Intelligence Payroll adalah solusi aplikasi untuk manajemen payroll dan kewajiban perpajakan yang dikembangkan oleh Indoglobal Solution. Aplikasi ini memiliki fitur-fitur untuk menghitung pajak penghasilan pegawai, membuat laporan gaji dan pajak, serta alat bantu untuk memudahkan pemenuhan kewajiban pelaporan pajak perusahaan. Intelligence Payroll diimplementasikan melalui 6 tahap untuk menyesuaikan kebutuhan perusahaan
Jurnal Akuntansi dan Bisnis merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka. Jurnal ini memuat artikel-artikel terkait akuntansi dan bisnis. Dewan Redaksi terdiri atas beberapa dosen dan staf Universitas Terbuka. Jurnal ini diterbitkan secara berkala untuk meningkatkan wawasan akademik.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengatur tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT Masa PPN bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada PKP serta mendorong pengisian SPT secara elektronik.
Dokumen tersebut membahas perubahan formulir SPT Masa PPN dari formulir 1107 menjadi formulir 1111 beserta panduan pengisian dan penyampaian SPT Masa PPN secara manual maupun elektronik."
Dokumen tersebut membahas tentang SPT Masa PPN 1111. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum, fungsi, dan pengisian SPT Masa PPN 1111 beserta formulir-formulir yang digunakan seperti formulir A1, A2, B1, B2, B3, dan AB. Dokumen tersebut juga membahas perubahan-perubahan pada SPT Masa PPN 1111 dibandingkan dengan SPT sebelumnya.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menerapkan self assessment dimana wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya berdasarkan pembukuan yang dilakukan secara teratur. Pembukuan harus memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai ketentuan perpajakan agar dapat digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.
Jurnal Akuntansi dan Bisnis merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka. Jurnal ini memuat artikel-artikel terkait akuntansi dan bisnis. Dewan Redaksi terdiri atas beberapa dosen dan staf Universitas Terbuka. Jurnal ini diterbitkan secara berkala untuk meningkatkan wawasan akademik.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengatur tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT Masa PPN bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada PKP serta mendorong pengisian SPT secara elektronik.
Dokumen tersebut membahas perubahan formulir SPT Masa PPN dari formulir 1107 menjadi formulir 1111 beserta panduan pengisian dan penyampaian SPT Masa PPN secara manual maupun elektronik."
Dokumen tersebut membahas tentang SPT Masa PPN 1111. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum, fungsi, dan pengisian SPT Masa PPN 1111 beserta formulir-formulir yang digunakan seperti formulir A1, A2, B1, B2, B3, dan AB. Dokumen tersebut juga membahas perubahan-perubahan pada SPT Masa PPN 1111 dibandingkan dengan SPT sebelumnya.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menerapkan self assessment dimana wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya berdasarkan pembukuan yang dilakukan secara teratur. Pembukuan harus memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai ketentuan perpajakan agar dapat digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.
Dokumen tersebut berisi petunjuk pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan petunjuk umum terkait kewajiban pelaporan pajak perusahaan."
Dokumen tersebut membahas tentang e-Faktur Pajak yang merupakan faktur pajak elektronik yang dibuat melalui aplikasi atau sistem yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dokumen ini menjelaskan definisi, kewajiban, proses pembuatan, perbedaan dengan faktur pajak kertas, serta ketentuan pengganti, pembatalan, dan keadaan tertentu dari e-Faktur Pajak.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang prosedur permohonan dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh.
2. Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan penghapusan NPWP seperti wajib pajak meninggal dunia atau perusahaan yang dibubarkan.
3. Kantor Pelayanan Pajak berupaya meningkatkan sosialis
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi perpajakan dan pembukuan dalam perspektif perpajakan di Indonesia.
2) Menguraikan definisi akuntansi dan akuntansi perpajakan serta ketentuan pembukuan menurut undang-undang perpajakan di Indonesia.
