SlideShare a Scribd company logo
KEBIJAKAN PELAYANAN
KESEHATAN TRADISIONAL
Oleh :
KASUBDIT BINA YANKESTRAD KETERAMPILAN
DIREKTORAT BINA PELAYANAN KESEHATAN
TRADISIONAL, ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER
Hotel Borneo
Jl. Merdeka Pontianak
Pontianak, 29-30 Oktober 2015
MATERI PAPARAN
1. ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2005-
2024
2. ARAH KEBIJAKAN KEMENKES TAHUN 2015-2019
3. DASAR PENYUSUNAN KEBIJAKAN TRADKOM
TAHUN 2015-2019
4. ARAH KEBIJAKAN TRADKOM TAHUN 2015-2019
5. TUJUAN KEBIJAKAN TRADKOM
6. INDIKATOR RENSTRA TRADKOM TAHUN 2015-
2019
7. POSISI TRADKOM PADA REORGANISASI
KEMENTERIAN KESEHATAN
8. YANKESTRAD AKUPRESUR
1. ARAH PEMBANGUNAN
KESEHATAN TAHUN 2005-2024
Arah pengembangan upaya kesehatan
kuratif promotif, preventif (sesuai kondisi dan kebutuhan) 4
2. ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN 2015-2019
ARAH KEBIJAKAN
KEMENTERIAN KESEHATAN 2015-
2019
1. Penguatan pelayanan kesehatan
primer (primary health care) di
Puskesmas
2. Penerapan pendekatan
keberkelanjutan pelayanan mengikuti
siklus hidup manusia (continuum of
care)
3. Intervensi berbasis resiko kesehatan
3. DASAR PENYUSUNAN
ARAH KEBIJAKAN TRADKOM
TAHUN 2015-2019
DASAR PENYUSUNAN
KEBIJAKAN TRADKOM 2015 - 2019
PP 103 / 2014
YANKESTRAD
PP 103 / 2014
YANKESTRAD
• KomitmenInternational• Strategi WHO
RPJMN
RENSTRA
2015-2019
SKN
(PERPRES 72/2012)
REORGANISASI
KEMKES
REORGANISASI
KEMKES
• TARGET
RENSTRA
• PENGATURA
N
YANKESTRA
D
• TARGET
RENSTRA
• PENGATURA
N
YANKESTRA
D
KEBIJAKAN
TRADKOM
KEBIJAKAN
TRADKOM
9
UNDANG-UNDANG DASAR RI 1945
Pasal 28 huruf H :
Setiap Warga Negara mempunyai Hak yang sama
untuk mendapat Pelayanan Kesehatan untuk
mencapai
Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
UU NO.17 TAHUN 2007
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
NASIONAL TAHUN 2005-2024
DITUANGKAN KEDALAM RPJMN (LIMA TAHUNAN)
UNTUK MENINGKATKAN SDM YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING,
MAKA PEMERINTAH MENYELENGGARAKAN PEMBANGUNAN
KESEHATAN
YG DIARAHKAN PADA PENINGKATAN KESADARAN, KEMAUAN DAN
KEMAMPUAN HIDUP SEHAT BAGI SETIAP ORANG AGAR DERAJAT
KESEHATAN MASYARAKAT YANG SETINGGI TINGGINYA DAPAT
TERWUJUD
VISI dan MISI Kemkes RI
VISI
“Masyarakat Sehat
yang mandiri dan Berkeadilan”
MISI
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,
melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk
swasta dan masyarakat madani.
2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan
menjamin tersedianya upaya kesehatan yang
paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan.
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan
sumberdaya kesehatan.
4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.
KOMITMEN NASIONAL
1.AMANAT PRESIDEN PADA GELAR KEBANGKITAN JAMU 2008 :
al. Membangun Pengintegrasian Jamu Kedalam Sistem
Pelayanan Kesehatan yang Berlaku.
2.Amanat UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
Yankestrad bagian dari 17 Jenis Pelayanan Kesehatan.
3.Kebijakan Obat Tradisional Nasional/Kotranas (Kepmenkes
No.381 tahun 2007)
4.Terbentuknya Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan
Tradisional, Alternatif dan Komplementer, Permenkes 1144
Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja
Kemkes RI.
5.Saintifikasi Jamu (Permenkes No.003 tahun 2010)
6.Dukung Back to Nature dan Pertumbuhan Ekonomi
7.Undang-Undang No.29 Tahun 2004 ttg Praktik Kedokteran11/10/18 11
• WHO Regional Meeting on the Use of Herbal Medicine in PHC, di
Rangoon, Maret 2009 menghasilkan : kesepakatan penggunaan
Herbal Medicine di Yankesdas
• 2nd Conference on Traditional Medicine in ASEAN Countries di
Hanoi Vietnam, 2010 menghasilkan : kesamaan pandangan negara
ASEAN perlunya “Integration of Traditional Medicine into the
National Health Care Systems ”.
• 3rd Conf.on Traditional Medicine in ASEAN Countries di Solo 31 Okt-
2 Nov 2011, menghasilkan “Tawangmangu Declaration”, sepakat
Penggunaan Obat Tradisional yang berdasarkan Evidence Base di
Fasyankes.
• 4th
Conf.on Traditional Medicine in ASEAN Countries di Kuala Lumpur
24-30 Nov 2012 menghasilkan kesepakatan mengembangkan
berbagai training dan workshop serta kerjasana dg perguruan tinggi
dlm sistem pendidikan TM
KOMITMEN INTERNASIONAL
• The 5th
ASEAN Conference on Traditional Medicine in
ASEAN Countries, 8-11 Agustus 2014 menghasilkan
kesepakatan:
1. meningkatkan kapasitas nakes dan nakestrad melalui
diklat
2. mempromosikan dan mengintegrasikan obat
tradisional ke dalam sistem kesehatan nasional
3. menguatkan kapasitas untuk penelitian obat yang
aman, bermanfaat, bermutu dan berkualitas
KOMITMEN INTERNASIONAL
UU NO.36 TH 2009
TENTANG KESEHATAN
17 UPAYA KESEHATAN
(Ps 48 ayat 1 UU 36/2009 ttg Kesehatan)
1. PELAYANAN KESEHATAN
2. PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL
3. PENINGKATAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT
4. PENYEMBUHAN PENYAKIT DAN PEMULIHAN KESEHATAN
5. KESEHATAN REPRODUKSI
6. KELUARGA BERENCANA
7. KESEHATAN SEKOLAH
8. KESEHATAN OLAHRAGA
9. PELAYANAN KESEHATAN PADA BENCANA
10. PELAYANAN DARAH
11. KESEHATAN GIGI DAN MULUT
12. PENANGGULANGAN GANGGUAN PENGLIHATAN DAN GANGGUAN PENDENGARAN
13. KESEHATAN MATRA
14. PENGAMANAN DAN PENGGUNAAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
15. PENGAMATAN MAKANAN DAN MINUMAN
16. PENGAMANAN ZAT ADIKTIF, DAN/ATAU
17. BEDAH MAYAT
15
Pasal 47 : Up.Kes diselengg dalam
Bentuk keg dg pendekatan Promotif,
Preventif, Kuratif dan Rehab yang
dilaks sec TERPADU, MENYELURUH
dan BERKESINAMBUNGAN
• Ps 59 Ayat (1) :
Yankestrad terbagi menjadi yankestrad
Ketrampilan dan ramuan
• Ps 59 Ayat (2):
Yankestrad dibina & diawasi o/ Pemerintah
Agar dapat dipertanggung jawabkan
keamanan & manfaatnya serta tdk
bertentangan dengan norma agama
16
UU NO 36/2009 TENTANG KESEHATAN
• Ps. 60 Ayat 1 :
Setiap orang yang melakukan yankestrad yang
menggunakan alat & teknologi harus mendapat
izin dari lembaga kesehatan yang berwenang
• Ps 60 Ayat 2 :
Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggung
jawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak
bertentangan dengan norma agama dan
kebudayaan masyarakat
17
UU NO 36/2009 TENTANG KESEHATAN
• Ps 61:1 Masyarakat diberi kesempatan yang se-luas2nya
untuk mengembangkan, meningkatkan dan
menggunakan yankestrad yang dapat
dipertanggungjawabkan manfaat & keamanannya
• Ps 61:2 Pemerintah mengatur dan mengawasi yankestrad
dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan
dan perlindungan masyarakat
18
UU NO 36/2009 TENTANG KESEHATAN
19
Ps 100 Ayat 1 :
Sumber obat tradisional yg sdh terbukti berkasiat dan aman
digunakan dlm pencegahan, pengobatan, perawatan,
dan/atau pemeliharaan kesehatan tetap dijaga
kelestariannya
Ps 100 Ayat 2 :
Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan
bahan baku obat tradisional
UU NO 36/2009 TTG KESEHATAN (2)
20
Ps 101 Ayat 1 :
Masyarakat diberi kesempatan yg seluas-luasnya untuk
mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan,
meningkatkan, dan menggunakan obat tradisional yg dpt
dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya
Ps 101 Ayat 2 :
Ketentuan mengenai mengolah, memproduksi,
mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan
menggunakan obat tradisional diatur dengan Peraturan
Pemerintah
UU NO 36/2009 TTG KESEHATAN (2)
21
Ps 178 : Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan
pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap
setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan
dengan sumber daya kesehatan di bidang
kesehatan dan upaya kesehatan
Ps 191 : Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik
yankestrad yang menggunakan alat & teknologi
sehingga mengakibatkan kerugian harta benda,
luka berat atau kematian dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 tahun atau denda paling
banyak 100 juta rupiah
UU NO 36/2009 TTG KESEHATAN (2)
PP NO.103 TH 2014 TTG
PELAYANAN KESEHATANTRADISIONAL
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL
NO
JENIS
YANKESTRAD
SDM KEILMUAN PENDIDIKAN
AREA UPAYA
KESEHATAN
PENDAFTARAN
& PERIZINAN
TEMPAT
PELAYANAN
1 Yankestrad
Empiris
Penyehat
Tradisional
(HATTRA)
Empirik,
harus sesuai
dengan
pendekatan
biokultural
Informal
Non formal
PROMOTIF &
PREVENTIF
STPT (terdaftar) Panti Sehat
(utk praktik
berkelompok)
2 Yankestrad
Komplementer
Tenaga
Kesehatan
Tradisional
(NAKESTRAD)
Biokultural &
biomedis,
terbukti
secara ilmiah
Formal
(minimal D3)
PROMOTIF.
PREVENTIF
KURATIF
REHABILITATIF
STRTKT &
SIPTKT
(sesuai
perizinan nakes)
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
Tradisional
3 Yankestrad
Integrasi
NAKESTRAD +
NAKES LAIN
Kombinasi
yankes dan
yankestrad
IDEM IDEM STR & SIP Fasilitas
pelayanan
kesehatan
23
UU NO. 36 TAHUN 2014
TENTANG TENAGA KESEHATAN
Pasal 11
TENAGA KESEHATAN DIKELOMPOKKAN KE DALAM :
a. tenaga medis;
b. tenaga psikologi klinis;
c. tenaga keperawatan;
d. tenaga kebidanan;
e. tenaga kefarmasian;
f. tenaga kesehatan masyarakat;
g. tenaga kesehatan lingkungan;
h. tenaga gizi;
i. tenaga keterapian fisik;
j. tenaga keteknisian medis;
k. tenaga teknik biomedika;
l. tenaga kesehatan tradisional; dan
m. tenaga kesehatan lain.
JENIS NAKESTRAD :
Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam
kelompok Tenaga Kesehatan tradisional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf l terdiri atas tenaga
kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan
tradisional keterampilan.
4. ARAH KEBIJAKAN TRADKOM
TAHUN 2015-2019
ARAH KEBIJAKAN TRADKOM 2015-2019
