SlideShare a Scribd company logo
PANDUAN
VERIFIKASI MASYARAKAT DAN PEMETAAN PERMUKIMAN DAN
LAHAN GARAPAN MASYARAKAT SETEMPAT/MASYARAKAT
HUKUM ADAT DI AREAL IUPHHK-HT An. PT. MUSI HUTAN
PERSADA DI KABUPATEN MUARA ENIM, MUSIRAWAS, OGAN
KOMERING ULU TIMUR, OGAN KOMERING ULU, LAHAT, MUSI
BANYUASIN DAN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DALAM RANGKA PERHUTANAN SOSIAL DAN TANAH OBJEK
REFORMA AGRARIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN
LINGKUNGAN
2017
1
DAFTAR ISI
I. Dasar Hukum.................................................................................. 2
II. Maksud dan Tujuan......................................................................... 3
III. Tim Pemetaan dan Verifikasi............................................................ 3
IV. Metodologi .................................................................................... 5
V. Jadwal Pelaksanaan ........................................................................ 5
VI. Pembiayaan.................................................................................... 5
VII. Penutup ........................................................................................ 5
2
I. Dasar Hukum
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
P.84/MenLHK-Setjen/2015 Tentang Penanganan Konflik Tenurial Hutan
Adat;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
P.32/MenLHK-Setjen/2015 tentang Hutan Hak;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
4. SK Menteri Kehutanan Nomor 038/KPTS-II/1996 tanggal 29 Januari 1996
Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri PT. Musi Hutan Persada
5. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
SK.22/MenLHK/SETJEN/PLA.0/1/2017 tanggal 16 Januari Tentang Peta
Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial;
6. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
SK.180/MenLHK/SETJEN/Kum.1/4/2017 tanggal 5 April 2017 Tentang Peta
Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Objek
Reforma Agraria;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Nomor: P.1/PSKL/Set/Kum.1/2/2016 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan
Validasi Hutan Hak;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Nomor: P.11/PSKL/Set/PSL.0/11/2016 Tentang Pedoman Tata Cara
Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Nomor: P.12/PSKL/Set/PSL.0/11/2016 Tentang Pedoman Tata Cara
Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kemasyarakatan;
10.Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Nomor: P.13/PSKL/Set/PSL.0/11/2016 Tentang Pedoman Tata Cara
Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada
Hutan Tanaman Rakyat;
11.Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Nomor: P.18/PSKL/Set/PSL.0/12/2016 Tentang Pedoman Penyusunan
Naskah Kesepakatan Kerjasama;
3
II. Maksud dan Tujuan
1. Panduan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman verifikasi
masyarakat dan pemetaan permukiman/lahan garapan masyarakat di
areal IUPHHK-HT an. PT. Musi Hutan Persada oleh tim verifikasi dan
Tim Pemetaan.
2. Panduan ini bertujuan untuk mendapatkan fakta, data dan informasi
masyarakat yang bermukin atau menggarap lahan di areal IUPHHK-HT
an. PT. Musi Hutan Persada yang dilaksanakan oleh tim verifikasi dan
Tim Pemetaan dalam rangka penyelesaian konflik tenurial hutan
melalui Perhutanan Sosial atau TORA.
III. Tim Pemetaan dan Verifikasi
A. Anggota TIM Pemetaan:
1. Yayat Surya (PKTL)
2. Miler Panjaitan (PKTL)