3) Membandingkan SPT tahunan PPh badan dengan laporan keuangan komersial dari beberapa aspek seperti pedoman penyusunan
Dokumen tersebut membahas tentang definisi e-Faktur sebagai faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta perbedaan antara faktur pajak kertas dan e-Faktur.
Makalah ini membahas tentang pengawasan pembayaran pajak dan peraturan terkait di Indonesia. Pemerintah melakukan pengawasan pembayaran pajak Wajib Pajak untuk memastikan kepatuhan dan meningkatkan penerimaan negara. Pengawasan mencakup pemantauan pembayaran rutin, bimbingan, himbauan, dan tindak lanjut berupa surat tagihan pajak atau pemeriksaan. Dasar hukum pengawasan tersebut diatur
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi perpajakan dan pembukuan dalam perspektif perpajakan. Secara ringkas, dokumen menjelaskan definisi akuntansi dan akuntansi perpajakan, ketentuan pembukuan menurut undang-undang perpajakan, serta perbedaan antara sistem kas dan sistem akrual dalam pembukuan.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dasar akuntansi pajak yang mencakup tujuan akuntansi pajak yaitu menyajikan laporan keuangan dan informasi lain kepada administrasi pajak, serta konsep dasar akuntansi pajak yang berlaku umum seperti basis akrual dan going concern. Dokumen juga menjelaskan sanksi bagi WP yang tidak melakukan pembukuan untuk tujuan perpajakan.
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanRoko Subagya
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) mengatur standar akuntansi keuangan di Indonesia yang sebagian besar telah mengkonvergensikan dengan IFRS. PSAK mengatur penyajian dan komponen laporan keuangan serta prinsip-prinsip akuntansi terkait pajak penghasilan seperti pajak tangguhan.
Dokumen tersebut membahas perbedaan antara akuntansi dan perpajakan dalam hal tujuan, pengguna, dan ketentuan pembukuan. Akuntansi bertujuan memberikan informasi keuangan sementara perpajakan bertujuan menghitung pajak terutang. Pembukuan perpajakan harus mengikuti peraturan pajak dan dapat menggunakan bahasa asing.
Dokumen tersebut berisi petunjuk pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan petunjuk umum terkait kewajiban pelaporan pajak perusahaan."
Dokumen tersebut membahas tentang e-Faktur Pajak yang merupakan faktur pajak elektronik yang dibuat melalui aplikasi atau sistem yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dokumen ini menjelaskan definisi, kewajiban, proses pembuatan, perbedaan dengan faktur pajak kertas, serta ketentuan pengganti, pembatalan, dan keadaan tertentu dari e-Faktur Pajak.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang prosedur permohonan dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh.
2. Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan penghapusan NPWP seperti wajib pajak meninggal dunia atau perusahaan yang dibubarkan.
3. Kantor Pelayanan Pajak berupaya meningkatkan sosialis
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi perpajakan dan pembukuan dalam perspektif perpajakan di Indonesia.
2) Menguraikan definisi akuntansi dan akuntansi perpajakan serta ketentuan pembukuan menurut undang-undang perpajakan di Indonesia.
3) Membandingkan SPT tahunan PPh badan dengan laporan keuangan komersial dari beberapa aspek seperti pedoman penyusunan
Dokumen tersebut membahas tentang definisi e-Faktur sebagai faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta perbedaan antara faktur pajak kertas dan e-Faktur.
Makalah ini membahas tentang pengawasan pembayaran pajak dan peraturan terkait di Indonesia. Pemerintah melakukan pengawasan pembayaran pajak Wajib Pajak untuk memastikan kepatuhan dan meningkatkan penerimaan negara. Pengawasan mencakup pemantauan pembayaran rutin, bimbingan, himbauan, dan tindak lanjut berupa surat tagihan pajak atau pemeriksaan. Dasar hukum pengawasan tersebut diatur
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi perpajakan dan pembukuan dalam perspektif perpajakan. Secara ringkas, dokumen menjelaskan definisi akuntansi dan akuntansi perpajakan, ketentuan pembukuan menurut undang-undang perpajakan, serta perbedaan antara sistem kas dan sistem akrual dalam pembukuan.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dasar akuntansi pajak yang mencakup tujuan akuntansi pajak yaitu menyajikan laporan keuangan dan informasi lain kepada administrasi pajak, serta konsep dasar akuntansi pajak yang berlaku umum seperti basis akrual dan going concern. Dokumen juga menjelaskan sanksi bagi WP yang tidak melakukan pembukuan untuk tujuan perpajakan.