1. Peningkatan Integrasi Pelayanan Kesehatan
Komplementer di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2. Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Komplementer
3. Penguatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Tradisional Empiris  digabung dengan kegiatan
Sentra P3T
4. Peningkatan Kemandirian Masyarakat di bidang
Kesehatan Tradisional
5. TUJUAN KEBIJAKAN TRADKOM
TUJUAN PENGEMBANGAN PROGRAM
YANKES TRADKOM
(PP 103/2014, Pasal 2)
a. Membangun sistem pelayanan kesehatan
tradisional yang bersinergi dengan pelayanan
kesehatan konvensional
b. Membangun sistem Pelayanan Kesehatan
Tradisional Komplementer yang bersinergi dan
dapat berintegrasi dengan pelayanan kesehatan
konvensional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
c. Pengembangan keilmuan bidang kesehatan
tradisional
d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat
6. INDIKATOR RENSTRA
TRADKOM TAHUN 2015-2019
INDIKATORINDIKATOR RENSTRARENSTRA
TRADKOM TAHUN 2015-2019TRADKOM TAHUN 2015-2019
% Puskesmas yang menyelenggarakan
kesehatan tradisional
32
2015
(15%)
2015
(15%)
2016
(25%)
2016
(25%)
2017
(45%)
2017
(45%)
2018
(60%)
2018
(60%)
2019
(75%)
2019
(75%)
Definisi Operasional :
Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional terhadap masyarakat
di wilayah kerjanya yang memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:
1.Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sudah dilatih yankes tradisional
2.Puskesmas yang melaksanakan asuhan mandiri kestrad ramuan dan
keterampilan
3.Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pembinaan meliputi pengumpulan
data Kestrad, fasilitasi registrasi/perizinan dan bimbingan teknis serta
pemantauan yankestradkom
7. P0SISI TRADKOM
PADA REORGANISASI KEMKES
STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT BINA YANKES TRADISIONAL, ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER
DIREKTORAT JENDERAL BINA GIZI DAN KIA
KF
PERMENKES NOMOR :
1144/MENKES/PER/VIII/2010
TENTANG SOTK KEMKES
SEKSI BIMBINGAN
DAN EVALUASI
Darmayanti, SKM, MKM
SEKSI BIMBINGAN
DAN EVALUASI
Drg.Puthut Tri PS.MKKK
SEKSI BIMBINGAN
DAN EVALUASI
ANANG SUBUR, SKM, MPH
KASUBDIT BINA PELAYANAN
KESEHATAN TRADISIONAL
KETERAMPILAN
DRS. I.G. Bagus Sarjana, M.Kes
SEKSI STANDARISASI
Dr. Gita Swisari, MKM
SEKSI BIMBINGAN
DAN EVALUASI
MATHILDA MARPAUNG,
SKM, MKM
KASUBDIT BINA PENAPISAN
DAN KEMITRAAN
Sumanto, SKM, MPHL
KASUBDIT BINA PELAYANAN
KESEHATAN ALTERNATIF
DAN KOMPLEMENTER
dr.Yuniati Situmorang, M.Kes
KASUBDIT BINA PELAYANAN
KESEHATAN TRADISIONAL
RAMUAN
dr. Rinni Yudhi P, M.PET
SEKSI STANDARDISASI
Siti Monawaroh, SKM, MSI
SEKSI STANDARDISASI
Dr. Aldrin, Sp.Ak, M.Kes
SEKSI STANDARDISASI
Haryani.SKM.MHSM
KASUBAG TATA USAHA
BOWO, SKM
DIREKTUR
dr.HR. Dedi Kuswenda, M.Kes
POSISI DIREKTORAT YANKES TRADKOM DALAM
REORGANISASI KEMKES MENDATANG
DITJEN BINA
GIZI DAN KIA
DITJEN
KESEHATAN
MASYARAKAT
DITJEN BINA
UPAYA
KESEHATAN
DITJEN
PELAYANAN
KESEHATAN
DIT
TRADKOM
DIT
TRADKOM
DIT
TRADKOM
DIT
TRADKOM
UKM UKP
8. YANKESTRAD AKUPRESUR
APA ITU APUPRESUR ???
AKUPRESUR ADALAH SALAH SATU BENTUK
PENGOBATAN TRADISIONAL KETERAMPILAN
DENGAN CARA MENEKAN TITIK-TITIK
AKUPUNKTUR DENGAN PENEKANAN
MENGGUNAKAN JARI ATAU BENDA TUMPUL DI
PERMUKAAN TUBUH, DALAM RANGKA
MENDUKUNG UPAYA PROMOTIF, PREVENTIF
DAN REHABILITATIF
38
SASARAN PENGOBATAN AKUPRESUR
PASIEN ANAK :
1.Gangguan sesak nafas (asma)
2.Batuk pilek (cammon cold)
3.Perut kembung (dispepsia)
4.Gangguan nafsu makan (anoreksia)
5.Mengompol (enuresis)
39
SASARAN PENGOBATAN AKUPRESUR
PASIEN WANITA :
1.Gangguan nyeri haid (dismenorhea)
2.Mual pada ibu hamil (emesis gravidarum)
3.Perawatan setelah melahirkan (post partum
care)
40
SASARAN PENGOBATAN AKUPRESUR
PASIEN UMUM :
1.Gangguan nyeri kepala sebelah (migrain)
2.Nyeri otot (myalgia)
3.Nyeri gigi
4.Mual (nausea)
5.Sembelit (konstipasi)
6.Gangguan susah tidur (insomnia)
7.Relaksasi otot
8.Pemulihan sehabis sakit
9.Nyeri lutut
41
YANG TDK BOLEH
DILAKUKAN YANKESTRAD AKUPRESUR
1. Mengidap tumor ganas
2. Sedang mengkonsumsi obat pengencer
darah
3. Ibu hamil
4. Pendarahan yang baru berhenti, seperti pada
penderita hemofili
5. Orang yg membutuhkan tindakan operasi
6. Orang dlm kondisi gawat darurat
7. Kondisi terlalu kenyang atau lapar 42
AKUPRESUR DG ASUHAN MANDIRI
1. Sehat saat berhaji dengan akupresur mandiri
2. Akupresur untuk Lansia
3. Akupresur untuk pekerja diperkantoran
4. Akupresur untuk mengurangi merokok
5. Akupresur untuk diabetes militus
43
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional
Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat TradisionalKesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional
Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional
Syifa Pythia Dewi
 