3. Wahyudi Ridianto (PKPS)
4. Maryono (PKPS)
5. Denis (PKPS)
6. Irawan (BPKH)
7. Atep (BPKH)
8. Rosihan (BPHP)
9. Andi Meriansyah (BPHP)
10.Gita Prawiradirja (Dishut Sumsel)
11.Ahmad Zamhari (Dishut Sumsel)
12.Herno Trisulo (Dishut Sumsel)
13.Solihin (KPHP Benakat)
14.Syarifudin (KPHP Benakat)
15.W. Simbolon (KPHP Subanjeriji)
16.Yuda (KPHP Subanjeriji)
17.Didik Purhedi (MHP)
18.Yuhanizar (MHP)
19.Subiantoro (MHP)
20.Suharwoto (MHP)
21.Asta Jaya (MHP)
22.Hairul Sobri (Walhi Sumsel)
23.Habibi (Walhi Sumsel)
24.Febriansyah (Walhi Sumsel)
25.Ahmad Rozani (Walhi)
26.Dedek Ahdiat (Haki)
27.Bob Berlian (Haki)
28.Imam Hanafi (JKPP)
29.Ade Ihsan (JKPP)
4
30.Diarman (JKPP)
31.Kasmita Widodo (BRWA)
32.Zulfan Setiawan (Aman Sumsel)
33.Muhammad Rizky Syaputra (Aman Sumsel)
34.Rinaldo TS. (Aman Sumsel)
35.Agung Pramudita (Aman Sumsel)
36.Dovi Desriandi (Aman Sumsel)
B. Anggota verifikasi masyarakat:
1. Muayat Ali Mushsi (Pokja PS)
2. Agus Supriatna (PKPS)
3. Gunadi (PKPS)
4. Taufan Syarif (MHP)
5. Harnadi Panca Putra (MHP)
6. M Yasin (MHP)
7. Abu Ubaidah (MHP)
8. Ibnu Farhan (MHP)
9. Hadi Jatmiko (Walhi)
10. Masrun Zawawi (Haki)
11. Aprili Firdaus (LBH Palembang)
12. Rustandi Adriansyah (Aman)
13. Devi Irwan (Lingkar Hijau)
14. Tubagus Soleh Ahmadi (Walhi)
15. Ahmad Muhaimin (Walhi)
16. Nicky Samuel (Aman)
17. Untung Saputra (Lingkar Hijau)
18. Taslim (LBH Palembang)
19. Nur Eko (KPHP Benakat)
20. Berti Manurung (KPHP Benakat)
21. Bahrum (KPHP Subanjriji)
22. Jalaludin (KPHP Subanjeriji)
23. Mangasi Togatorop (Dishut Prov. Sumsel)
24. Tatang Kusnadi (Dishut Prov. Sumsel)
25. Deni Priatna (BPHP)
26. Agus Dwi Saputro (BPHP)
27. Hari Priatna (BPHP)
28. Suwito (Pokja PS)
29. Edison Dahlan (Pokja Lahan Transmigrasi )
30. Rian Aprianda (BUPSHA)
31. Daru (PKTHA)
32. Eko Nopriyadi (PKTHA)
33. Bresman Marpaung (BPSKL Sumatera)
34. Adios Safri (Pokja PPS Sumsel)
35. DD. Shineba (Pokja PPS Sumsel)
5
36. Aswin (Dit. Pencegahan dan Pengamanan Ditjen Gakum)
37. Sigit (Dit. Pencegahan dan Pengamanan Ditjen Gakum)
38. Sandoro Purba (JKPP)
39. Anwar Sadat (Lingkar Hijau)
IV. Metodologi
1. Overlay peta areal kerja MHP dengan PIAPS dan peta indikatif TORA Sumsel
2. Hasil overlay peta poin 1 dioverlay dengan peta Klaim Walhi
3. Dibuat peta kerja untuk verifikasi PS dan Peta Kerja Groundcek TORA
4. Berdasarkan peta kerja dibagi kelompok untuk melakukan verifikasi
berdasarkan Perdirjen PSKL tentang verifikasi HKm, HD, HTR, Kemitraan
Kehutanan dan Hutan Adat serta groundcek TORA
5. Penyusunan laporan
V. Jadwal Pelaksanaan
VI. Pembiayaan
Pembiayaan pelaksanaan verifikasi masyarakat dan pemetaan
permukiman/lahan garapan di areal IUPHHK-HT an. PT. Musi Hutan Persada
berasal dari APBN dan dukungan para pihak yang tidak mengikat sesuai
peraturan perundangan yang berlaku.
VII Penutup
Pelaksanaan verifikasi masyarakat dan pemetaan permukiman/lahan garapan
di areal IUPHHK-HT an. PT. Musi Hutan Persada dilakukan dengan baik (tata
kelola) dan benar (sesuai dengan aturan perundang-undangan) serta
dilaporkan dalam kesempatan pertama.
Jakarta, 16 Agustus 2017
j s m s s r k j s m s s r k j s m s s r k j s m s s
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Overlay peta
Pertemuan pembahasan hasil overlay peta
2 Coaching Tim
3 pelaksanaan verifikasi
4 menyusun laporan
5 ekspose (diundang Bank BUMN/Himbara)
6 drafting NKK, SK PS dan Rekom untuk TORA
7 penerbitan SK
8 Penyerahan SK
9 mengundang Bank BUMN/Himbara
No KEGIATAN
Agustus September