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanRoko Subagya
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) mengatur standar akuntansi keuangan di Indonesia yang sebagian besar telah mengkonvergensikan dengan IFRS. PSAK mengatur penyajian dan komponen laporan keuangan serta prinsip-prinsip akuntansi terkait pajak penghasilan seperti pajak tangguhan.
Dokumen tersebut membahas perbedaan antara akuntansi dan perpajakan dalam hal tujuan, pengguna, dan ketentuan pembukuan. Akuntansi bertujuan memberikan informasi keuangan sementara perpajakan bertujuan menghitung pajak terutang. Pembukuan perpajakan harus mengikuti peraturan pajak dan dapat menggunakan bahasa asing.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai NPWP dan kewajiban pajak bagi pekerja (WP OP Karyawan). Dokumen tersebut menjelaskan bahwa setiap WP OP Karyawan wajib mendaftar untuk memperoleh NPWP dan memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh, meskipun tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak secara langsung atas gaji yang diterima. Dokumen tersebut juga
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai NPWP dan kewajiban pajak bagi karyawan di Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa setiap orang wajib mendaftar untuk memperoleh NPWP dan memiliki kewajiban laporan pajak tahunan meskipun karyawan tidak memiliki kewajiban membayar pajak secara langsung. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses perhitungan pajak penghasilan untuk kary
PEMAPARAN PERMASALAHAN PAJAK DGN SISTEM update.pptxaffandi nurdin
Ringkasan dokumen tersebut membahas beberapa permasalahan terkait sistem front end dan SAP dalam hal pelaporan dan pajak perusahaan, termasuk ketidaksesuaian antara nota jasa dan skema impor, kesalahan penentuan tarif pajak, dan kebutuhan akan penyempurnaan sistem untuk mempermudah pelaporan pajak secara mandiri.
Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang mencakup fungsi-fungsi utamanya seperti perencanaan, anggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses konversi kode rekening dan penambahan fitur-fitur baru pada SIMDA seperti inputan SP3B dan SP2B untuk penatausahaan BLUD dan BOS.
Dokumen tersebut membahas mengenai tax planning untuk berbagai jenis pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) Badan, dan strategi umum tax planning seperti tax saving dan tax avoidance agar utang pajak perusahaan dapat diminimalisir sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
Read me: Manual silabi modul bendahara pengeluaranErny Anggrahini
Manual aplikasi Silabi modul Bendahara Pengeluaran memberikan panduan tentang cara installasi dan pengaturan aplikasi untuk bendahara pengeluaran, termasuk pembuatan user, pengaturan referensi, dan pencatatan berbagai transaksi seperti SP2D, saldo awal, kuitansi, pajak, dan transaksi lainnya.
PSAK 46 mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dengan menerapkan pendekatan neraca yang mengakui kewajiban dan aset pajak tangguhan atas konsekuensi fiskal masa depan akibat perbedaan waktu dan sisa kerugian belum dikompensasi. PSAK ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pajak penghasilan serta aset dan kewajiban pajak tangguhan terkait.
PSAK 46 mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam laporan keuangan dengan menggunakan pendekatan neraca. PSAK ini mengharuskan pengakuan aset dan kewajiban pajak tangguhan atas konsekuensi pajak di masa depan dari perbedaan waktu antara pelaporan komersial dan fiskal saat ini. Penerapan PSAK 46 menyebabkan munculnya akun baru seperti aset pajak tangguhan yang dapat mening
This document provides a summary of a 40-hour hazardous waste site training course. The course covers health and safety regulations, hazard recognition and control, monitoring instruments, toxicology, respiratory protection, protective equipment, site entry procedures, decontamination, and safety planning. It is intended to train personnel working at hazardous waste sites to meet OSHA requirements. The course uses a student training handbook to provide overviews of key topics and serve as a reference for developing health and safety programs.
