdapat banyak orang Yahudi, Kristen dan
beberapa penduduk Druze tinggal di ling-
kungan unik ini. Terdapat pula pemandangan
laut mempesona di area landai.
Komunitas Muslim Ahmadiyah adalah
terbesar dari dua komunitas Ahmadiyah yang
muncul dari sebuah gerakan, didirikan tahun
1889 di India oleh Mirza Ghulam Ahmad Qa-
dianani (1835–1908). Gerakan ini terpecah
menjadi dua bagian tak lama setelah
kewafatan pendirinya. (Komunitas yang lain
yakni Gerakan Ahmadiyah Lahore, Anjuman
Ishaat-i-ahmadiat Ahmadiyah, komunitasnya
lebih kecil). Jemaat ini dipimpin oleh Kha-
lifatul Masih (“Penerus Masih”), saat ini Kha-
lifatul Masih V, adalah pimpinan Jemaat ter-
sebut dan merupakan penerus Mirza Ghulam
Ahmad.
Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ah-
madiyah menyatakan bahwa dia adalah “Masih
yang dijanjikan” semua agama yang me-
nyebutkan nubatan-nubutan eskatologisnya.
Dia menyatakan bahwa pendakwaannya se-
bagai perwujudan dari beberapa nabi (figur
dari tiap agama) yang melebur dalam satu
wujud, memiliki arti simbolik dan bukan arti
literal, perwujudan Masih dan nubatan-
nubutan eskatologis terdapat dalam literatur
agama-agama besar. Motto dari Komunitas
Ahmadiyah adalah “Love for All, Hatred for
None”. Pertama kali Ahmadiyah tiba di Pales-
tina pada tahun 1925 dan menjadi bagian dari
Israel pada tahun 1948.
Mereka pertama kalinya mendirikan
masjid di atas Gunung Carmel pada tahun
1931, dan membangun sebuah masjid agung
yang lebih luas lagi pada tahun 1980-an. Mas-
jid agung terebut memiliki dua menara seting-
gi 34 meter yang seolah sejajar dengan kaki
langit saat berada di titik terbenam terendah di
area pemukiman yang berdekatan dengan dae-
rah pegunungan. Gunung Carmel adalah spot
pemakaman paling terkenal, tempat Nabi Ilyas
dimakamkan. Orang-orang besar yang pernah
ke Kababir diantaranya Shimone Peres.
Pada awalnya perkampungan tersebut
dikelola sebagai sebuah komunal dimana se-
tiap orang dari kerabat keluarga awalin bekerja
dan menyumbangkan gajinyanya untuk
kepentingan bersama. Beberapa dari anggota
keluarga ada yang bekerja di angkatan darat
Turki, di kilang minyak di kota Haifa. Dan ada
yang bekerja di proyek pembangunan
pelabuhan Haifa.
Saat ini para Ahmadi merupakan orang-orang
terkemuka di bidang pendidikan,
perdagangan, dan medis dalam komunitas ka-
mi. Mereka aktif mengusung dialog dan
perdamaian di Haifa. Saya terberkati
bergabung dengan mereka dalam aktifitas
olahraga lintas agama, paduan suara, tour-tour
komunitas, dan utamanya dalam jalinan per-
sahabatan.
Sumber:http://www.bubblews.com/news/731457-kababir-
home-of-israel039s-muslim-ahmadiyya
Alih bahasa: Iin Qurrotul Ain binti T Hidayatullah
Dapat diakses melalui www.arhlibrary.com

3. Halaman 3
D
engan pidato yang sangat
menggugah dari Khalifah
Ahmadiyah Mirza Masroor
Ahmad, Jalsah Salanah
Jemaat Ahmadiyah Jerman ditutup beliau dengan
lancar pada petang hari (30/06/2013).
Pemimpin tertinggi Jemaat Ahmadiyah
tersebut menjelaskan banyaknya contoh orang-
orang di berbagai penjuru dunia yang menerima
Ahmadiyah dengan cara dibimbing langsung oleh
Allah Ta’ala melalui mimpi-mimpi dan sarana-
sarana lainnya.
Beliau menjelaskan bagaimana Allah Ta’ala
mendukung pendahulu beliau, Khalifah-khalifah
Ahmadiyah sebelumnya dalam menyebarkan pesan
dari Ahmadiyah di dunia, dan bagaimana Allah
mendukung beliau untuk menyebarkan pesan
tersebut tersebar ke seluruh dunia. MTA (Muslim
Television Ahmadiyya), media eletronik dan media
cetak lainnya berperan besar dalam penyebaran
pesan ini.