Sk penanggung jawab imunisasi balita
Sk penanggung jawab   imunisasi balitaSk penanggung jawab   imunisasi balita
Sk penanggung jawab imunisasi balita
Puskesmas Cahu
 
Permenkes No. 118 Tahun 2014 Tentang Kompendium Alat Kesehatan
Permenkes No. 118 Tahun 2014 Tentang Kompendium Alat KesehatanPermenkes No. 118 Tahun 2014 Tentang Kompendium Alat Kesehatan
Permenkes No. 118 Tahun 2014 Tentang Kompendium Alat Kesehatan
Ulfah Hanum
 
Per BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfar
Per BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfarPer BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfar
Per BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfar
Ulfah Hanum
 
PNPK ANESTESI 2015
PNPK ANESTESI 2015PNPK ANESTESI 2015
PNPK ANESTESI 2015
Dimas W. Rangga
 
Permenkes 4 2018
Permenkes 4 2018Permenkes 4 2018
Permenkes 4 2018
RizqaAprilia1
 
Pedoman pelayanan kefarmasian di bwi
Pedoman pelayanan kefarmasian di bwiPedoman pelayanan kefarmasian di bwi
Pedoman pelayanan kefarmasian di bwi
LiaManggraSari
 
Pengobatan Tradisional
Pengobatan TradisionalPengobatan Tradisional
Pengobatan TradisionalFajar Lestari
 
Und kes pert i
Und kes pert iUnd kes pert i
Und kes pert i
husnul khotimah
 
Peraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang klinik
Peraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang  klinikPeraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang  klinik
Peraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang klinikUlfah Hanum
 
Permenkes no 17 ttg perubahan 148 ijin praktek keperawatan
Permenkes no 17 ttg perubahan 148 ijin praktek keperawatanPermenkes no 17 ttg perubahan 148 ijin praktek keperawatan
Permenkes no 17 ttg perubahan 148 ijin praktek keperawatanNs.Heri Saputro
 
Legalitas Praktek Perawat
Legalitas Praktek PerawatLegalitas Praktek Perawat
Legalitas Praktek Perawat
Hasan Rahim
 
Permenkes no. 27 tahun 2017 ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...
Permenkes no. 27 tahun 2017  ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...Permenkes no. 27 tahun 2017  ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...
Permenkes no. 27 tahun 2017 ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...
Adelina Hutauruk
 
Uu no 36 th 2009
Uu no 36 th 2009Uu no 36 th 2009
Uu no 36 th 2009
sintaardila
 
Kmk 241 2006 standar yanlabkes hiv & oportunistik
Kmk 241 2006 standar yanlabkes hiv & oportunistikKmk 241 2006 standar yanlabkes hiv & oportunistik
Kmk 241 2006 standar yanlabkes hiv & oportunistik
Hajar Sari
 
kaitan antara undang-undang, PP,PMK
kaitan antara undang-undang, PP,PMKkaitan antara undang-undang, PP,PMK
kaitan antara undang-undang, PP,PMK
mataram indonesia
 
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahimpermenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim
Achmad Wahid
 
Pmk no. 10 tahun 2015 ttg standar pelayanan keperawatan di rs khusus
Pmk no. 10 tahun 2015 ttg standar pelayanan keperawatan di rs khususPmk no. 10 tahun 2015 ttg standar pelayanan keperawatan di rs khusus
Pmk no. 10 tahun 2015 ttg standar pelayanan keperawatan di rs khusus
AbRi GiRsang
 
pedoman pengorganisasian ppi
pedoman pengorganisasian ppipedoman pengorganisasian ppi
pedoman pengorganisasian ppi
Eka Siam
 

What's hot (19)

Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional
Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat TradisionalKesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional
Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional
 
Sk penanggung jawab imunisasi balita
Sk penanggung jawab   imunisasi balitaSk penanggung jawab   imunisasi balita
Sk penanggung jawab imunisasi balita
 
Permenkes No. 118 Tahun 2014 Tentang Kompendium Alat Kesehatan
Permenkes No. 118 Tahun 2014 Tentang Kompendium Alat KesehatanPermenkes No. 118 Tahun 2014 Tentang Kompendium Alat Kesehatan
Permenkes No. 118 Tahun 2014 Tentang Kompendium Alat Kesehatan
 
Per BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfar
Per BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfarPer BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfar
Per BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfar
 
PNPK ANESTESI 2015
PNPK ANESTESI 2015PNPK ANESTESI 2015
PNPK ANESTESI 2015
 
Permenkes 4 2018
Permenkes 4 2018Permenkes 4 2018
Permenkes 4 2018
 
Pedoman pelayanan kefarmasian di bwi
Pedoman pelayanan kefarmasian di bwiPedoman pelayanan kefarmasian di bwi
Pedoman pelayanan kefarmasian di bwi
 
Pengobatan Tradisional
Pengobatan TradisionalPengobatan Tradisional
Pengobatan Tradisional
 
Und kes pert i
Und kes pert iUnd kes pert i
Und kes pert i
 
Peraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang klinik
Peraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang  klinikPeraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang  klinik
Peraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang klinik
 
Permenkes no 17 ttg perubahan 148 ijin praktek keperawatan
Permenkes no 17 ttg perubahan 148 ijin praktek keperawatanPermenkes no 17 ttg perubahan 148 ijin praktek keperawatan
Permenkes no 17 ttg perubahan 148 ijin praktek keperawatan
 
Legalitas Praktek Perawat
Legalitas Praktek PerawatLegalitas Praktek Perawat
Legalitas Praktek Perawat
 
Permenkes no. 27 tahun 2017 ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...
Permenkes no. 27 tahun 2017  ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...Permenkes no. 27 tahun 2017  ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...
Permenkes no. 27 tahun 2017 ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...
 
Uu no 36 th 2009
Uu no 36 th 2009Uu no 36 th 2009
Uu no 36 th 2009
 
Kmk 241 2006 standar yanlabkes hiv & oportunistik
Kmk 241 2006 standar yanlabkes hiv & oportunistikKmk 241 2006 standar yanlabkes hiv & oportunistik
Kmk 241 2006 standar yanlabkes hiv & oportunistik
 
kaitan antara undang-undang, PP,PMK
kaitan antara undang-undang, PP,PMKkaitan antara undang-undang, PP,PMK
kaitan antara undang-undang, PP,PMK
 
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahimpermenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahim
 
Pmk no. 10 tahun 2015 ttg standar pelayanan keperawatan di rs khusus
Pmk no. 10 tahun 2015 ttg standar pelayanan keperawatan di rs khususPmk no. 10 tahun 2015 ttg standar pelayanan keperawatan di rs khusus
Pmk no. 10 tahun 2015 ttg standar pelayanan keperawatan di rs khusus
 
pedoman pengorganisasian ppi
pedoman pengorganisasian ppipedoman pengorganisasian ppi
pedoman pengorganisasian ppi
 

Similar to 312113076 jaknas-yankestrad

442GBSFG709893-YANKESTRAD-pptx.pptx
442GBSFG709893-YANKESTRAD-pptx.pptx442GBSFG709893-YANKESTRAD-pptx.pptx
442GBSFG709893-YANKESTRAD-pptx.pptx
FadelFatan
 
