HARIAN WARTA NASIONAL
•
0 likes•3,018 views
Tiga berita utama dalam dokumen tersebut adalah pertama, proyek revitalisasi pasar Kliwon Mojokerto yang dinilai asal-asalan dan belum selesai sesuai jadwal, kedua, proyek intake dan pipa air Bandung yang pelaksanaannya rawan korupsi, dan ketiga, kasus korupsi di Bank BJB dan dugaan gratifikasi seks oleh direktur kepada oknum Bank Indonesia."
More Related Content
More from https://wartaviral.com/
More from https://wartaviral.com/ (20)
HARIAN WARTA NASIONAL
- 1. 1Edisi 23/Th XIII/ 3 - 17 APRIL 2014 1Edisi 21/Th XIII/ 15 - 30 Januari 2014 1Edisi 20 / Th XIII / 18 - 30 November 2013 Edisi 20 / Th XIII / 18 - 30 November 2013 E-mail: wartanasional@rocketmail.com Harga Eceran : Rp 5.500,- ( Luar Jabotabek ditambah ongkos kirim) Harian Warta Nasional wartanasional@rocketmail.com harianwartanasional@yahoo.co.id Edisi 21/Th XIII/ 15 - 30 Januari 2014Edisi 23/Th XIII/ 3 - 17 APRIL 2014 PRABOWO DAN JOKOWI SALING SERANG Jokowi Unggul Pengusutan Proyek PasarKliwonKandas Rekapitulasi RAB Kadis Koperindag dan UKM, saat pelaporan pada peresmian Pasar Kliwon MOJOKERTO, (WN) SEJAK awal, proses pelaksanaan proyek Revitalisasi Pasar Kliwon Kota Mojokerto, yang dikerjakan pada bulan September tahun 2013 yang lalu telah menjadi sorotan publik. Proyek senilai Rp. 2,3 miliar itu, meru- pakan salah-satu dari sekian proyek di Pemkot Mojokerto yang oleh beberapa so- rot mata pengerjaannya dinilai asal-asalan. Sejak awal pula, beberapa kalangan te- lah mengkhawatirkan jika proyek yang ber- nilai miliaran rupiah ini tidak akan selesai sesuai dengan jadwal kontrak. Selengkapnya hal-11 Proyek Intake dan Pipa Transmisi Air Baku Rawan Korupsi BANDUNG, (WN) Pekerjaan ini dikerjakan tahun 2013 bu- lan maret kemarin dengan nilai anggaran Rp 13, 947, 165,000 waktu pekerjaan 180 hari kelender. Dan harga negosiasi Rp 13, 947,165,000. Kegiatan ini dari BBWS Citarum, titik pekerjaan ada di Desa Suka- maju, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Sampai saat ini pekerjaan terse- but belum selasai. Tidak jelas dasar apa pekerjaan tersebut di adeundum. Pantauan Harian Warta Nasional kepe- kerjaan intake dan pipa transmisi air baku (SPAM) amburadul, pipa yang ukuran be- sar ada yang belum ditanam. Dan yang di- tanam asa-asalan, begitu juga dengan ked- alaman ataupun lebar galian asal dikerja- kan karena pipa yang ditanam pas-pasan, tanah tidak padat menutupi galian itu, se- suai gambar diatas. Selengkapnya hal-11 HUKUM BERAT KORUPTOR BANK BJB Serta Dalang “Gratifikasi Seks” BANDUNG, (WN) Belum lagi usai “Badai Korupsi “ beberapa kasus kredit fiktif yang menim- pa Bank Jabar Banten ( BJB ), Bank plat merah yang sebagian besar sa- hamnya dikuasai Pe- merintah Provinsi Jawa Barat dan Banten serta Bupati / Walikota yang ada diwilayah Jawa Barat dan Banten kembali di- buat geger dengan ber- edarnyakasusyangmeng- hebohkantersebutadanya dugaan “gratifikasi” seks yang dilakukan oleh salah satu pet- inggi jajaran Direksi Bank BJB kepada oknum dari Bank In- donesia yang sedang gencar mengaudit kinerja Bank BJB. Modusnya menurut surat tersebut adalah sekretaris ber- paras cantik pada Bank BJB kantor Pusat, di Jalan Naripan, Kota Bandung bernisial AY diduga dijadikan korban oknum pejabat Bank BJB untuk ‘menjerat’ pihak oknum Bank Indo- nesia. AY dijadikan korban oleh salah seorang direktur me- layani oknum BI.”Dengan kepolosan dan karena takut me- nolak perintah atasan AY dan S mengikuti perintah atasan- nya untuk selalu mendampingi oknum BI dan sang direksi kemana saja pergi,” tulis surat tersebut. Selengkapnya hal-11 PROFIL SMA NEGERI 1 BALEENDAH 1. VISI Terwujudnya sekolah bersih, berbu- daya, berdayasaing, berwawasan global berlandaskan akhlagul karimah 2. MISI 1. Meningkatkan dan memilahara ke- bersihan,keindahaan,kenyamanan, kesehatan, kerindangan dan kekelu- argaan, melalului pendidikan dan latihan krakter. 2. Penanaman nilai-nilai luhur budaya daerah dan nasional, pembinaan krakter, dan budi pekerti bangsa melaluirevitalisasibudayasundadan implementasinya dalam pendidikan 3. Mengembangkan Standar Nasional Pendidikan yang mempunyai ke- unggulan tertentu dalam bidang pendidikansehinggamemilikidaya saing di forum nasional 4. Meningkatkan prestasi akedimik melalalui kegitan peningkatan mutu pembelajaran, relavansi dan daya saing pendidikan 5. Meningkatkan kreativitas peserta didik melalului kegiatan pengem- bangan potensi diri 6. Meningkatkan ketrampilan dan apresiasi peserta didik di bidang ilmupengetahuan,tekneologi,sosial, budayadansenimelaluiConstructiv- ism learning dan interaksi global. 7. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani melalui bimbingan dan kegiatan olah raga dan keagaman 8. Meningkatkan jiwa kewiurasahaan dan kegiatan pengembangan wa- wasan khusus. 9. Meningkatkandanmengembangkan efisiensi pembelajaran baik secara lokal, nasional, dan internasional. 10. Meningkatkan layanan informasi pendidikan berbasis tekneologi in- formasi dan komunikasi 11. Meningkatkan kecerdasan, kreativ- itas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian siswa berdasar- kan keimanan dan ketagwaan mela- lui peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Selengkapnya hal-11 “TIDAK ada yang diuntungkan se- benarnya. Bahkan pada titik tertenu, yang paling dirugikan justru kubu Prabowo,” kata Burhan saat di- hubungi, Senin, 31 Maret 2014. Saling serang antarkubu PDIP dan Gerindra berlanjut ke babak yang leb- ih panas setelah kader PDIP, Fahmi Habsyi,membalassajaksindiranWakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon yang berjudul “Sajak Seekor Ikan” dan “Sandiwara” dengan sajak “Pemimpin Tanpa Kuda” dan “Rempong”. Balasan Fahmi muncul setelah Jokowi dan PDIP, bergeming saja saat mendapatseranganpolitikdariPrabo- wo danFadliyangmenyebutnyacalon presiden boneka dan mencla-mencle. Jokowi hanya meminta para pe- nyerangnya berpolitik secara santun. Menurut Burhan, serangan Prabowo dan Gerindra itu justru di- baca oleh publik sebagai kepanikan Prabowo menghadapi pencalonan Jokowi sebagai presiden dari PDIP. Kendati Prabowo dan Gerindra tak menyebut sajak dan orasinya dituju- kan buat Jokowi, kata Burhan, pub- lik sudah paham siapa yang dimak- sud oleh Prabowo dan Gerindra. “Kalau Anda melakukan media tracking, munculnya serangan itu setelah tanggal 14 Maret 2014 (pasca penetapan Jokowi sebagai capres PDIP). Masayarakat juga tak bodoh, bahwaserangandiarahkankeJokowi dan PDIP,” kata Burhan. Burhan men- ganjurkan,jikaGerindraterusmelan- carkanserangannya,PDIPdimintatak terpancing. Kalau pun merespon, yang menjawab cukup kader yang bukan di jajaran teras. “Tapi, diam saja lebih bagus. Bahkan sentimen positif masyarakat ke Jokowi dan PDIP bakal naik,” katanya. JOKOWI UNGGUL Sementara hasil hasil survei yang dilakukan Center for Strategic and International Studies (CSIS) pada Maret 2014, Jokowi mengungguli Prabowo. “Jika head to head antara Jokowi dan Prabowo, posisi Jokowi unggul dengan dukungan 54,3 pers- en dan Prabowo hanya 28,3 persen. Sementara 17,4 persen belum me- nentukan pilihannya,” kata peneliti dari Departemen Politik dan Hubun- gan Internasional CSIS, Tobias Basu- ki, di Jakarta, Senin (31/3/2014). Selengkapnya hal-11 JAKARTA, (WN) Pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan merugi jika saling serang masih dilanjutkan. Dia menyarankan PDIP tak meladeni serangan Gerindra dan Prabowo Subianto. Adapun kubu Prabowo diminta menghentikan serangan ke Joko Widodo (Jokowi). Bien Subiantoro AYU TING TING: Tak Munafik Aku Butuh Kasih Sayang PASCA perceraiannya, Ayu Ting Ting mengaku tidak akan cepat-cepat mencari pengganti Hendri Baskoro alias Enji untuk mengisi hari- harinya yang kini kosong. Akan tetapi pelantun Ala- mat Palsu ini tak mau munafik. Ia butuh diper- hatikan dan mendapat kasih sayang dari lawan jenis. “Kalausayagamunafik, saya butuh seseorg yang kasih perhatian, kasih sayang,” ujar Ayu di ka- wasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Se- lasa (1/4). Ke hal-11 Tangkap Angkutan Batubara Yang Melintas di Muaraenim MUARA ENIM, (WN) Pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Muara Enim mengakui jumlah tonase angkutan batubara yang melintas di wilayah Muaraenim masih sering melanggar atau batas maksimum tonase.Hal tersebut diungkapkan Kadishub Muaraenim Fathurrahman melalui Kasi Pengendalian Pengawasan dan Pemeriksaan, Muzakar,disela-sela menggelar operasi gabungan di terminal regional Muarenim kemarin. Karena menurutnya berdasarkan instruksi dari gubernur Sumatera Selatan batas maksimum muatan tonase kendaraan pengangkut batubara adalah 8.750 kg atau 8,75 ton. Baca Selengkap hal - 9 KAB. BANDUNG, (WN) Lahan warga yang telah dibebaskan untuk peruntukan bendungan dengan sistem pembayaran ukuran per tumbak kembali diprotes warga di Rt 03/RW 02 Cieunteung Balendah, Kabupaten Bandung. MEREKA terus mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat untuk segera memeriksa pegawai BBWS Citarum atas pemberian ganti rugi yang realisasinya pembayaran yang tidak sesuai perhitungan (disunat), sehingga dijadikan ajang bancakan sejumlah oknum. “Kemana Kajari, tolong tangkapin para penjahat di BBWS Citarum”, ujar para pemilik lahan. Baca Selengkap hal - 5 BANTEN,(WN) Sangat disayangkan adanya persekongkolan antara Kepala Seksi Jalan & Jambatan UPT. Utara Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (BMTR) Provinsi Banten dengan perusahaan kontraktor yang sudah tercatat dalam “daftar hitam” alias “black list”, yaitu PT. Tria Laksana Jaya (TLJ), pada kegiatan proyek Pemeliharaan Jalan Kramat Watu Tonjong dengan Nomor Kontrak 761/072.9/SPK/ PBR-KT/DBT/IV/2013. Terhitung mulai 10 April 2013 dengan nilai kontrak Rp. 5.232.472.000.00 hingga nilai ADD Kontrak Rp. 5.129.856.000.00, hal ini diduga, Kepala Seksi Upt. Utara Dinas BMTR Banten... Baca Selengkap hal - 4 PEMBEBASAN LAHAN CIENTEUNG DISUNAT KejatiJabarTangkapPegawaiBBWS PT. Tria Laksana Jaya Diblacklist, Tetap di PHO