More Related Content

What's hot

P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_
P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_
P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_
Jhon Blora
 
Profil KOTAKU Kabupaten Tulungagung
Profil KOTAKU Kabupaten TulungagungProfil KOTAKU Kabupaten Tulungagung
Profil KOTAKU Kabupaten Tulungagung
komunikasiosp
 
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman  pemanfaatan hutanPermen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman  pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
walhiaceh
 
Buku Panduan Perizinan HKm
Buku Panduan Perizinan HKmBuku Panduan Perizinan HKm
Buku Panduan Perizinan HKm
Amien Saliwu
 
Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan tahun 2014
Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan tahun 2014Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan tahun 2014
Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan tahun 2014
Dpc Pkb Aceh Tamiang
 
Modul Pemetaan Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil
Modul Pemetaan Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil Modul Pemetaan Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil
Modul Pemetaan Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Contoh draf sk pokja ampl pakem pamsimas ii
Contoh draf sk pokja ampl  pakem pamsimas iiContoh draf sk pokja ampl  pakem pamsimas ii
Contoh draf sk pokja ampl pakem pamsimas ii
sutripto
 
Draft plpbk wonorejo 280315 edit
Draft plpbk wonorejo 280315 editDraft plpbk wonorejo 280315 edit
Draft plpbk wonorejo 280315 edit
Fiko Pradana
 
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...
Jhon Blora
 
Paparan blhd banten ketua komisi iv
Paparan blhd banten ketua komisi ivPaparan blhd banten ketua komisi iv
Paparan blhd banten ketua komisi iv
Ujang Sukarna
 
Paparan Agro Techno Park Bupati Polewali Mandar
Paparan Agro Techno Park Bupati Polewali MandarPaparan Agro Techno Park Bupati Polewali Mandar
Paparan Agro Techno Park Bupati Polewali Mandar
Moh Tappawali
 
Laporan akhir 2014 bptp sumsel.1
Laporan akhir 2014 bptp sumsel.1Laporan akhir 2014 bptp sumsel.1
Profil KOTAKU Kabupaten Kediri
Profil KOTAKU Kabupaten KediriProfil KOTAKU Kabupaten Kediri
Profil KOTAKU Kabupaten Kediri
komunikasiosp
 
Pedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaanPedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaan
Herman Purba
 
Profil KOTAKU Kabupaten Jember
Profil KOTAKU Kabupaten JemberProfil KOTAKU Kabupaten Jember
Profil KOTAKU Kabupaten Jember
komunikasiosp
 
profil KPH
profil KPHprofil KPH
profil KPH
golarbaso
 
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Mei sayangi zega
Mei sayangi zegaMei sayangi zega
Mei sayangi zega
MeiSayangizega
 
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Penataan Ruang
 

What's hot (20)

P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_
P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_
P.46 2012 metode_danmateripenyuluhankehutanan_
 
Profil KOTAKU Kabupaten Tulungagung
Profil KOTAKU Kabupaten TulungagungProfil KOTAKU Kabupaten Tulungagung
Profil KOTAKU Kabupaten Tulungagung
 
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman  pemanfaatan hutanPermen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman  pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
 
Buku Panduan Perizinan HKm
Buku Panduan Perizinan HKmBuku Panduan Perizinan HKm
Buku Panduan Perizinan HKm
 
Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan tahun 2014
Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan tahun 2014Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan tahun 2014
Pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan tahun 2014
 
Modul Pemetaan Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil
Modul Pemetaan Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil Modul Pemetaan Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil
Modul Pemetaan Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil
 
Contoh draf sk pokja ampl pakem pamsimas ii
Contoh draf sk pokja ampl  pakem pamsimas iiContoh draf sk pokja ampl  pakem pamsimas ii
Contoh draf sk pokja ampl pakem pamsimas ii
 
Draft plpbk wonorejo 280315 edit
Draft plpbk wonorejo 280315 editDraft plpbk wonorejo 280315 edit
Draft plpbk wonorejo 280315 edit
 
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...
 
