pada era teknologi sekarang, kebudayaan diIndonesia mulai memudar. hal inilah yang kemudian membuat APK harus berusaha memahami isu kebudayaan dalam birokrasi.
Tahun 2015 ada banyak hal menarik yang diperoleh YSKK ketika bersama-sama dengan berbagai kelompok masyarakat merancang dan merespon perubahan social agar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas hidup mereka. Ada 4 (empat) isu utama yang menjadi bidang kerja YSKK, yaitu Kewirausahaan Sosial Berbasis Perempuan, Keterlibatan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan Desa, Lembaga PAUD Berbasis Masyarakat dan Sekolah MANTAP (Manajemen Transparan, Akuntabel dan Partisipatif).
Catatan pembelajaran dari proses tersebut kami rangkum dalam Laporan YSKK Tahunan 2015. Laporan ini merupakan salah satu cara untuk merawat setiap pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki menjadi sumber pembelajaran dimasa yang akan datang. Selain itu, sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil, sudah menjadi keharusan untuk secara rutin menyampaikan pertanggungjawaban kinerjanya kepada semua pihak yang telah memberi mandat dan menjadi mitra kerja YSKK.
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan InovatifTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Seminar Nasional Memperingati 20 Tahun Otonomi Daerah dengan Tema “Memperkuat Otonomi Daerah: Membangun Indonesia dari Daerah”, oleh Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Deputi Kajian Kebijakan LAN-RI
Jakarta, 19 April 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Plt. Deputi Kajian Kebijakan/
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta
http://lan.go.id
Tahun 2015 ada banyak hal menarik yang diperoleh YSKK ketika bersama-sama dengan berbagai kelompok masyarakat merancang dan merespon perubahan social agar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas hidup mereka. Ada 4 (empat) isu utama yang menjadi bidang kerja YSKK, yaitu Kewirausahaan Sosial Berbasis Perempuan, Keterlibatan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan Desa, Lembaga PAUD Berbasis Masyarakat dan Sekolah MANTAP (Manajemen Transparan, Akuntabel dan Partisipatif).
Catatan pembelajaran dari proses tersebut kami rangkum dalam Laporan YSKK Tahunan 2015. Laporan ini merupakan salah satu cara untuk merawat setiap pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki menjadi sumber pembelajaran dimasa yang akan datang. Selain itu, sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil, sudah menjadi keharusan untuk secara rutin menyampaikan pertanggungjawaban kinerjanya kepada semua pihak yang telah memberi mandat dan menjadi mitra kerja YSKK.
Membangun Indonesia dari Daerah Melalui Kepemimpinan InovatifTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Seminar Nasional Memperingati 20 Tahun Otonomi Daerah dengan Tema “Memperkuat Otonomi Daerah: Membangun Indonesia dari Daerah”, oleh Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Deputi Kajian Kebijakan LAN-RI
Jakarta, 19 April 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Plt. Deputi Kajian Kebijakan/
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta
http://lan.go.id
Kegiatan YSKK pada tahun 2019 meliputi (1) Pemulihan mata pencaharian perempuan terdampak bencana di Palu, Sigi dan Donggala, (2) Pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan (3) PAUD ramah anak. Laporan tahunan ini akan memberikan gambaran secara umum tentang apa saja yang telah dilakukan oleh YSKK sepanjang tahun 2019.
Penyuluh agama sebagai garda terdepan dalam menyampaikan nilai-nilai agama Hindu agar umat dapat menerapkan tri kerangka agama Hindu berbasiskan kearifan lokal
Merupakan sebuah buku bungai rampai praktek inovasi administrasi negara pemerintah daerah dan LAN. Buku ini dikompilasi oleh Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, Deputi Inovasi Administrasi, Lembaga Administrasi Negara.
(Profil dan Kinerja LAN di Bidang Inovasi Periode 2015-2016)
Lembaga Administrasi Negara RI
Jl, Veteran No. 10 Jakarta
http://lan.go.id/en/
http://inovasi.lan.go.id
Sistem penyelengaraan administrasi negara nkrivirmannsyah
A.Pengertian
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara pada hakikatnya
merupakan uraian tentang bagaimana mekanisme pemerintahan
negara dijalankan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan
Pemerintahan Negara. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan
Negara ialah sistem bekerjanya Pemerintahan sebagai fungsi
yang ada pada Presiden.
Sambutan kunci (keynote speech) Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (DKKIAN) LAN-RI pada
Webinar Peringatan Hari Statistik Nasional 2021
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu
Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Inovasi Administrasi NegaraTri Widodo W. UTOMO
Deskripsi Singkat Pelaksanaan Fungsi dan Kinerja Kedeputian
Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (DKKIAN)
LAN-RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Disampaikan pada Workshop Laboratorium Inovasi Daerah
Subang, 29 Juni 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Sumber Jurnal:
Sulistiyani, A.T., Krisnajaya, I.M., Sunartiningsih, A., Yuliana, M., Yuliani, K., (2016) Capacities of Agents of Change in Promoting SATRIYA Codes of Conduct in Yogyakarta Special Region Government . International Conference on Ethics in Governance (ICONEG 2016) Vol : 84, P : 432 - 436
Kegiatan YSKK pada tahun 2019 meliputi (1) Pemulihan mata pencaharian perempuan terdampak bencana di Palu, Sigi dan Donggala, (2) Pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan (3) PAUD ramah anak. Laporan tahunan ini akan memberikan gambaran secara umum tentang apa saja yang telah dilakukan oleh YSKK sepanjang tahun 2019.
