Dokumen tersebut membahas kebijakan pelayanan kesehatan tradisional Indonesia untuk periode 2015-2019. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan integrasi pelayanan kesehatan tradisional di fasilitas kesehatan, mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional komplementer, dan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan tradisional.
Dokumen ini membahas tentang pelaksanaan Jogo Tonggo oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar untuk mencegah penyebaran Covid-19. Satgas Jogo Tonggo dibentuk di tingkat RW dan beranggotakan warga setempat untuk memantau protokol kesehatan, mendata kasus, dan melaporkan hasilnya ke petugas kesehatan. Tujuannya adalah mempercepat pemutusan rantai penularan Covid-19 di tingkat RW.
Pedoman ini memberikan panduan untuk mencegah dan mengendalikan infeksi tuberkulosis di rumah sakit dengan mengatur tata kelola administrasi, lingkungan, dan perlindungan diri untuk pasien, pengunjung, dan petugas kesehatan guna mencegah penularan penyakit tuberkulosis di lingkungan rumah sakit."
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan pedoman penyusunan perencanaan sumber daya manusia kesehatan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan rumah sakit agar memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai standar dan kemampuan daerah dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
Dokumen tersebut membahas tentang pekerjaan kefarmasian, termasuk ruang lingkupnya yang meliputi pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi. Dokumen juga membahas undang-undang terkait yaitu UU No. 36/2009 tentang Kesehatan dan PP No. 51/2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, serta hubungan antara kedua undang-undang tersebut.
Peraturan pemerintah ttg yankestrad no.103 tahun 2014Lkp Janaaha
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tiga jenis pelayanan kesehatan tradisional yaitu empiris, komplementer, dan integrasi. Pelayanan empiris didasarkan pada bukti empiris, sedangkan komplementer menggunakan pendekatan ilmiah dan biomedis serta dapat diintegrasikan dengan fasilitas kesehatan konvensional. Peraturan ini juga mengatur tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tra
Peraturan ini mengatur tentang saintifikasi jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan dengan tujuan memberikan landasan ilmiah penggunaan jamu secara empiris melalui penelitian, mendorong jejaring dokter dan tenaga kesehatan sebagai peneliti, meningkatkan penelitian kualitatif pasien dengan jamu, serta meningkatkan penyediaan jamu yang aman dan memiliki khasiat teruji secara ilmiah. Saintifikasi jamu diutamakan untuk
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam bidang kesehatan, tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, pengaturan sumber daya kesehatan seperti tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan, serta penyelenggaraan program kesehatan untuk kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak. Undang-undang ini juga mengatur tentang penang
Dokumen ini membahas tentang pelaksanaan Jogo Tonggo oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar untuk mencegah penyebaran Covid-19. Satgas Jogo Tonggo dibentuk di tingkat RW dan beranggotakan warga setempat untuk memantau protokol kesehatan, mendata kasus, dan melaporkan hasilnya ke petugas kesehatan. Tujuannya adalah mempercepat pemutusan rantai penularan Covid-19 di tingkat RW.
Pedoman ini memberikan panduan untuk mencegah dan mengendalikan infeksi tuberkulosis di rumah sakit dengan mengatur tata kelola administrasi, lingkungan, dan perlindungan diri untuk pasien, pengunjung, dan petugas kesehatan guna mencegah penularan penyakit tuberkulosis di lingkungan rumah sakit."
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan pedoman penyusunan perencanaan sumber daya manusia kesehatan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan rumah sakit agar memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai standar dan kemampuan daerah dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
Dokumen tersebut membahas tentang pekerjaan kefarmasian, termasuk ruang lingkupnya yang meliputi pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi. Dokumen juga membahas undang-undang terkait yaitu UU No. 36/2009 tentang Kesehatan dan PP No. 51/2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, serta hubungan antara kedua undang-undang tersebut.
