Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...01112015
Pengarahan Sekretaris Jenderal dalam Rakornas Kelembagaan Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan BIdang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(Implikasi UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah)
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...01112015
Pengarahan Sekretaris Jenderal dalam Rakornas Kelembagaan Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan BIdang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(Implikasi UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah)
Materi 2 fasilitator sosial pemetaan wilayah adatUsil Dekil
Bahwa PEMETAAN WILAYAH ADAT merupakan suatu usaha terencana dan dilakukan secara sistimatis untuk mendukung usaha pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas RUANG HIDUP dan SUMBERDAYA ALAM yang menjadi aset-aset penghidupannya.
Materi 2 fasilitator sosial pemetaan wilayah adatUsil Dekil
Bahwa PEMETAAN WILAYAH ADAT merupakan suatu usaha terencana dan dilakukan secara sistimatis untuk mendukung usaha pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas RUANG HIDUP dan SUMBERDAYA ALAM yang menjadi aset-aset penghidupannya.
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...CIFOR-ICRAF
Presented by Estiko Triwidyo, Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan Provinsi Papua at Seminar Online Seri Ke-3 Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat melalui Hasil Hutan Bukan Kayu, 8 April 2021.
Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia yang diinisiasi oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyusun penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas usulan masyarakat sipil.
Usulan masyarakat sipil ini diharapkan memberikan pandangan alternatif dalam penyusunan UU Migas yang sesuai dengan konstitusi dan berpihak pada kepentingan publik. Proses penyusunan RUU ini juga termasuk rangkaian diskusi mendalam dan wawancara dengan pakar, akademisi, masyarakat sipil, dan pemerintah selama kurang lebih 11 bulan.
Sebanyak 11 isu kunci yang dimasukkan dalam RUU ini, yaitu perencanaan pengelolaan migas, model kelembagaan hulu migas, badan pengawas, BUMN pengelola, petroleum fund,
domestic market obligation, dana cadangan, cost recovery, participating interest, perlindungan atas dampak kegiatan migas, serta sistem informasi dan partisipasi.
24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi.
Ini adalah pernyataan atau seruan untuk tidak ragu-ragu lagi melepaskan sebagian dari tanah-tanah yang selama ini menjadi bagian dari kawasan hutan untuk dijadikan sentra-sentra pertanian rakyat. Agar pembangunan ekonomi dan sosial yang dilakukan pada kawasan tersebut tidak mengulang lagi kesalahan masa lalu. Yang hanya menciptakan ketimpangan ekonomi dan kerusakan ekologi.
PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMETAAN
SUMBERDAYA DESA BERBASIS SPASIAL
Oleh Bito Wikantosa
Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
1. PANDUAN
VERIFIKASI MASYARAKAT DAN PEMETAAN PERMUKIMAN DAN
LAHAN GARAPAN MASYARAKAT SETEMPAT/MASYARAKAT
HUKUM ADAT DI AREAL IUPHHK-HT An. PT. MUSI HUTAN
PERSADA DI KABUPATEN MUARA ENIM, MUSIRAWAS, OGAN
KOMERING ULU TIMUR, OGAN KOMERING ULU, LAHAT, MUSI
BANYUASIN DAN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DALAM RANGKA PERHUTANAN SOSIAL DAN TANAH OBJEK
REFORMA AGRARIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN
LINGKUNGAN
2017
2. 1
DAFTAR ISI
I. Dasar Hukum.................................................................................. 2
II. Maksud dan Tujuan......................................................................... 3
III. Tim Pemetaan dan Verifikasi............................................................ 3
IV. Metodologi .................................................................................... 5
V. Jadwal Pelaksanaan ........................................................................ 5
VI. Pembiayaan.................................................................................... 5
VII. Penutup ........................................................................................ 5
3. 2
I. Dasar Hukum
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
P.84/MenLHK-Setjen/2015 Tentang Penanganan Konflik Tenurial Hutan
Adat;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
P.32/MenLHK-Setjen/2015 tentang Hutan Hak;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
4. SK Menteri Kehutanan Nomor 038/KPTS-II/1996 tanggal 29 Januari 1996
Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri PT. Musi Hutan Persada
5. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
SK.22/MenLHK/SETJEN/PLA.0/1/2017 tanggal 16 Januari Tentang Peta
Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial;
6. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
SK.180/MenLHK/SETJEN/Kum.1/4/2017 tanggal 5 April 2017 Tentang Peta
Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Objek
Reforma Agraria;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Nomor: P.1/PSKL/Set/Kum.1/2/2016 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan
Validasi Hutan Hak;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Nomor: P.11/PSKL/Set/PSL.0/11/2016 Tentang Pedoman Tata Cara
Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Nomor: P.12/PSKL/Set/PSL.0/11/2016 Tentang Pedoman Tata Cara
Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kemasyarakatan;
10.Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Nomor: P.13/PSKL/Set/PSL.0/11/2016 Tentang Pedoman Tata Cara
Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada
Hutan Tanaman Rakyat;
11.Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Nomor: P.18/PSKL/Set/PSL.0/12/2016 Tentang Pedoman Penyusunan
Naskah Kesepakatan Kerjasama;
4. 3
II. Maksud dan Tujuan
1. Panduan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman verifikasi
masyarakat dan pemetaan permukiman/lahan garapan masyarakat di
areal IUPHHK-HT an. PT. Musi Hutan Persada oleh tim verifikasi dan
Tim Pemetaan.
