1. BPUPKI & PPKI
Alya Alisha
Ibrahim Koko Milda

2. Sejarah Terbentuknya BPUPKI
Untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari bangsa
Indonesia, maka sebagai realisasi atas janji tersebut
dibentuklah suatu Badan, yaitu Badan Penyelidik Usaha-
usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
atau Dekoritsu Zyunbi Tioosakai yang tugasnya menyelidiki
segala sesuatu hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia.
Pada hari itu juga di umumkan nama-nama ketua, wakil
ketua serta sebagian para anggota sebagai berikut :
Pada waktu itu susunan BPUPKI adalah sebagai berikut :
• Ketua : Dr. K.R.T Radjiman Wediodiningrat
• Ketua Muda : Hibangse Yosio
• Ketua Muda : R.P. Soeroso

3. Anggota-anggota BPUPKI
• 1. Ir. Soekarno
• 2. Mr. Muhammad Yamin
• 3. Dr. R. Kusumah Atmaja
• 4. R.Abdulrahim Pratalykrama
• 5. R. Aris
• 6. K. H. Dewantara
• 7. K.Bagus H.Hadikusuma
• 8. M.P.H. Bintoro
• 9. A.K. Moezakir
• 10. B.P.H. Poerbojo
• 11. R.A.A. Wiranatakoesoema
• 12. Ir.R. Asharsoetedjo
Moenandar
• 13. Oeij Tjiang Tjoei
• 14. Drs. Moh. Hatta
• 15. Oey Tjong Hauw
16. H. Agus Salim
17. M.Soetardjo kartohadikusumo
18. R.M.Margono Djojohadikusumo
19. K.H. Abdul Halim
20. K.H. Masjkoer
21. R. Soedirman
22. Prof. Dr. P.A.H. Djayadiningrat
23. Prof. Dr. Soepomo
24. Prof. Ir. Roeseno
25. Mr. R.P. Singgih
26. Mr.Ny. Maria Ulfah Santoso
27. R.M.T. A. Soejo
28. R. Ruslan Wongsokusumo
29. R. Soesanto tirtoprodjo
30. Ny. R.S.S. Soemario

4. • 31. Dr. R. Boentaran Martoatmodjo
• 32. Liem Koen Hian
• 33. Mr. J. Latuharhary
• 34. Mr. R. Hindromartono
• 35. R. Soekardjo Wirjopranoto
• 36. Hadji Ah. Sanoesi
• 37. A.M. dasaat
• 38. Mr. Tan Eng Hoa
• 39. Ir.R.M.P. soerachman
• 40. R.A.A. Soemitro Kolopaking
Tjokroadisurjo
• 41. K.R.M.T.H. Woeryaningrat
• 42. Mr. A. Soebardjo
• 43. Prof. Dr. R. Djenal Asiki
Widjayakoesoema
• 44. Abikoesno
• 45. Parada Harapan
46. Mr. R.M. Sartono
47. K.H.M. Mansoer
48. K.R.M.A. sosrodiningrat
49. Mr. Soewandi
50. K.H.A. Wachid Hasyim
51. P. F. Dahler
52. Dr. Soekiman
53. Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro
54. R. Oto Iskandar Dinata
55. A. Baswedan
56. Abdul Kadir
57. Dr. Samsi
58. Mr. A.A. Maramis
59. Mr. Samsoedin
60. Mr. R. Sastromoeljono
Disamping itu, pada tanggal 29 April
1945, Jepang memperbolehkan
berkibarnya bendera Merah Putih. Namun
bendera Merah Putih harus
berdampingan dengan bendera Jepang.

5. Sidang BPUPKI Pertama
Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan selama empat
hari di gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 6
Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung
Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut
merupakan gedung Volksraad, lembaga DPR
bentukan Belanda. Sidang dibuka pada tanggal 28
Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan
harinya 29 Mei 1945 dengan tema Dasar Negara.
Sidang ini membahas dan merancang calon dasar
Negara R.I. yang akan merdeka. Pada rapat
pertama ini terdapat 3 orang yang mengajukan
pendapatnya tentang dasar negara.