Li & Fung reported strong financial results for 2011, with turnover increasing 26% and profit attributable to shareholders rising 24%. The company reorganized its business structure into three networks - Trading, Logistics and Distribution - to capitalize on growth opportunities, particularly in Asia as domestic consumption increases. Acquisitions were made to bolster the networks and cross-selling opportunities between the networks are expected to drive organic growth. While economic uncertainty remains, Li & Fung is well positioned for future growth through its expanded global supply chain capabilities.
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive functioning. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms.
Emergency response planning guide for public wastewater systAgus Witono
This document provides guidance for developing an emergency response plan for public wastewater systems. It outlines key sections that should be included in the plan such as system information, chain of command, potential emergency events, emergency notification procedures, and plans for response and recovery. The template is intended to help wastewater systems create a customized emergency plan to improve preparedness and management during emergency situations.
This document provides a fire and emergency response procedures manual for a small residential facility located at 16 Xyz Street, Victown. It contains information about the emergency planning committee and control organization, fire safety plans and equipment, evacuation procedures, and response plans for various emergency situations including fire, medical emergencies, bomb threats, and utility failures. The manual aims to ensure the safety of residents and staff during emergencies through preparedness, training, and coordinated response.
Gempa bumi berkekuatan 5,4 SR mengguncang Kabupaten Lombok Utara pada 22 Juni 2013, menyebabkan kerusakan rumah dan fasilitas umum serta membuat lebih dari 28.000 orang mengungsi. Pemerintah setempat membentuk posko tanggap darurat dan melakukan evakuasi korban, menyediakan kebutuhan sandang dan pangan, serta memulihkan fasilitas terdampak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengirimkan
Evakuasi adalah perpindahan penduduk karena bencana alam atau ancaman keamanan. Rencana evakuasi darurat dikembangkan untuk memastikan waktu evakuasi teraman dan paling efisien bagi semua penduduk. Prosedur evakuasi mencakup pengosongan gedung secara teratur dan pengumpulan di daerah aman.
Dokumen tersebut membahas tanggap darurat bencana dan penanganannya, termasuk klasifikasi bencana, tahapan tanggap darurat, protokol keselamatan, penilaian kesehatan cepat, triase korban, resusitasi, dan perencanaan penanggulangan bencana di rumah sakit.
PT. Air Mancur memproduksi jamu, kosmetik, dan minuman kesehatan. Laporan ini menganalisis potensi bahaya kebakaran dan sistem pencegahan serta penanggulangannya di perusahaan tersebut. Penelitian menemukan bahwa bahan baku seperti karton, etiket, botol plastik, dan bahan jamu kering berpotensi terbakar. Oleh karena itu diperlukan rencana tanggap darurat, peralatan pemadam kebakaran yang memad
This document outlines consulting and training services for occupational health and safety management systems and environmental management systems. It includes consulting on standards like OHSAS 18001 and ISO 14001, as well as training at basic, intermediate, and advanced levels covering topics such as hazard identification, risk assessment, emergency response, compliance, management systems, and more. It also describes related technology, engineering, and product/service offerings.
The document summarizes the key provisions of OSHA's Hazardous Waste Operations and Emergency Response (HAZWOPER) standard. It covers three categories of work: (1) hazardous waste site cleanup operations, (2) operations at treatment, storage, and disposal facilities, and (3) emergency response operations. For each category, the standard requires a safety and health program, training, medical surveillance, exposure monitoring, and other provisions to protect workers from hazardous waste and emergency hazards. The document provides an overview of the requirements for planning, site characterization, health and safety plans, and other important elements to ensure compliance with HAZWOPER.