Peraturan pemerintah ttg yankestrad no.103 tahun 2014Lkp Janaaha
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tiga jenis pelayanan kesehatan tradisional yaitu empiris, komplementer, dan integrasi. Pelayanan empiris didasarkan pada bukti empiris, sedangkan komplementer menggunakan pendekatan ilmiah dan biomedis serta dapat diintegrasikan dengan fasilitas kesehatan konvensional. Peraturan ini juga mengatur tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tra
Peraturan ini mengatur tentang saintifikasi jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan dengan tujuan memberikan landasan ilmiah penggunaan jamu secara empiris melalui penelitian, mendorong jejaring dokter dan tenaga kesehatan sebagai peneliti, meningkatkan penelitian kualitatif pasien dengan jamu, serta meningkatkan penyediaan jamu yang aman dan memiliki khasiat teruji secara ilmiah. Saintifikasi jamu diutamakan untuk
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam bidang kesehatan, tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, pengaturan sumber daya kesehatan seperti tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan, serta penyelenggaraan program kesehatan untuk kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak. Undang-undang ini juga mengatur tentang penang
Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat TradisionalSyifa Pythia Dewi
Kebijakan pemerintah terhadap pengobatan tradisional mendorong pemanfaatan sumber daya alam dan pengetahuan lokal untuk obat tradisional guna meningkatkan kesehatan dan ekonomi masyarakat. Pemerintah menjamin mutu dan keamanan obat tradisional melalui penelitian, sertifikasi, dan pengawasan produksi serta distribusi. Tujuannya adalah menyediakan obat tradisional berkualitas yang aman dan manjur bagi m
Keputusan Kepala Puskesmas Puruk Cahu menunjuk Saudari KARIYAMI sebagai penanggung jawab program imunisasi balita dan catin. Ia akan membantu kepala puskesmas dalam pelayanan kesehatan, perencanaan program, penanggulangan wabah, dan pelaporan kegiatan. Keputusan ini berlaku sejak 18 Januari 2016.
Permenkes No. 118 Tahun 2014 Tentang Kompendium Alat KesehatanUlfah Hanum
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan Kompendium Alat Kesehatan yang berisi daftar dan spesifikasi alat kesehatan elektromedik, non-elektromedik, dan produk diagnostik in vitro untuk memenuhi standar mutu dan manfaat guna mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Kompendium ini digunakan sebagai acuan oleh fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan.
Per BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfarUlfah Hanum
[Ringkasan]
Peraturan ini mengatur tentang pengawasan pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian. Fasilitas pelayanan kefarmasian meliputi apotek, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, puskesmas, dan toko obat. Peraturan ini mengatur persyaratan obat yang diedarkan harus memiliki izin edar dan memenuhi persyaratan keamanan, khasiat
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien. Rumah sakit memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan antidiskriminatif serta memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan pasien. Pasien memiliki hak untuk mendapatkan perawatan dan informasi medis yang jelas dari tenaga kesehatan.
Dokumen tersebut berisi pedoman pelayanan kefarmasian di Puskesmas Bukit Wolio Indah. Pedoman ini membahas tentang latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup, batasan operasional, dan landasan hukum pelayanan kefarmasian di puskesmas. Dokumen ini juga membahas tentang standar ketenagaan yang mencakup kualifikasi sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, serta distribusi ketenagaan di Puskesmas Bukit Wolio Indah.
Dokumen tersebut membahas peraturan-peraturan terkait obat dan obat tradisional di Indonesia, termasuk definisi berbagai jenis obat, kriteria obat herbal dan fitofarmaka, serta ketentuan pendaftaran dan penggolongan berbagai jenis obat.
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan praktik perawat di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa tenaga kesehatan termasuk perawat wajib memiliki Surat Tanda Registrasi dan izin praktik untuk menjalankan praktiknya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses penerbitan Surat Tanda Registrasi dan izin praktik perawat di Indonesia.