6. 29 Mei 1945
• Pada tanggal 29 Mei 1945,
Mr. Muhammad Yamin
dalam pidato singkatnya
mengemukakan lima asas
yaitu :
• 1. Peri Kebangsaan
• 2. Peri Kemanusiaan
• 3. Peri Ketuhanan
• 4. Peri Kerakyatan
• 5. Kesejahteraan Rakyat
(keadilan sosial)

7. 31 Mei 1945
Pada tanggal 31 Mei 1945,
Prof. Dr. Mr. Soepomo
dalam pidato singkatnya
mengusulkan lima asas :
• 1. Persatuan
• 2. Kekeluargaan
• 3. Keseimbangan lahir
batin
• 4. Musyawarah
• 5. Keadilan rakyat

8. 1 Juni 1945
• Pada tanggal 1 Juni 1945,
Ir. Soekarno mengusulkan
lima asas pula yang
disebut Pancasila, yaitu :
• 1. Kebangsaan
Indonesia
• 2. Internasionalisme
atau Perikemanusiaan
• 3. Mufakat atau
Demokrasi
• 4. Kesejahteraan Sosial
• 5. Ketuhanan yang
Maha Esa

9. • Menurut Soekarno, Kelima asas tersebut dapat
diperas menjadi Trisila atau Tiga Sila yaitu :
• 1. Sosionasionalisme
• 2. Sosiodemokrasi
• 3. Ketuhanan dan Kebudayaan
• Menurut Soekarno, Trisila tersebut di atas masih
dapat diperas menjadi Ekasila yaitu sila Gotong
Royong. Selanjutnya lima asas tersebut kini
dikenal dengan istilah“Pancasila”. Namun
dengan urutan dan nama yang sedikit berbeda.

10. MasaAntara Sidang Pertama danKedua
• Setelah berakhir masa sidang BPUPKI yang pertama, belum
terihat hasil kesepakatan Dasar Negara Indonesia. Maka
dibentuk panitia delapan (panitia kecil) yang bertugas untuk
memeriksa usul-usul yang masuk untuk ditampung dan
dilaporkan pada sidang BPUPKI yang kedua. Beranggotakan
8 orang :
• 1. Ir. Soekarno (ketua merangkap anggota)
• 2. Ki Bagoes Hadikoesoemo
• 3. Kyai Haji Wachid Hasyim
• 4. Mr. Muhammad Yamin
• 5. M. Soetardjo Kartohadikoesoemo
• 6. Mr. A.A. Maramis
• 7. R. Oto Iskandar Dinata
• 8. Drs. Mohammad Hatta

11. Hasil rapat panitia kecil (panitia delapan) :
• Supaya selekas-lekasnya Indonesia Merdeka.
• Supaya hukum dasar yang akan
dirancangkan itu diberi semacam preambule
(Mukaddimah).
• Menerima anjuran Ir. Soekarno supaya
BPUPKI terus bekerja sampai terwujudnya
suatu hukum dasar.
• Membentuk satu panitia kecil penyelidik usu-
usul/perumusan dasar negara yang
dituangkan dalam mukaddimah hukum dasar.

12. Selesai sidang Panitia Kecil, dibentuk Panitia Sembilan
sebagai penyidik usul-usul/perumus Dasar Negara
yang dituangkan dalam Mukaddimah Hukum Dasar
yang beranggotakan 9 orang yang besidang di
kediaman Ir. Soekarno,di Pegangsaan Timur no. 56
Jakarta.
• 1. Ir. Soekarno (ketua merangkap anggota)
• 2. Drs. Mohammad hatta
• 3. Mr. A.A. maramis
• 4. Kyai haji wachid hasyim
• 5. Abdul kahar muzakir
• 6. Abikusno tjokrosujoso
• 7. H. Agus salim
• 8. Mr. Achmad soebardjo
• 9. Mr. Muhammad yamin

13. • Setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari
kaum kebangsaan (Nasionalis) dan 4 orang dari
pihak Islam, tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan
kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar
negara yang dikenal dengan “Piagam
Jakarta” (Jakarta Charter) yang berisikan :
• 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
• 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
• 3. Persatuan Indonesia.
• 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
• 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

14. Sidang BPUPKI Kedua
Rapat kedua berlangsung pada tanggal 10-16 Juli 1945 dengan
tema bahasan bentuk negara, wilayah negara,
kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar,
ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan
pengajaran. Dalam rapat ini dikenalkan 5 anggota baru :
Abdul Fatah Hasan, Asikin Natanegara, P. Surio Hamidjojo,
Mr. Muhammad Besar, dan Abdul Kaffar. Dalam rapat ini pula
dibentuk “Panitia Perancang Undang-Undang Dasar”
beranggotakan 19 orang dengan ketua Ir. Soekarno, “Panitia
Pembelaan Tanah Air”dengan ketua Abikoesno
Tjokrosoejoso beranggotakan 23 orang dan “Panitia
Ekonomi dan Keuangan” diketuai Mohamad Hatta
beranggotakan 23 orang.

15. 11 Juli 1945
Pada tanggal 11 Juli 1945 Panitia Perancang UUD
membentuk lagi panitia kecil beranggotakan 7 orang
yaitu :
• 1. Prof. Dr. Mr. Soepomo (ketua merangkap anggota)
• 2. Mr. Wongsonegoro
• 3. Mr. Achmad Soebardjo
• 4. Mr. A.A. Maramis
• 5. Mr. R.P. Singgih
• 6. H. Agus Salim
• 7. Dr. Soekiman

16. 14 Juli 1945
Pada tanggal 14 Juli 1945 Panitia Perancang UUD
mengadakan sidang untuk membahas hasil kerja
panitia kecil perancang UUD tersebut. Kemudian
pada tanggal 14 Juli 1945, rapat pleno BPUPKI
menerima laporan Panitia Perancang UUD yang
dibacakan oleh Ir. Soekarno. Dalam laporan
tersebut tercantum tiga masalah pokok yaitu :
• Pernyataan indonesia merdeka
• Pembukaan UUD 1945
• Batang tubuh UUD

17. Sejarah Terbentuknya PPKI
Karena BPUPKI dianggap terlalu cepat ingin
melaksanakan proklamasi kemerdekaan,
maka Jepang membubarkannya pada tanggal
7 agustus 1945 dan membentuk Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
Dokuritsu Junbi Iin-kai pada tanggal 9
Agustus 1945 yang diketuai oleh Ir. Soekarno.

18. Anggota-anggota PPKI
Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang. Susunan awal
anggota PPKI adalah sebagai berikut:
- Ir. Soekarno (Ketua)
- Drs. Moh. Hatta (Wakil
Ketua)
- Prof. Mr. Dr. Soepomo
- KRT Radjiman
Wedyodiningrat
- R. P. Soeroso
- Soetardjo
Kartohadikoesoemo
- Kiai Abdoel Wachid Hasjim
- Ki Bagus Hadikusumo
- Otto Iskandardinata
- Abdoel Kadir
- Pangeran Soerjohamidjojo
- Pangeran Poerbojo
- Dr. Mohammad Amir
- Mr. Abdul maghfar
- Mr. Mohammad Hasan
- Dr. GSSJ Ratulangi
- Andi Pangerang
- A.H. hamidan
- I Goesti ketoet Poedja
- Mr. Johannes Latuharhary
- Drs. Yap Tjwan Bing

19. Selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang,
keanggotaan bertambah 6 yaitu :
• Achmad Soebardjo
• Sajoeti Melik
• Ki Hadjar Dewantata
• R.A.A. Wiranatakoesoema
• Kasman singodimedjo
• Iwa Koesoemasoemantri

20. Tanggal 9 Agustus 1945, sebagai pimpinan PPKI
yang baru, Soekarno, Hatta dan Radjiman
Wedyodiningrat diundang ke Dalat untuk
bertemu Marsekal Terauchi. Setelah
pertemuan tersebut, PPKI tidak dapat
bertugas karena para pemuda mendesak
agar proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan
atas nama PPKI, yang dianggap merupakan
alat buatan Jepang. Bahkan rencana rapat 16
Agustus 1945 tidak dapat terlaksana karena
terjadi peristiwa Rengasdengklok.