Paparan blhd banten ketua komisi iv
Paparan blhd banten ketua komisi ivPaparan blhd banten ketua komisi iv
Paparan blhd banten ketua komisi iv
 
Paparan Agro Techno Park Bupati Polewali Mandar
Paparan Agro Techno Park Bupati Polewali MandarPaparan Agro Techno Park Bupati Polewali Mandar
Paparan Agro Techno Park Bupati Polewali Mandar
 
Laporan akhir 2014 bptp sumsel.1
Laporan akhir 2014 bptp sumsel.1Laporan akhir 2014 bptp sumsel.1
Laporan akhir 2014 bptp sumsel.1
 
Profil KOTAKU Kabupaten Kediri
Profil KOTAKU Kabupaten KediriProfil KOTAKU Kabupaten Kediri
Profil KOTAKU Kabupaten Kediri
 
Kelola kph
Kelola kphKelola kph
Kelola kph
 
Pedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaanPedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaan
 
Profil KOTAKU Kabupaten Jember
Profil KOTAKU Kabupaten JemberProfil KOTAKU Kabupaten Jember
Profil KOTAKU Kabupaten Jember
 
profil KPH
profil KPHprofil KPH
profil KPH
 
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Paparan Usulan Bupati Kerinci pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
Mei sayangi zega
Mei sayangi zegaMei sayangi zega
Mei sayangi zega
 
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
 

Similar to Buku Juknis Verifikasi PT. MHP

Materi Dari Kepala BKSDA Maluku.pdf
Materi Dari Kepala BKSDA Maluku.pdfMateri Dari Kepala BKSDA Maluku.pdf
Materi Dari Kepala BKSDA Maluku.pdf
auliaazhzahra
 
Materi 2 fasilitator sosial pemetaan wilayah adat
Materi 2   fasilitator sosial pemetaan wilayah adatMateri 2   fasilitator sosial pemetaan wilayah adat
Materi 2 fasilitator sosial pemetaan wilayah adat
Usil Dekil
 
Modul Panduan Pemetaan Pemetaan Partisipatif Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil
Modul Panduan Pemetaan Pemetaan Partisipatif Pesisir, Laut dan Pulau-pulau KecilModul Panduan Pemetaan Pemetaan Partisipatif Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil
Modul Panduan Pemetaan Pemetaan Partisipatif Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil
Aji Sahdi Sutisna
 
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...
CIFOR-ICRAF
 
2001 03 kajian kebijakan hak-hak masy adat ---otonomi daerah
2001 03 kajian kebijakan hak-hak masy adat ---otonomi daerah2001 03 kajian kebijakan hak-hak masy adat ---otonomi daerah
2001 03 kajian kebijakan hak-hak masy adat ---otonomi daerahYayasan Perempuan Kaisa Indonesia
 
Materi stunting di acara parenting paud (naldi candra)
Materi stunting di acara parenting paud (naldi candra)Materi stunting di acara parenting paud (naldi candra)
Materi stunting di acara parenting paud (naldi candra)
Naldi Candra
 
Ekspose Penanggulangan Bencana Alam
Ekspose Penanggulangan Bencana AlamEkspose Penanggulangan Bencana Alam
Ekspose Penanggulangan Bencana Alam
Ar Tinambunan
 
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.pptBahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
TheAlucard1
 
2015.04.02 kilas balik dan tindak lanjut pemulihan adat
2015.04.02 kilas balik dan tindak lanjut pemulihan adat2015.04.02 kilas balik dan tindak lanjut pemulihan adat
2015.04.02 kilas balik dan tindak lanjut pemulihan adat
Muhammad Taufik Abda
 
2015.04.02 kilas balik dan tindak lanjut pemulihan adat
2015.04.02 kilas balik dan tindak lanjut pemulihan adat2015.04.02 kilas balik dan tindak lanjut pemulihan adat
2015.04.02 kilas balik dan tindak lanjut pemulihan adat
Muhammad Taufik Abda
 
mmd
mmdmmd
Materi presentasi sb brg sosialisasi sumsel
Materi presentasi sb brg sosialisasi sumselMateri presentasi sb brg sosialisasi sumsel
Materi presentasi sb brg sosialisasi sumsel
Panji Kharisma Jaya
 
Laporan akhir kelompok mahasiswa kkn unib periode 73 tahun 2014
Laporan akhir kelompok mahasiswa kkn unib periode 73 tahun 2014Laporan akhir kelompok mahasiswa kkn unib periode 73 tahun 2014
Laporan akhir kelompok mahasiswa kkn unib periode 73 tahun 2014
Yohanes Sangkang
 
ALTERNATIF PENYELESAIAN_ekstimtim.pptx
ALTERNATIF PENYELESAIAN_ekstimtim.pptxALTERNATIF PENYELESAIAN_ekstimtim.pptx
ALTERNATIF PENYELESAIAN_ekstimtim.pptx
WayanGanesha
 