Permenkes no. 27 tahun 2017 ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...Adelina Hutauruk
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Pedoman ini mencakup prinsip-prinsip pencegahan infeksi, penggunaan antimikroba yang bijak, penerapan bundles, serta pengaturan tentang komite pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Peraturan ini bertujuan menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien serta tenaga kesehat
UU No. 36/2009 mengatur tentang kesehatan terkait profesi keperawatan. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) pemerintah mengatur perencanaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan termasuk keperawatan, (2) tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum dan izin untuk memberikan pelayanan kesehatan, dan (3) pasien berhak atas privasi data kesehatan pribadi dan menuntut ganti rugi atas kelalaian pel
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahimAchmad Wahid
PENANGGULANGAN KANKER PAYUDARA DAN KANKER LEHER RAHIM, kanker payudara dan kanker leher rahim
merupakan kanker terbanyak di Indonesia yang
memerlukan tindakan/intervensi kesehatan
masyarakat dalam bentuk program penanggulangan
nasional
Dokumen tersebut memberikan panduan tentang organisasi Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di Rumah Sakit Umum Mitra Paramedika. Dokumen tersebut menjelaskan struktur organisasi Komite PPI, tugas dan tanggung jawabnya, serta uraian jabatan anggota komite tersebut."
Dokumen tersebut membahas tentang pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan tradisional empiris di Indonesia. Dokumen menjelaskan tentang peraturan dan persyaratan untuk penyehat tradisional dan panti sehat, proses perizinan, pengawasan, dan sanksi bagi pelanggaran. Diskusi membahas identifikasi permasalahan, koordinasi dengan lembaga terkait, dan rencana tindak lanjut.
Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat TradisionalSyifa Pythia Dewi
Kebijakan pemerintah terhadap pengobatan tradisional mendorong pemanfaatan sumber daya alam dan pengetahuan lokal untuk obat tradisional guna meningkatkan kesehatan dan ekonomi masyarakat. Pemerintah menjamin mutu dan keamanan obat tradisional melalui penelitian, sertifikasi, dan pengawasan produksi serta distribusi. Tujuannya adalah menyediakan obat tradisional berkualitas yang aman dan manjur bagi m
Keputusan Kepala Puskesmas Puruk Cahu menunjuk Saudari KARIYAMI sebagai penanggung jawab program imunisasi balita dan catin. Ia akan membantu kepala puskesmas dalam pelayanan kesehatan, perencanaan program, penanggulangan wabah, dan pelaporan kegiatan. Keputusan ini berlaku sejak 18 Januari 2016.
Permenkes No. 118 Tahun 2014 Tentang Kompendium Alat KesehatanUlfah Hanum
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan Kompendium Alat Kesehatan yang berisi daftar dan spesifikasi alat kesehatan elektromedik, non-elektromedik, dan produk diagnostik in vitro untuk memenuhi standar mutu dan manfaat guna mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Kompendium ini digunakan sebagai acuan oleh fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan.
Per BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfarUlfah Hanum
[Ringkasan]
Peraturan ini mengatur tentang pengawasan pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian. Fasilitas pelayanan kefarmasian meliputi apotek, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, puskesmas, dan toko obat. Peraturan ini mengatur persyaratan obat yang diedarkan harus memiliki izin edar dan memenuhi persyaratan keamanan, khasiat
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien. Rumah sakit memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan antidiskriminatif serta memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan pasien. Pasien memiliki hak untuk mendapatkan perawatan dan informasi medis yang jelas dari tenaga kesehatan.
Dokumen tersebut berisi pedoman pelayanan kefarmasian di Puskesmas Bukit Wolio Indah. Pedoman ini membahas tentang latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup, batasan operasional, dan landasan hukum pelayanan kefarmasian di puskesmas. Dokumen ini juga membahas tentang standar ketenagaan yang mencakup kualifikasi sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, serta distribusi ketenagaan di Puskesmas Bukit Wolio Indah.
Dokumen tersebut membahas peraturan-peraturan terkait obat dan obat tradisional di Indonesia, termasuk definisi berbagai jenis obat, kriteria obat herbal dan fitofarmaka, serta ketentuan pendaftaran dan penggolongan berbagai jenis obat.