Beliau menghimbau para anggota
Ahmadiyah untuk terus berusaha keras untuk
menyebarkan pesan Islam yang sesungguhnya
kepada semua orang-orang sebangsanya.
Sebelum menutup pidatonya, beliau
menganugerahi medali dan sertifikat kepada
puluhan siswa Ahmadiyah yang mendapatkan
prestasi luar biasa dalam berbagai bidang studi
yang lebih tinggi.
Lebih dari 31 ribu orang menghadiri Jalsah
Salanah Jemaat Ahmadiyah Jerman ini, mewakili
berbagai negara dan etnis. Sekitar 4000 tamu
datang dari negara lain, dan sekitar 1200 tamu dari
agama-agama lain turut berpartisipasi dalam acara
ini. Terjemahan langsung dari semua kegiatan
acara ini disiarkan dalam 8 bahasa. Media-media
cetak dan elektronik turut meliput acara ini secara
luas. Selamat kepada seluruh Jemaat Ahmadiyah
Jerman demikian juga kepada orang-orang yang
bekerja keras sehingga menjadikan acara ini
menuai sukses besar.
sumber: http://www.themuslimtimes.org/2013/06/countries/
germany/german-ahmadiyya-muslim-community-38th-annual
-convention-jalsa-salana-concludes-successfully
Alih bahasa: Mln. Khaeruddin Ahmad Jusmansyah
Editor: Iin Qurrotul Ain binti Tatang Hidayatullah
Dapat diakses melalui www.arhlibrary.com

4. Halaman 4
W
alikota Linda Thompson dan Dewan
Rakyat Patty Kim, D-Harrisburg,
hadir di antara para pejabat setempat
yang sebelumnya telah dijadwalkan menghadiri
acara akhir pekan ini yang menampilkan pidato-
pidato, doa bersama, ceramah-ceramah dan
jamuan makan.
HARRISBURG – Lebih dari 5.000 orang
menghadiri acara yang diadakan Jemaat Muslim
Ahmadiyah di lahan pertanian Pennsylvania pada
Jum’at, hari pertama dari tiga hari pertemuan kon-
ferensi muslim dan merupakan konferensi Muslim
terpanjang bagi bangsa ini.
Acara konferensi Jalsah Salanah tahunan
tersebut merupakan yang ke-65 dan bebas pungu-
tan biaya, berlangsung dari pukul 10 pagi hingga 5
sore pada Hari Sabtu pagi hingga Minggu siang.
Acara terbuka untuk umum dan pihak penyeleng-
gara mengharapkan kedatangan non-Muslim.
“Itulah salah satu dari poin utama program ini, kata
wakil Amir Dr. Nasim Rehmatullah dan juru bicara
Ahmadiyah, Qasim Rashid.
Rashid mengatakan acara yang paling uta-
ma yang ditawarkan sepanjang 3 hari adalah disku-
si grup yang membahas Nabi Muhammad, pendiri
Islam dan Mirza Ghulam Ahmad yang
menekankan kecamannya terhadap pertumpahan
darah dan menganjurkan untuk bersabar dan ber-
satu di bawah ajaran murni sekte ini. "Intinya ada-
lah dialog," kata Rashid. Dan Rehmatullahpoin
mengatakan untuk menghindari kesalahpahaman
tentang Islam, dia mengatakan akan gigih
mengenalkan Islam secara nasional. Tak ada satu-
pun organisasi nasional maupun tingkat lokal yang
banyak mengalami kesalahpahaman (tentang Is-
lam) di Harrisburg.
Rashid mengemukakan grup ini menjadikan
ibu kota Pennsylvania sebagai tempat penyeleng-
garaan selama empat tahun yang tak hanya terletak
di lokasi pusat geografi berjarak tempuh 4 jam, na-
mun juga sikap ramah para penduduk dan
pemerintah setempat.
Walikota Linda Thompson dan Dewan
Rakyat Patty Kim, D-Harrisburg, hadir di antara
para pejabat setempat yang sebelumnya telah dijad-
walkan menghadiri acara akhir pekan ini yang
menampilkan pidato-pidato, doa bersama, ceramah
-ceramah dan jamuan makan.
Jemaat Muslim Ahmadiyah Philadelphia
Pittsburgh juga berada di antara cabang-cabang tua
lainnya di Amerika Serikat, kata Rashid. Walaupun
baru dan kecil, Jemaat Harrisburg memiliki sejarah
tersendiri.