- 2. NAMUN, di Kabupaten Mua ra Enim oleh Pemerintahnya hanya mengakui PT dan ti- dak mengakui badan Usaha lain yang berbentuk CV, jelas sangat melanggar UUD Pers No 4/III/2008 tentang stan- dar Perusahaan Pers. Apalagi saat ini, saham milik CV masih banyak ditemukan lebih besar dari saham berbentuk PT dan juga saat ini masih banyak CV yang taat bayar pajak kepada Negara ketimbang PT. Akibat penghianatan terha- dap UU, di Kabupaten Muara Enim sampai hari ini tidak mengakui penerbitan melalui badan usaha CV. Sehingga Pe merintah tersebut hanya men- jalan kerjasama dengan 65 media yang berbentuk PT saja, dan media yang diterbitkan CV tidak diakui. “Baru ada sekitar 20 me- dia yang berbentuk PT,itupun masih ada beberapa media yang jenis usahanya campur dengan yang lain seperti ATK dan lainnya, hal ini harus di ubah, ” ujar Kabag Humas dan Protokol Pemkab Muara Enim H.Rinaldo. Peraturan Dewan Pers, No mor: 4/Peraturan-DP/III/2008 belum dirubah, namun oleh Kabupaten Muara Enim sudah merubahnya duluan dengan diterapkannya aturan baru pada 1 Juli mendatang.”Jika masih ada waktu sekitar tiga bulan lagi un- tuk melakukan perbaikan. Jika batas waktu tersebut tidak ada perubahan media menjadi PT atau Yayasan yang izinnya surat kabar. Maka Pemkab sementara tidak bisa berkerjasama ini, hal ini untuk kebaikan kedua belah pihakagartidakadayangberma- salah jika ada pemeriksaan dari instansi yang berwenang.”ancam Aldo. Padahal, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batuba- ra selalu memimpin kegiatan pelatihan jurnalis di berbagai Redaksi yang usaha penerbi- tannya atas nama CV, Tahun 2008, Mantan Wakil Ketua De- wan Pers mengatakan, pener- bitan surat kabar tidak harus berbentuk PT, karena saat ini banyak juga bentuk usaha CV yang lebih sehat ketimbang PT. “Lihat saja, banyak CV yang lebih sehat, rajin bayar pajak, punya SIUP, PKP, TDP dan ter- bit teratur. Tak sedikit bentuk usaha surat kabar berbentuk PT yang jarang terbit, tidak lapor bulanan pajak dan tak bayar pa- jak tahunan (SPT), ujar Leo sat memimpin pelatihan Jurnalistik di Jakarta.nRed 2 Edisi 23/Th XIII/ 3 - 17 APRIL 2014 EDITORIAL KEPALA PERWAKILAN/ BIRO KEMENTERIAN AGAMA: Boy Budi Lubis. DKI JAKARTA : Chandra Pasaribu, POLDA METROJAYA : Wilson, Novtenio. JAKARTA PUSAT: JAKARTA BARAT : Edward, JAKARTA UTARA: Ali, JAKARTA TIMUR : P. Hutajulu, Effendi Limbong SH, Renaldo, Deka Pratama. JAKARTA SELATAN: Drs. Tubagus Taufik. JAWA BARAT: Martua Sirait, MS, Pantun, Anang Sujatko, Wawan Hermawan , T.Lumban Raja, Karyaman Harahap, D. Jogi Nainggolan, Ribert Simamora. CIMAHI : CIANJUR : Nunuh Nugraha, Irman N.F SUKABUMI : Asep Rohendi, Radi Priadi,Rido, Bontor Haloho. KOTA BANDUNG : P.Marbun SH, BSC, Herbet N. KABUPATEN BANDUNG : G.Rudi Arianto S, Habeahan, Juang Sagala. KABUPATEN BANDUNG BARAT : CIAMIS : Eri Supena, INDRAMAYU: BANJAR : GARUT : , KOTA TASIKMALAYA/ KABUPATEN TASIKMALAYA : SUMEDANG : CIREBON : Susanti SUBANG : Imanudin, PURWAKARTA : Rekson Pasaribu, KARAWANG : Pariston Purba, Ajis L.Tobing, Ramlan Naibaho, Lambok Purba, KABIRO KOTA/KAB BEKASI : Rademan, KOTA BEKASI : Anton, M. Sahir. KABUPATEN BEKASI : Ir. Ruben Silitonga, M. Marbun, Abdul Rachman, Herwinson. BOGOR/DEPOK : Djuni Dwi Yantoro David Malau, Hasan Hermansyah, BANTEN: Nazip LEBAK : TANGERANG: Pijar, Rosdiana, Ramlan Pasaribu, Ronald Butar Butar, Gugun Gumilar. SEMARANG: Arief Setiawan, CILACAP : Habetieli Tafonao, Amd, Rudianto. BANYUMAS : Dismo, Sutarso, Bagus Hermono, Wiwit Usman, Sigit, PURBALINGGA: Edward PS PROBOLINGGO: Wisnu Bangun Saputra. LUMAJANG: Sudarsono, PASURUAN: Anton RA, SITUBONDO: Totok Hariyanto, MOJOKERTO : Sudayat, Rony Yunarto. MADURA : MISBAH, SITI FATIMAH, MUH HASAN SIBTI ROSU. PEKANBARU: MUARA ENIM : Saidina Erpan. SIAK : , PELALAWAN : Yanti, MEDAN: Sabam Silitonga, Marlan Pasaribu, Barimbing, HUMBANG HASUNDUTAN : Arysman Pasaribu, Lasro Nahampun, Jinitua Pandiangan, Lamro Meha, Oslan Hasugian. KABUPATEN PAKPAK :Lasmer Maharaja, TAPANULI TENGAH : Ridwan Hamzah, P BENGKULU: Lidya M, LAMPUNG BARAT: Rokda Wita, JAMBI: Hipni, Abdul Fatah, PALEMBANG : Ahmad, Syamsuddin. LUBUKLINGGAU : Yoseph, BATURAJA : Usman Irawan, BAYUASIN : M.Riza Vahlevi, BANGKA BELITUNG : Edwuard M, KALBAR : Ajan, NTT : Xaverianus Suban, Y. Prumentius, D.Djong, KOTA MANADO : Jean Montolalu, Rustam Abdullah, Bolmong Raya : Wandy Rotu, TABANGSEL : Rihat Boi Mangunsong. DITERBITKAN OLEH CV. HARIAN WARTA NASIONAL NPWP : 31.769.303.4-407.000 BERDASARKAN UU PERS NO 40/1999 KONSULTAN HUKUM LBH-LSM “INFASI” KOMISARIS Sylvia Hutajulu, SE DIREKTUR UTAMA/ PEMIMPIN REDAKSI Rekson H. Pasaribu PEMIMPIN UMUM Ir.Ian FJM Sihombing WAKIL PEMIMPIN UMUM Ir. Joel Hanter Panjaitan WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Chanda Pasaribu DEWAN REDAKSI Ir. Jamangalap Simanullang Rekson H. Pasaribu PIMPINAN PERUSAHAAN Martua Sirait WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN Martahan Parulian REDAKTUR EKSEKUTIF Posta Tamba REDAKTUR PELAKSANA Rademan REDAKTUR Suryanto SEKRETARIS REDAKSI Sylviah LAYOUT/ARTISTIK Azi Rifangga PEMBINA Ir. Ian FJM Sihombing, Hj. Zakariani Santoso, Panther Roland PENASEHAT HUKUM Mart Lumumba Malau,SH STAF REDAKSI Robert Sahat Marbun, Endang Suhaedi, M.Wilson, Pasaribu, Edward PS, Sri Umiyati, Budi Setiawan, Ferdinand, Sri Umiyati SH, Sulistiani, Dede Silvia, Atin AR, Rizki Desiyanti, Rafiqa Zubaida, Wuri Handayani, Abdullah, MM, Parlindungan,Borneo Daurie Noor, Muhammad Nur, Parlundungan Pasaribu, Ucuk Sinaga, Riduan Hamza Pasaribu. ALAMAT REDAKSI Jl. Komplek Ruko Pulomas Blok VI No 15 Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, 13260 Telp/Fax: (021) 47868058 – HP 082125582006, E-Mail: wartanasional@rocketmail.com, harianwartanasional@yahoo.co.id ALAMAT TATA USAHA/ BISNIS Perum Griya Ciwangi Blok H1 No 2, Kecamatan Bungursari, Purwakarta E-mail :wartanasional@rocketmail.com, NO REKENING BANK MANDIRI : 132-00-1264034-9, A/N : Rekson Hermanto P KEPALA PERWAKILAN DKI JAKARTA Chanda Pasaribu KEPALA PERWAKILAN JAWA BARAT Martua Sirait ALAMAT Perum Marga Asih, Blok B-5, No 2, Bandung KEPALA PERWAKILAN SUMATERA UTARA Sabam Silitonga KOORDINATOR Marlan Pasaribu KEPALA PERWAKILAN JAWA TIMUR Heru Eko Susilo KEPALA PERWAKILAN SULAWESI UTARA Ibnu Kisman Ngau SIRKULASI: Komaludin, PERCETAKAN PT Temprina Printing (Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan WARTAWAN SURAT KABAR WARTA NASIONAL DALAM TUGAS LIPUTAN DILENGKAPI DENGAN IDENTITAS DAN NAMA TERCANTUM DI BOX REDAKSI 2 Edisi 22/Th XIII/ 5 - 19 Maret 2014 Orang Miskin Dilarang Sekolah Di SD 157, Jalan Manunggal II MIAH sambil menangis menyuruh anaknya pergi sekolah. Namun sang anak menjawab aku tak punya baju muslimibu, lantassangibuber- tanya pada ayah bagaimana caranya baju anak kita ini. Sang ayah menjawab, biar saya pin- jam uang dengan tetangga se- belah. Mendapat pinjaman sebesar Rp 50.000,- lalu anak tadi yang tidak mau sekolah, baru mau pergi ke sekolah, AD saat men- gantaranaknya,iamelihatanak anak yang kumpul dilatar sekolar SD 157 dalam acara Ya- sinan pada hari Juma’at dari kelas I sampai kelas VI. Tapi apa yang di alami sang ayah meli- hatanaknyabedadariyanglain. Dengan perasaan miris, sedih tanpa terasa air matanya menetes dipipi tak dapat mena- han perasaan sedih setelah se- lesai acara tersebut ayah dari Indra langsung menuju ke ru- ang guru dengan bermodalkan uang Rp. 50.000,- dengan penuh harap untuk mendapat satu baju muslim dari buah hat- inya supaya sama dengan anak lainnya. Setelah berhadapan dengan salah seorang guru yang mem- bidangi masalah baju ini. Ayah itu pun bertanya kepada guru tersebut, “bu berapa harga baju muslim itu,? ibu guru men- jawab harganya Rp 100.000,-. “Tak kurang lagi, sedangkan uang yang saya bawa cuma Rp. 50.000, bisa tidak di cicil, kata ayah itu. Wah payah tidak bisa, kami pun beli kontan juga, dengan hati yang penuh perasaan sedih ayah itupun pamit kelu- ar,airmata yangtakterbendung lagi, dia pun memutuskan ke pasar dengan harapan kalau ada pekerjaan untuk menam- bah uang yang kurang. Tapi nasib lagi malang, dia pulang ke rumah dengan hasil hampa. Hingga akhirnya, anaknya itupun dikeluarkan dari sekolah tanpa pemberi- tahuan pada kedua orang tua nya. Anak itu masih mau sekolah tapi pihak guru menge- luarkannya tanpa koordinasi pada orang tua. Menurut LAKI (Laskar Anti Korupsi Indonesia), Abdul Fat- tahmengatakaninilahsalahsatu potret dunia pendidikan di sini, program pemerintah wajib be- lajar itu hanya semboyan, yang belajar itu bagi orang mampu. Buatyangmiskintidakadatem- pat untuk sekolah, itulah faktan- ya di lapangan, ujar Fattah. “Sekolahgratis,tetapi embel- embelnya membuat sengsara, wajib belajar hanya dinikmati orang yang mampu. Bagi yang tidakmampucukup,jadipemu- lunguntukmenyambunghidup. Proyek di sekolah yaitu proyek pengadaan baju dan dana bos, buku LKS tidak ada yang transparan”, ujar Fattah. Bagaimana nasib si miskin ? apakah ini merdeka ? masih di jajah bangsa sendiri lihat Kota Kuala Tungkal, pemerin- tahannya menghamburkan uang untuk proyek bangunan amburadul. Menurut Abdul Fat- tah, Pasal 31 ayat ( 1 ) setiap warga Negara mendapat pen- TANJAB BARAT, JAMBI, (WN) Sebut saja Miah. Seorang ibu rumah tangga istri dari A.D yang bekerja sebagai buruh lepas yang tak pasti hasilnya. Miah memaparkan pengalaman cerita pahitnya menafkahi anaknya Indra Safutra untuk sekolah kelas I di SD 157, Jalan Manunggal II, Tungkal II, Kuala Tungkal. EDITORIAL K OMISI Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hanya 10 partai politik (parpol) yang lolos verifikasi faktual. Artinya, cuma 10 parpol itu yang kelak menjadi peserta Pemilu Legislatif 2014. Ke-10 parpol itu ialah Partai Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra, Hanura, dan Partai NasDem. Sembilan di antaranya merupakan parpol yang mendapat kursi di parlemen, dan hanya satu parpol baru, yakni Partai NasDem. Pemilu 2014 berpotensi untuk berjalan lebih efisien dan lebih efektif, baik dari segi waktu maupun biaya, ketimbang pemilu sebelumnya. Bandingkan dengan Pemilu 1999 yang diikuti 48 parpol, Pemilu 2004 dengan 24 parpol, atau Pemilu 2009 sebanyak 34 parpol. Dengan jumlah parpol peserta yang lebih sedikit, kertas surat suara pemilu yang dicetak juga akan jauh lebih kecil dan tentu saja akan berdampak pada pengurangan ongkos sekaligus potensi konflik. Bagi pemilih, sedikitnya parpol peserta pemilu akan memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi partai- partai itu secara lebih baik lagi. Potensi suara pemilih yang hangus pun bisa diminimalisasi. Kita sesungguhnya juga merindukan proses penyederhanaan pascapemilu terkait dengan jumlah fraksi di parlemen. Jauh lebih sederhana bila kelak jumlah fraksi di DPR, yang saat ini sembilan, dapat dikurangi berdasarkan peningkatan angka parliamentary threshold. Dengan demikian, pengambilan keputusan pun dapat berlangsung lebih efisien, lebih sedikit kegaduhan, tanpa harus mengurangi kualitas keterwakilan. Pemilu di Indonesia berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bila asas- asas tersebut diterapkan, sebuah pemilu baru bisa disebut demokratis. Pemilu 2014 yang tinggal sebentar lagi haruslah menjadi pemilu yang demokratis, lebih demokratis ketimbang pemilu-pemilu sebelumnya di era reformasi. Di era reformasi kita sudah tiga kali menyelenggarakan pemilu. Itu mestinya cukup untuk menjadi pelajaran. Namun, pemilu sepertinya berpotensi mengalami kekacauan. Pangkalnya sekurang- kuranya ialah kisruh daftar pemilih tetap, kerja sama Komisi Pemilihan Umum dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), serta lemahnya legitimasi Mahkamah Konstitusi. Hingga kini DPT masih belum sempurna. Sejumlah persoalan, seperti nomor induk kependudukan ganda dan pemilih fiktif, diduga masih menggelayuti DPT. Ketidaksempurnaan DPT tentu mengancam demokrasi. Di satu sisi, hak pilih rakyat tercederai. Rakyat yang mestinya memiliki hak pilih tidak bisa memilih karena namanya tidak tercantum dalam DPT dan hak mereka dirampok oleh pemilih siluman. Di sisi lain, DPT bermasalah bisa menyebabkan pemilu berlangsung secara tidak jujur dan adil. Bila data DPT tidak klop dengan jumlah seluruh rakyat yang bisa memilih, akan terjadi kelebihan kertas suara. Kertas suara berlebih ini bisa jadi dimanipulasi untuk kepentingan kemenangan partai tertentu. Itu artinya kisruh DPT bisa memicu kecurangan. Wajar belaka bila PDIP mengancam tidak ikut pemilu. “Buat apa kita ikut pemilu kalau tahu