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan praktik perawat di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa tenaga kesehatan termasuk perawat wajib memiliki Surat Tanda Registrasi dan izin praktik untuk menjalankan praktiknya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses penerbitan Surat Tanda Registrasi dan izin praktik perawat di Indonesia.
Permenkes no. 27 tahun 2017 ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...Adelina Hutauruk
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Pedoman ini mencakup prinsip-prinsip pencegahan infeksi, penggunaan antimikroba yang bijak, penerapan bundles, serta pengaturan tentang komite pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Peraturan ini bertujuan menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien serta tenaga kesehat
UU No. 36/2009 mengatur tentang kesehatan terkait profesi keperawatan. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) pemerintah mengatur perencanaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan termasuk keperawatan, (2) tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum dan izin untuk memberikan pelayanan kesehatan, dan (3) pasien berhak atas privasi data kesehatan pribadi dan menuntut ganti rugi atas kelalaian pel
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahimAchmad Wahid
PENANGGULANGAN KANKER PAYUDARA DAN KANKER LEHER RAHIM, kanker payudara dan kanker leher rahim
merupakan kanker terbanyak di Indonesia yang
memerlukan tindakan/intervensi kesehatan
masyarakat dalam bentuk program penanggulangan
nasional
Dokumen tersebut memberikan panduan tentang organisasi Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di Rumah Sakit Umum Mitra Paramedika. Dokumen tersebut menjelaskan struktur organisasi Komite PPI, tugas dan tanggung jawabnya, serta uraian jabatan anggota komite tersebut."
Dokumen tersebut membahas tentang pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan tradisional empiris di Indonesia. Dokumen menjelaskan tentang peraturan dan persyaratan untuk penyehat tradisional dan panti sehat, proses perizinan, pengawasan, dan sanksi bagi pelanggaran. Diskusi membahas identifikasi permasalahan, koordinasi dengan lembaga terkait, dan rencana tindak lanjut.
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan produksi, distribusi, dan periklanan alat kesehatan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Termasuk definisi alat kesehatan, syarat penyaluran oleh penyalur resmi, larangan periklanan yang menyesatkan, serta penggolongan dan contoh jenis alat kesehatan.
KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL 9 Nopember 2022.pptxroosypujirillah
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan kesehatan tradisional di Provinsi Jawa Timur. Ringkasannya adalah bahwa pelayanan kesehatan tradisional dapat dilakukan secara empiris, komplementer, dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan modern berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengobatan Tradisional dan Komplementerpjj_kemenkes
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan penyelenggaraan pengobatan tradisional dan komplementer di Indonesia sesuai dengan komitmen internasional dan peraturan perundang-undangan. Terdapat berbagai jenis pengobatan tradisional dan komplementer serta dasar hukum dan tempat pelaksanaannya.
Peraturan ini mengatur pedoman pelayanan jasa medik veteriner yang meliputi ketentuan perizinan, persyaratan pelayanan, hak dan kewajiban tenaga kesehatan hewan, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan. Tujuannya untuk memberikan arahan bagi terlaksananya sistem kesehatan hewan nasional melalui pelayanan jasa medik veteriner sesuai standar.