Laporan akhir kkn fixxxxxxxx
Laporan akhir kkn fixxxxxxxxLaporan akhir kkn fixxxxxxxx
Laporan akhir kkn fixxxxxxxx
'whuland' Cyankimhankcha
 
Persiapan pra dan musrenbangwil 2017
Persiapan pra dan musrenbangwil 2017Persiapan pra dan musrenbangwil 2017
Persiapan pra dan musrenbangwil 2017
93220872
 
Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi Usulan Masyarakat Sipil
Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi Usulan Masyarakat SipilRancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi Usulan Masyarakat Sipil
Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi Usulan Masyarakat Sipil
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
files48514koordinasi karhutla2016.ppt
files48514koordinasi karhutla2016.pptfiles48514koordinasi karhutla2016.ppt
files48514koordinasi karhutla2016.ppt
polsekpanga
 
Sanitasi kabupaten tanjung jabung timur
Sanitasi kabupaten tanjung jabung timurSanitasi kabupaten tanjung jabung timur
Sanitasi kabupaten tanjung jabung timur
Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Hari ASRI DESA NUSANTARA yang rancak bana
Hari ASRI DESA NUSANTARA yang rancak banaHari ASRI DESA NUSANTARA yang rancak bana
Hari ASRI DESA NUSANTARA yang rancak bana
desriantoboy2
 

Similar to Buku Juknis Verifikasi PT. MHP (20)

Materi Dari Kepala BKSDA Maluku.pdf
Materi Dari Kepala BKSDA Maluku.pdfMateri Dari Kepala BKSDA Maluku.pdf
Materi Dari Kepala BKSDA Maluku.pdf
 
Materi 2 fasilitator sosial pemetaan wilayah adat
Materi 2   fasilitator sosial pemetaan wilayah adatMateri 2   fasilitator sosial pemetaan wilayah adat
Materi 2 fasilitator sosial pemetaan wilayah adat
 
Modul Panduan Pemetaan Pemetaan Partisipatif Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil
Modul Panduan Pemetaan Pemetaan Partisipatif Pesisir, Laut dan Pulau-pulau KecilModul Panduan Pemetaan Pemetaan Partisipatif Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil
Modul Panduan Pemetaan Pemetaan Partisipatif Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil
 
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...
 
2001 03 kajian kebijakan hak-hak masy adat ---otonomi daerah
2001 03 kajian kebijakan hak-hak masy adat ---otonomi daerah2001 03 kajian kebijakan hak-hak masy adat ---otonomi daerah
2001 03 kajian kebijakan hak-hak masy adat ---otonomi daerah
 
Materi stunting di acara parenting paud (naldi candra)
Materi stunting di acara parenting paud (naldi candra)Materi stunting di acara parenting paud (naldi candra)
Materi stunting di acara parenting paud (naldi candra)
 
Ekspose Penanggulangan Bencana Alam
Ekspose Penanggulangan Bencana AlamEkspose Penanggulangan Bencana Alam
Ekspose Penanggulangan Bencana Alam
 
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.pptBahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
 
2015.04.02 kilas balik dan tindak lanjut pemulihan adat
2015.04.02 kilas balik dan tindak lanjut pemulihan adat2015.04.02 kilas balik dan tindak lanjut pemulihan adat
2015.04.02 kilas balik dan tindak lanjut pemulihan adat
 
2015.04.02 kilas balik dan tindak lanjut pemulihan adat
2015.04.02 kilas balik dan tindak lanjut pemulihan adat2015.04.02 kilas balik dan tindak lanjut pemulihan adat
2015.04.02 kilas balik dan tindak lanjut pemulihan adat
 
mmd
mmdmmd
mmd
 
Materi presentasi sb brg sosialisasi sumsel
Materi presentasi sb brg sosialisasi sumselMateri presentasi sb brg sosialisasi sumsel
Materi presentasi sb brg sosialisasi sumsel
 
Laporan akhir kelompok mahasiswa kkn unib periode 73 tahun 2014
Laporan akhir kelompok mahasiswa kkn unib periode 73 tahun 2014Laporan akhir kelompok mahasiswa kkn unib periode 73 tahun 2014
Laporan akhir kelompok mahasiswa kkn unib periode 73 tahun 2014
 