Penyuluh agama sebagai garda terdepan dalam menyampaikan nilai-nilai agama Hindu agar umat dapat menerapkan tri kerangka agama Hindu berbasiskan kearifan lokal
Merupakan sebuah buku bungai rampai praktek inovasi administrasi negara pemerintah daerah dan LAN. Buku ini dikompilasi oleh Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, Deputi Inovasi Administrasi, Lembaga Administrasi Negara.
(Profil dan Kinerja LAN di Bidang Inovasi Periode 2015-2016)
Lembaga Administrasi Negara RI
Jl, Veteran No. 10 Jakarta
http://lan.go.id/en/
http://inovasi.lan.go.id
Sistem penyelengaraan administrasi negara nkrivirmannsyah
A.Pengertian
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara pada hakikatnya
merupakan uraian tentang bagaimana mekanisme pemerintahan
negara dijalankan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan
Pemerintahan Negara. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan
Negara ialah sistem bekerjanya Pemerintahan sebagai fungsi
yang ada pada Presiden.
Sambutan kunci (keynote speech) Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (DKKIAN) LAN-RI pada
Webinar Peringatan Hari Statistik Nasional 2021
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu
Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Inovasi Administrasi NegaraTri Widodo W. UTOMO
Deskripsi Singkat Pelaksanaan Fungsi dan Kinerja Kedeputian
Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (DKKIAN)
LAN-RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Disampaikan pada Workshop Laboratorium Inovasi Daerah
Subang, 29 Juni 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Sumber Jurnal:
Sulistiyani, A.T., Krisnajaya, I.M., Sunartiningsih, A., Yuliana, M., Yuliani, K., (2016) Capacities of Agents of Change in Promoting SATRIYA Codes of Conduct in Yogyakarta Special Region Government . International Conference on Ethics in Governance (ICONEG 2016) Vol : 84, P : 432 - 436
ERA SARWA DISRUPSI dewasa ini telah menunjukkan dan menuntut kepada sektor publik untuk melakukan perubahan. Perubahan yang diharapkan bukan sebatas reaksi konvensional yang tidak berdampak, melainkan transformasi yang mampu merespon tuntutan kekinian secara cepat. Agar sektor publik mampu melakukan hal tersebut, maka tradisi untuk menumbuhkan dan membudayakan learning agility di seluruh sektor publik sudah saatnya dilakukan.
Bahan Ajar Program Magister Terapan STIA LAN Jakarta
Tahun Akademik 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN /
Ahli Peneliti Utama Bidang Administrasi Publik
http://inovasi.lan.go.id
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
2. Budaya kerja telah dikenal masyarakat luas sejak lama. Perannya yang cukup
besar terhadap kinerja suatu organisasi telah dibuktikan salah satunya oleh
negara Jepang. Oleh karena itu banyak organisasi di banyak negara berlomba-
lomba untuk mengembangkan budaya kerjanya masing-masing. Termasuk
Pemerintah DIY yang berupaya mengembangkan kinerja dan pola pikir aparatur
negara di lingkungannya dengan membentuk suatu budaya kerja yang diberi
nama budaya pemerintahan SATRIYA.
3. Budaya Satriya
Budaya pemeritahan SATRIYA yang di terapkan pada OPD di D.I.Yogyakarta
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nmor 72 Tahun 2008. Penerapan Budaya
SATRIYA merupakan komitmen Pemerintah Provinsi DIY dalam mencapai
keberhasilan transformasi birokrasi yang berbasis pada kearifan lokal.
● Hamemayu Hayuning Bawana
4. 2 MAKNA SATRIYA:
● SATRIYA sebagai akronim:
1. Selaras
2. Akal budi luhur
3. Teladan- keteladanan
4. Rela melayani
5. Inovatif
6. Yakin dan percaya diri
7. Ahli profesional
● SATRIYA sebagai watak ksatria:
Sawiji, greget, senggguh ora mingkuh
dan semangat golong gilig
5. ISU Administrasi Publik Kontemporer
Perkembangan teknologi menempatkan kita pada masa post-modernisme
yang dapat menyebabkan terjadinya peleburan budaya. Untuk mengatasinya,
OPD di D.I.Yogyakarta mencetuskan budaya SATRIYA sebagai simbol budaya
pemerintahan DIY.
High-culture harus didampingi beriringan dengan soft-culture agar
menghasilkan etika yang baik, dan juga tidak lupa dengan kearifan lokal itu
sendiri.
6. Isu administrasi publik kontemporer saat ini memerlukan solusi atau penanganan
seperti budaya SATRIYA ini, dengan maksud kemajuan administrasi publik yang
menjadi modern tetapi tidak boleh jauh-jauh dari budaya dan kearifan lokal.
Pemerintahan DIY dalam mencapai transformasi birokrasi yang berbasiskan pada
nilai-nilai kearifan lokal.
7. DAFTAR PUSTAKA
● Sulistiyani, A., et al. 2017. Strengthening Good Governance Through
Institutionalization of SATRIYA Codes of Conduct: A Lesson from Yogyakarta
Special Region. Advances in Social Science, Education and Humanities
Research. Vol 84. hal 427-431
● Sulistiyani, A., et al. 2017. Capacities of Agents of Change in Promoting
SATRIYA Codes of Conduct in Yogykarta Special Region Government.
Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Vol 84. hal
432-436