akan dicurangi dan kalah,” kata ketua pemenangan pemilu PDIP Arif Wibowo. Oleh karena itu, KPU harus sungguh-sungguh menyelesaikan kisruh DPT yang bisa menyebabkan rakyat tidak menerima hasil pemilu. Kerja sama KPU- Lemsaneg memunculkan pertanyaan tentang transparansi data hasil pemilu. Hasil pemilu haruslah terbuka buat publik, bukan dirahasiakan. Kerja sama dengan Lemsaneg memunculkan pertanyaan tentang independensi penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu. Sebab, Lemsaneg ialah lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang notabene ketua umum salah satu partai yang bertarung dalam pemilu. Tidak mengherankan bila sejumlah partai menuntut KPU membatalkan kerja sama dengan Lemsaneg. Adalah bijak bila KPU memenuhi tuntutan itu untuk memastikan pemilu benar-benar terbebas dari campur tangan kekuasaan. MK bertugas menyelesaikan sengketa pemilu. Bila masih mengalami delegitimasi akibat salah satu hakimnya korupsi, keputusan MK dalam sengketa pemilu tidak akan dipercaya, dihormati, dan dipatuhi. Itu artinya MK gagal menjadi benteng terakhir demokrasi. Harus ada upaya cepat untuk memulihkan martabat MK. Namun, upaya pemulihan MK hendaknya datang dari MK sendiri, misalnya, dengan memperlihatkan bahwa keputusan terhadap pemilu kada yang ditanganinya adalah keputusan yang kredibel. Kita semua memang harus mengawal dan mewujudkan pemilu yang demokratis. Namun, demokratis ataupun tidak demokratisnya pemilu terutama terletak di tangan penyelenggara pemilu. (**) Bangsa Ini Merindukan Pemilu yang Lebih Berkualitas didikan dan ayat ( 2 ) setiap warga Negara wajib mengiku- ti pendidikan dasar dan pe- merintah wajib membianyain- ya, itu hanya retorika dilapan- gan, ujarnya. AF KEPALA PERWAKILAN/ BIRO KEMENTERIAN AGAMA: Boy Budi Lubis. DKI JAKARTA : Chandra Pasaribu, POLDA METROJAYA : Wilson, Novtenio. JAKARTA PUSAT: JAKARTA BARAT : Edward, JAKARTA UTARA: Ali, JAKARTA TIMUR : P. Hutajulu, Effendi Limbong SH, Renaldo, Deka Pratama. JAKARTA SELATAN: Drs. Tubagus Taufik. JAWA BARAT: Martua Sirait, MS, Pantun, Anang Sujatko, Wawan Hermawan , T.Lumban Raja, Karyaman Harahap, D. Jogi Nainggolan, Ribert Simamora. CIMAHI : CIANJUR : Nunuh Nugraha, Irman N.F SUKABUMI : Asep Rohendi, Radi Priadi,Rido, Bontor Haloho. KOTA BANDUNG : P.Marbun SH, BSC, Herbet N. KABUPATEN BANDUNG : G.Rudi Arianto S, Habeahan, Juang Sagala. KABUPATEN BANDUNG BARAT : CIAMIS : Eri Supena, INDRAMAYU: BANJAR : GARUT : , KOTA TASIKMALAYA/ KABUPATEN TASIKMALAYA : SUMEDANG : CIREBON : Susanti SUBANG : Imanudin, PURWAKARTA : Rekson Pasaribu, KARAWANG : Pariston Purba, Ajis L.Tobing, Ramlan Naibaho, Lambok Purba, KABIRO KOTA/KAB BEKASI : Rademan KOTA BEKASI : Anton, KABUPATEN BEKASI : Ir. Ruben Silitonga, M. Marbun, Abdul Rachman BOGOR/DEPOK : Djuni Dwi Yantoro David Malau, Hasan Hermansyah, BANTEN: Nazip LEBAK : TANGERANG: Pijar, Rosdiana, Ramlan Pasaribu. SEMARANG: Arief Setiawan, CILACAP : Habetieli Tafonao, Amd, BANYUMAS : Dismo, Sutarso, Bagus Hermono, Wiwit Usman, Sigit, PURBALINGGA: Edward PS PROBOLINGGO: Wisnu Bangun Saputra. LUMAJANG: Sudarsono, PASURUAN: Anton RA, SITUBONDO: Totok Hariyanto, BIRO MADURA : MISBAH, SITI FATIMAH. PEKANBARU: MUARA ENIM : SIAK : , PELALAWAN : Yanti, MEDAN: Sabam Silitonga, Marlan Pasaribu, Barimbing, HUMBANG HASUNDUTAN : Arysman Pasaribu, Lasro Nahampun, Jinitua Pandiangan, Lamro Meha, Oslan Hasugian. KABUPATEN PAKPAK :Lasmer Maharaja, TAPANULI TENGAH : Ridwan Hamzah, P BENGKULU: Lidya M, LAMPUNG BARAT: Rokda Wita, JAMBI: Hipni, Abdul Fatah, PALEMBANG : Ahmad, Syamsuddin. LUBUKLINGGAU : Yoseph, BATURAJA : Usman Irawan, BAYUASIN : M.Riza Vahlevi, BANGKA BELITUNG : Edwuard M, KALBAR : Ajan, NTT : Xaverianus Suban, Y. Prumentius, D.Djong, KOTA MANADO : Jean Montolalu, Rustam Abdullah, Bolmong Raya : Wandy Rotu, TABANGSEL : Rihat Boi Mangunsong. DITERBITKAN OLEH CV. HARIAN WARTA NASIONAL NPWP : 31.769.303.4-407.000 BERDASARKAN UU PERS NO 40/1999 KONSULTAN HUKUM LBH-LSM “INFASI” KOMISARIS Sylvia Hutajulu, SE DIREKTUR UTAMA/ PEMIMPIN REDAKSI Rekson H. Pasaribu PEMIMPIN UMUM Ir.Ian FJM Sihombing WAKIL PEMIMPIN UMUM Ir. Joel Hanter Panjaitan WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Chanda Pasaribu DEWAN REDAKSI Ir. Jamangalap Simanullang Rekson H. Pasaribu PIMPINAN PERUSAHAAN Martua Sirait WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN Martahan Parulian REDAKTUR EKSEKUTIF Posta Tamba REDAKTUR PELAKSANA Rademan REDAKTUR Suryanto SEKRETARIS REDAKSI Sylviah LAYOUT/ARTISTIK Azi Rifangga PEMBINA Ir. Ian FJM Sihombing Hj. Zakariani Santoso Panther Roland PENASEHAT HUKUM Mart Lumumba Malau,SH STAF REDAKSI Robert Sahat Marbun, Endang Suhaedi, M.Wilson Pasaribu, Edward PS, Sri Umiyati, Budi Setiawan, Ferdinand, Sri Umiyati SH, Sulistiani, Dede Silvia, Atin AR, Rizki Desiyanti, Rafiqa Zubaida, Wuri Handayani, Abdullah, MM, Parlindungan,Borneo Daurie Noor, Muhammad Nur ALAMAT REDAKSI Jl. Komplek Ruko Pulomas Blok VI No 15 Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, 13260 Telp/Fax: (021) 47868058 – HP 082125582006, E-Mail: wartanasional@rocketmail.com, harianwartanasional@yahoo.co.id ALAMAT TATA USAHA/ BISNIS Perum Griya Ciwangi Blok H1 No 2, Kecamatan Bungursari, Purwakarta E-mail :wartanasional@rocketmail.com, NO REKENING BANK MANDIRI : 132-00-1264034-9, A/N : Rekson Hermanto P KEPALA PERWAKILAN DKI JAKARTA Chanda Pasaribu KEPALA PERWAKILAN JAWA BARAT Martua Sirait ALAMAT Perum Marga Asih, Blok B-5, No 2, Bandung KEPALA PERWAKILAN SUMATERA UTARA Sabam Silitonga KOORDINATOR Marlan Pasaribu KEPALA PERWAKILAN JAWA TIMUR Heru Eko Susilo KEPALA PERWAKILAN SULAWESI UTARA Ibnu Kisman Ngau SIRKULASI: Komaludin, PERCETAKAN PT Temprina Printing (Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan WARTAWAN SURAT KABAR WARTA NASIONAL DALAM TUGAS LIPUTAN DILENGKAPI DENGAN IDENTITAS DAN NAMA TERCANTUM DI BOX REDAKSI Meragukan Kredibilitas Komisi Pemilihan Umum 2 Edisi 23/Th XIII/ 3 - 17 APRIL 2014 EDITORIAL KEPALA PERWAKILAN/ BIRO KEMENTERIAN AGAMA: Boy Budi Lubis. DKI JAKARTA : Chandra Pasaribu, POLDA METROJAYA : Wilson, Novtenio. JAKARTA PUSAT: JAKARTA BARAT : Edward, JAKARTA UTARA: Ali, JAKARTA TIMUR : P. Hutajulu, Effendi Limbong SH, Renaldo, Deka Pratama. JAKARTA SELATAN: Drs. Tubagus Taufik. JAWA BARAT: Martua Sirait, MS, Pantun, Anang Sujatko, Wawan Hermawan , T.Lumban Raja, Karyaman Harahap, D. Jogi Nainggolan, Ribert Simamora. CIMAHI : CIANJUR : Nunuh Nugraha, Irman N.F SUKABUMI : Asep Rohendi, Radi Priadi,Rido, Bontor Haloho. KOTA BANDUNG : P.Marbun SH, BSC, Herbet N. KABUPATEN BANDUNG : G.Rudi Arianto S, Habeahan, Juang Sagala. KABUPATEN BANDUNG BARAT : CIAMIS : Eri Supena, INDRAMAYU: BANJAR : GARUT : , KOTA TASIKMALAYA/ KABUPATEN TASIKMALAYA : SUMEDANG : CIREBON : Susanti SUBANG : Imanudin, PURWAKARTA : Rekson Pasaribu, KARAWANG : Pariston Purba, Ajis L.Tobing, Ramlan Naibaho, Lambok Purba, KABIRO KOTA/KAB BEKASI : Rademan, KOTA BEKASI : Anton, M. Sahir. KABUPATEN BEKASI : Ir. Ruben Silitonga, M. Marbun, Abdul Rachman, Herwinson. BOGOR/DEPOK : Djuni Dwi Yantoro David Malau, Hasan Hermansyah, BANTEN: Nazip LEBAK : TANGERANG: Pijar, Rosdiana, Ramlan Pasaribu, Ronald Butar Butar, Gugun Gumilar. SEMARANG: Arief Setiawan, CILACAP : Habetieli Tafonao, Amd, Rudianto. BANYUMAS : Dismo, Sutarso, Bagus Hermono, Wiwit Usman, Sigit, PURBALINGGA: Edward PS PROBOLINGGO: Wisnu Bangun Saputra. LUMAJANG: Sudarsono, PASURUAN: Anton RA, SITUBONDO: Totok Hariyanto, MOJOKERTO : Sudayat, Rony Yunarto. MADURA : MISBAH, SITI FATIMAH, MUH HASAN SIBTI ROSU. PEKANBARU: MUARA ENIM : Saidina Erpan. SIAK : , PELALAWAN : Yanti, MEDAN: Sabam Silitonga, Marlan Pasaribu, Barimbing, HUMBANG HASUNDUTAN : Arysman Pasaribu, Lasro Nahampun, Jinitua Pandiangan, Lamro Meha, Oslan Hasugian. KABUPATEN PAKPAK :Lasmer Maharaja, TAPANULI TENGAH : Ridwan Hamzah, P BENGKULU: Lidya M, LAMPUNG BARAT: Rokda Wita, JAMBI: Hipni, Abdul Fatah, PALEMBANG : Ahmad, Syamsuddin. LUBUKLINGGAU : Yoseph, BATURAJA : Usman Irawan, BAYUASIN : M.Riza Vahlevi, BANGKA BELITUNG : Edwuard M, KALBAR : Ajan, NTT : Xaverianus Suban, Y. Prumentius, D.Djong, KOTA MANADO : Jean Montolalu, Rustam Abdullah, Bolmong Raya : Wandy Rotu, TABANGSEL : Rihat Boi Mangunsong. DITERBITKAN OLEH CV. HARIAN WARTA NASIONAL NPWP : 31.769.303.4-407.000 BERDASARKAN UU PERS NO 40/1999 KONSULTAN HUKUM LBH-LSM “INFASI” KOMISARIS Sylvia Hutajulu, SE DIREKTUR UTAMA/ PEMIMPIN REDAKSI Rekson H. Pasaribu PEMIMPIN UMUM Ir.Ian FJM Sihombing WAKIL PEMIMPIN UMUM Ir. Joel Hanter Panjaitan WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Chanda Pasaribu DEWAN REDAKSI Ir. Jamangalap Simanullang Rekson H. Pasaribu PIMPINAN PERUSAHAAN Martua Sirait WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN Martahan Parulian REDAKTUR EKSEKUTIF Posta Tamba REDAKTUR PELAKSANA Rademan REDAKTUR Suryanto SEKRETARIS REDAKSI Sylviah LAYOUT/ARTISTIK Azi Rifangga PEMBINA Ir. Ian FJM Sihombing, Hj. Zakariani Santoso, Panther Roland PENASEHAT HUKUM Mart Lumumba Malau,SH STAF REDAKSI Robert Sahat Marbun, Endang Suhaedi, M.Wilson, Pasaribu, Edward PS, Sri Umiyati, Budi Setiawan, Ferdinand, Sri Umiyati SH, Sulistiani, Dede Silvia, Atin AR, Rizki Desiyanti, Rafiqa Zubaida, Wuri Handayani, Abdullah, MM, Parlindungan,Borneo Daurie Noor, Muhammad Nur, Parlundungan Pasaribu, Ucuk Sinaga, Riduan Hamza Pasaribu. ALAMAT REDAKSI Jl. Komplek Ruko Pulomas Blok VI No 15 Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, 13260 Telp/Fax: (021) 47868058 – HP 082125582006, E-Mail: wartanasional@rocketmail.com, harianwartanasional@yahoo.co.id ALAMAT TATA USAHA/ BISNIS Perum Griya Ciwangi Blok H1 No 2, Kecamatan Bungursari, Purwakarta E-mail :wartanasional@rocketmail.com, NO REKENING BANK MANDIRI : 132-00-1264034-9, A/N : Rekson Hermanto P KEPALA PERWAKILAN DKI JAKARTA Chanda Pasaribu KEPALA PERWAKILAN JAWA BARAT Martua Sirait ALAMAT Perum Marga Asih, Blok B-5, No 2, Bandung KEPALA PERWAKILAN SUMATERA UTARA Sabam Silitonga KOORDINATOR Marlan Pasaribu KEPALA PERWAKILAN JAWA TIMUR Heru Eko Susilo KEPALA PERWAKILAN SULAWESI UTARA Ibnu Kisman Ngau SIRKULASI: Komaludin, PERCETAKAN PT Temprina Printing (Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan WARTAWAN SURAT KABAR WARTA NASIONAL DALAM TUGAS LIPUTAN DILENGKAPI DENGAN IDENTITAS DAN NAMA TERCANTUM DI BOX REDAKSI 2 Edisi 23/Th XIII/ 3 - 17 APRIL 2014 EDITORIAL KEPALA PERWAKILAN/ BIRO KEMENTERIAN AGAMA: Boy Budi Lubis. DKI JAKARTA : Chandra Pasaribu, POLDA METROJAYA : Wilson, Novtenio. JAKARTA PUSAT: JAKARTA BARAT : Edward, JAKARTA UTARA: Ali, JAKARTA TIMUR : P. Hutajulu, Effendi Limbong SH, Renaldo, Deka Pratama. JAKARTA SELATAN: Drs. Tubagus Taufik. JAWA BARAT: Martua Sirait, MS, Pantun, Anang Sujatko, Wawan Hermawan , T.Lumban Raja, Karyaman Harahap, D. Jogi Nainggolan, Ribert Simamora. CIMAHI : CIANJUR : Nunuh Nugraha, Irman N.F SUKABUMI : Asep Rohendi, Radi Priadi,Rido, Bontor Haloho. KOTA BANDUNG : P.Marbun SH, BSC, Herbet N. KABUPATEN BANDUNG : G.Rudi Arianto S, Habeahan, Juang Sagala. KABUPATEN BANDUNG BARAT : CIAMIS : Eri Supena, INDRAMAYU: BANJAR : GARUT : , KOTA TASIKMALAYA/ KABUPATEN TASIKMALAYA : SUMEDANG : CIREBON : Susanti SUBANG : Imanudin, PURWAKARTA : Rekson Pasaribu, KARAWANG : Pariston