The document provides an overview of the social compliance program for Hudson's Bay Company and Lord & Taylor. It outlines the program's goals of ensuring products are produced humanely and factories comply with labor laws and standards. The program uses self-audits, alternate audit reports from other brands, and full third-party audits to evaluate factories. Depending on audit results, factories may need to implement corrective actions or face consequences like postponed production or terminated contracts. The supplier's responsibilities in participating fully in the program and ensuring their factories comply with the Code of Vendor Conduct are also reviewed.
This document summarizes the findings of the first 20 factory assessments conducted by Better Work Indonesia between July 2011 and March 2012. Key findings include:
- No child or forced labor was found, though one factory had poor documentation procedures.
- The most common issues of non-compliance related to national labor law were in Occupational Safety and Health, employment contracts, and working time.
- Discrimination in hiring (not hiring enough disabled workers) was the main issue regarding core labor standards.
- While freedom of association is legally implemented, some factories did not fully optimize workers' ability to associate.
The report provides baseline data on compliance with labor standards and identifies areas for factories to improve working conditions.
2. - 2 -
Intelligence Payroll
Sebagai Wajib Pajak Pemungut dan Pemotong, PPh 21, PPN dan Pajak Pemotongan
(PPh Psl.4.2, PPh 23 dan PPh 26) secara substansi adalah pekerjaan titipan “tax
collection” kepada anda. Bukan merupakan pajak anda sendiri.
Pekerjaan “Tax Collection” ini mengharuskan anda untuk mengalokasikan sumber
daya yang tidak murah dalam mengadministrasikan, menyetor dan melapor pajak
yang dipungut/dipotong tersebut.
Walaupun pekerjaan titipan, tetapi sering kali dalam Pemeriksaan Pajak, anda
dikenai sanksi perpajakan yang tidak kecil apabila terdapat kesalahan atau kelalaian
dalam melaksanakan pekerjaan titipan tersebut.
Terinspirasi oleh fakta tersebut dan keinginan kami untuk meringankan beban wajib
pajak, kami telah memberikan solusi aplikasi cerdas yang merupakan bagian dari
pada modul CronosERP berupa :
“ Intelligence Payroll “
Paparan
3. - 3 -
Manfaat Intelligence Payroll
1. Memperkecil koreksi pajak yang berulang, disebabkan oleh ketidaklengkapan
administrasi pemenuhan kewajiban pajak dan ketidakmampuan dalam
menyiapkan rekonsiliasi – rekonsiliasi pajak sejak awal.
2. Membantu administrasi pajak bagi konsultan pajak secara signifikan.
3. Software yang andal dan akurat sesuai dengan peraturan perpajakan dan
praktek bisnis. Karena dikembangkan oleh pakar perpajakan, pakar bisnis dan
pakar IT.
4. Dapat dikastemisasi sesuai dengan kebutuhan sistem teknologi informasi dan
preferensi perpajakan masing – masing perusahaan.
Apa yang Membedakan Intelligence Payroll dengan Software
Pajak Lain ?
1. Intelligence Payroll menyediakan solusi lengkap dalam pemenuhan kewajiban
pajak dan disusun oleh konsultan pajak professional, pakar bisnis dan pakar IT.
2. Software pajak umumnya yang terdapat dipasaran hanyalah software pajak yang
hanya menekankan pada aspek komputerisasi saja tanpa mempertimbangkan
kebutuhan & issue – issue perpajakan seperti alat bantu rekonsialisi & jurnal.
3. Kami menjamin bahwa seluruh penghitungan dan form pajak yang terdapat di
Intelligence Payroll aktual.
4. Di masa yang akan datang, apabila terdapat perubahan dalam peraturan pajak
yang berpengaruh terhadap Intelligence Payroll, kami akan melakukan
pembaruan yang sesuai dengan peraturan tersebut.
Apa yang Tidak Dapat Disediakan oleh Intelligence Payroll?
Koreksi pajak yang disebabkan oleh persoalan transfer pricing dan perbedaan
interpretasi dari berbagai peraturan pajak antara wajib pajak dan Fiskus merupakan
hal yang berbeda. Silahkan berkonsultasi dengan Konsultan Pajak jika anda ingin
mengurangi koreksi pajak yang mungkin disebabkan oleh hal-hal tersebut diatas.