Dokumen tersebut membahas tentang terminologi etika dan hukum kesehatan. Secara ringkas, dokumen menjelaskan definisi etika dan hukum serta keterkaitannya dalam bidang kesehatan. Dokumen juga menjelaskan konsep dasar hukum kesehatan dan perundang-undangan terkait pelayanan kesehatan di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang terminologi etika dan hukum kesehatan. Secara ringkas, dokumen menjelaskan definisi etika dan hukum serta keterkaitannya dalam bidang kesehatan. Dokumen juga menjelaskan konsep dasar hukum kesehatan dan perundang-undangan terkait pelayanan kesehatan di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas kerangka acuan kerja program pelayanan kesehatan tradisional akupresur di Puskesmas Madising Na Mario. Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan tradisional khususnya akupresur dengan melakukan kegiatan pelayanan akupresur secara teratur dan terdokumentasi. Dokumen ini menjelaskan tahapan pelaksanaan program mulai dari persiapan, pelaksanaan, pencatatan hingga evalu
1. KEBIJAKAN PELAYANAN
KESEHATAN TRADISIONAL
Oleh :
KASUBDIT BINA YANKESTRAD KETERAMPILAN
DIREKTORAT BINA PELAYANAN KESEHATAN
TRADISIONAL, ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER
Hotel Borneo
Jl. Merdeka Pontianak
Pontianak, 29-30 Oktober 2015
2. MATERI PAPARAN
1. ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2005-
2024
2. ARAH KEBIJAKAN KEMENKES TAHUN 2015-2019
3. DASAR PENYUSUNAN KEBIJAKAN TRADKOM
TAHUN 2015-2019
4. ARAH KEBIJAKAN TRADKOM TAHUN 2015-2019
5. TUJUAN KEBIJAKAN TRADKOM
6. INDIKATOR RENSTRA TRADKOM TAHUN 2015-
2019
7. POSISI TRADKOM PADA REORGANISASI
KEMENTERIAN KESEHATAN
8. YANKESTRAD AKUPRESUR
6. ARAH KEBIJAKAN
KEMENTERIAN KESEHATAN 2015-
2019
1. Penguatan pelayanan kesehatan
primer (primary health care) di
Puskesmas
2. Penerapan pendekatan
keberkelanjutan pelayanan mengikuti
siklus hidup manusia (continuum of
care)
3. Intervensi berbasis resiko kesehatan
8. DASAR PENYUSUNAN
KEBIJAKAN TRADKOM 2015 - 2019
PP 103 / 2014
YANKESTRAD
PP 103 / 2014
YANKESTRAD
• KomitmenInternational• Strategi WHO
RPJMN
RENSTRA
2015-2019
SKN
(PERPRES 72/2012)
REORGANISASI
KEMKES
REORGANISASI
KEMKES
• TARGET
RENSTRA
• PENGATURA
N
YANKESTRA
D
• TARGET
RENSTRA
• PENGATURA
N
YANKESTRA
D
KEBIJAKAN
TRADKOM
KEBIJAKAN
TRADKOM
9. 9
UNDANG-UNDANG DASAR RI 1945
Pasal 28 huruf H :
Setiap Warga Negara mempunyai Hak yang sama
untuk mendapat Pelayanan Kesehatan untuk
mencapai
Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
UU NO.17 TAHUN 2007
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
NASIONAL TAHUN 2005-2024
DITUANGKAN KEDALAM RPJMN (LIMA TAHUNAN)
UNTUK MENINGKATKAN SDM YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING,
MAKA PEMERINTAH MENYELENGGARAKAN PEMBANGUNAN
KESEHATAN
YG DIARAHKAN PADA PENINGKATAN KESADARAN, KEMAUAN DAN
KEMAMPUAN HIDUP SEHAT BAGI SETIAP ORANG AGAR DERAJAT
KESEHATAN MASYARAKAT YANG SETINGGI TINGGINYA DAPAT
TERWUJUD
10. VISI dan MISI Kemkes RI
VISI
“Masyarakat Sehat
yang mandiri dan Berkeadilan”
MISI
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,
melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk
swasta dan masyarakat madani.
2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan
menjamin tersedianya upaya kesehatan yang
paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan.
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan
sumberdaya kesehatan.
4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.
11. KOMITMEN NASIONAL
1.AMANAT PRESIDEN PADA GELAR KEBANGKITAN JAMU 2008 :
al. Membangun Pengintegrasian Jamu Kedalam Sistem
Pelayanan Kesehatan yang Berlaku.
2.Amanat UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
Yankestrad bagian dari 17 Jenis Pelayanan Kesehatan.
3.Kebijakan Obat Tradisional Nasional/Kotranas (Kepmenkes
No.381 tahun 2007)
4.Terbentuknya Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan
Tradisional, Alternatif dan Komplementer, Permenkes 1144
Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja
Kemkes RI.