Purba, Ajis L.Tobing, Ramlan Naibaho, Lambok Purba, KABIRO KOTA/KAB BEKASI : Rademan, KOTA BEKASI : Anton, M. Sahir. KABUPATEN BEKASI : Ir. Ruben Silitonga, M. Marbun, Abdul Rachman, Herwinson. BOGOR/DEPOK : Djuni Dwi Yantoro David Malau, Hasan Hermansyah, BANTEN: Nazip LEBAK : TANGERANG: Pijar, Rosdiana, Ramlan Pasaribu, Ronald Butar Butar, Gugun Gumilar. SEMARANG: Arief Setiawan, CILACAP : Habetieli Tafonao, Amd, Rudianto. BANYUMAS : Dismo, Sutarso, Bagus Hermono, Wiwit Usman, Sigit, PURBALINGGA: Edward PS PROBOLINGGO: Wisnu Bangun Saputra. LUMAJANG: Sudarsono, PASURUAN: Anton RA, SITUBONDO: Totok Hariyanto, MOJOKERTO : Sudayat, Rony Yunarto. MADURA : MISBAH, SITI FATIMAH, MUH HASAN SIBTI ROSU. PEKANBARU: MUARA ENIM : Saidina Erpan. SIAK : , PELALAWAN : Yanti, MEDAN: Sabam Silitonga, Marlan Pasaribu, Barimbing, HUMBANG HASUNDUTAN : Arysman Pasaribu, Lasro Nahampun, Jinitua Pandiangan, Lamro Meha, Oslan Hasugian. KABUPATEN PAKPAK :Lasmer Maharaja, TAPANULI TENGAH : Ridwan Hamzah, P BENGKULU: Lidya M, LAMPUNG BARAT: Rokda Wita, JAMBI: Hipni, Abdul Fatah, PALEMBANG : Ahmad, Syamsuddin. LUBUKLINGGAU : Yoseph, BATURAJA : Usman Irawan, BAYUASIN : M.Riza Vahlevi, BANGKA BELITUNG : Edwuard M, KALBAR : Ajan, NTT : Xaverianus Suban, Y. Prumentius, D.Djong, KOTA MANADO : Jean Montolalu, Rustam Abdullah, Bolmong Raya : Wandy Rotu, TABANGSEL : Rihat Boi Mangunsong. DITERBITKAN OLEH CV. HARIAN WARTA NASIONAL NPWP : 31.769.303.4-407.000 BERDASARKAN UU PERS NO 40/1999 KONSULTAN HUKUM LBH-LSM “INFASI” KOMISARIS Sylvia Hutajulu, SE DIREKTUR UTAMA/ PEMIMPIN REDAKSI Rekson H. Pasaribu PEMIMPIN UMUM Ir.Ian FJM Sihombing WAKIL PEMIMPIN UMUM Ir. Joel Hanter Panjaitan WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Chanda Pasaribu DEWAN REDAKSI Ir. Jamangalap Simanullang Rekson H. Pasaribu PIMPINAN PERUSAHAAN Martua Sirait WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN Martahan Parulian REDAKTUR EKSEKUTIF Posta Tamba REDAKTUR PELAKSANA Rademan REDAKTUR Suryanto SEKRETARIS REDAKSI Sylviah LAYOUT/ARTISTIK Azi Rifangga PEMBINA Ir. Ian FJM Sihombing, Hj. Zakariani Santoso, Panther Roland PENASEHAT HUKUM Mart Lumumba Malau,SH STAF REDAKSI Robert Sahat Marbun, Endang Suhaedi, M.Wilson, Pasaribu, Edward PS, Sri Umiyati, Budi Setiawan, Ferdinand, Sri Umiyati SH, Sulistiani, Dede Silvia, Atin AR, Rizki Desiyanti, Rafiqa Zubaida, Wuri Handayani, Abdullah, MM, Parlindungan,Borneo Daurie Noor, Muhammad Nur, Parlundungan Pasaribu, Ucuk Sinaga, Riduan Hamza Pasaribu. ALAMAT REDAKSI Jl. Komplek Ruko Pulomas Blok VI No 15 Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, 13260 Telp/Fax: (021) 47868058 – HP 082125582006, E-Mail: wartanasional@rocketmail.com, harianwartanasional@yahoo.co.id ALAMAT TATA USAHA/ BISNIS Perum Griya Ciwangi Blok H1 No 2, Kecamatan Bungursari, Purwakarta E-mail :wartanasional@rocketmail.com, NO REKENING BANK MANDIRI : 132-00-1264034-9, A/N : Rekson Hermanto P KEPALA PERWAKILAN DKI JAKARTA Chanda Pasaribu KEPALA PERWAKILAN JAWA BARAT Martua Sirait ALAMAT Perum Marga Asih, Blok B-5, No 2, Bandung KEPALA PERWAKILAN SUMATERA UTARA Sabam Silitonga KOORDINATOR Marlan Pasaribu KEPALA PERWAKILAN JAWA TIMUR Heru Eko Susilo KEPALA PERWAKILAN SULAWESI UTARA Ibnu Kisman Ngau SIRKULASI: Komaludin, PERCETAKAN PT Temprina Printing (Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan WARTAWAN SURAT KABAR WARTA NASIONAL DALAM TUGAS LIPUTAN DILENGKAPI DENGAN IDENTITAS DAN NAMA TERCANTUM DI BOX REDAKSI S EJAK negeri ini memilih jalan demokrasi, setiap pelaksanaan pemilihan umum menjadi pertaruhan. Keberhasilan dan legitimasi pemilu akan sangat erat bergantung pada seluruh rangkaian proses penyelenggaraan dari tahap pra¬pemilu hingga pascapemilu. Di tahap prapemilu, parameter paling penting tentu saja validitas data pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT). Hingga akhir tahun lalu, harus diakui, kekarut-marutan soal DPT masih menjadi hantu yang berpotensi menggagalkan atau setidaknya memerosotkan kualitas Pemilu 2014. Publik mulai meragukan kredibilitas Komisi Pemilihan Umum yang berkali-kali melanggar batas waktu yang mereka tentukan sendiri untuk menetapkan DPT. Kesahihan data pemilih pun diragukan karena ada perbedaan data signifikan antara DPT yang disusun KPU dan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) milik Kementerian Dalam Negeri. Hingga akhirnya kemarin, dua pekan menjelang pemilu legislatif dilangsungkan, persoalan itu mulai terurai dan menemukan jalan terang. Keraguan boleh mulai sedikit ditepis. Meski jumlah DPT menyusut dari 186.172.508 orang pada November 2013 menjadi 185.822.507 orang pada Februari 2014, problem validitas data pemilih sudah jauh berkurang. Dalam penetapan DPT final yang dilakukan KPU, kemarin, disebutkan jumlah pemilih dengan nomor induk kependudukan (NIK) invalid yang pada 4 November 2013 masih 10,4 juta sudah jauh berkurang per 24 Maret 2014 dengan tinggal menyisakan 124.814 pemilih. Oleh Badan Pengawas Pemilu, jumlah pemilih dengan NIK invalid itu diminta tidak dimasukkan ke DPT final, tapi diserahkan kepada KPU untuk mengambil tindakan pelaksanaan bila memang data itu bisa diperbarui sebelum pemilu legislatif 9 April. Apresiasi tentu patut kita berikan terutama kepada KPU yang telah berusaha keras mengurai kisruh DPT tersebut bersama dengan Kementerian Dalam Negeri yang mesti pontang- panting memperbarui NIK bermasalah. Paling tidak, satu problem di tahap prapemilu sudah terselesaikan dengan toleransi kesalahan yang wajar. Namun, cukupkah sampai di situ? Tentu saja tidak. Tahapan pemilu masih panjang. Bahkan di fase prapemilu, bukan soal DPT saja yang mesti kita kawal betul. Sejumlah proses harus diawasi dengan saksama jika tidak ingin kualitas pemilu tergadai. Pengawasan publik perlu dimaksimalkan untuk menutup celah bagi sebagian pihak berbuat culas. Ambil contoh soal surat suara. Dengan adanya penurunan DPT dari 186,172 juta menjadi 185,822 juta, artinya ada selisih sekitar 350 ribu pemilih yang boleh jadi surat suara¬nya sudah dipesan KPU. Jika itu benar dan kemudian dibiarkan, bakal ada 350 ribu surat suara fiktif yang amat mungkin dimanfaatkan untuk niat jahat. Jangan lupa, 350 ribu suara itu setara dengan satu kursi di parlemen. Begitu juga soal kertas suara yang rusak. Jika rusaknya wajar, mungkin itu soal teknis. Tapi bila kertas suara itu rusak karena telah dicoblos pada salah satu calon tertentu, jelas itu bukan persoalan teknis, melainkan bagian untuk menggunakan pemilu demi kepentingan kelompok tertentu. Masalah-masalah lain tentu masih ada dan KPU jelas tak boleh menggampangkan hal tersebut. Jika itu dilakukan, pemilu akan selalu menjadi bahan pertanyaan. Sudah tiga kali kita menggelar pemilu multipartai di era reformasi, tetapi belum satu pun yang dianggap bisa menandingi kesuksesan Pemilu 1955. Pemilu kali ini mestinya menjadi pertaruhannya. Tapi dengan catatan, tak ada dusta di antara kita.n(**) Oleh : REKSON H. PASARIBU Pemred Harian Warta Nasional Kabag Humas Merubah Peraturan Dewan Pers No 4 Tahun 2008 MUARA ENIM, (WN) Sesuai dengan Peraturan Dewan Pers, Nomor: 4/Peraturan-DP/III/2008,tentang Standar Perusahaan Pers, Pasal 2 menyebutkan, perusahaan Pers berbadan hukum perseroan terbatas (PT) dan badan- badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (atau CV) dan pasal 3 menyebutkan, Perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau instansi lain yang berwenang (atau Pengadilan Negeri ). TAPANULISELATAN,(WN) PROGRAM pemerintah dae- rah untuk meningkatan kiner- ja, profesional guru-guru yang disebut sertifikasi. Khususnya di wilayah Kabupaten Tapan- uli Selatan (Tapsel) guru-guru ditingkat SMA, SMK, SMP dan SD yang mengikuti sertifika si disinyalir ada pengutipan biaya untuk pengurusan serti- fikasi yang di pungut oleh pegawai Dinas Pendidikan se- tempat. Hal itu diutarakan sejum- lah guru kepada Harian Warta Nasional. “Banyak guru yang mengeluh yang biasanya dia mendapatkan keringanan biaya sertifikasi melainkan dipungut biaya untuk pengu- rusan untuk pemberangkatan guru-guru yang ikut sertifi- kasi ke medan Prov (sumatera Utara) sebanyak 200.0000 per guru yang ikut sertifikasi ke medan. Sehingga dari sini Dinas pendidikan memberatkan gu ru dengan cara memeras para guru-guru pendidik yang dike- nal dengan” Pahlawan tanpa tanda jasa” yang seharusnya dinas pendidikan harus mem- beri kemudahan dalam men- gadakan pengurusan segala persyaratan untuk sertifikasi. nRihat simangunsong Oknum Disdik Kutip Biaya Pengurusan Sertifikasi PANYABUNGAN, (WN) Ketua Komite Wartawan Reformasi Indonesia(KWRI) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) H Zainuddin Nasu- tion SSos mengecam tindakan orang yang telah mengeroyok wartawan terbitan Medan di Madina, Selasa (25/3) malam di depan Lembaga Pemasyara- katan Sipaga-paga Panyabun- gan. “Pengeroyokan terhadap Jeffry Barat Lubis kita kecam,” ucap Zainuddin Nasution, Ketua Komite Wartawan Re formasi Indonesia (KWRI) Ma- dina, kepada wartawan, Kamis (27/3) di Panyabungan. Disampaikannya, tindakan yang dilakukan orang suruhan tersebut, sudah melanggar Un- dang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Di sana diatur tentang kebebasan pers. “Saya mengajak semua elemen wartawan dan masyarakat un- tuk sama-sama melawan ke- kerasan ini. Ini tidak boleh dibi- arkan,” ucapnya. Seluruh wartawan di In- donesia harus menggalang per- satuan untuk tegas melawan berbagai bentuk intimidasi yang terus terjadi berulang kali itu. “Kita masih rawan mendapatkan ter- or atau kekerasan, oleh karena itu kita harus mela- wan. Tidak boleh berhenti untuk memperjuang- kan ini,” katanya. Kepada pi- hak kepolisian juga diharap- kan agar mengusut tuntas kasus ini, sampai dalang semua atau yang menyuruh masa yang mengeroyok Jeffry cepat diproses hukum.nRihat KWRI Minta Hukum Berat Pengeroyok Wartawan