Tentang
Payroll
4. - 4 -
Fitur Utama
Fitur utama Intelligence Payroll yang tidak terdapat di software – software pajak
lainnya adalah:
1. Terintegrasi dengan CronosERP yang merupakan sistem ERP perusahaan.
2. Penghitungan PPh 21, tidak akan mengakibatkan SPT Tahunan lebih atau kurang
bayar (kecuali dalam kondisi ekstrim).
3. Worksheet, Semua penghitungan PPh 21 (untuk Pegawai Tetap, Pegawai Tidak
Tetap, Pegawai Lepas dan Pembayaran Lainnya) dalam SPT Masa maupun SPT
Tahunan tersedia “Kertas Kerja Penghitungannya” yang dapat dicetak dan
ditunjukkan ke Pemeriksa Pajak.
4. Kompatibel dengan e-SPT, karena tersedia fasilitas ekspor data e-SPT yang akan
menghemat waktu sehingga tidak diperlukan peng-entrian ulang data–data Pajak
dalam pelaporan ke KPP.
5. Sistem Payroll, tersedia Auto Payroll Journal, Slip Gaji, Take Home Pay Report,
Pinjaman Karyawan, Penghitungan Lembur , dll.
6. Rekonsiliasi Pajak, Untuk PPN dan Pajak Pemotongan disediakan rekonsiliasi
pajak yang sangat berguna dalam pemeriksaan pajak.
Fitur Utama
Intelligence
Payroll
5. - 5 -
Solusi Payroll dan Pajak Penghasilan Karyawan [PPh 21]
1. Engine yang Sempurna
a. jika anda melakukan pembayaran PPh 21 Masa sesuai dengan penghitungan
yang dihasilkan software. Kecuali dalam kondisi ekstrim
b. Dapat mengakomodasi metode penggajian gross atau net, metode
penghitungan pajak gross-up atau tidak gross-up.
c. Setting penghitungan pajak penghasilan karyawan sesuai dengan peraturan
pajak terbaru.
d. Dapat menghitung PPh 21 untuk semua jenis pegawai sesuai ketentuan
pajak terakhir.
e. Menghitung lembur sesuai ketentuan DepNaker atau sesuai policy
perusahaan
f. Dapat diekspor ke Formulir Elektronik (e-SPT)
2. Software yang Flexible
a. Dapat dikastemisasi sesuai dengan kondisi HR dan preferensi perpajakan
masing2 perusahaan
b. Menyediakan juga semua form elektronik yang dapat diisi secara manual
(tidak diotomatisasi dengan engine)
c. Tarif pajak, Jamsostek dan Premi Pensiun dapat dimodifikasi sendiri sesuai
yang dibayar
d. Ketentuan lembur dan utang karyawan dapat dikastemisasi sesuai kebijakan
perusahaan
3. Internal Control
a. Semua entry (baik untuk pegawai tetap, tidak tetap, pegawai lepas dan non
pegawai) dan penghitungan pajaknya di SPT PPh 21 disediakan:
i. Jurnal akuntansi
ii. Daftar pemotongan PPh 21 yang terkait dengan “account number”
atau original document lainnya
iii. Worksheet penghitungan pajak
b. Semua entry di jurnal dilengkapi report pendukungnya.
c. Jumlah pajak yang benar – benar akan dibayar bisa disesuaikan dengan
kemampuan keuangan (cashflow) perusahaan.
d. Apabila dilakukan pemeriksaan pajak, perusahaan klien tidak perlu lagi
menyusun rekonsiliasi karena disediakan jurnal dan alat bantu
rekonsiliasi.