ALTERNATIF PENYELESAIAN_ekstimtim.pptx
ALTERNATIF PENYELESAIAN_ekstimtim.pptxALTERNATIF PENYELESAIAN_ekstimtim.pptx
ALTERNATIF PENYELESAIAN_ekstimtim.pptx
 
Laporan akhir kkn fixxxxxxxx
Laporan akhir kkn fixxxxxxxxLaporan akhir kkn fixxxxxxxx
Laporan akhir kkn fixxxxxxxx
 
Persiapan pra dan musrenbangwil 2017
Persiapan pra dan musrenbangwil 2017Persiapan pra dan musrenbangwil 2017
Persiapan pra dan musrenbangwil 2017
 
Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi Usulan Masyarakat Sipil
Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi Usulan Masyarakat SipilRancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi Usulan Masyarakat Sipil
Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi Usulan Masyarakat Sipil
 
files48514koordinasi karhutla2016.ppt
files48514koordinasi karhutla2016.pptfiles48514koordinasi karhutla2016.ppt
files48514koordinasi karhutla2016.ppt
 
Sanitasi kabupaten tanjung jabung timur
Sanitasi kabupaten tanjung jabung timurSanitasi kabupaten tanjung jabung timur
Sanitasi kabupaten tanjung jabung timur
 
Hari ASRI DESA NUSANTARA yang rancak bana
Hari ASRI DESA NUSANTARA yang rancak banaHari ASRI DESA NUSANTARA yang rancak bana
Hari ASRI DESA NUSANTARA yang rancak bana
 

More from Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

Potret Krisis Ruang Sulawesi
Potret Krisis Ruang SulawesiPotret Krisis Ruang Sulawesi
Potret Krisis Ruang Sulawesi
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Potret Ketimpangan Ruang Kalimantan
Potret Ketimpangan Ruang KalimantanPotret Ketimpangan Ruang Kalimantan
Potret Ketimpangan Ruang Kalimantan
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015
Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015
Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Panduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix Flavelle
Panduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix FlavellePanduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix Flavelle
Panduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix Flavelle
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi
24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi
24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis SpasialPemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)
Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)
Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Reforma Agraria Untuk Pemula
Reforma Agraria Untuk PemulaReforma Agraria Untuk Pemula
Reforma Agraria Untuk Pemula
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan PetaniKonsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Kabar JKPP Edisi 22
Kabar JKPP Edisi 22Kabar JKPP Edisi 22
Laporan BRWA 2018 2019
Laporan BRWA 2018 2019Laporan BRWA 2018 2019
Laporan BRWA 2018 2019
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat AdatMemahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan IndonesiaKebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA IndonesiaPanduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutPermen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Perpres Nomor 39 tahun 2019   tentang Satu Data IndonesiaPerpres Nomor 39 tahun 2019   tentang Satu Data Indonesia
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Kabar jkpp edisi 21
Kabar jkpp edisi 21Kabar jkpp edisi 21

More from Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (20)

Potret Krisis Ruang Sulawesi
Potret Krisis Ruang SulawesiPotret Krisis Ruang Sulawesi
Potret Krisis Ruang Sulawesi
 
Potret Ketimpangan Ruang Kalimantan
Potret Ketimpangan Ruang KalimantanPotret Ketimpangan Ruang Kalimantan
Potret Ketimpangan Ruang Kalimantan
 
Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015
Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015
Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015
 
Panduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix Flavelle
Panduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix FlavellePanduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix Flavelle
Panduan Pemetaan Berbasis Masyarakat Oleh Alix Flavelle
 
24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi
24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi
24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi
 
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis SpasialPemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemetaan Sumberdaya Desa Berbasis Spasial
 
Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)
Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)
Kertas posisi bersama MPMK (RMI, JKPP dan Huma)
 
Reforma Agraria Untuk Pemula
Reforma Agraria Untuk PemulaReforma Agraria Untuk Pemula
Reforma Agraria Untuk Pemula
 
Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan PetaniKonsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
 
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
 
Kabar JKPP Edisi 22
Kabar JKPP Edisi 22Kabar JKPP Edisi 22
Kabar JKPP Edisi 22
 
Laporan BRWA 2018 2019
Laporan BRWA 2018 2019Laporan BRWA 2018 2019
Laporan BRWA 2018 2019
 
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat AdatMemahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
Memahami Dimensi-dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat
 
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan IndonesiaKebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
 
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
 
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
 
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA IndonesiaPanduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
 