Ruu farmasi
Ruu farmasiRuu farmasi
Ruu farmasi
Rudolf Lumy
 
rakor empiris 13 feb 2023.pptx
rakor empiris 13 feb 2023.pptxrakor empiris 13 feb 2023.pptx
rakor empiris 13 feb 2023.pptx
Nurularsistawa
 
PPT-UEU-Terapi-Komplementer-Pertemuan-2(1).pptx
PPT-UEU-Terapi-Komplementer-Pertemuan-2(1).pptxPPT-UEU-Terapi-Komplementer-Pertemuan-2(1).pptx
PPT-UEU-Terapi-Komplementer-Pertemuan-2(1).pptx
JoniSiahaan
 
alkes pkrt.ppt
alkes pkrt.pptalkes pkrt.ppt
alkes pkrt.ppt
ElvianaDewi2
 
KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL 9 Nopember 2022.pptx
KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL 9 Nopember 2022.pptxKEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL 9 Nopember 2022.pptx
KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL 9 Nopember 2022.pptx
roosypujirillah
 
cdakb terbaru.pdf
cdakb terbaru.pdfcdakb terbaru.pdf
cdakb terbaru.pdf
IhdinaAulia1
 
kestrad Sumenep.ppt
kestrad Sumenep.pptkestrad Sumenep.ppt
kestrad Sumenep.ppt
fitrilaila7
 
Kebijakan obat tradisional nasional tahun 2007
Kebijakan obat tradisional nasional tahun 2007Kebijakan obat tradisional nasional tahun 2007
Kebijakan obat tradisional nasional tahun 2007
Ulfah Hanum
 
1.Kebijakan Keamanan Pangan di Indonesia 2018_Palembang.pdf
1.Kebijakan Keamanan Pangan di   Indonesia 2018_Palembang.pdf1.Kebijakan Keamanan Pangan di   Indonesia 2018_Palembang.pdf
1.Kebijakan Keamanan Pangan di Indonesia 2018_Palembang.pdf
AnharYt
 
Modul 2 Tata laksanan Yankes Akupresur.ppt
Modul 2 Tata laksanan Yankes Akupresur.pptModul 2 Tata laksanan Yankes Akupresur.ppt
Modul 2 Tata laksanan Yankes Akupresur.ppt
PuskesmasMancak1
 
Pengobatan Tradisional dan Komplementer
Pengobatan Tradisional dan KomplementerPengobatan Tradisional dan Komplementer
Pengobatan Tradisional dan Komplementer
pjj_kemenkes
 
Permentan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 02/2010
Permentan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 02/2010Permentan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 02/2010
Permentan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 02/2010
Nusdianto Triakoso
 
PEDOMAN KESEHATAN TRADISIONAL DI PUSKESMAS
PEDOMAN KESEHATAN TRADISIONAL DI PUSKESMASPEDOMAN KESEHATAN TRADISIONAL DI PUSKESMAS
PEDOMAN KESEHATAN TRADISIONAL DI PUSKESMAS
ayat735795
 
BIOETIK_KELOMPOK IV C.pptx
BIOETIK_KELOMPOK IV C.pptxBIOETIK_KELOMPOK IV C.pptx
BIOETIK_KELOMPOK IV C.pptx
UmmulSuna
 
BIOETIK_KELOMPOK IV C.pptx
BIOETIK_KELOMPOK IV C.pptxBIOETIK_KELOMPOK IV C.pptx
BIOETIK_KELOMPOK IV C.pptx
UmmulSuna
 
MAKALAH CDAKB DINKES.pptx
MAKALAH CDAKB DINKES.pptxMAKALAH CDAKB DINKES.pptx
MAKALAH CDAKB DINKES.pptx
ssuser50bfe71
 
materi ASPEK LEGAL ETIK KOMPLEMENTER.pptx
materi ASPEK LEGAL ETIK KOMPLEMENTER.pptxmateri ASPEK LEGAL ETIK KOMPLEMENTER.pptx
materi ASPEK LEGAL ETIK KOMPLEMENTER.pptx
VipAisyah
 
Kerangka acuan
Kerangka acuan Kerangka acuan
Kerangka acuan
Atma Patang
 

Similar to 312113076 jaknas-yankestrad (20)

442GBSFG709893-YANKESTRAD-pptx.pptx
442GBSFG709893-YANKESTRAD-pptx.pptx442GBSFG709893-YANKESTRAD-pptx.pptx
442GBSFG709893-YANKESTRAD-pptx.pptx
 
Ruu farmasi
Ruu farmasiRuu farmasi
Ruu farmasi
 
rakor empiris 13 feb 2023.pptx
rakor empiris 13 feb 2023.pptxrakor empiris 13 feb 2023.pptx
rakor empiris 13 feb 2023.pptx
 
PPT-UEU-Terapi-Komplementer-Pertemuan-2(1).pptx
PPT-UEU-Terapi-Komplementer-Pertemuan-2(1).pptxPPT-UEU-Terapi-Komplementer-Pertemuan-2(1).pptx
PPT-UEU-Terapi-Komplementer-Pertemuan-2(1).pptx
 
Uu kesehatan
Uu kesehatanUu kesehatan
Uu kesehatan
 
alkes pkrt.ppt
alkes pkrt.pptalkes pkrt.ppt
alkes pkrt.ppt
 
KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL 9 Nopember 2022.pptx
KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL 9 Nopember 2022.pptxKEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL 9 Nopember 2022.pptx
KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL 9 Nopember 2022.pptx
 
cdakb terbaru.pdf
cdakb terbaru.pdfcdakb terbaru.pdf
cdakb terbaru.pdf
 
kestrad Sumenep.ppt
kestrad Sumenep.pptkestrad Sumenep.ppt
kestrad Sumenep.ppt
 
Kebijakan obat tradisional nasional tahun 2007
Kebijakan obat tradisional nasional tahun 2007Kebijakan obat tradisional nasional tahun 2007
Kebijakan obat tradisional nasional tahun 2007
 
1.Kebijakan Keamanan Pangan di Indonesia 2018_Palembang.pdf
1.Kebijakan Keamanan Pangan di   Indonesia 2018_Palembang.pdf1.Kebijakan Keamanan Pangan di   Indonesia 2018_Palembang.pdf
1.Kebijakan Keamanan Pangan di Indonesia 2018_Palembang.pdf
 