4. Laporan Lengkap
a. Semua formulir pajak yang diminta Otoritas Pajak
b. Laporan Jamsostek
c. Laporan Premi Pensiun
d. Laporan Take Home Pay [Mengkombinasikan laporan penggajian dan
Laporan Gaji Individual]
e. Laporan Transfer Bank (jika gaji dibayarkan melalui bank)
f. Slip Gaji
g. Pinjaman Karyawan
h. Medical Reimbursement Fund status
i. Laporan Lain-lain
Keunggulan
7. - 7 -
Solusi Payroll dan Pajak Penghasilan Karyawan [PPh 21]
Tidak akan menghasilkan
pajak lebih bayar atau
pajak kurang bayar dalam
SPT PPh 21 Tahunan
Worksheet penghitungan
pajak dapat digunakan
sebagai alat bantu saat
terjadi pemerikaaan pajak
8. - 8 -
Solusi Manajemen Pelaporan Payroll yang Fleksibel
9. - 9 -
Menu Intelligence Payroll
MAINTENANCE CREATE
Perusahaan/Pemotong Pajak
Data Pegawai diklasifikasikan menjadi :
Pegawai Tetap
Pegawai Tidak Tetap
Pegawai Lepas
Status WP Luar Negeri
Data Non Pegawai
Data Penerima Pesangon
Kode Pajak dan Setoran
Tarif PPh pasal 21
Konfigurasi Penggajian
Kode Rekening
Kode Akun Pegawai
Kode Akun Non Pegawai
Kurs Pajak
Data Absensi
Setup Calendar
Week Calendar
Input Lembur
Klaim Biaya Kesehatan
Utang Karyawan
Pembayaran Gaji, Jenis Pegawai
diklasifikasikan menjadi :
Pegawai Tetap
Pegawai Tetap Bulanan
Pegawai Tetap Harian
Pegawai Tetap Mingguan
Pensiunan Penerima Pembayaran
Berkala
Pegawai Tidak Tetap
Pegawai Tidak Tetap Bulanan
Pegawai Tidak Tetap Mingguan
Pegawai Tidak Tetap Harian
Pemagang
Calon Pegawai
Pegawai Lepas
Pegawai Harian
Pegawai Mingguan
Pegawai Satuan
Pegawai Borongan
Penerima Uang Saku Harian
Pinjaman Karyawan
Input Uang Makan dan Uang Jalan
Honorarium dan Imbalan Lain
Pembayaran Honor dan Pesangon
Pembayaran Bonus
Pembayaran THR
Auto Payroll Bank (BCA & BNI)
Rekalkulasi PPh Pasal 21
SPT Masa PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26
Surat Setoran Pajak
Surat Kuasa
10. - 10 -
Menu Intelligence Payroll (Lanjutan)
INTERNAL CONTROL MANUAL FORM
Daftar Bukti Pemotongan
Daftar Surat Setoran Pajak
Jurnal Biaya Personal
Jurnal Pajak Pegawai
Jurnal Pajak Non Pegawai
Worksheet Perhitungan PPh Pasal 21
Bulanan
Rekalkulasi Bulanan PPh Pasal 21
Bukti Pemotongan PPh pasal 21
Bukti Pemotongan PPh pasal 21 Final
Bukti Pemotongan PPh pasal 26
Formulir 1721- A1
Formulir 1721- I
Formulir 1721- II
Formulir 1721- T
SPT Masa PPh Pasal 21
Surat Setoran Pajak (SSP)
UTILITY
Cetak Laporan
Menu Laporan
Tampilan Laporan
Konfigurasi Laporan
Prosedur Penambahan File
Laporan Baru
Relasi Laporan
Fitur Laporan
Hapus Dokumen
Sinkronisasi Data
BackUp Data
Tutup Periode
Restore Data
11. - 11 -
Daftar Laporan Intelligence Payroll
ACCOUNTING / FINANCE / TAX DOKUMEN PAJAK
Jurnal Pajak Gabungan u/ Pegawai
Jurnal Pajak Per Departemen u/
Pegawai
Jurnal Pembayaran Honorarium ke Non
Pegawai
Worksheet Perhitungan Pajak Bulanan
Worksheet Perhitungan Pajak Tahunan
Pegawai Tetap
Worksheet Perhitungan Pajak Tahunan
Pegawai Tidak Tetap
Worksheet Perhitungan Total Pajak
Bulanan
Bukti Pemotongan 1721 - A1
Bukti Pemotongan Pasal 21
Bukti Pemotongan Pasal 21 Final
Bukti Pemotongan Pasal 26
Daftar Pemotongan Pasal 21 Dan Atau
Pasal 26
DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK
Formulir 1721-I
Formulir 1721-II
Formulir 1721-T
Identitas Wajib Pajak
Peg. Tidak Tetap yang PPh-nya ditang.