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutPermen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
 
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Perpres Nomor 39 tahun 2019   tentang Satu Data IndonesiaPerpres Nomor 39 tahun 2019   tentang Satu Data Indonesia
Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
 
Kabar jkpp edisi 21
Kabar jkpp edisi 21Kabar jkpp edisi 21
Kabar jkpp edisi 21
 

Buku Juknis Verifikasi PT. MHP

  • 1. PANDUAN VERIFIKASI MASYARAKAT DAN PEMETAAN PERMUKIMAN DAN LAHAN GARAPAN MASYARAKAT SETEMPAT/MASYARAKAT HUKUM ADAT DI AREAL IUPHHK-HT An. PT. MUSI HUTAN PERSADA DI KABUPATEN MUARA ENIM, MUSIRAWAS, OGAN KOMERING ULU TIMUR, OGAN KOMERING ULU, LAHAT, MUSI BANYUASIN DAN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DALAM RANGKA PERHUTANAN SOSIAL DAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN 2017
  • 2. 1 DAFTAR ISI I. Dasar Hukum.................................................................................. 2 II. Maksud dan Tujuan......................................................................... 3 III. Tim Pemetaan dan Verifikasi............................................................ 3 IV. Metodologi .................................................................................... 5 V. Jadwal Pelaksanaan ........................................................................ 5 VI. Pembiayaan.................................................................................... 5 VII. Penutup ........................................................................................ 5
  • 3. 2 I. Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.84/MenLHK-Setjen/2015 Tentang Penanganan Konflik Tenurial Hutan Adat; 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/MenLHK-Setjen/2015 tentang Hutan Hak; 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial; 4. SK Menteri Kehutanan Nomor 038/KPTS-II/1996 tanggal 29 Januari 1996 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri PT. Musi Hutan Persada 5. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.22/MenLHK/SETJEN/PLA.0/1/2017 tanggal 16 Januari Tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial; 6. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.180/MenLHK/SETJEN/Kum.1/4/2017 tanggal 5 April 2017 Tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Objek Reforma Agraria; 7. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.1/PSKL/Set/Kum.1/2/2016 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Validasi Hutan Hak; 8. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.11/PSKL/Set/PSL.0/11/2016 Tentang Pedoman Tata Cara Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa; 9. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.12/PSKL/Set/PSL.0/11/2016 Tentang Pedoman Tata Cara Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan; 10.Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.13/PSKL/Set/PSL.0/11/2016 Tentang Pedoman Tata Cara Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat; 11.Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.18/PSKL/Set/PSL.0/12/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama;