- 3. 3Edisi 23/Th XIII/ 3 - 17 APRIL 2014 HUKUM & KRIMINA KPK Kesulitan Penyelidikan Korupsi Haji JAKARTA, (WN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepertinya butuh waktu lama untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Salah satu kendala pengumpulan sebagian barang bukti dan keterangan adalah jarak Indonesia ke Arab Saudi. PenyidikKejatiKepriTahan Tengku dan Rudijanto RIAU, (WN) Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kepri) telah menahan Tengku Efrizal dan Rudijanto Soedjatmiko terkait tindak pidana korupsi dengan cara membuat berita acara fik- tif mengenai volume pekerjaan. Akibat ulah kedua tersangka Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 864 juta. Demikian dikatakan oleh Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Kepri, Happy Christian kepada Tim Redaksi Website Kejak- saan Agung RI, Jumat. “Kedua tersangka bersama – sama melakukan tindak pidana korupsi dengan cara buat berita ac- ara fiktif yang kemudian seolah-olah sudah dikerjakan sesuai kontraknya. Namun kenyataannnya belum,” terangnya. “Tengku merupakan PPK dalam kegiatan pembangunan ruangbelajardankompetensimahasiswadiDompakTanjung- pinang Propinsi Kepulauan Riau dan Rudijanto merupakan Kepala Cabang PT. Prambanan Dwi Paka/Kontraktor Pelaksa- na,” jelas Happy. pd Jaksa Geledah Rumah Sunarto Wirodo Tersangka Korupsi Bedah Rumah SAMPANG, (WN) Penyidik Kejaksaan Negeri Sampang, Jawa Timur, mengge- ledah rumah Sunarto Wirodo di Desa Tanggumong, Kecamatan Kota, Jumat, 28 Maret 2014. Sunarto adalah tersangka pe- ngemplang dana bedah rumah atau Bantuan Stimulan Peruma- han Swadaya (BSPS) dari Ke- menterian Perumahan Rakyat di Kecamatan Kedungdung pa- da 2013 lalu. “Kami perlu bukti tambahan untuk menguatkan dakwaan, makanya kami laku- kan penggeledahan,” kata Kepa- la Seksi Intel Kejari Sampang, Sucipto, Jumat, 28 Maret 2014. Dalam penggeledahan itu, kata dia, penyidik berhasil me- nyita uang tunai Rp 20 juta dan seperangkat komputer yang di dalamnya terdapat file penting berkaitan dengan program be- dah rumah di Kecamatan Ke- dungdung. “Ada beberapa doku- men juga yang bisa men- guatkan bahwa tersangka me- lakukan tindak pidana korupsi,” ujarnya. Berbagai dokumen tersebut diambil penyidik untuk dipela- jari lebih teliti. Dari dokumen itu tidak menutup kemungki- nan ada tersangka baru dalam kasus tersebut. “Soal pemerik- saan kepala desa, masih kami susun,” katanya lagi. Sebelumnya Deputi Kemen- terian Perumahan Rakyat Bi- dang Perumahan Swadaya Jamil Ansari meminta Kejak- saan Negeri Sampang serius menuntaskan kasus penyele- wengan aliran dana bedah ru- mah untuk 500 lebih rumah di Sampang. “Sikat semua yang terlibat,” katanya di Sampang, 9 Maret lalu. Ia berharap pengusutan ka- sus ini akan memberikan efek jera sehingga bantuan bedah rumah pada tahun ini bisa te- pat sasaran sesuai peruntu- kan. “Jadi untuk ke depan tidak ada lagi yang macam-macam dengan aliran dana tersebut,” ujarnya. Kepala Kejari Sampang Ab- dullah menyatakan siap men- gusut tuntas pemotongan dana BSPS itu. “Pasti kita tuntaskan karena ini sudah menjadi tugas Kejaksaan,” katanya. Abdullah menambahkan bahwa Kejari sendiri akan memeriksa semua kepala desa di Sampang yang desanya mendapatkan bantuan bedah rumah Kemenpera. Dari sini, kata dia, nantinya diket- ahui desa mana saja yang ban- tuan BSPS-nya disunat. Kasus dugaan korupsi ban- tuan dana bedah rumah Ke- menpera ini dibidik Kejaksaan setelah muncul laporan dari warga bahwa nominal bantuan yang diterima tidak sesuai ke- tentuan. Seharusnya setiap pe- nerima mendapat Rp 7,5 juta, tapi yang tersalur hanya Rp 3 juta. Bantuan ini mudah dima- nipulasi karena diberikan da- lam bentuk bahan bangunan, bukan uang tunai. Heru/tim MUARA ENIM, (wn) Tika (30), warga Desa Karang Raja, Kecamatan Lubai, Muaraenim, nyaris celaka.Secaratidaksengajaiamemergo- kikomplotanpencuriyangmenggunakan senjata api dan senjata tajam yang men- jalankan aksinya di dalam rumahnya, di Desa Karang Agung, Kecamatan Lubai, Muaraenim, Sabtu (29/03/2014). Berdasarkan informasi, kejadian bermula ketika korban sore itu sekitar pukul 17.00 sedang menonton pertand- ingan bola voli yang tidak jauh dari ru- mahnya. Ketika sedang asyik nonton, tiba-tiba ia curiga melihat ada sebuh mobil Honda Jazz yang parkir di dekat rumahnya. Karena gerak-gerik ken- daraan yang asing dan mencurigakan, iapunlangsungpulanguntukmengecek kondisi rumahnya. Ketikatibadidepanrumahnyaiakag- et sebab teralis besi dan pintu rumah rusak serta terbuka. Karena penasaran ia mencoba masuk ke dalam rumah. Na- mun betapa kagetnya kakinya melang- kah ke dalam,tanpabasa-basiiamelihat ada dua orang yang menggunakan sen- pi sedang mengobrak-abrik harta ben- danya sedangkan dua orang menunggu didalam mobil Honda Jazz. Diduga sama-sama kaget, korban spontan berteriak minta tolong sambil berlarikeluarrumah.Mendengarteriakan minta tolong, warga yang sedang ramai berkumpulnontonbolavoli,spontanber- hamburan menuju rumah korban. Pelaku yang kaget tepergok dan me- lihat warga ramai-ramai mengepung, spontan lari ke dalam mobil dan memacu kendaraan lari ke arah Prabu- mulih. Warga langsung menelepon Polsek Lubai dan bersama warga melakukan penghadangan. Namun pel- aku nekat menerobos sambil melepas- kan tembakan ke arah petugas. Kemudian petugas Polsek Lubai, Pol- resMuaraenimlangsungmenelponpetu- gasPolsekRambangKapakTengah(RKT) Polres Prabumulih, untuk melakukan penghadangan. Petugas Polsek RKT bersama masyarakat melakukan penghadangan dengan menggunakan truk. Me- lihatadatrukmelintang, pelaku bukannya meny- erah tetapi semakin nekat dengan menem- bak ke arah petugas dan masyarakat sambil me- mutar kendaraan ke arah Baturaja. Merasa- kan pelariannya sudah tidak memungkinkan lagi, akhirnya pelaku menghentikan ken- daraannya dengan me- nabrakkan mobil ke dalam semak-semak untuk menghilang- kanjejak.Lalupetugasmelakukanpenge- jaran dan penyisiran. Dari informasi masyarakat ke empat pelaku diketahui melarikan diri ke arah KA Babaranjang yang kebetulan sedang berhenti. Petugas melakukan pengeja- randanberhasilmenangkapsatupelaku, Agus yang kebetulan berbadan gemuk saat sedang berupaya menaiki gerbong KA Babaranjang. Sedangkan tiga pelaku lainnya melarikan diri ke dalam hutan. Menurut pengakuan tersangka Agus di depan penyidik, aksi tersebut dilaku- kan mereka secara spontan dengan cara patroli menggunakan mobil mencari sasaran empuk. Kebetulan dalam aksi kali ini, ia melihat rumah kosong yang menjadi sasarannya. “Saya terpaksa karena tidak ada pe- kerjaan tetap,” ujarnya yang mengaku pernah menjadi sekuriti salah satu ho- tel terkenal di Palembang. Kapolres Muaraenim AKBP Moham- ad Aris melalui Kapolsek Lubai AKP Jau- hari menjelaskan, saat ini pihaknya te- lah mengamankan satu tersangka Agus bersama barang bukti mobil dan peral- atan lainnya yang diduga digunakan untuk melancarkan aksi kejahatannya. Dari pengakuan tersangka dan analisa, diduga kuatkomplotanini adalahpelaku kejahatan yang memang mencari sasa- rannya dengan cara berpatroli. Mereka dalam melancarkan aksinya tidak segan-segan menembak dan me- lukai korbannya. Adapun sasarannya bisa apa saja yang penting ada kesem- patan. Untuk kendaraan yang di- gunakan ternyata platnya palsu. Sedan- gkan ketiga pelaku lainnya sedang dalam pengejaran sebab identitasnya sudah diketahui. Dari hasil kejahatan mereka berhasil menggondol gelang emas dua buah senilai sekitar Rp 5 juta. “Jika melihat aksinya, mereka jelas be- rani, karena tidak segan-segan memun- tahkan pelurunya jika terdesak,” tukas Kapolsek. saidina erpan Warga Ramai Ramai Kepung Perampok Bersenpi JAKARTA, (WN) Tim satuan tugas (satgas) Kejaksaan Agung dan Kejaksa- an Negeri Jakarta Selatan me- nangkap Komisaris PAM Group Mining, James Sulaiman, terpi- dana kasus penipuan dan pe- nggelapan. Kepala Pusat Pene- rangan Hukum Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi, di Jakarta, Sabtu (29/3), me- ngatakan, James Sulaiman di- tangkap setelah buron dan na- manya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejak- saan Negeri Jakarta Selatan. “Tim Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Sela- tan berhasil mengamankan ter- pidana DPO asal Kejaksaan Ne- geri Jakarta Selatan, James Su- laiman Komisaris PAM Group Mining,” ujar Untung. Menurut- nya, James yang telah divinis bersalah dan terbukti melaku- kan tindak pidana penipuan dan penggelapan itu dibekuk pada Jumat siang (28/3), seki- tar pukul 13.50 WIB di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. “Terpidana terbukti secara sahdanmeyakinkanmelakukan tindak pidana penipuan dan penggelapanjuncto(jo)pengge- Kejagung Tangkap Komisaris PAM Group Mining WAKIL Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan bah- wa ada beberapa kendala yang dihadapi penyidik dalam pen- gusut perkara itu. Yang utama terkait jarak. Penyidik tentu harus ke Saudi untuk mendap- atkan beberapa barang bukti. “Locus delicti perkara terse- butdiArabSaudisehinggatidak mudah bagi penyidik untuk melacak hal-hal yang diperlu- kan. Kondisi negara itu (Arab) juga berbeda dengan negara lain,”paparAdnan,Sabtu(29/3). Meski begitu, lanjut Adnan, penyelidikan kasus tersebut tidak jalan di tempat. KPK tetap berupaya speedup dengan mendalami barang bukti di dalam negeri. Salah satu upaya itu dilakukan KPK dengan me- minta keterangan pejabat yang terkait dengan penyelengga- raan haji. Dirjen Penyelengga- raan Haji dan Umrah Kemenag Anggito Abimanyu menjadi salah satu pihak yang sudah di- periksa KPK. Anggito mengakui telah diklarifikasi KPK soal prosedur pelayanan dan regulasi terkait dengan pelayanan di Saudi. Hal yang ditanyakan adalah kater- ing,pemondokan,dantranspor- tasi untuk jamaah haji. “Saya tidak terlibat dalam pelayanan penyelenggaraan haji karena baru dilantik 26 Juni 2012,” ujarnya. Kasus dugaan korupsi haji yang diselidiki KPK adalah pen- gadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji pada 2012-2013. Dengan demikian, proyek pengadaan itu terjadi sebelum Anggito menjabat Dirjen. Anggito mengatakan, pelay- anan jamaah haji di Saudi men- jadi tugas kuasa pengguna ang- garan (KPA), yakni kantor uru- san haji di Saudi. Selaku Dirjen, Anggito lebih banyak bertugas menjalankan regulasi dan prosedur. KPK menyelidiki ka- sus dugaan korupsi penyeleng- garaan haji karena mengendus adanya indikasi penggelem- bungan harga katering dan per- mainan harga pondokan untuk jamaah. Wilson/jpnn lapanberhubungdenganpeker- jaannya atau jabatannya, atau karenaiamendapatupahuang,” kataUntung.Karenaterbuktite- lah melakukan tindak pidana tersebut, terpidana James Su- laiman diganjar hukuman 1 tahun 6 bulan penjara oleh pen- gadilansebagaimanatelahdipu- tusolehMahkamahAgung(MA) dan vonisnya sudah berkekua- tan hukm tetap alias inkracht. “Diputus berdasarkan putusan MA nomor: 2041 k/Pid/2011, tanggal 10 April 2012 dengan pidana penjara1tahun6bulan,” pungkas Untung. Wilson PENCEMARAN LINGKUNGAN Serbuk Besi PT.Posco Dibiarkan Meluas CILEGON, (WN) Sejumlah warga di Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol diresahkan banyaknya debu besi yang menyebar. Di- duga, serbuk besi tersebut berasal dari PT Krakatau Posco. Sebab, serbuk besi tersebut persis dengan yang ada di Keca- matan Ciwandan. Hasim, warga setempat mengatakan, warga resah dengan banyaknya serbuk besi yang menyebar di wilayah mereka. Sebab, hal itu dikhawatirkan mengancam kesehatan, teru- tama pernapasan dan mata. “Kalau terkena mata ini bisa me- nyebabkan luka. Apalagi jika masuk hidung. Serbuk besi ini kan jenis benda padat, kalau sudah masuk ke paru-paru ini bisa bahaya,” kata Muhlasin, senin. Ia menjelaskan, sampai saat ini warga belum mengeta- hui serbuk besi tersebut berasal dari mana. Namun, warga menduga, serbuk besi tersebut berasal dari PT Krakatau Posco. Sebab, jenis serbuk besi itu tidak jauh berbeda den- gan serbuk besi yang menyebar di wilayah Kecamatan Cigad- ing. “Serbuknya mengkilat seperti besi. Mungkin ini dari PT Krakatau Posco karena hampir sama dengan yang di Cigad- ing,” jelasnya. Senada dikatakan Ketua RT Lingkungan Curug, Hasim yang menuturkan bahwa debu besi tersebut harus segera di- tangani. Sebab, dampak debu tersebut akan membahayakan. “Kami akan segara melaporkan ke BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kota Cilegon. Ini jelas berbahaya,” tuturnya. Ia men- duga, debu besi berasal dari sisa pembakaran atau produksi PT Krakatau Posco yang tertiup angin. “Kami berharap, Pem- kot Cilegon agar segera turun tangan untuk mengatasi situa- si ini,” harapnya.nHand Oknum