21. Sidang PPKIPertama
• Untuk merealisasikan tujuan Proklamasi Kemerdekaan, pada tanggal
18 Agustus 1945 ketua dan anggota PPKI berkumpul di Pejambon
(sekarang Departemen Kehakiman) untuk mengadakan sidang.
• Setelah jalannya sidang, PPKI mengambil keputusan penting sebagai
berikut :
• 1. Mengesahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
• 2. memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden RI dan
Drs. M. Hatta sebagai wakil presiden RI (yang pertama).
• 3. membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden
sebelum DPR/MPR terbentuk.
• 4. Mengesahkan rancangan hukum dasar yang telah diterima oleh
BPUPKI (pada sidang kedua) sebagai undang-undang dasar negara RI
(1945) setelah mengalami berbagai perubahan.

22. Berkaitan dengan UUD, terdapat perubahan dari bahan
yang dihasilkan oleh BPUPKI, antara lain:
• 1. Kata Muqaddimah diganti dengan kata Pembukaan.
• 2. Pada pembukaan alenia keempat anak
kalimat Ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam
bagi pemeluk-pemeluknya diganti denganKetuhanan
yang Maha Esa.
• 3. Pada pembukaan alenia keempat anak kalimat
"Menurut kemanusiaan yang adil dan beradab" diganti
menjadi "kemanusiaan yang adil dan beradab".
• 4. Pada pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi Presiden
ialah orang Indonesia Asli dan beragama Islam diganti
menjadi Presiden adalah orang Indonesia Asli.

23. Sidang PPKI Kedua
Sidang PPKI yang kedua dilaksanakan tanggal 19 Agustus
1945. Pada sidang ini menghasilkan dua keputusan :
• 1. Membentuk 12 departemen dan menteri - menterinya.
a. Departemen dalam negeri
b. Departemen luar negeri
c. Departemen kehakiman
d. Departemen keuangan
e. Departemen kemakmuran
f. Departemen kesehatan
g. Departemen pengajaran pendidukan dan kebudayaan
h. Departemen sosial
i. Departemen pertahanan
j. Departemen penerangan
k. Departemen perhubungan
l. Departemen pekerjaan umum

24. • 2. Menetapkan pembagian wilayah
Republik Indonesia atas delapan provinsi.
a. Propinsi Sumatra
b. Propinsi jawa barat
c. Propinsi jawa tengah
d. Propinsi jawa timur
e. Propinsi kalimantan
f. Propinsi sulawesi
g. Propinsi maluku
h. Propinsi sunda kecil

25. Sidang PPKI Ketiga
Sidang PPKI yang ketiga dilaksanakan tanggal 22 Agustus 1945 membicarakan
soal pembentukan Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia dan Badan
Keamanan Rakyat.
Setelah menyelesaikan sidang yang ketiga tersebut, maka ppki secara tidak
langsung bubar dan para anggotanya dilebur menjadi anggota inti dari
komite nasional indonesia pusat (K.N.I.P.) yang anggotanya kurang lebih 150
orang dilantik langsung oleh presiden Soekarno pada hari rabu 29 Agustus
1945 di gedung kebudayaan (gedung komidi di pasar baru).
Untuk menghindari kesalah-pahaman terhadap status dan fungsi K.N.I.P
menjelaskan sehubungan dengan maklumat no. X. Penjelasan tersebut
tertanggal 20 oktober 1945. Menurut keputusan ini maka badan pekerja
bekewajiban dan berhak :
• a. Turut menetapkan garis-garis besar haluan negara.
• b.Menetapkan bersama-sama dengan presiden undang-undang mengenai
segala macam urusan pemerintahan.

26. Sumber Informasi
http://iwansetiawan13.blogspot.com/2013/02/
pembentukan-bpupki-dan-ppki-di-
indonesia.html