  • 4. 3 II. Maksud dan Tujuan 1. Panduan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman verifikasi masyarakat dan pemetaan permukiman/lahan garapan masyarakat di areal IUPHHK-HT an. PT. Musi Hutan Persada oleh tim verifikasi dan Tim Pemetaan. 2. Panduan ini bertujuan untuk mendapatkan fakta, data dan informasi masyarakat yang bermukin atau menggarap lahan di areal IUPHHK-HT an. PT. Musi Hutan Persada yang dilaksanakan oleh tim verifikasi dan Tim Pemetaan dalam rangka penyelesaian konflik tenurial hutan melalui Perhutanan Sosial atau TORA. III. Tim Pemetaan dan Verifikasi A. Anggota TIM Pemetaan: 1. Yayat Surya (PKTL) 2. Miler Panjaitan (PKTL) 3. Wahyudi Ridianto (PKPS) 4. Maryono (PKPS) 5. Denis (PKPS) 6. Irawan (BPKH) 7. Atep (BPKH) 8. Rosihan (BPHP) 9. Andi Meriansyah (BPHP) 10.Gita Prawiradirja (Dishut Sumsel) 11.Ahmad Zamhari (Dishut Sumsel) 12.Herno Trisulo (Dishut Sumsel) 13.Solihin (KPHP Benakat) 14.Syarifudin (KPHP Benakat) 15.W. Simbolon (KPHP Subanjeriji) 16.Yuda (KPHP Subanjeriji) 17.Didik Purhedi (MHP) 18.Yuhanizar (MHP) 19.Subiantoro (MHP) 20.Suharwoto (MHP) 21.Asta Jaya (MHP) 22.Hairul Sobri (Walhi Sumsel) 23.Habibi (Walhi Sumsel) 24.Febriansyah (Walhi Sumsel) 25.Ahmad Rozani (Walhi) 26.Dedek Ahdiat (Haki) 27.Bob Berlian (Haki) 28.Imam Hanafi (JKPP) 29.Ade Ihsan (JKPP)
  • 5. 4 30.Diarman (JKPP) 31.Kasmita Widodo (BRWA) 32.Zulfan Setiawan (Aman Sumsel) 33.Muhammad Rizky Syaputra (Aman Sumsel) 34.Rinaldo TS. (Aman Sumsel) 35.Agung Pramudita (Aman Sumsel) 36.Dovi Desriandi (Aman Sumsel) B. Anggota verifikasi masyarakat: 1. Muayat Ali Mushsi (Pokja PS) 2. Agus Supriatna (PKPS) 3. Gunadi (PKPS) 4. Taufan Syarif (MHP) 5. Harnadi Panca Putra (MHP) 6. M Yasin (MHP) 7. Abu Ubaidah (MHP) 8. Ibnu Farhan (MHP) 9. Hadi Jatmiko (Walhi) 10. Masrun Zawawi (Haki) 11. Aprili Firdaus (LBH Palembang) 12. Rustandi Adriansyah (Aman) 13. Devi Irwan (Lingkar Hijau) 14. Tubagus Soleh Ahmadi (Walhi) 15. Ahmad Muhaimin (Walhi) 16. Nicky Samuel (Aman) 17. Untung Saputra (Lingkar Hijau) 18. Taslim (LBH Palembang) 19. Nur Eko (KPHP Benakat) 20. Berti Manurung (KPHP Benakat) 21. Bahrum (KPHP Subanjriji) 22. Jalaludin (KPHP Subanjeriji) 23. Mangasi Togatorop (Dishut Prov. Sumsel) 24. Tatang Kusnadi (Dishut Prov. Sumsel) 25. Deni Priatna (BPHP) 26. Agus Dwi Saputro (BPHP) 27. Hari Priatna (BPHP) 28. Suwito (Pokja PS) 29. Edison Dahlan (Pokja Lahan Transmigrasi ) 30. Rian Aprianda (BUPSHA) 31. Daru (PKTHA) 32. Eko Nopriyadi (PKTHA) 33. Bresman Marpaung (BPSKL Sumatera) 34. Adios Safri (Pokja PPS Sumsel) 35. DD. Shineba (Pokja PPS Sumsel)
  • 6. 5 36. Aswin (Dit. Pencegahan dan Pengamanan Ditjen Gakum) 37. Sigit (Dit. Pencegahan dan Pengamanan Ditjen Gakum) 38. Sandoro Purba (JKPP) 39. Anwar Sadat (Lingkar Hijau) IV. Metodologi 1. Overlay peta areal kerja MHP dengan PIAPS dan peta indikatif TORA Sumsel 2. Hasil overlay peta poin 1 dioverlay dengan peta Klaim Walhi 3. Dibuat peta kerja untuk verifikasi PS dan Peta Kerja Groundcek TORA 4. Berdasarkan peta kerja dibagi kelompok untuk melakukan verifikasi berdasarkan Perdirjen PSKL tentang verifikasi HKm, HD, HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat serta groundcek TORA 5. Penyusunan laporan V. Jadwal Pelaksanaan VI. Pembiayaan Pembiayaan pelaksanaan verifikasi masyarakat dan pemetaan permukiman/lahan garapan di areal IUPHHK-HT an. PT. Musi Hutan Persada berasal dari APBN dan dukungan para pihak yang tidak mengikat sesuai peraturan perundangan yang berlaku. VII Penutup Pelaksanaan verifikasi masyarakat dan pemetaan permukiman/lahan garapan di areal IUPHHK-HT an. PT. Musi Hutan Persada dilakukan dengan baik (tata kelola) dan benar (sesuai dengan aturan perundang-undangan) serta dilaporkan dalam kesempatan pertama. Jakarta, 16 Agustus 2017 j s m s s r k j s m s s r k j s m s s r k j s m s s 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Overlay peta Pertemuan pembahasan hasil overlay peta 2 Coaching Tim 3 pelaksanaan verifikasi 4 menyusun laporan 5 ekspose (diundang Bank BUMN/Himbara) 6 drafting NKK, SK PS dan Rekom untuk TORA 7 penerbitan SK 8 Penyerahan SK 9 mengundang Bank BUMN/Himbara No KEGIATAN Agustus September