Disdik Kutip Biaya Pengurusan Sertifikasi TAPANULI SELATAN, (WN) Program pemerintah daerah untuk meningkatan kinerja, profesional guru-guru yang disebut sertifikasi. Khususnya di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) guru-guru ditingkat SMA, SMK, SMP dan SD yang mengikuti sertifikasi disinyalir ada pengutipan biaya untuk pengurusan sertifika- si yang di pungut oleh pegawai Dinas Pendidikan setempat. Hal itu diutarakan sejumlah guru kepada Harian Warta Nasional. “Banyak guru yang mengeluh yang biasanya dia mendapatkan keringanan biaya sertifikasi melainkan dipun- gut biaya untuk pengurusan untuk pemberangkatan guru- guru yang ikut sertifikasi ke medan Prov (sumatera Utara) sebanyak 200.0000 per guru yang ikut sertifikasi ke medan. Sehingga dari sini Dinas pendidikan memberatkan guru dengan cara memeras para guru-guru pendidik yang dikenal dengan” Pahlawan tanpa tanda jasa” yang seharusnya dinas pendidikan harus memberi kemudahan dalam mengadakan pengurusan segala persyaratan untuk sertifikasi. nRihat simangunsong Kendaraan Angkutan Batu Bara Muatan 30 Ton Bebas Melintas MUARA ENIM, (WN) Ratusan kendaraan angkutan batu bara melintas di Jalan Umum dengan berbagi jenis kendaraan mulai dari Drum Truk, Fuso Dam Tronton dengan kapasitas muatan antara 10 ton sampai 30 ton dengan tujan Palembang. Menurut keterangan warga yang mengaku bernama Ardi (36), ma- syarakat Muara Enim dan Toni (27), masyarakat Arahan La- hat saat berbincang dengan wartawan mengatakan, bukan rahasia umum lagi, katanya kalau kendaraan Angkutan Batu Bara ini Rumah di pinggir Jalan umum jadi kalau mobil-mo- bil angkutaan batu bara lewat dari pagi ke pagi lagi,bukan sembunyai-sembunyi”ungkapnya. Di tempat terpisah M.Nasarudin (45 th) mengaku dari LSM mengatakan masalah makin maraknya angkutan batu bara melintas di Jalan Umum karena perangkat hukum kita tidak melaksanakan tugas dan fungsinya, karena berdasarkan Un- dang-Undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sudah jelas maksimal 2 tahun di perbolehkan menggunakan Akses Jalan Umum bagi Perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan. Setelah itu ada Perda Provensi Sumsel No.5 tahun 2011 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan min- eral dan batubara dan Pergub Provensi Sumsel No.23 tahun 2012 tentang tata cara pengangkutan Batu Bara melaui Jalan Umum terakhir Gebernur Sumsel Ir.H.Alex Noerdin, menge- luarkan surat edaran No.540/3503/DISHUB/2012 tentang pemberitahuan penghentian pengankutan Batu Bara di Jalan umum surat di tujuhkan kepada 10 Perusahaan tam- bang pada tanggal 27 Desember 2012 untuk itu katanya kita membutuhkan pemimpin yang tegas bukan pemimpin yang inggin membeli beras. Sementara pihak Dinas Perhubungan Provensi Sumsel melalui Thamrin saat di hubungi Via telpon selulernya be- berapa waktu lalu dengan tegas mengatakan Angkutan Batu Bara Tetap kita tindak,apabila terjaring saat kita melakukan razia katanya.nsaidina erpan
- 4. 4 Edisi 23/Th XIII/ 3 - 17 APRIL 2014 BANTEN, (WN) Kejaksaan Tinggi Banten diminta turun tangan mengungkap dugaan pembohongan publik dugaan korupsi kegiatan Pemeli- haraan Ruas Jalan di UPT Wilayah Utara Dinas BMTR Banten yang menelan biaya Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 60.000.000 per kilometer, untuk anggaran satu kilometer perruas jalan dari sumber APBD Provinsi Banten TA 2013. Untuk pemeliharaan ruas di wilayah Upt. Utara Binamarga Tata Ruang Provinsi Banten. Puluhan Proyek Diruas Wilayah Utara BMTR Banten, Sarat Korupsi HARIAN Warta Nasional me- nelusuri ruas yang dimiliki Upt. WilayahUtaraBMTRBantenseper- ti Ruas Pontang Keronjo, Kronjo Mauk,MaukTelukNaga,TelukNaga Dadap,SimpangBitungCurug,Cik- upa Legok Parung Panjang, Jalan Beringin Raya Kota Tangerang, Jalanraya Bay Pas Tangerang, Jalan Sudirman Kota Tangerang, Jalan Moh. Thamrin Kota Tangerang, JalanSerpongRaya. Serta Jalan Serpong Parung, JalanPahlawanSatu,JalanRaden Fatah Ciledug, Jalan Padjajaran Ciputat, Jalan Siliwangi, Jalan Surya Kencana Simpang Setia Budi, Jalan Raya Cipondoh, Jalan KH Hasim Ashari Kota Tangerang, Legok Karawaci, Parigi Sukamanah, Cikande Rangkas,PakupatanPalima,Lo- pang Banten Lama, Jalan Ayip Usman Kota Serang, Jalan Abdul Fatah Hasan Kota Serang, Jalan Abdul Hadi Kota Serang. JalanTb.SuwandiLingklarSe- latanKotaSerang,JalanLetnanJi- dun Kota Serang, Sempu Dukuh Kawung, Jalan Veteran Kota Se- rang, Jalan KH Samaun kota Se- rang, keramat Watu Tonjong, Simpang Taktakan Gunung Sari,gunung sari mancak anyer, PalimaPasarTenengTerateBan- tenLama,BantenLamaPontang. Banyaknya ruas tersebut, pekerjaan pemeliharaan ruas di jadikan akal akalan selama tahun 2013 untuk meraup ke- untungan oleh oknum Upt. Ut- ara, hingga banyak ruas tidak di perbaiki oleh Upt. Utara Bi- namarga, hingga lobang yang dulunya hanya kubangan kecil dan retak-retak kecil, kini kubangan mengangah dan re- tak semakin membesar. Awal tahun 2014, dengan intensitas hujan yang tinggi menggerus badan jalan hingga kondisi ruas Hancur di beberapa titik. Tak terlihat jalan beraspal, Hasil investigasi, curah hu- jan di awal Tahun2014 adalah keuntungan bagi Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Upt, UtaradenganadanyaHujanbisa menutup-nutupi Ruas Fiktif atau ruas yang tidak di kerja- kan. Dari beberapa sumber yang ada,yang namanya enggan di korankan membenarkan adanya praktek dugaan korup- si oleh Upt. Utara, dari anggaran pemeliharaan satu Ruas, bisa di kerjakan untuk puluhan ruas yang ada di wilayah utara. Bahkan bahan-bahan matrial pun dijadikan sasaran empuk untuk di korupsi seperti batu,aspal Goreng,Hot mix,dan bahan matrial Betonisasi’ ung- kap-nya.SelainituPelaksanaTek- nis Lapangan (Peltek) saat di konfirmasitidakmengakuiadan- ya praktik korupsi di upt.utara, selama pimpinan memerintah- kan untuk pemeliharaan ruas jalan yaa kita kerjakan seandain- ya ada hal lebih atau keuntungan dari kegiatan yaa kita bagikan ke semua pegawai. Bahkan untuk LSMdanwartawankebagian,’tu- turnya dengan nada gemetar. Kepala Bidang Upt. Wilayah Utara Francisco, saat tim inves- tigasi Harian Warta Nasional coba untuk mengkonfirmasi kebenarannya, Francisco jarang ada di kantor BMTR Banten Upt. Wilayah Utara, Di Kota Serang Jln Bayangkara atau di Perkantoran Upt. Wilayah Utara daerah Cipondoh Tangerang, Francisco sulit un- tuk di temui, Bahkan Kepala Seksi (kasie) Upt. Wilayah Ut- ara-pun, Bambang sulit di te- mui, hampir Dua Bulan Jarang berada di kantor. -jip BANTEN, (WN) DIREKTUR Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Informasi Publik Banten (LSM) JIP BANTEN Ahmad Na- jib setuju jika Dinas Bina Marga Tata Ruang Provinsi Banten memiliki angka korupsi dan kecurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup tinggi. Sebagian besar aksi korupsi terjadi di sektor proyek pem- bangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jambatan Antara Wilayah Selatan bah- kan Wilaya Utara. “Modusnya harga di- mahalkan. Selain itu, Banyaknya kelebi- han pemembayaran,” kata Najib saat dihubungi Harian Warta Nasional. Sebagai contoh, Najib mencatat pada tahun 2013 Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten melelang pem- bangunan Jembatan Kedaung Tahap I dengan paket pagu Rp.23.997.563.000. Pemerintah provinsi memenangkan PT Alam Baru Jaya dengan nilai penawaran sebesar Rp 23.419.786.000. “Penawa- ran ini lebih mahal ketimbang PT Putra Perdana Jaya yang menawarkan nilai harga Rp 18.206.622.000,”kataNajib. Untuk Dugaan korupsi ini, kemu- ngkinan besar pihak Dinas kongkal- ingkong dengan perusahaan pemenang tender. Cara lain, pengusaha nakal yang ditunjuk sebagai pemenang mereka- yasa perusahaan-perusahaan lain pe- serta tender. “Biasanya dengan mem- injam nama perusahaan-perusahaan lain, biar terkesan ramai tendernya,” ujarnya. Selain itu, dia juga menilai banyak proyek yang sengaja diturunkan kuali- tas pekerjaan. Tujuannya dua, yakni memperbanyak keuntungan dan men- jadikan proyek itu sebagai pekerjaan abadi. “Misal pengerjaan jalan yang kualitasnya jelek pasti cepat rusak seh- ingga tiap tahun bisa diproyekkan pengerjaan jalan itu. Selain itu di wilayah UPT. Jalan dan Jambatan Utara maupun Selatan Ban- yak Dugaan Pemeliharaan Fiktif den- gan Anggaran 50 Juta s/d 60 juta un- tuk pemeliharaan 1 kilo meter, tetapi dalam temuan kami saat investigasi Beberapa UPT melakukan Pemeli- haraan satu Ruas, Anggarannya Untuk Beberapa Puluh Ruas. Berarti Keun- tungan Binamarga cukup Besar Untuk Bacakan. Najib Saat disinggung kepastian sia- pa saja yang menikmati keuntungan proyek infrastruktur di BMTR Banten, Najib mengaku tak tahu-menahu. Dia hanya meminta penegak hukum untuk segara turun tangan membentuk tim ivestigasi atau penyelidik agar dugaan korupsi ini bisa dibuktikan. Dia berala- san, jika melacak sendiri, bukti korupsi ini sulit dilakukan. “Istilahnya aroman- ya kuat tercium, tapi korupsinya belum kelihatan jelas. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 44 kasus ketidakpatuhan terhadap perundang- undangan yang menyebabkan keuan- gan Provinsi Banten rugi Rp 23,29 mil- iar sepanjang 2012. Dari total kerugian tersebut,baruRp9,20miliaratau39,49 persennya yang kembali ke kas daerah.Apakah hal ini akan terjadi di tahun 2013 pada BMTR Banten pada expose tahun 2014 Nanti n-jip Korupsi di Banten Didominasi BMTR Kejaksaan Negeri Trenggalek Memeriksa Mantan Bupati TRENGGALEK, (WN) KEJAKSAAN Negeri Trenggalek, Rabu memer- iksa mantan Bupati Treng- galek periode 2005-2010, inisial “HM. S”, terkait ka- sus dugaan korupsi pro- yek PDAM tahun 2007. Tim penyidik Pidana Khu- sus memeriksa “HM. S” sekitar tiga jam yang telah ditetapkan sebagai ter- sangka sejak akhir Januari 2014,“Belumbanyakyang bisa digali karena tersangka mengeluh sakit,” kata Kasi Pid- sus Kejari Trenggalek, I Wayan Sutarjana. MantanBupatiTrenggalektersebut,ditetapkansebagaiter- sangka dalam kasus dugaan proyek pembukaan jalan pipa PDAM di kawasan mata air Bayong di Kecamatan Bendungan. Proyek yang dibiayai dana penyertaan modal Pemkab Trenggalek tersebut diduga menyalahi aturan, karena dik- erjakan tanpa melalui tender. Selain itu, nilai proyek baru ditentukan setelah pekerjaan selesai. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, proyek PDAM Trenggalek itu menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 450 juta. sm Kejari Menetapkan Tiga Tersangka Korupsi “BBJ” JEMBER, (WN) KEJAKSAAN Negeri Jember, menetapkan tiga orang ter- sangka dalam kasus dugaan korupsi kegiatan “Bulan Berkun- jung ke Jember” (BBJ) pada tahun 2012. Menurut Kepala Kejari Jember Aries Surya pada hari Rabu (26/2) Ketiga nama tersangka yakni ketua panitia berinisial GTH, sekretaris panitia berinisial SSH, dan benda- hara panitia berinisial SAD. “Ketiga tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Mereka diduga melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3, dan pasal 9 Un- dang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberan- tasan Tindak Pidana Korupsi,”Ujar Kajari Jember Kasus ini bermula dari laporan adanya dana hibah Pem- kab Jember kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setempat sebesar Rp8,8 miliar dan Rp6,5 miliar di antaranya digunakan untuk kegiatan BBJ. Dari dana sebesar Rp6,5 miliar, panitia hanya bisa mem- pertanggungjawabkan penggunaan dana sebesar Rp5,8 mil- iar untuk 24 kegiatan selama BBJ tahun 2012, sedangkan sisanya sebesar Rp715 juta tidak bisa dipertanggung- jawabkan. sm LANGKAT, (WN) KETUA BPN Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SBPI), Supono melaporkan PT. Lonsum Unit Turangie Estate dan Pulo Rambung Estate ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Langkat sesuai dengan No Pengaduan : 005/ eks/BPN-SBPI/MDN/II/2014 terkait pelanggaran perusa- haan terhadap kebebasan berserikat buruh dan bonus yang tidak pernah di bayar oleh perusahaan terhadap Buruh Har- ian Lepas (BHL). Selaku Ketua Serikat Buruh dirinya merasa bertanggung- jawabatasnasibburuhyangdipermainkanolehperusahaan. Saya bertanggungjawab penuh memperjuangkan hak-hak buruh sampai titik darah penghabisan, dan saya tak akan mundur sedikitpun. Pihak Disnaker dan Komisi 3 DPRD Langkat harus peka menyelesaikan masalah ini demi kebai- kan bersama,” ujar Supono. Supono membeberkan, adapun persoalan yang diadukan SBPI ke Disnaker Langkat antara lain bahwa pada tanggal 06 juni 2012 BPN SBPI mengirim surat ke direksi PT,PP Lonsum Tbk yang beralamat di jalan Jendral,A,Yani Medan Nomor 012/aud/eks/BPN-SBPI/MDN/VI/2012 perihal duduk bersama dalam penyelesaian bonus yang belum diba- yarkan oleh Lonsum khususnya yang masa kerjanya belum satu tahun dan untuk pekerja atau buruh yang diangkat pada Tahun 2011.Ditambah kebebasan berserikat, dalam hal ini kehadiran SBPI di PT,Lonsum Ironinya, surat yang dilayangkan pihak serikat tidak per- nah di tanggapi oleh direksi PT,PP Lonsum Tbk “Gak habis pikir saya bung...sepertinya mereka tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan tuntutan kami, bahkan audiensi kami sama sekali tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan. Tidak ada seorangpun perwakilan perusahaan yang mau meneri- ma perwakilan SBPI dan buruh unit turangie yang hadir pada hari selasa tanggal 12 juni 2012 di kantor PT,Lonsum Regional Medan” lanjutnya “Apapun yang kami ajukan, mereka tidak dapat memberi- kan jawaban atas penzoliman hak pekerja ini, jika mereka tidak juga ada niat duduk bersama ya kami akan bawa ka- sus ini ke ranah yang lebih tinggi” pungkas Supono. Kepala Dinas Tenaga Kerja Langkat, Saiful Abdi, berjanji memanggil Direksi PT.PP Lonsum Turangie dan Pulo Ram- bung Estate untuk dimintai keterangan terkait masalah yang diadukan SBPI ke Disnaker Langkat. “Pihak perusahaan akan segera kita panggil,” kata Saiful. Anggota Komisi 3 DPRD Langkat, Safril, juga berjanji akan ke Lonsum. “Setelah selesai pelantikan Bupati dan wakil bu- pati Rabu depan, saya dan Tim komisi 3 akan memfokus- kan pelanggaran yang dilakukan pihak Lonsum terhadap buruh. Dan itu prioritas kami” ujar Safril. R-fr Tak Bayar Upah Buruh, 2 Perusahaan Dilaporkan NUSANTARA BBWSS VIII Sukses Bangun Tebing Sungai Lematang PALEMBANG, (WN) Balai Besar Sungai Sumatera (BBWSS) VIII Provinsi Sumat- era Selatan telah membangun proyek Tebing Sungai Lema- tang, di Desa Payu Putat Prabu- mulih untuk melindungi geru- san air sungai agar tidak terja- di kelongsoran tanah, dan pe- kerjaanya pun sangat memuas- kan. “Dari hasil pekerjaan dinilai sudah sesuai Standar karena pemasangan tiang pancang block besi ukurannya dalam ke tanah ditambah penahan kawat yang diikat satu – persatu hing- ga berdiri kokoh dan tidak akan roboh jika terkena gerusan air yang cukup besar. Untuk lan- tainya pun cor beton, telah kuat, kokoh,” ujar Pimpinan Pelaksana Kegiatan (PPK), Eko Murwanto kepada Harian War- tawan. Mernurut Eko, perkerjaan pembangunan perkuat tebing sungai itu sudah sesuai standar, kami sudah maksimal menger- jakan pembangunan proyek, dan mudah- mudahan apa yang telah dibangun oleh BBWSS VIII untuk daerah ini banyak man- faatnya bagi masyarakat di daerah itu,” ujar Eko. Pantuan wartawan, program perkuat tebing sungai ini ad- alah salah satu program untuk pengamanan sungai yang telah dicangkan pemerintah pusat untuk daerah yang sering men- galami kebanjiran. Pemban- gunan perkuat tebing memang kuat karena alur sungai itu cuk- up panjang. Jika sewaktu – wak- tu air pasang besar, bisa mena- han longsoran tanah. Evans Photo Perkerjaan Proyek Perkuat Tebing Sungai Lematang. Oknum Disnaker Menjual SIO Palsu LANGKAT, (WN) LEMBAGAPerlindunganTenagaKerja danKesehatan,Ke- selamatan Kerja (LPTK-K3) Protektor Sumut mengecam tindakanoknumpegawaiDisnakerDeli Serdang(DS)Naiba- ho yang berani mengeluarkan Surat Ijin Operator (SIO) palsu kepada beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Padahal peratuaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, tata cara pengeluaran SIO telah diatur dalam PER.09/MEN/VII/2010. Dalam pasal (3), bahwa pengusaha dan pengurus dila- rang memperkerjakan operator dan atau petugas pesawat angkat dan angkut yang tidak memiliki lisensi K3 dan buku kerja. Berdasarkan peraturan tersebut diatas, hanya Direk- tur Jendral (Dirjen) atau pejabat yang ditunjuk pemerintahl- ah yang berhak mengeluarkan lisensi K3 dan buku kerja untuk petugas pesawat angkat dan angkut dengan cara men- gajukan permohonan tertulis kepada Dirjen yang mem- bidangi pengawasan ketenaga kerjaan. Dengan cara melampirkan sertifikat kompetensi sesuai je- nis alat yang diperoleh melalui pelatihan Penerbitan SIO peral- atan pesawat angkat dan angkut sejak tanggal 13 juli 2010, bukanSIOlagitapiadalahlisensiK3,namunolehoknumpega- waiDisnakerDeliSerdangtanpamemperdulikanPermenaker tersebut telah berani mengeluarkan SIO palsu. R-pi TERHITUNG mulai 10 April 2013 dengan nilai kontrak Rp. 5.232.472.000.00 hing ga nilai ADD Kontrak Rp. 5.129.856.000.00, hal ini di- duga, Kepala Seksi Upt. Utara Dinas BMTR Banten memban- tu persekongkolan dengan PT. Tri Laksana Jaya untuk meng- garap proyek. Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Kramat Watu – Tonjong yang melahap biaya sebesar Rp 5,12 miliar lebih dari APBD 2013, dengan modus mencairkan anggaran pada PT.Tria Laksana Jaya se- bagai pelaksana kegiatan. Padahal PT. Tria Laksana Jaya tersangkut masalah black list, sejak 5 Septem- ber 2012 sampai dengan 5 September 2014. Dari hasil pemberitaan Warta Naional, kami mohon Polda Banten harus serius mendalami ka- sus ini dan memanggil pihak- pihak terkait, termasuk Di- rektur PT. Tria Laksana Jaya (H.Memet) dan Kepala Seksi Upt. Wil. Utara Jalan & Jam- batan Dinas BMTR Banten (Bambang), untuk menyeli- diki indikasi persekongkolan yang mengarah ke Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Grativikasi. Sebab sangat tidak ber- dasar apabila sebuah peru- sahaan yang sudah terdaftar Black List atau masuk Daftar Hitam menjadi pemenang ten- der, lebih mengejutkan Peker- jaan Pemeliharaan Keramat watu Tonjong sudah serah terima pekerjaan atau sudah di PHO dengan berita acara se- rah terima pekerjaan PHO No- mor 029/BA.218/PHO/PBR- KT/XI/2013, pada hari senin tanggal 11 bulan November 2013. Berita acara hasil penilaian nomor 08/BA.PHP/Pan-PHO/ XI/2013, yang tampak jelas ditandatangani oleh Panitia PHO, Francisco DE JB,ST,MM selaku Ketua, Soelaeman Wah yudi,ST.MT selaku Sekretaris, Suyatno,S.ST, Selaku anggota, Srinarko,ST.M.Si, Anggota dan Riswanto, Anggota. Bambang Suwarna,ST selaku PPTK, Tau- din Anwar,ST, selaku Pelak- sana Teknis, H. Memet, selaku Direktur PT. Tria Laksana Jaya dan Faried Sandi,ST. selaku Site Engineer PT. Javatama Kon sulindo selaku Kounsultan. Dari hasil PHO tampak jelas Uraian seperti Jaminan Pelak- sanaan Jaminan terhadap kon- trak senilai Rp. 261.623.600 dengan masa berlaku kontrak terhitung tanggal 10 bulan 4 tahun 2013 sampai dengan 25 bulan 9 tahun 2013 dengan jaminan uang muka sebesar 20 % sebesar 1.046.494.400 dengan angka pembayaran ke I (satu) 3.799.947.000 dengan pengembalian uang Muka Rp. 759.989.350 dengan jumlah potongan Rp. 949.989.750 yang di tandatangani kedua belah pihak antara Dinas dan Perusa- haan PT. Tria Laksana Jaya. Dilihat dalam daftar per- baikan atau cacat kerusakan dalam pekerjaan Pemeli- haraan Kramat Watu Tonjong. STA.0 + 150 – 0 + 250 Lapis Acis Aspal dan Beton AC-WC sudah diperbaiki dalam berita acara yang tertera amblas, Retak-retak dan Blading su- dah dipaching dibongkar dan diganti agregat dan hotmik ulang. Hingga kini tidak tam- pak adanya perbaikan seperti tertera di berita acara pada Panitia Pemeriksaan Jalan pada kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jam- batan Wilayah Utara pada Paket Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Keramat Watu Tonjong Tahun 2013, bahkan Pemeliharaan Rutin pertahun- pun diduga tidak dikerjakan. Dan ini sudah menyimpang dari mekanisme bahkan ha- sil pekerjaan PT. TLJ tersebut pun sepanjang 5 KM yang baru dibangun seumur jagung itu, juga diselimuti penyimpan- gan. Selain aspalnya tipis, ja- rak mulai 50 Meter sesudah pintu Perumahan The Emeral Cilegon sampai ke ujung, di ti- tik tertentu rusak parah. Keru- sakan itu bisa terjadi, diduga lantaran PT. TLJ mengerjakan- nya tidak sesuai ketentuan, tidak berapa jauh dari Kan- tor Kecamatan Kramat Watu, aspal-pun mulai mengelupas. Padahal dari hasil berita acara PHO, Pasal 3, Pihak Kedua (PT. Tria Laksana Jaya) berkewajiban memelihara ha- sil pekerjaan tersebut selama 180 (seratus Delapan Puluh) hari Kalender terhitung sejak tanggal 11 November 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014. Diberitakan sebe- lumnya, Kepala Bidang Upt. Wilayah Selatan dan Kepala Seksi Upt. Wilayah Selatan Dinas BMTR Banten yang dip- impin (Francisco) ini, diduga terang-terangan meremehkan payung hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Perpres 70 Tahun 2012 yang disahkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Demikian juga dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Ti- dak Sehat, yang memenang- kan kontraktor Black List PT. Tria Laksana Jaya, untuk paket proyek senilai Rp Rp. 5.129.856.000.00 miliar, un- tuk kegiatan Pemeliharaan Ruas Jalan Kramat Watu – Tonjong. Sebagai catatan, dalam le- lang paket proyek di instansi berbeda, yaitu di Satker SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah 1 di Direktorat Jen- deral Bina Marga Kemen PU, PT. Tria Laksana Jaya juga sempat dimenangkan dalam Paket Pekerjaan “Rekonstruk- si / Peningkatan Struktur Ja- lan Batas Kota Pandeglang – Batas Kota Rangkas Bitung” senilai Rp 14.323.505.000,- Miliar dari APBN 2013, namun pemenangan PT. Tria Laksana Jaya tersebut dibatalkan oleh pihak Kemen PU, dengan ala- san karena PT. Tria Laksana Jaya tersangkut Black list se- menjak 5 September 2012 sampai 5 September 2014. Hingga dua kali pemberi- taannya dimuat oleh Harian Warta Nasional ini, Kepala Upt. dan Kasi Upt. Wilayah Utara Dinas BMTR Prov. Banten me- nutup mulut rapat-rapat ke- pada Warta Nasional sehingga sangat sulit untuk mengetahui siapa aktor intelektual dibalik pemenangan kontraktor yang masuk Daftar Hitam ini. Francisco dan Bambang selaku Kepala Upt. dan Kasi Upt. Wilayah Utara Dinas BM TR Prov. Banten, juga susah ditemui dikantornya dan ponselnya pun tidak bisa di hubungi, bahkan melalui tele- phone seluler Pelaksana Tek- nis Lapangan, Bambang saat di hubunginya . menolak ber- bicara denggan Warta Nasi- onal, bahkan