1. BENTUK KEBIJAKAN
BAB I
PENDAHULUAN
Dengan berlandaskan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang sistim pendidikan
nasional pasal 1 butir 6 yang mengemukakan bahwa kanselor adalah pendidik, dan pasal 4 ayat (4)
bahwa pendidikan di selenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan dan
mengembangkan kreatifitas serta pendidik dalam kegiatan belajar mengajar.
Untuk mencapai itu diperlukan kebijakan atau tata aturan dalam melaksanakan kinerja
Penjabat Struktural, Guru dan Karyawan di ----------------------, untuk dijadikan sebagai pedoman
dalam menjalankan tugas. Demi terwujudnya program kerja sekolah dan jalannya sistim di ----------
------------ Karawang. Diharapkan kebijakan ini dapat menjadi pedoman dalam terlaksananya hak
dan kewajiban dilembaga ---------------------- Karawang.
BAB II
HAK PEGAWAI
Pasal 1
( Hak pribadi dalam kedinasan )
1. Pejabat struktural, guru dan karyawan mempunyai hak mendapatkan Surat Keputusan (SK)
yang ditanda tangani oleh Yayasan atau Kepsek.
Pasal 2
( Pengembangan karier, menyampaikan usul dan pendapat )
1. Seorang guru mempunyai hak untuk mengembangkan kariernya secara pribadi.
2. Seorang guru mempunyai hak untuk mengembangkan karier melalui usulan lembaga -------------
--------- Karawang.
3. Seorang guru mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat secara lisan atau tulisan kepada
lembaga yang bersifat untuk kemajuan dan pengembangan lembaga (positif).
Pasal 3
( Gaji, transport dan tunjangan lain )
1. Penjabat struktural, guru dan karyawan berhak mendapatkan gaji, transport dan tunjangan
lainnya yang sudah ditentukan oleh lembaga.
2. Ketentuan penerimaan gaji, transport dan tunjangan lainnya dibayarkan setiap tanggal 10 s/d 15
setiap bulannya.
BAB III
KEWAJIBAN PEGAWAI
Pasal 4
( Surat lamaran dan surat pernyataan )
1. Pejabat struktural, guru dan karyawan untuk menjadi pegawai wajib membuat surat lamaran.
2. Pejabat struktural, guru dan karyawan wajib membuat surat pernyataan dapat mematuhi tata
tertib dan loyalitas terhadap lembaga sebagai tanda bukti kontrak dengan lembaga.
Pasal 5
( Pejabat Struktural )
1. Pejabat struktural diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekolah.
2. 2. Pejabat struktural mempunyai kewajiban membantu Kepala Sekolah dalam pengembangan
program kerja sekolah.
3. Pejabat struktural adalah tenaga edukatif yang berada digaris depan dalam kelancaran program
kerja dan pengembangan lembaga.
4. Masa jabatan pejabat struktural ditentukan atas dasar pertimbangan lembaga.
5. Pejabat struktural wajib membuat program rencana kerja.
6. Pejabat struktural yang hadir pada hari senin wajib membantu kelancaran kegiatan upacara dan
pada hari lainnya membantu kelancaran pelaksanaan apel pagi.
7. Pejabat struktural wajib hadir 15 menit sebelum pelaksanaan KBM jam pertama.
8. Pejabat struktural yang berhalangan hadir agar dapat memberi kabar via telepon atau surat.
9. Pejabat struktural membuat laporan kinerja pada akhir bulan atau akhir semester.
Pasal 6
( Guru Mata Pelajaran )
1. Guru mata pelajaran wajib membuat administrasi mengajar ( KTSP ), RPP.
2. Guru mata pelajaran wajib mempunyai administrasi tatap muka, nilai dan pengayaan.
3. Guru mata pelajaran dapat menjadi contoh dan pelayan yang baik bagi peserta didik.
4. Guru mata pelajaran agar dapat menjaga nama baik lembaga.
5. Guru mata pelajaran agar melaksanakan Wawasan Wiyata Mandala sebagai rambu-rambu
menjalankan tugas.