5.Saintifikasi Jamu (Permenkes No.003 tahun 2010)
6.Dukung Back to Nature dan Pertumbuhan Ekonomi
7.Undang-Undang No.29 Tahun 2004 ttg Praktik Kedokteran11/10/18 11
12. • WHO Regional Meeting on the Use of Herbal Medicine in PHC, di
Rangoon, Maret 2009 menghasilkan : kesepakatan penggunaan
Herbal Medicine di Yankesdas
• 2nd Conference on Traditional Medicine in ASEAN Countries di
Hanoi Vietnam, 2010 menghasilkan : kesamaan pandangan negara
ASEAN perlunya “Integration of Traditional Medicine into the
National Health Care Systems ”.
• 3rd Conf.on Traditional Medicine in ASEAN Countries di Solo 31 Okt-
2 Nov 2011, menghasilkan “Tawangmangu Declaration”, sepakat
Penggunaan Obat Tradisional yang berdasarkan Evidence Base di
Fasyankes.
• 4th
Conf.on Traditional Medicine in ASEAN Countries di Kuala Lumpur
24-30 Nov 2012 menghasilkan kesepakatan mengembangkan
berbagai training dan workshop serta kerjasana dg perguruan tinggi
dlm sistem pendidikan TM
KOMITMEN INTERNASIONAL
13. • The 5th
ASEAN Conference on Traditional Medicine in
ASEAN Countries, 8-11 Agustus 2014 menghasilkan
kesepakatan:
1. meningkatkan kapasitas nakes dan nakestrad melalui
diklat
2. mempromosikan dan mengintegrasikan obat
tradisional ke dalam sistem kesehatan nasional
3. menguatkan kapasitas untuk penelitian obat yang
aman, bermanfaat, bermutu dan berkualitas
KOMITMEN INTERNASIONAL
15. 17 UPAYA KESEHATAN
(Ps 48 ayat 1 UU 36/2009 ttg Kesehatan)
1. PELAYANAN KESEHATAN
2. PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL
3. PENINGKATAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT
4. PENYEMBUHAN PENYAKIT DAN PEMULIHAN KESEHATAN
5. KESEHATAN REPRODUKSI
6. KELUARGA BERENCANA
7. KESEHATAN SEKOLAH
8. KESEHATAN OLAHRAGA
9. PELAYANAN KESEHATAN PADA BENCANA
10. PELAYANAN DARAH
11. KESEHATAN GIGI DAN MULUT
12. PENANGGULANGAN GANGGUAN PENGLIHATAN DAN GANGGUAN PENDENGARAN
13. KESEHATAN MATRA
14. PENGAMANAN DAN PENGGUNAAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
15. PENGAMATAN MAKANAN DAN MINUMAN
16. PENGAMANAN ZAT ADIKTIF, DAN/ATAU
17. BEDAH MAYAT
15
Pasal 47 : Up.Kes diselengg dalam
Bentuk keg dg pendekatan Promotif,
Preventif, Kuratif dan Rehab yang
dilaks sec TERPADU, MENYELURUH
dan BERKESINAMBUNGAN
16. • Ps 59 Ayat (1) :
Yankestrad terbagi menjadi yankestrad
Ketrampilan dan ramuan
• Ps 59 Ayat (2):
Yankestrad dibina & diawasi o/ Pemerintah
Agar dapat dipertanggung jawabkan
keamanan & manfaatnya serta tdk
bertentangan dengan norma agama
16
UU NO 36/2009 TENTANG KESEHATAN
17. • Ps. 60 Ayat 1 :
Setiap orang yang melakukan yankestrad yang
menggunakan alat & teknologi harus mendapat
izin dari lembaga kesehatan yang berwenang
• Ps 60 Ayat 2 :
Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggung
jawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak
bertentangan dengan norma agama dan
kebudayaan masyarakat
17
UU NO 36/2009 TENTANG KESEHATAN
18. • Ps 61:1 Masyarakat diberi kesempatan yang se-luas2nya
untuk mengembangkan, meningkatkan dan
menggunakan yankestrad yang dapat
dipertanggungjawabkan manfaat & keamanannya
• Ps 61:2 Pemerintah mengatur dan mengawasi yankestrad
dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan
dan perlindungan masyarakat
18
UU NO 36/2009 TENTANG KESEHATAN
19. 19
Ps 100 Ayat 1 :