Modul 2 Tata laksanan Yankes Akupresur.ppt
Modul 2 Tata laksanan Yankes Akupresur.pptModul 2 Tata laksanan Yankes Akupresur.ppt
Modul 2 Tata laksanan Yankes Akupresur.ppt
 
Pengobatan Tradisional dan Komplementer
Pengobatan Tradisional dan KomplementerPengobatan Tradisional dan Komplementer
Pengobatan Tradisional dan Komplementer
 
Permentan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 02/2010
Permentan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 02/2010Permentan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 02/2010
Permentan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 02/2010
 
PEDOMAN KESEHATAN TRADISIONAL DI PUSKESMAS
PEDOMAN KESEHATAN TRADISIONAL DI PUSKESMASPEDOMAN KESEHATAN TRADISIONAL DI PUSKESMAS
PEDOMAN KESEHATAN TRADISIONAL DI PUSKESMAS
 
BIOETIK_KELOMPOK IV C.pptx
BIOETIK_KELOMPOK IV C.pptxBIOETIK_KELOMPOK IV C.pptx
BIOETIK_KELOMPOK IV C.pptx
 
BIOETIK_KELOMPOK IV C.pptx
BIOETIK_KELOMPOK IV C.pptxBIOETIK_KELOMPOK IV C.pptx
BIOETIK_KELOMPOK IV C.pptx
 
MAKALAH CDAKB DINKES.pptx
MAKALAH CDAKB DINKES.pptxMAKALAH CDAKB DINKES.pptx
MAKALAH CDAKB DINKES.pptx
 
materi ASPEK LEGAL ETIK KOMPLEMENTER.pptx
materi ASPEK LEGAL ETIK KOMPLEMENTER.pptxmateri ASPEK LEGAL ETIK KOMPLEMENTER.pptx
materi ASPEK LEGAL ETIK KOMPLEMENTER.pptx
 