6. Guru mata pelajaran agar melaksanakan tata tertib guru.
7. Guru mata pelajaran hadir disekolah 15 menit sebelum KBM dimulai.
8. Guru mata pelajaran menjadi pembimbing dalam melaksanakan 6K dan PLH.
9. Guru mata pelajaran berpakaian rapi, sopan atau sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat
oleh lembaga.
10. Guru mata pelajaran wajib membuat laporan hasil belajar pada akhir semester.
11. Guru mata pelajaran yang mengajar pada hari senin wajib mengikuti upacara bendera.
12. Guru mata pelajaran sebelum meninggalkan ruang guru agar merapikan meja masing-masing
13. Guru mata pelajaran yang melaksanakan praktek didalam maupun diluar ruangan diwajibkan
mengontrol dan mendampingi siswa/i.
Pasal 7
( Wali Kelas )
1. Wali kelas wajib bertanggung jawab atas keberadaan kelasnya.
2. Wali kelas wajib membantu lembaga dalam penagihan tunggakan administrasi di kelasnya.
3. Wali kelas wajib memantau kehadiran siswa dikelasnya.
4. Wali kelas wajib menghitung persentase kehadiran pada setiap akhir bulan.
5. Wali kelas wajib menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dikelasnya.
6. Wali kelas wajib membina peserta didik dikelasnya.
7. Wali kelas wajib membuat laporan setiap akhir bulan atau akhir semester.
8. Wali kelas wajib menginformasikan penyelesaian administrasi perwaliannya.
Pasal 8
( Ketata Usahaan )
1. Petugas tata usaha wajib membuat program kerja.
2. Petugas tata usaha wajib hadir disekolah 15 menit sebelum kegiatan KBM dimulai.
3. Petugas tata usaha wajib memberikan pelayanan yang baik kepada warga sekolah, tamu dan
orang tua siswa.
4. Petugas tata usaha tidak dibenarkan mengambil keputusan sendiri atau penyalahgunaan
wewenang.
5. Kepala tata usaha wajib membuat laporan keuangan setiap akhir bulan kepada Kepala Sekolah.
3. 6. Kepala tata usaha wajib membuat laporan kinerja pada setiap akhir bulan atau semester.
7. Pejabat tata usaha wajib mengikuti Upacara Bendera hari senin.
8. Pejabat tata usaha sebelum meninggalkan ruangan agar merapikan ruang kerjanya.
Pasal 9
( Kebersihan dan Keamanan )
1. Petugas kebersihan dan keamanan hadir disekolah 15 menit sebelum KBM dimulai.
2. Petugas kebersihan dan keamanan agar dapat berkoordinasi dengan teman sejawatnya dalam
pengaturan wilayah dan waktu kerja.
3. Petugas kebersihan dan keamanan bertanggung jawab penuh terhadap wilayah dan waktu kerja.
4. Petugas kebersihan dan keamanan yang berhalangan hadir agar memberi kabar via telepon atau
surat.
5. Petugas kebersihan dan keamanan apabila dalam menjalankan tugas mendapat kendala kerja
agar berkoordinasi dengan Kepsek, pejabat struktural dan tata usaha.
Pasal 10
( Guru Piket )
1. Guru piket hadir disekolah 15 menit sebelum KBM dimulai dan mengatur pelaksanaan upacara
serta apel pagi.
2. Guru piket agar mengisi buku piket sesuai dengan kondisi riil.
3. Guru piket wajib memantau kelas kosong atau menyampaikan tugas bagi guru berhalangan
hadir kepada peserta didik.
4. Guru piket agar mengingatkan guru mata pelajaran untuk menandatangani daftar hadir.
BAB IV
BENTUK SANKSI
Pasal 11
( Pejabat Struktural )
1. Pejabat struktural yang tidak hadir melaksanakan atau melalaikan kewajibannya yang tertuang
pada BAB III pasal 4 dan 5, setelah mendapat pertimbangan lembaga akan dikenakan sanksi:
a. Teguran secara lisan
b. Teguran tertulis, Surat Peringatan (SP) 1.
c. Teguran tertulis, Surat Peringatan (SP) 2.
d. Setelah mendapat teguran butir a, b, dan c tidak di indahkan/dilaksanakan diberhentikan
dengan hormat dari jabatannya.