Komunitas Jemaat ini mendirikan Masjid
Hadee di 245 Division St., yang sebelumnya meru-
pakan gereja Lakeside Lutheran. Hampir 3 tahun
berlalu, atrium utama tetap tidak berubah dengan
bangku gereja yang berjajar dan berbaris yang
sebelumya sebagai tempat doa dan beribadah, kata
Dr. Mubashir Mumtaz, juru bicara komunitas
Muslim Ahmadiyah dan kepala ahli bedah kardi-
otorak di pusat kesehatan.
“Pada peristiwa 11 September, dan setelah
aksi terorisme baru-baru ini di Boston, London dan
Paris, orang-orang di Harrisburg dan wilayah seki-
tarnya jauh dari kesalahpahaman tentang budaya
ektrimis Islam dengan sikap Muslim Ahmadiyah
berdoa di jalan maupun di masjid-masjid yang dek-
at komunitas,” kata Mumatz.
"Itu selalu menjadi rumah Tuhan, kami
hanya ingin berbagi persaudaraan dengan yang lain
dan tetap lanjutkan membangun upaya-upaya
komunitas dengan membangun kesejahteraan yang
sama,” katanya.
Sumber:http://www.pennlive.com/midstate/
index.ssf/2013/06/muslim_peace_conference_draws.html
Alih bahasa: Iin Qurrotul Ain binti T Hidayatullah
Dapat diakses melalui www.arhlibrary.com
KONFERENSI PERDAMAIAN MUSLIM
MENARIK 5000-AN ORANG DI HARI
PERTAMANYA DI HARRISBURG

5. Halaman 5
M
asjid Mubarak Ahmadiyah
Padang. Sebelumnya, plang
masjid ini sempat dicopot
Wako Padang Fauzi Bahar
dan massa, namun belakangan dipasang kembali
nampaknya setelah konflik mereda. Plang lama ber-
tuliskan: Pimpinan Cabang Majelis 'Amilah Jemaat
Ahmadiyah Indonesia Padang.
Peraturan gubernur (Pergub) beberapa
provinsi di Indonesia yang melarang kegiatan/
aktivitas Jemaat Ahmadiyah dinilai bentuk pelang-
garan hak asasi manusia (HAM) khususnya hak
kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijamin
konstitusi UUD 1945, UU No 39 Tahun 1999 ten-
tang HAM, dan ketentuan internasional seperti Uni-
versal Declaration of Human Rights (UDHR), Inter-
national Covenant on Civil and Political Rights
(ICCPR), dll.
Sebut saja sekedar contoh Pergub Sumatera
Barat No 17 Tahun 2011 tentang Pelarangan Aktivi-
tas Jemaat Ahmadiyah Islamiyah (JAI) di Sumatera
Barat; Pergub Jawa Barat No 12 Tahun 2011 tentang
Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di
Jawa Barat; dan Pergub Banten No 5 Tahun 2011
tentang Larangan Aktivitas Anggota Jemaat Ahmad-
iyah di Wilayah Provinsi Banten.
Inti dari pergub-pergub di atas relatif serupa,
yakni: larangan penganut, anggota dan/atau pengu-
rus Jemaat Ahmadiyah melakukan aktivitas dan/atau
kegiatan dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan
dengan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktivitas
yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama
Islam. Dengan demikian substansi pergub-pergub
tersebut jelas dan tegas bertentangan dengan HAM
berupa kebebasan beragama sebagaimana digariskan
perundang-undangan tersebut di atas. Kebebasan
beragama demikian merupakan HAM setiap orang
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun
(non derogable rights).
Negara Indonesia cq. Presiden cq. Gubernur
dst berkewajiban (obligation of state) untuk
menghormati (to respect), untuk melindungi (to pro-
tect) dan memenuhi (to fulfill) HAM warga negara
tak terkecuali HAM berupa kebebasan beragama.
Ketika gubernur yang harusnya berkewajiban
menghormati, melindungi dan memenuhi HAM
kebebasan beragama warganya akan tetapi faktanya
malah mengeluarkan pergub yang merampas HAM
kebebasan beragama warganya, maka gubernur telah
dapat dikualifikasi melanggar HAM.
