budaya satriya dengan administrasi publik kontemporerkhanitaamh
pada era teknologi sekarang, kebudayaan diIndonesia mulai memudar. hal inilah yang kemudian membuat APK harus berusaha memahami isu kebudayaan dalam birokrasi.
Sumber Jurnal:
Sulistiyani, A.T., Krisnajaya, I.M., Sunartiningsih, A., Yuliana, M., Yuliani, K., (2016) Capacities of Agents of Change in Promoting SATRIYA Codes of Conduct in Yogyakarta Special Region Government . International Conference on Ethics in Governance (ICONEG 2016) Vol : 84, P : 432 - 436
budaya satriya dengan administrasi publik kontemporerkhanitaamh
pada era teknologi sekarang, kebudayaan diIndonesia mulai memudar. hal inilah yang kemudian membuat APK harus berusaha memahami isu kebudayaan dalam birokrasi.
Sumber Jurnal:
Sulistiyani, A.T., Krisnajaya, I.M., Sunartiningsih, A., Yuliana, M., Yuliani, K., (2016) Capacities of Agents of Change in Promoting SATRIYA Codes of Conduct in Yogyakarta Special Region Government . International Conference on Ethics in Governance (ICONEG 2016) Vol : 84, P : 432 - 436
Some parts of the information used in this presentation are based on my own reading and understanding while some are taken from various resources i.e. printed and online resources. I do not own the illustrations and graphics used in this presentation. All information/illustrations belong to their respective owner.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Some parts of the information used in this presentation are based on my own reading and understanding while some are taken from various resources i.e. printed and online resources. I do not own the illustrations and graphics used in this presentation. All information/illustrations belong to their respective owner.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
2. • Ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya
Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
• Diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa,
dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni
dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY
• Berbasis nilai-nilai kearifan lokal DIY
• Filosofi “Hamemayu Hayuning Bawana”: kewajiban melindungi, memelihara serta
membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat
daripada memenuhi ambisi pribadi.
• Ajaran moral sawiji, greget, sengguh ora mingkuh dan semangat golong gilig.
3. 3 ASPEK BUDAYA PEMERINTAHAN SATRIYA
• Kapurba Waskithaning Manungsa: Kelestarian dan keselamatan dunia ditentukan
oleh kebijaksanaan manusia.
• Darmaning Satriya Mahanani Rahayuning Nagara: Pengabdian ksatria menyebabkan
kesejahteraan dan ketentraman negara.
• Rahayuning Manungsa Dumadi Karana Kamanungsane: Kesejahteraan dan
ketentraman manusia terjadi karena kemanusiaannya.
4. MAKNA SATRIYA
• Makna pertama: SATRIYA sebagai watak ksatria, sikap memegang teguh ajaran
moral
• Makna Kedua
• S : Selaras
• A: Akal Budi Luhur
• T : Teladan-keteladanan
• R : Rela Melayani
• I : Inovatif
• Y : Yakin dan Percaya diri
• A: Ahli-Profesional
6. ARTI LOGO SATRIYA
• Bentuk bulat: perwujudan semangat persatuan dan kesatuan.
• Huruf jawa S besar (sa murda): kependekan kata dari kata SATRIYA yang terletak di
sebelah kiri bawah dengan arti tidak menonjolkan diri, sebagai sikap seorang
pamong yang selalu siap melayani.
• Kata SATRIYA mempunyai arti watak ksatria: sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh,
merupakan watak yang harus ada di setiap aparatur.
• Rakaian kata makna kedua SATRIYA merupakan nilai-nilai pokok yang terkandung
dalam filosofi Hamemayu Hayuning Bawana
• Wana kuning dan hijau sebagai warna pokok logo adalah warna pare-anom yang
berarti lambing kesuburan untuk kesejahteraan rakyat dan warna khas
Ngayogyakarta Hadiningrat
7. BUDAYA SATRIYA DALAM ADMINISTRASI
PUBLIK KONTEMPORER
• Merupakan salah satu budaya yang mengandung nilai di mana setiap pemerintah
harus memiliki nilai tersebut.
• Budaya sesuai dengan lingkungan dan masyarakat yang ada, agar tercipta
keharmonisan dalam menjalankan pelayanan pemerintah.
• Ikut melestarikan kebudayaan jawa.