Kerangka acuan
Kerangka acuan Kerangka acuan
Kerangka acuan
 

312113076 jaknas-yankestrad

  • 1. KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL Oleh : KASUBDIT BINA YANKESTRAD KETERAMPILAN DIREKTORAT BINA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER Hotel Borneo Jl. Merdeka Pontianak Pontianak, 29-30 Oktober 2015
  • 2. MATERI PAPARAN 1. ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2005- 2024 2. ARAH KEBIJAKAN KEMENKES TAHUN 2015-2019 3. DASAR PENYUSUNAN KEBIJAKAN TRADKOM TAHUN 2015-2019 4. ARAH KEBIJAKAN TRADKOM TAHUN 2015-2019 5. TUJUAN KEBIJAKAN TRADKOM 6. INDIKATOR RENSTRA TRADKOM TAHUN 2015- 2019 7. POSISI TRADKOM PADA REORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN 8. YANKESTRAD AKUPRESUR
  • 4. Arah pengembangan upaya kesehatan kuratif promotif, preventif (sesuai kondisi dan kebutuhan) 4
  • 5. 2. ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2015-2019
  • 6. ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN 2015- 2019 1. Penguatan pelayanan kesehatan primer (primary health care) di Puskesmas 2. Penerapan pendekatan keberkelanjutan pelayanan mengikuti siklus hidup manusia (continuum of care) 3. Intervensi berbasis resiko kesehatan
  • 7. 3. DASAR PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN TRADKOM TAHUN 2015-2019
  • 8. DASAR PENYUSUNAN KEBIJAKAN TRADKOM 2015 - 2019 PP 103 / 2014 YANKESTRAD PP 103 / 2014 YANKESTRAD • KomitmenInternational• Strategi WHO RPJMN RENSTRA 2015-2019 SKN (PERPRES 72/2012) REORGANISASI KEMKES REORGANISASI KEMKES • TARGET RENSTRA • PENGATURA N YANKESTRA D • TARGET RENSTRA • PENGATURA N YANKESTRA D KEBIJAKAN TRADKOM KEBIJAKAN TRADKOM
  • 9. 9 UNDANG-UNDANG DASAR RI 1945 Pasal 28 huruf H : Setiap Warga Negara mempunyai Hak yang sama untuk mendapat Pelayanan Kesehatan untuk mencapai Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya UU NO.17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005-2024 DITUANGKAN KEDALAM RPJMN (LIMA TAHUNAN) UNTUK MENINGKATKAN SDM YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING, MAKA PEMERINTAH MENYELENGGARAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN YG DIARAHKAN PADA PENINGKATAN KESADARAN, KEMAUAN DAN KEMAMPUAN HIDUP SEHAT BAGI SETIAP ORANG AGAR DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG SETINGGI TINGGINYA DAPAT TERWUJUD
  • 10. VISI dan MISI Kemkes RI VISI “Masyarakat Sehat yang mandiri dan Berkeadilan” MISI 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani. 2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan. 3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan. 4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.
  • 11. KOMITMEN NASIONAL 1.AMANAT PRESIDEN PADA GELAR KEBANGKITAN JAMU 2008 : al. Membangun Pengintegrasian Jamu Kedalam Sistem Pelayanan Kesehatan yang Berlaku. 2.Amanat UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Yankestrad bagian dari 17 Jenis Pelayanan Kesehatan. 3.Kebijakan Obat Tradisional Nasional/Kotranas (Kepmenkes No.381 tahun 2007) 4.Terbentuknya Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer, Permenkes 1144 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Kemkes RI. 5.Saintifikasi Jamu (Permenkes No.003 tahun 2010) 6.Dukung Back to Nature dan Pertumbuhan Ekonomi 7.Undang-Undang No.29 Tahun 2004 ttg Praktik Kedokteran11/10/18 11
  • 12. • WHO Regional Meeting on the Use of Herbal Medicine in PHC, di Rangoon, Maret 2009 menghasilkan : kesepakatan penggunaan Herbal Medicine di Yankesdas • 2nd Conference on Traditional Medicine in ASEAN Countries di Hanoi Vietnam, 2010 menghasilkan : kesamaan pandangan negara ASEAN perlunya “Integration of Traditional Medicine into the National Health Care Systems ”. • 3rd Conf.on Traditional Medicine in ASEAN Countries di Solo 31 Okt- 2 Nov 2011, menghasilkan “Tawangmangu Declaration”, sepakat Penggunaan Obat Tradisional yang berdasarkan Evidence Base di Fasyankes. • 4th Conf.on Traditional Medicine in ASEAN Countries di Kuala Lumpur 24-30 Nov 2012 menghasilkan kesepakatan mengembangkan berbagai training dan workshop serta kerjasana dg perguruan tinggi dlm sistem pendidikan TM KOMITMEN INTERNASIONAL
  • 13. • The 5th ASEAN Conference on Traditional Medicine in ASEAN Countries, 8-11 Agustus 2014 menghasilkan kesepakatan: 1. meningkatkan kapasitas nakes dan nakestrad melalui diklat 2. mempromosikan dan mengintegrasikan obat tradisional ke dalam sistem kesehatan nasional 3. menguatkan kapasitas untuk penelitian obat yang aman, bermanfaat, bermutu dan berkualitas KOMITMEN INTERNASIONAL
  • 14. UU NO.36 TH 2009 TENTANG KESEHATAN
  • 15. 17 UPAYA KESEHATAN (Ps 48 ayat 1 UU 36/2009 ttg Kesehatan) 1. PELAYANAN KESEHATAN 2. PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL 3. PENINGKATAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT 4. PENYEMBUHAN PENYAKIT DAN PEMULIHAN KESEHATAN 5. KESEHATAN REPRODUKSI 6. KELUARGA BERENCANA 7. KESEHATAN SEKOLAH 8. KESEHATAN OLAHRAGA 9. PELAYANAN KESEHATAN PADA BENCANA 10. PELAYANAN DARAH 11. KESEHATAN GIGI DAN MULUT 12. PENANGGULANGAN GANGGUAN PENGLIHATAN DAN GANGGUAN PENDENGARAN 13. KESEHATAN MATRA 14. PENGAMANAN DAN PENGGUNAAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN 15. PENGAMATAN MAKANAN DAN MINUMAN 16. PENGAMANAN ZAT ADIKTIF, DAN/ATAU 17. BEDAH MAYAT 15 Pasal 47 : Up.Kes diselengg dalam Bentuk keg dg pendekatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehab yang dilaks sec TERPADU, MENYELURUH dan BERKESINAMBUNGAN
  • 16. • Ps 59 Ayat (1) : Yankestrad terbagi menjadi yankestrad Ketrampilan dan ramuan • Ps 59 Ayat (2): Yankestrad dibina & diawasi o/ Pemerintah Agar dapat dipertanggung jawabkan keamanan & manfaatnya serta tdk bertentangan dengan norma agama 16 UU NO 36/2009 TENTANG KESEHATAN
  • 17. • Ps. 60 Ayat 1 : Setiap orang yang melakukan yankestrad yang menggunakan alat & teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang • Ps 60 Ayat 2 : Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggung jawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat 17 UU NO 36/2009 TENTANG KESEHATAN
  • 18. • Ps 61:1 Masyarakat diberi kesempatan yang se-luas2nya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan yankestrad yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat & keamanannya • Ps 61:2 Pemerintah mengatur dan mengawasi yankestrad dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan dan perlindungan masyarakat 18 UU NO 36/2009 TENTANG KESEHATAN
  • 19. 19 Ps 100 Ayat 1 : Sumber obat tradisional yg sdh terbukti berkasiat dan aman digunakan dlm pencegahan, pengobatan, perawatan, dan/atau pemeliharaan kesehatan tetap dijaga kelestariannya Ps 100 Ayat 2 : Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan bahan baku obat tradisional UU NO 36/2009 TTG KESEHATAN (2)
  • 20. 20 Ps 101 Ayat 1 : Masyarakat diberi kesempatan yg seluas-luasnya untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat tradisional yg dpt dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya Ps 101 Ayat 2 : Ketentuan mengenai mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah UU NO 36/2009 TTG KESEHATAN (2)
  • 21. 21 Ps 178 : Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan Ps 191 : Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik yankestrad yang menggunakan alat & teknologi sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah UU NO 36/2009 TTG KESEHATAN (2)