PERGUB AHMADIYAH
LANGGAR HAM

6. Halaman 6
Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 22
Ayat (2) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM tegas
menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-
tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk
beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”
Pada Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 menegaskan,
bahwa hak beragama demikian tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apapun. Yang digarisbawahi dalam
ketentuan di atas adalah bentuk terikat atau pronomi-
na persona akhiran -nya.
Makna dari pronomina -nya ini menyatakan
milik, pelaku atau penerima (Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Edisi Ketiga, Cetakan Kedua, 2002, h.
789). Jadi, -nya di sini bukan ditujukan pada Sunni
atau ahlussunnah wal jamaah saja. Melainkan
semua agama atau kepercayaan tanpa kecuali, terma-
suk sekte-sekte dalam Islam seperti Ahmadiyah, Sy-
iah, Alqiyadah, dll.
Oleh sebab itulah tak ada hak sama sekali
bagi seorang gubernur untuk merampas atau mem-
batasi atau melarang kegiatan atau aktivitas Jemaat
Ahmadiyah. Seharusnya gubernur melindungi.
Bukan malah memberangus.
Di Sumatera Barat, contohnya, lahirnya
Pergub Sumbar No 17 Tahun 2011 malah memicu
aksi represi massa terhadap Jemaat Ahmadiyah.
Massa beralasan melakukan represi dengan dasar
Pergub itu. Hal demikian tak terjadi sebelum lahirn-
ya pergub bersangkutan. Yang harus dipahami oleh
para gubernur adalah, setiap peraturan di luar jenis
hirarki peraturan perundang-undangan—yakni ber-
turut-turut UUD 1945, Tap MPR, UU/PERPU, PP,
Perpres, dan Perda—seperti halnya Pergub hanya
akan mempunyai kekuatan mengikat menurut
hukum jika kelahirannya diperintahkan oleh pera-
turan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 8
UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pera-
turan Perundang-Undangan).
Di samping itu, pergub merupakan instrumen
hukum kepala daerah untuk mengatur internal
eksekutif saja. Tidak boleh pergub digunakan untuk
membatasi hak-hak wargan negara (publik luas). Pe-
rundangan yang boleh membatasi atau mengurangi
hak-hak warga negara hanyalah undang-undang dan
perda, yang kelahirannya atas persetujuan rakyat
yang direpresentasikan oleh wakil rakyat (DPR/D).
Pun, pergub demikian tidak boleh merujuk
pada aturan-aturan non-hukum seperti fatwa MUI.
Fatwa MUI bukanlah hirarki norma hukum yang
dapat dirujuk sebagai acuan penerbitan pergub. Se-
bagaimana kita ketahui bersama, pergub-pergub
larangan kegiatan/aktivitas Jemaat Ahmadiyah
umumnya merujuk pada fatwa MUI dan SKB 3
Menteri.
Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri
Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri
masing-masing Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-
033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008 ten-
tang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut,
Anggota dan/atau Anggota Pengurus JAI dan Warga
Masyarakat.
SKB demikian tidak layak dijadikan acuan
setidaknya dengan dua alasan. Pertama, Menteri atau
Jaksa Agung tidak memiliki kewenangan untuk me-
merintah-merintah warga negara. Yang bisa me-
merintah dan mengurangi hak-hak warga negara
adalah perundang-undangan selevel UU dan Perda.
Kedua, SKB 3 Menteri itu secara materi
muatan bertentangan dengan aturan yang lebih ting-
gi, dalam hal ini UUD 1945 khususnya Pasal 28E,
28I, dan 29 jo. UU No 39 Tahun 1999 tentang
HAM. Sesuai tertib aturan pembentukan produk
hukum, aturan yang lebih rendah tidak boleh berten-
tangan dengan aturan yang lebih tinggi.
Sudah seharusnya Komnas HAM proaktif
terhadap pelanggaran HAM kebebasan beragama
demikian. Selama ini pelanggaran HAM cenderung
dipersepsi hanya dalam bentuk kekerasan aparat
negara pada warga sipil saja. Karena itu, belum ter-
lambat untuk menyeret para gubernur pelanggar
HAM dan berwatak fasisme ini ke pengadilan HAM.
sumber: http://hukum.kompasiana.com/2013/05/07/pergub-
ahmadiyah-langgar-ham-558269.html

7. Halaman 7
A
da dua jenis “bau
mulut” kaum beragama
atau mengaku
beragama. Pertama,
yang bau mulutnya
harum semerbak bak kasturi, yang harumnya
tercium dari jarak sekian dan sekian. Kedua,
bau mulut busuk seperti bau comberan.