2. Panduan ini bertujuan untuk mendapatkan fakta, data dan informasi
masyarakat yang bermukin atau menggarap lahan di areal IUPHHK-HT
an. PT. Musi Hutan Persada yang dilaksanakan oleh tim verifikasi dan
Tim Pemetaan dalam rangka penyelesaian konflik tenurial hutan
melalui Perhutanan Sosial atau TORA.
III. Tim Pemetaan dan Verifikasi
A. Anggota TIM Pemetaan:
1. Yayat Surya (PKTL)
2. Miler Panjaitan (PKTL)
3. Wahyudi Ridianto (PKPS)
4. Maryono (PKPS)
5. Denis (PKPS)
6. Irawan (BPKH)
7. Atep (BPKH)
8. Rosihan (BPHP)
9. Andi Meriansyah (BPHP)
10.Gita Prawiradirja (Dishut Sumsel)
11.Ahmad Zamhari (Dishut Sumsel)
12.Herno Trisulo (Dishut Sumsel)
13.Solihin (KPHP Benakat)
14.Syarifudin (KPHP Benakat)
15.W. Simbolon (KPHP Subanjeriji)
16.Yuda (KPHP Subanjeriji)
17.Didik Purhedi (MHP)
18.Yuhanizar (MHP)
19.Subiantoro (MHP)
20.Suharwoto (MHP)
21.Asta Jaya (MHP)
22.Hairul Sobri (Walhi Sumsel)
23.Habibi (Walhi Sumsel)
24.Febriansyah (Walhi Sumsel)
25.Ahmad Rozani (Walhi)
26.Dedek Ahdiat (Haki)
27.Bob Berlian (Haki)
28.Imam Hanafi (JKPP)
29.Ade Ihsan (JKPP)
6. 5
36. Aswin (Dit. Pencegahan dan Pengamanan Ditjen Gakum)
37. Sigit (Dit. Pencegahan dan Pengamanan Ditjen Gakum)
38. Sandoro Purba (JKPP)
39. Anwar Sadat (Lingkar Hijau)
IV. Metodologi
1. Overlay peta areal kerja MHP dengan PIAPS dan peta indikatif TORA Sumsel
2. Hasil overlay peta poin 1 dioverlay dengan peta Klaim Walhi
3. Dibuat peta kerja untuk verifikasi PS dan Peta Kerja Groundcek TORA
4. Berdasarkan peta kerja dibagi kelompok untuk melakukan verifikasi
berdasarkan Perdirjen PSKL tentang verifikasi HKm, HD, HTR, Kemitraan
Kehutanan dan Hutan Adat serta groundcek TORA
5. Penyusunan laporan
V. Jadwal Pelaksanaan
VI. Pembiayaan
Pembiayaan pelaksanaan verifikasi masyarakat dan pemetaan
permukiman/lahan garapan di areal IUPHHK-HT an. PT. Musi Hutan Persada
berasal dari APBN dan dukungan para pihak yang tidak mengikat sesuai
peraturan perundangan yang berlaku.
VII Penutup
Pelaksanaan verifikasi masyarakat dan pemetaan permukiman/lahan garapan
di areal IUPHHK-HT an. PT. Musi Hutan Persada dilakukan dengan baik (tata
kelola) dan benar (sesuai dengan aturan perundang-undangan) serta
dilaporkan dalam kesempatan pertama.
Jakarta, 16 Agustus 2017
j s m s s r k j s m s s r k j s m s s r k j s m s s
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Overlay peta
Pertemuan pembahasan hasil overlay peta
2 Coaching Tim
3 pelaksanaan verifikasi
4 menyusun laporan
5 ekspose (diundang Bank BUMN/Himbara)
6 drafting NKK, SK PS dan Rekom untuk TORA
7 penerbitan SK
8 Penyerahan SK
9 mengundang Bank BUMN/Himbara
No KEGIATAN
Agustus September