Pasal 12
( Guru Mata Pelajaran )
1. Guru mata pelajaran yang di anggap melalaikan tugas atau kewajibannya yang tertuang pada
BAB III pasal 6 setelah mendapatkan pertimbangan lembaga akan dikenakan sanksi:
- Lihat di atas, cukup jelas
Tingkat dan jenis sanksi disiplin
No. Jenis Kategori Keterangan
1. Disiplin ringan Ringan Teguran lisan
2. Disiplin sedang Sedang Teguran tertulis (SP 1)
3. Disiplin berat Berat Teguran tertulis (SP 2)
4. Disiplin sangat berat Sangat berat Diberhentikan dengan hormat
Pelanggaran disiplin tidak masuk kerja tanpa alasan/tanpa keterangan
4. No. Jam Kerja Kategori Sanksi
1. 6 s/d 10 jam Ringan Teguran lisan
2. 11 s/d 15 jam Sedang Teguran tertulis (SP 1)
3. 16 s/d 20 jam Berat Teguran tertulis (SP 2)
4. 21 - dst Sangat berat Diberhentikan dengan hormat
Pelanggaran dalam bentuk lain
( Ijin Kerja )
No. Jam Kerja Kategori Sanksi Keterangan
1. 10 s/d 15 jam Ringan Teguran lisan Urusan keluarga, kepentingan
instansi lain.
2. 16 s/d 20 jam Sedang Teguran tertulis (SP 1) Melihat situasi kondisi
3. 21 – dst Berat Teguran tertulis (SP 2) Melihat situasi kondisi
4. 1 semester Sangat berat Diberhentikan dengan hormat Sudah atas pertimbangan lembaga
Pasal 13
( Wali Kelas )
1. Wali kelas yang dianggap tidak menjalankan tugas dan kewajiban yang tertuang pada BAB III
pasal 7, setelah mendapatkan pertimbangan lembaga akan dikenakan sanksi:
- Cukup jelas
Pasal 14
( Tata Usaha )
1. Tata usaha yang dianggap tidak menjalankan tugas dan kewajibannya yang tertuang pada BAB
III pasal 8, setelah mendapatkan pertimbangan lembaga akan dikenakan sanksi :
Pelanggaran disiplin hari kerja tidak masuk kerja tanpa alasan/tanpa keterangan
No. Hari Kerja Kategori Sanksi
1. 3 hari Ringan Teguran lisan
2. 5 hari Sedang Teguran tertulis (SP 1)
3. 10 hari Berat Teguran tertulis (SP 2)
4. 14 – dst Sangat berat Diberhentikan dengan hormat
Pasal 15
( Kebersihan dan Keamanan )
1. Petugas kebersihan dan keamanan yang dianggap tidak menjalankan tugas dan kewajibannya
yang tertuang pada BAB III pasal 9, setelah mendapatkan pertimbangan lembaga akan
dikenakan sanksi :
- Cukup jelas.
Pasal 16
( Guru Piket )
1. Guru piket yang dianggap tidak menjalankan tugas dan kewajibannya yang tertuang pada BAB
III pasal 10, setelah mendapatkan pertimbangan lembaga akan dikenakan sanksi :
Pelanggaran disiplin tidak masuk kerja tanpa alasan/tanpa keterangan
No. Hari Kerja Kategori Sanksi
1. 1 kali Ringan Teguran lisan
2. 2 kali Sedang Teguran tertulis (SP 1)
3. 3 kali Berat Teguran tertulis (SP 2)
4. 4 kali Sangat berat Diberhentikan dari jabatannya
5. ATURAN TAMBAHAN
1. Untuk Bab dan pasal yang dituangkan pada kebijakan ini adalah aturan yang dianggap urgent.
2. Untuk aturan yang belum bisa dituangkan pada Bab dan pasal ini akan di koordinasikan
pengawas dan Kepala Sekolah.
3. Apabila terjadi pelanggaran diluar kebijakan pada Bab dan pasal di atas bentuk sanksinya akan
diberikan setelah hasil koordinasi pengawas dengan Kepala Sekolah.
4. Kebijakan ini mulai berlaku setelah ditanda tangani oleh Kepala Sekolah pada
hari…………….tanggal………bulan……………………….tahun………….