Bau mulut pertama berasal dari kaum
beragama yang saleh, dalam ilmunya, dan
santun tutur katanya. Setiap kata adalah
hikmah dan telah dipikirkan masak-masak.
Dakwahnya penuh dengan kesejukan.
Bahasanya manis semanis madu. Penuh
dengan ajakan yang meluluhkan hati orang
yang tersesat dan penuh dosa. Tidak pernah
ada hardikan sesat! kafir! anda masuk
neraka! cupu! kanker! nyelekit! dst.
Sedangkan bau mulut kaum beragama
golongan kedua lebih bau dibandingkan
comberan atau WC umum di terminal super
rame yang tak pernah dibersihkan tujuh bulan
non-stop. Contohnya bisa dilihat di kolom
komentar artikel Sdr Imam Prasetyo ini.
Padahal, mereka mengaku orang beragama
loh.
Mereka mendakwahkan keyakinan
agamanya tapi dengan kata-kata kotor, sinis,
sarkastik, caci-maki, dan penuh dengan
cemooh. Bagaimana orang mau simpati. Alih
-alih orang tertarik malah jadi antipati dan
berpikir “oooh begini toh orang agama X
ini?! Gak jadi gabung ah.”
Kalau demikian adanya apa bedanya
kaum beragama dengan kaum tidak beragama
atau tak mengenal peradaban atau kaum
liberal sekalipun. Kaum liberal kasar dan
suka-suka masih wajar. Namanya juga kaum
liberal. Lah ini kaum beragama gitu loh.
Sumber:http://hukum.kompasiana.com/2013/05/07/
pergub-ahmadiyah-langgar-ham-558269.html
BAU MULUT
KAUM BERAGAMA

8. Halaman 8
K
etika ada sekelompok
orang dari salah satu
ormas melakukan tindak
kekerasan terhadap
sebagian masyarakat, banyak orang melakukan
protes, baik secara langsung maupun berteriak
melalui sarana media, saling caci, saling hujat
dengan penuh emosi, bahkan tidak jarang
disertai umpatan kata kata yang semestinya
kurang pantas diucapkan. Begitu pula, sebagian
kelompok masyarakat akan cepat bereaksi
manakala menyaksikan sesama ormas saling
bentrok, sehingga menimbulkan keonaran
dilingkungan masyarakat, bahkan tidak jarang
jatuh korban. Sasaran paling empuk untuk
menyampaikan protes masyarakat atas kejadian
tadi biasanya langsung ditujukan kepada
pemerintah, dengan menuding negara tidak hadir
ketika masyarakat membutuhkan perlindungan.
Protes paling getol sering dilontarkan
oleh berbagai lembaga sosial masyarkarat ,
bisa LSM lokal, atau LSM yang nyawanya
disokong dana dari luar negeri. Bahkan
adakalanya para politisi atau kaum cendikiawan
yang bersebarangan dengan pemerintah.
Untuk menertibkan kegiatan dan sepak terjang
ormas, pemerintah telah berupaya membuat
RUU keormasan, langkah ini selayaknya
disikapi dengan pemikiran yang positive.
Keberadaan ormas dimanapun perlu diatur
melalui peraturan, sekalipun dalam alam
demokrasi bukan berarti setiap orang dapat
dengan bebas menyuarakan apapun tanpa
terkendali.
Keberadaan negara dengan segenap
perangkatnya tentu mempunyai tanggung jawab
yang lebih besar untuk melindungi segenap
masyarakat, bukan hanya memenuhi kemauan
segelintir/ sekelompok orang . Langkah
pemerintah ini mendapat tentangan dan diprotes
oleh beberapa elemen masyarakat mulai dari
LSM, para cendekiawan, politisi. Bahkan
sebagian penentang RUU adalah orang orang
yang juga melakukan protes saat terjadi
kekerasan yang dilakukan ormas. Satu sisi
mereka menolak kebrutalan yang dilakukan oleh
sebagian ormas, tapi ketika pemerintah akan
mengatur keberadaan ormas melalui UU,
merekapun menentang. Dengan tameng
“demokrasi” mereka beralasan, undang undang
keormasan akan membungkam suara masyarakat
dan mengebiri alam kebebasan, bahkan berusaha
menyudutkan negara dengan menuduh negara
akan kembali ke rezim otoriter.

9. Halaman 9
Kelompok orang seperti ini ibarat
orang bermuka dua yang memanfaatkan pelu-
ang kekisruhan untuk mencari keuntungan
pribadi atau kelompoknya.