direktur PT. Tria Laksana Jaya-pun (H.Memet) saat di Hubungi Warta Nasi- onal Tidak Menjawab bahkan Sms Konfirmasi-pun tidak membalasnya hingga berita ini diturunkan.njip TANGERANG, (WN) Hadir tiga pemimpin Ta ngerang Raya, Arief Wisman- syah (Walikota Tangerang), Ahmed Zaki Iskanda (Bu- pati Tangerang) dan Benya min Davnie (Wakil Walikota Tangerang Selatan) hadir meng- gantikan Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany yang berhalangan datang dalam acara “Talk¬show Tiga Pemimpin Muda Membangun Tangerang”, disalah satu pusat perbelanjaan KotaTangerang,Jumat. Dalam diskusi yang dihadiri berbagai unsur elemen masya rakat tersebut, ketiganya kem- bali mengungkapkan wacana sodetan kali Cisadane yang dulu Gubernur DKI Jakarta Joko Wi dodo sempat mempunyai ide ingin menyodet kali di pintu air sepuluh itu, namun ide itu kan- das ditengah jalan dengan berb- agai kalangan warga Tangerang Raya menolak program sodetan ala Joko Widodo itu. Sementara, menanggapi to pik hangat yang sedang mem- bumbung, pencapresan Gu- bernur DKI Joko Widodo oleh PDIP yang kian santer, ketiga pemimpin muda Tangerang Raya itu mengatakan kembali khawatir jika nanti Joko Wido- do terpilih menjadi presiden, maka wacana codetan kali Cis- adane tersebut bisa saja kem- bali muncul. Bupati Tangerang Zaki Is kandar merasa khawatir de ngan majunya Jokowi ke pa nggung pemilihan presiden. Menurutnya, bisa saja orang nomor satu di DKI itu kembali mendorong wacana sodetan sungai Ciliwung ke Cisadane yang dianggap merugikan warga Tangerang Raya. “Dulu Jokowi mau sode- tan, kita bertiga tanda tangan sama-sama menolak. Ini ter gantung siapa nanti Presiden- nya. Kalau ada rencana sode- tan (lagi) ya kita bertiga tolak juga,” tegas Zaki. Meskipun sebenarnya pro yek sodetan tersebut berada di bawah kewenangan Kemen terian Pekerjaan Umum (PU), Zaki berpandangan ada pelu- ang hal ini diwacanakan kem- bali jika Jokowi terpilih men- jadi presiden. Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, penolakan Tangerang terha- dap sodetan bukan karena Ta ngerang tidak mau membantu Jakarta. Akan tetapi lebih ke- pada in¬frastruktur Cisadane yang be¬lum memungkinkan. Zaki yang juga Ketua DPD Golkar Kabupaten Tangerang ini bahkan men¬contohkan kondisi bendungan Pintu Air 10 yang sejak diban¬gun pada tahun 1920 sampai sekarang baru sekali dilakukan perbai- kan, yakni pada tahun 1992. “Cisadane dari dulu sudah men- jadi urat nadi warga Tangerang. Baik bagi pengem¬bang usaha besar maupun usa¬ha kecil,” cetus Zaki. Menurut pria lulusan Aus- tralia ini, kekhawatiran itu didasarkan pada pengalaman banjir bulan lalu. Pemprov DKI berencana melakukan sodetan dari Sungai Ciliwung ke Sungai Cisadane untuk meminimal- isasi banjir Jakarta. Sementara itu, Wakil Wa- likota Tangerang Selatan Be- nyamin Davnie mengatakan, keberadaan kali Cisadane ter sebut merupakan anugerah bagi masyarakat se-Tangerang Raya, dan kali ini sudah men- jadi bagian peradaban ma- syarakat. Karenanya, Benya- min bersyukur pe¬nolakan tiga Tangerang terhadap wa cana sodetan Ciliwung-Ci sadane yang diga¬gas Guber- nur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya disetujui oleh pemerintah pusat. Sebagai solusi pengganti sodetan, pemerintah pusat berjanji akan mendahulukan normalisasi Cisadane. “Kali Cisadane ini merupakan aset bersama, dan menjadi sum- ber mata air baik masyara- kat maupun in¬dustri. Kami sangat mendu¬kung adanya normalisasi kali Cisadane ini,” ujar pria yang disapa Bang Ben ini. Walikota Tangerang Arief Wismansyah menuturkan bah wa jajaran pemerintahan daerah Tangerang, baik kabupaten, kota, dan Tangerang Selatan sedang mendukung penuh pelaksanaan normalisasi sungai Cisadane. Ari- ef pun berharap presiden terpilih nantinya bisa mendukung nor- malisasi Cisadane. “Ya siapapun presidennya, kita tetap meminta untuk menjaga sungai Cisadane,” ujarArief.nZIE/GUN LEBAK, (WN) Kepolisian Resor Kabupaten Lebak membekuk empat pelaku pemerkosa gadis setelah diberikan minuman keras hinggakorbantidaksadarkandiri.“Kami membekuk keempat pelaku pemerkosa itu dikediamannya dan tidak melaku- kan perlawanan,” terang Wakil Kepala Kepolisian Resor Lebak Kompol Yudhis Wibisana di Lebak kepada awak media, Selasa. Keempat pelaku tersebut berinisial AJ, RN, RS, dan AG warga Kabupaten Lebak. Mereka tersangka yang beru- sia remaja itu berawal berkenalan di salah satu tempat permainan di Rang- kasbitung. Korban AS seorang gadis warga Rangkasbitung berawal berke- nalan dengan pelaku RN. Tersangka AS membujuk korban untuk mengunjungi rumah kosan temannya di Pasir Ona Rangkasbitung. Setelah tiba di rumah temannya itu, pelaku membawa tiga teman lainnya masing-masing AJ, AG, dan RS. Mer- eka di rumah kosan itu sambil minum- minuman keras dan dalam kondisi mabuk pelaku memerkosa secara bergiliran.”Kami menangkap empat pelaku pemerkosa itu setelah orang tua korban melaporkan kepada kepolisian,” katanya. Menurut dia, mereka para tersangka melakukan pemerkosaan terhadap gadis itu akibat pengaruh minuman keras. Se- bab saat ditangkap pelaku tersebut ma- sih dalam kondisi mabuk. “Kami saat ini masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mem- pertanggungjawabkan perbuatan keem- pat tersangka pemerkosa,” katanya. Ia menyebutkan, tersangka pemer kosa di bawah umur itu akan dijerat UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun minimal 3 tahun. “Kami tidak main-main terhadap pela kupemerkosaitukarenaperbuatanmere ka dinilai keji dengan melakukan secara bergiliran,”pungkasnya.nRh/Gun PT. Tria Laksana Jaya Diblacklist, Tetap di PHO Kapolda Banten diminta segera usut tuntas proyek Pemeliharaan Keramat Watu Tonjong,yang diduga melawan hukum, Bambang, Selaku Kepala Seksi Jalan & Jambatan Upt. Utara Dinas Bina Marga Tata Ruang Banten tetap mencairkan anggaran sebesar 5,12 milyar, pekerjaan sudah PHO” BANTEN,(WN) Sangat disayangkan adanya persekongkolan antara Kepala Seksi Jalan & Jambatan UPT. Utara Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (BMTR) Provinsi Banten dengan perusahaan kontraktor yang sudah tercatat dalam “daftar hitam” alias “black list”, yaitu PT. Tria Laksana Jaya (TLJ), pada kegiatan proyek Pemeliharaan Jalan Kramat Watu Tonjong dengan Nomor Kontrak 761/072.9/SPK/PBR-KT/DBT/ IV/2013. Panwaslu Menerima Laporan Panitia UAS KOTA TANGERANG, (WN) Panitia pembuat dan pengadaan soal ujian akhir sekolah (UAS) tingkat SMA, SMK dan Madrasah Aliyah (MA) Kota Tangerang dilaporkan ke Panwaslu setempat oleh Direktur Eksekutif Lembaga Kebijakan Publik, Ibnu Jandi. Pelapor menduga panitia terkait di Disdik Kota Tangerang telah mengarahkan siswa peserta UAS kelas III SMA/SMK dan MA selaku pemilih pemula untuk memilih Partai Keadilan Sejahtera lewat soal bidang studi Pendidikan Kewargaan Negara (PKN). Jandi saat dihubungi usai diperiksa sebagai pelapor di Panwaslu Kota Tangerang, mengakui pihaknya telah men- gadukan dugaan politisasi soal tes mata pelajaran PKN yang diujikan kepada siswa pemilih pemula di tingkat sekolah menengah atas. “Kita adukan pekan lalu, pihak terlapornya panitia pembuat soal UAS Disdik Kota Tangerang den- gan barang bukti antara lain berkas soal ujian PKN kelas III,”ungkapnya, Selasa. Menurutnya, tim pembuat soal ditengarai memiliki motif polistis dengan mencantumkan PKS sebagai jawaban benar pada soal dengan lima opsi. “Diindikasi ada tendensi mem- pengaruhi dan mengarahkan siswa pemilih pemula untuk menjatuhkan pilihan ke partai ini. Kami menyimpulkan pa- nitia maupun pihak lain yang terkait di dalamnya yang di- duga bertanggung jawab sehingga harus diproses berdasar- kan ketentuan berlaku oleh penyelenggara pemilu bidang pengawasan,”jelasnya. Ditanya apakah PKS sendiri terindikasi menunggan- gi pembuatan soal ujian itu, Jandi enggan berspekulasi. “Dalam hal ini saya mempersilakan Panwaslu menelisik dan mendalami untuk mengungkapnya,”imbuhnya. Di tempat terpisah, Bendahara DPD PKS Kota Tangerang, Teuku Iwan, kepada wartawan, menyanggah parpolnya terkait masalah. “Lha malah kami baru tahu dari pers. Kami tegaskan, tidak pernah masuk pada persoalan itu, malah pihak kami yang dirugikan,”ujarnya. Ketua Panwaslu Kota Tangerang, Takhono, menyatakan lembaganya telah menyikapi aduan itu. “Terlapor, yakni Ahmad Nasrulloh selaku Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Pengadaan Soal UAS di Disdik sudah dipanggil untuk dim- intakan klarifikasinya, tentu ini masih berproses sampai batas waktu yang ditentukan bagi lembaga Panwaslu un- tuk menangani setiap laporan maupun aduan pelanggaran pemilu,”imbuhnya.nGun/KB Ketua DPRD Irit Bicara Setelah Diperiksa KPK BANTEN, (WN) Ketua DPRD Provinsi Banten Aeng Haerudin, rampung menjalani pemeriksaan selama 5 jam oleh penyidik Komi- si Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu. Usai menjalani pemeriksaan, Aeng irit bicara terkait pemeriksaannya tersebut. “Saya hanya ditanya soal tanah saya yang dibeli Pak Wawan,” kata Aeng kepada wartawan. Wawan yang dimaksud adalah adik Ratu Atut Chosiyah, yakni Tubagus Chaery Wardana. Namun, Aeng bungkam saat ditanya mengenai tanah apa yang dimaksud. Begitu pun saat ditanya wartawan mengenai dugaan telah mener- ima sejumlah mobil dari Wawan, Aeng memilih diam. Dia langsung masuk ke dalam mobil Honda Brio A-1111-MS. Nama Ketua DPRD Banten, Aeng Haeruddin mengemuka terkait kasus dugaan TPPU yang diduga dilakukan Wawan. Pasalnya KPK menyita mobil Mercedes Benz E300 dari Aeng pada Jumat, 14 Februari 2014 lalu. Mobil yang diduga pembe- rianWawanbernomorpolisiB4FISitudisitadaripriayangdi- dugatemandekatWawan,yaituHerdianKoesnadi.nGUN/JNA PeranIndustridiCilegon DisorotiGerindra CILEGON, (WN) Berkembangan industri di Kota Cilegon dinilai belum ban- yak dirasakan manfaatnya bagi masyarakat di sekitarnya. Maraknya industri di Kota Cilegon ternyata tidak menjamin kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Gerindra mengkri- tisi peran industri yang banyak berkembang di Kota Cilegon, kata Ketua DPC Gerindra Hasbi Sidiq, di hadapan ribuan sim- patisan dan kader Partai Gerindra dalam kampanye terbuka di Lapangan Kecamatan Purwakarta. Hasbi yang juga Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 1 un- tuk DPRD Kota Cilegon daerah pemilihan dua (Dapil 2-Keca- matan Ciwandan dan Citangkil) mengatakan, banyak industri di Kota Cilegon seharusnya menjadi penopang kesejahteraan masyarakat. Tapi nyatanya sampai saat ini masyarakat belum sejahtera. Ia menyebutkan, berbagai persoalan seperti pendi- dikan, kesehatan dan infrastruktur belum menjamin masyara- kat menjadi makmur. Bahkan dana CSR (Coorporate Sosial Responsibility) yang merupakan amanah dan diatur oleh Undang-Undang, peny- alurannya tidak merata. Gerindra sebagai partai politik akan siap mengawal kebijakan untuk masyarakat dan menyiapkan program serta konsep untuk mensejahterakan masyarakat in- donesia dan termasuk Cilegon didalamnya,” tegas Hasbi. Sementara itu, Caleg Gerindra untuk Provinsi Banten Ibro- him Aswadi mengatakan, jumlah massa yang hadir dalam kampanye ini sekitar 5 ribu. Dia optimis bisa meraih target 2 kursi untuk dapil Jombang-Purwakarta dan 8 kursi untuk Kota Cilegon.nFg Jokowi Ditolak 3 Pemimpin Tangerang Empat Pemerkosa Dibekuk Polres Lebak