Pemrth
SPT Masa PPh Pasal 21 Dan Atau Pasal 26
Surat Setoran Pajak (SSP)
JAMSOSTEK & PENSIUN MASTER DATA
Daftar Tenaga Kerja Keluar
Pendaftaran Tenaga Kerja
Rincian Iuran
Daftar Bank
Daftar Item Gaji
Daftar Non Pegawai
Daftar Pegawai
Kode Jenis Pajak dan Jenis Setoran
PAYROLL
Buku Utang Karyawan
Daftar Gaji Harian Tetap
Daftar Gaji Per Departemen
Daftar Gaji Total
Daftar Klaim Kesehatan
Daftar Pembayaran Non Pegawai
DAILY WORKER CASH PAYMENT
DAILY WORKER PAYMENT RECORD
Histori Detil Gaji Tahun Pajak Berjalan
Histori Gaji Tahun Pajak Berjalan
(Pegawai Tetap Bulanan)
Laporan Bank Transfer per Bank
Laporan Bank Transfer Per Departemen
Laporan Bonus Karyawan
Laporan Detil Lembur
Laporan Lembur
Laporan Pajak Bulanan
Laporan Pajak Bulanan Rekap
Laporan Pembayaran Iuran DPLK
Laporan Pembayaran Premi Jamsostek
Laporan Penggajian
Laporan Penggajian Rekap
Laporan THR Karyawan
Laporan THR Transfer
Laporan Utang Karyawan
Slip Gaji Bulanan
Slip Gaji Bulanan Carbonized
Slip Gaji Casual
Slip Gaji Harian Tetap
13. - 13 -
System Requirement Intelligence Payroll
Komponen Kebutuhan
Processor Dual Core 1,6 Mhz PC dengan 2 GByte memory dan 20 GB
hard disk
Operating
System
Microsoft Windows XP Professional - Service Pack Akhir
Microsoft Windows 7
Database Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
14. - 14 -
Metode Implementasi
Presentasi Intelligence Payroll
Customization
Customization
Approval
Software &
User License
Installation
Tax
Compliance
Trainning
Maintenance &
Update Version
Intelligence Payroll akan diimplementasikan pada anda dalam 6 tahap:
1. Presentasi solusi dari Intelligence Payroll.
2. Kastemisasi sesuai kebutuhan spesific dari perusahaan anda dalam hal Sistem
Informasi Perpajakan.
3. Persetujuan dari Klien atas kastemisasi Intelligence Payroll.
4. Instalasi software Intelligence Payroll dan kesepakatan jumlah lisensi user klien
serta migrasi sistem bila dibutuhkan.
5. Pelatihan pemenuhan kewajiban pajak dan pelatihan penggunaan Intelligence
Payroll.
6. Maintenance dan Update (dampingan teknis IT).
15. - 15 -
Keterangan Lebih Lanjut:
Head Office
Indoglobal Solution
PT. Indoglobal Solusi Pratama
Jl. Tegal Parang Utara III No. 33
Mampang Prapatan
Jakarta Selatan 12790
Telp : 021- 799 1109
Fax : 021- 7918 8443
Email : contact@igs.co.id
Contact : Abdullah Soedarmo
081-511 431 401
abdullah@igs.co.id
abdullah.soedarmo@gmail.com
Ahmad Rudy Budiarto
081-555640478 / 081-252557693
rbudiarto@igs.co.id
rbudiarto@gmail.com
www.CronosERP.com