Apakah dengan alasan demokrasi kita
boleh memaksakan kehendak semau gue, me-
nyuarakan dan berbicara seenak jidadnya
tanpa ada aturan. Sedangkan dinegara yang
didengungkan sebagai embahnya demokrasi
saja, yang namanya kebebasan tetap saja ada
aturannya. Karena tanpa aturan yang
jelas maka tujuan berbangsa dan bernegara
tidak akan terwujud. Semua negara pasti
mempunyai tugas tanggung jawab yang sama
yang lebih besar, salah satunya yaitu
melindungi segenap rakyat dan seluruh wila-
yah yang menjadi teritorialnya, sehingga kalau
ada segelintir atau sekelompok orang yang
ingin mencoba mengganggu dengan alasan
apapun sudah tentu akan ditindak berdasarkan
hukum yang berlaku
Ketentuan yang banyak diten-
tang dalam RUU Keormasan adanya,
kewajiban untuk menggunakan azas Pancasila.
Apakah pemerintah salah kalau mewajibkan
semua ormas menggunakan azas ini, bukan
kah Pancasila sejak berdirinya negara ini su-
dah resmi dan di sahkan sebagai dasar negara
Indonesia. Oleh karenanya kita sebagai bagian
dari bangsa ini mau tidak mau, suka tidak su-
ka, kalau masih menjadi bagian bangsa ini ha-
rus mengikuti aturan itu, kecuali kalau sudah
bosan menghirup segarnya udara diwilyah
NKRI, maka tidak ada larangan hengkang
menuju ke negara yang menjadi idolanya.
Adanya klosul yang mewajibkan setiap
ormas untuk menjelaskan sumber pendanaan
sebagai mana diatur pada pasal 34 ayat 2, ini
juga masih menjadi perdebatan. Sebetulnya
ini hal yang wajar, Pemerintah tentu punya
alasan untuk mengetahui dan mengontrol sum-
ber pendanaan Ormas, LSM, jangan sampai
ormas, LSM hanya digunakan sebagai kepan-
jangan tangan dari kelompok tertentu dan
bukan mustahil dari negara lain dengan
tujuan untuk memuluskan agenda mere-
ka sehingga dapat merongrong NKRI.
Sangat menggelikan jika ada LSM yang
memproklamirkan sebagai lembaga anti
korupsi yang sering mendengungkan dan me-
nyorti tindak korupsi, tapi mereka justru
menentang pasal ini. Seharusnya mere-
ka dengan legowo, lapang dada
berani membuka diri jika ada pihak lain yang
ingin memantau sepak terjangnya, dengan
demikian tidak ada kesan seolah mere-
ka hanya pandai mencari borok pihak lain,
tapi ogah diketahui kebusukannya.
Mereka berdalih, jika ketentuan ini diberla-
kukan, kebebasan mereka untuk menyuarakan
anti korupsi akan terpasung alasan ini sungguh
tak masuk akal, Kelompok yang menentang ini
juga mempersoalkan mengenai pemberlakuan
sanksi bagi ormas yang melanggar. Da-
lam pasal sanksi sebetulnya sudah jelas diatur
mulai dari sanksi yang ringan berupa teguran,
pembekuan pembubaran, hingga sanksi ku-
rungan, bahkan termasuk sanksi denda. Mung-
kin yang perlu diatur tinggal masalah tehnis
pelaksanaan. Tentu ini sangat wajar dan bisa
dimaklumi, setiap perbuatan yang melanggar
hukum wajib kena sanksi.
Bisa dibayangkan apa jadinya negara
ini, kalau ada aturan tanpa ada sanksi bagi
yang melanggar Selayaknya mereka tidak ha-
rus anti pati dan menolak UU Ormas, tentu
akan lebih bijak jika golongan yang kontra
menempuh cara cara elegan misalnya dengan
melalui diskusi untuk membahas pasal pasal
yang krusial, sehingga tercapai kepemaham-
an atau persepsi yang sama, minimal mengu-
rangi perbedaan, bukan lantas menolak
dengan membabi buta dan anti pati terhadap
UU ormas. Bukankah Undang undang dibuat
untuk mengatur segenap komponen bangsa
dan bukan hanya untuk segolongan masyara-
kat.
Sumber:http://hukum.kompasiana.com/2013/07/02/
pantaskah-ruu-ormas-disahkan-570228.html