1. Arie Sabela Lutfiana (17/409805/SP/27650) 2. Nabilah Nurul Hana (17/409815/SP/27660) 3. Laila Nur Annisa (17/423109/SP/27826) 4. Muhammad Iqbal

1. BUDAYASATRIYA
Nabilah Nurul Hana 17/409815/SP/27660
Laila Nur Annisa 17/423109/SP/27826
Muhammad Iqbal 17/413113/SP/27830
Arie Sabela Lutfiana 17/409805/SP/27650

2. “Birokrasi merupakan sarana paling rasional untuk
pelaksanaan kontrol imperatif atas tindakan manusia
sehingga dapat mencapai derajat efisiensi teknis yang
tinggi”

3. RASIONALITAS
Karena terdapat otoritas
yang legal-rasional

4. TINDAKAN
MANUSIA
Digerakkan oleh aturan
abstrak yang konsisten
Berdasarkan peraturan walikota
Yogyakarta, perencanaan aspek
pendidikan adalah tugas Sub Bid
Ekososbud (Ekonomi Sosial dan
Budaya), termasuk program
Pendidikan Inklusi. Namun
prakternya justru dilakukan oleh
Sub Bid Litbang (Penelitian dan
Pengembangan).

5. EFISIENSI
TEKNIS
Dicapai dengan standarisasi
proses kerja dan
standarisasi keterampilan
pekerja

6. Bagaimana penerapan Birokrasi Weber
di Pemda DIY?
BELUM CUKUP MEMUASKAN
Untuk bergerak manusia tidak cukup disentuh
otaknya dengan rasionalitas, tetapi juga perlu untuk
disentuh hatinya dengan pendekatan emosional.

7. Konsep Neo-institutionalism
◦ Budaya Satriya merupakan transformasi birokrasi berbasis Nilai
Kearifan Lokal Yogyakarta
◦ Dalam konsep neo-institutionalism menerangkan bahwa
organisasi bergerak atas dasar nilai dan norma publik
◦ Budaya satriya sebagai kearifan lokal yang dilembagakan.

9. ◦ Nilai kearifan Lokal hamemayu hayuning bawana dan ajaran
moral sawiji, greget, sengguh ora mingkuh serta dengan
semangat golong gilig.
◦ Perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui internalisasi dan
implementasi budaya satriya
◦ Kombinasi dengan nilai-nilai universal

10. Dinas pariwisata
1. Pembentukan Kelompok Budaya
Pemerintahan di Dinas Pariwisata DIY
2. Penyusunan action plan penerapan
budaya pemerintahan SATRIYA
3. sosialisasi dan internalisasi
(mulyono;2016)
(1) membuat action plan
(2) membuat kelompok kerja
(3) melakukan sosialisasi
(4) melakukan monitoring
Saputra (2017).
BKD

11. Kendala
a. Proses mengubah pola pikir
membutuhkan waktu yang lama
b. Belum adanya sistem reward and
punishment
c. Kurangnya komitmen pimpinan
(mulyono;2016)
(1) nilai-nilai kearifan lokal yang luhur yang belum
dimengerti oleh pegawai secara keseluruhan
(2) koordinasi pimpinan terhadap agen perubahan yang
kurang baik dan
(3) sosialisasi yang belum maksimal, dan
(4) tidak adanya reward and punishment
(Saputra;2017)
BKDDinas Pariwisata

12. Referensi
Mulyono. (2016). Penerapan Buadaya Satriya Di Dinas Pariwisata DIY. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.
Saputra (2017). Implementasi Program Budaya Pemerintahan Satriya Di Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Skripsi. Univeristas Negeri Yogyakarta.
Sulistiyani, A.T., Krisnajaya, I.M., Sunartiningsih, A., Yuliana, M., Yuliani, K., (2016) Capacities of Agents of Change in Promoting
SATRIYA Codes of Conduct in Yogyakarta Special Region Government . International Conference on Ethics in Governance
(ICONEG 2016) Vol : 84, P : 432 - 436