  • 22. PP NO.103 TH 2014 TTG PELAYANAN KESEHATANTRADISIONAL
  • 23. SISTEM PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL NO JENIS YANKESTRAD SDM KEILMUAN PENDIDIKAN AREA UPAYA KESEHATAN PENDAFTARAN & PERIZINAN TEMPAT PELAYANAN 1 Yankestrad Empiris Penyehat Tradisional (HATTRA) Empirik, harus sesuai dengan pendekatan biokultural Informal Non formal PROMOTIF & PREVENTIF STPT (terdaftar) Panti Sehat (utk praktik berkelompok) 2 Yankestrad Komplementer Tenaga Kesehatan Tradisional (NAKESTRAD) Biokultural & biomedis, terbukti secara ilmiah Formal (minimal D3) PROMOTIF. PREVENTIF KURATIF REHABILITATIF STRTKT & SIPTKT (sesuai perizinan nakes) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional 3 Yankestrad Integrasi NAKESTRAD + NAKES LAIN Kombinasi yankes dan yankestrad IDEM IDEM STR & SIP Fasilitas pelayanan kesehatan 23
  • 24. UU NO. 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN
  • 25. Pasal 11 TENAGA KESEHATAN DIKELOMPOKKAN KE DALAM : a. tenaga medis; b. tenaga psikologi klinis; c. tenaga keperawatan; d. tenaga kebidanan; e. tenaga kefarmasian; f. tenaga kesehatan masyarakat; g. tenaga kesehatan lingkungan; h. tenaga gizi; i. tenaga keterapian fisik; j. tenaga keteknisian medis; k. tenaga teknik biomedika; l. tenaga kesehatan tradisional; dan m. tenaga kesehatan lain.
  • 26. JENIS NAKESTRAD : Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok Tenaga Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan.
  • 27. 4. ARAH KEBIJAKAN TRADKOM TAHUN 2015-2019
  • 28. ARAH KEBIJAKAN TRADKOM 2015-2019 1. Peningkatan Integrasi Pelayanan Kesehatan Komplementer di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2. Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer 3. Penguatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris  digabung dengan kegiatan Sentra P3T 4. Peningkatan Kemandirian Masyarakat di bidang Kesehatan Tradisional
  • 30. TUJUAN PENGEMBANGAN PROGRAM YANKES TRADKOM (PP 103/2014, Pasal 2) a. Membangun sistem pelayanan kesehatan tradisional yang bersinergi dengan pelayanan kesehatan konvensional b. Membangun sistem Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang bersinergi dan dapat berintegrasi dengan pelayanan kesehatan konvensional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan c. Pengembangan keilmuan bidang kesehatan tradisional d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat
  • 31. 6. INDIKATOR RENSTRA TRADKOM TAHUN 2015-2019
  • 32. INDIKATORINDIKATOR RENSTRARENSTRA TRADKOM TAHUN 2015-2019TRADKOM TAHUN 2015-2019 % Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional 32 2015 (15%) 2015 (15%) 2016 (25%) 2016 (25%) 2017 (45%) 2017 (45%) 2018 (60%) 2018 (60%) 2019 (75%) 2019 (75%) Definisi Operasional : Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional terhadap masyarakat di wilayah kerjanya yang memenuhi salah satu kriteria di bawah ini: 1.Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sudah dilatih yankes tradisional 2.Puskesmas yang melaksanakan asuhan mandiri kestrad ramuan dan keterampilan 3.Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pembinaan meliputi pengumpulan data Kestrad, fasilitasi registrasi/perizinan dan bimbingan teknis serta pemantauan yankestradkom
  • 33. 7. P0SISI TRADKOM PADA REORGANISASI KEMKES
  • 34. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT BINA YANKES TRADISIONAL, ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER DIREKTORAT JENDERAL BINA GIZI DAN KIA KF PERMENKES NOMOR : 1144/MENKES/PER/VIII/2010 TENTANG SOTK KEMKES SEKSI BIMBINGAN DAN EVALUASI Darmayanti, SKM, MKM SEKSI BIMBINGAN DAN EVALUASI Drg.Puthut Tri PS.MKKK SEKSI BIMBINGAN DAN EVALUASI ANANG SUBUR, SKM, MPH KASUBDIT BINA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL KETERAMPILAN DRS. I.G. Bagus Sarjana, M.Kes SEKSI STANDARISASI Dr. Gita Swisari, MKM SEKSI BIMBINGAN DAN EVALUASI MATHILDA MARPAUNG, SKM, MKM KASUBDIT BINA PENAPISAN DAN KEMITRAAN Sumanto, SKM, MPHL KASUBDIT BINA PELAYANAN KESEHATAN ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER dr.Yuniati Situmorang, M.Kes KASUBDIT BINA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL RAMUAN dr. Rinni Yudhi P, M.PET SEKSI STANDARDISASI Siti Monawaroh, SKM, MSI SEKSI STANDARDISASI Dr. Aldrin, Sp.Ak, M.Kes SEKSI STANDARDISASI Haryani.SKM.MHSM KASUBAG TATA USAHA BOWO, SKM DIREKTUR dr.HR. Dedi Kuswenda, M.Kes
  • 35. POSISI DIREKTORAT YANKES TRADKOM DALAM REORGANISASI KEMKES MENDATANG DITJEN BINA GIZI DAN KIA DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN DITJEN PELAYANAN KESEHATAN DIT TRADKOM DIT TRADKOM DIT TRADKOM DIT TRADKOM UKM UKP
  • 36.
  • 38. APA ITU APUPRESUR ??? AKUPRESUR ADALAH SALAH SATU BENTUK PENGOBATAN TRADISIONAL KETERAMPILAN DENGAN CARA MENEKAN TITIK-TITIK AKUPUNKTUR DENGAN PENEKANAN MENGGUNAKAN JARI ATAU BENDA TUMPUL DI PERMUKAAN TUBUH, DALAM RANGKA MENDUKUNG UPAYA PROMOTIF, PREVENTIF DAN REHABILITATIF 38
  • 39. SASARAN PENGOBATAN AKUPRESUR PASIEN ANAK : 1.Gangguan sesak nafas (asma) 2.Batuk pilek (cammon cold) 3.Perut kembung (dispepsia) 4.Gangguan nafsu makan (anoreksia) 5.Mengompol (enuresis) 39
  • 40. SASARAN PENGOBATAN AKUPRESUR PASIEN WANITA : 1.Gangguan nyeri haid (dismenorhea) 2.Mual pada ibu hamil (emesis gravidarum) 3.Perawatan setelah melahirkan (post partum care) 40
  • 41. SASARAN PENGOBATAN AKUPRESUR PASIEN UMUM : 1.Gangguan nyeri kepala sebelah (migrain) 2.Nyeri otot (myalgia) 3.Nyeri gigi 4.Mual (nausea) 5.Sembelit (konstipasi) 6.Gangguan susah tidur (insomnia) 7.Relaksasi otot 8.Pemulihan sehabis sakit 9.Nyeri lutut 41
  • 42. YANG TDK BOLEH DILAKUKAN YANKESTRAD AKUPRESUR 1. Mengidap tumor ganas 2. Sedang mengkonsumsi obat pengencer darah 3. Ibu hamil 4. Pendarahan yang baru berhenti, seperti pada penderita hemofili 5. Orang yg membutuhkan tindakan operasi 6. Orang dlm kondisi gawat darurat 7. Kondisi terlalu kenyang atau lapar 42
  • 43. AKUPRESUR DG ASUHAN MANDIRI 1. Sehat saat berhaji dengan akupresur mandiri 2. Akupresur untuk Lansia 3. Akupresur untuk pekerja diperkantoran 4. Akupresur untuk mengurangi merokok 5. Akupresur untuk diabetes militus 43
  • 44.

Editor's Notes

  1. Pembangunan Berwawasan Kesehatan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Arah Pembangunan Berwawasan Kesehatan juga sudah tercantum secara ringkas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Untuk dapat memberikan kejelasan yang lebih spesifik dari arah pembangunan kesehatan tersebut, maka dipandang perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan. Tujuan pembangunan berwawasan kesehatan adalah meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
  2. Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan ditegaskan oleh Pasal 47 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yakni : Upaya Kesehatan diselenggarakan dalam Bentuk kegiatan dengan pendekatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif yang dilaksanakan secara TERPADU, MENYELURUH dan BERKESINAMBUNGAN. Kini Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah bahagian dari Pelayanan Kesehatan Formal.
  3. STPT : Surat Terdaftar Penyehat Tradisional STRTKT : Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional SIPTKT : Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional STR : Surat Tanda Registrasi SIP : Surat Izin Praktik