Sumber obat tradisional yg sdh terbukti berkasiat dan aman
digunakan dlm pencegahan, pengobatan, perawatan,
dan/atau pemeliharaan kesehatan tetap dijaga
kelestariannya
Ps 100 Ayat 2 :
Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan
bahan baku obat tradisional
UU NO 36/2009 TTG KESEHATAN (2)
20. 20
Ps 101 Ayat 1 :
Masyarakat diberi kesempatan yg seluas-luasnya untuk
mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan,
meningkatkan, dan menggunakan obat tradisional yg dpt
dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya
Ps 101 Ayat 2 :
Ketentuan mengenai mengolah, memproduksi,
mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan
menggunakan obat tradisional diatur dengan Peraturan
Pemerintah
UU NO 36/2009 TTG KESEHATAN (2)
21. 21
Ps 178 : Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan
pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap
setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan
dengan sumber daya kesehatan di bidang
kesehatan dan upaya kesehatan
Ps 191 : Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik
yankestrad yang menggunakan alat & teknologi
sehingga mengakibatkan kerugian harta benda,
luka berat atau kematian dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 tahun atau denda paling
banyak 100 juta rupiah
UU NO 36/2009 TTG KESEHATAN (2)
23. SISTEM PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL
NO
JENIS
YANKESTRAD
SDM KEILMUAN PENDIDIKAN
AREA UPAYA
KESEHATAN
PENDAFTARAN
& PERIZINAN
TEMPAT
PELAYANAN
1 Yankestrad
Empiris
Penyehat
Tradisional
(HATTRA)
Empirik,
harus sesuai
dengan
pendekatan
biokultural
Informal
Non formal
PROMOTIF &
PREVENTIF
STPT (terdaftar) Panti Sehat
(utk praktik
berkelompok)
2 Yankestrad
Komplementer
Tenaga
Kesehatan
Tradisional
(NAKESTRAD)
Biokultural &
biomedis,
terbukti
secara ilmiah
Formal
(minimal D3)
PROMOTIF.
PREVENTIF
KURATIF
REHABILITATIF
STRTKT &
SIPTKT
(sesuai
perizinan nakes)
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
Tradisional
3 Yankestrad
Integrasi
NAKESTRAD +
NAKES LAIN
Kombinasi
yankes dan
yankestrad
IDEM IDEM STR & SIP Fasilitas
pelayanan
kesehatan
23
25. Pasal 11
TENAGA KESEHATAN DIKELOMPOKKAN KE DALAM :
a. tenaga medis;
b. tenaga psikologi klinis;
c. tenaga keperawatan;
d. tenaga kebidanan;
e. tenaga kefarmasian;
f. tenaga kesehatan masyarakat;
g. tenaga kesehatan lingkungan;
h. tenaga gizi;
i. tenaga keterapian fisik;
j. tenaga keteknisian medis;
k. tenaga teknik biomedika;
l. tenaga kesehatan tradisional; dan
m. tenaga kesehatan lain.
26. JENIS NAKESTRAD :
Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam
kelompok Tenaga Kesehatan tradisional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf l terdiri atas tenaga
kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan
tradisional keterampilan.
28. ARAH KEBIJAKAN TRADKOM 2015-2019
1. Peningkatan Integrasi Pelayanan Kesehatan
Komplementer di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2. Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Komplementer
3. Penguatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Tradisional Empiris digabung dengan kegiatan
Sentra P3T
4. Peningkatan Kemandirian Masyarakat di bidang
Kesehatan Tradisional
30. TUJUAN PENGEMBANGAN PROGRAM
YANKES TRADKOM
(PP 103/2014, Pasal 2)
a. Membangun sistem pelayanan kesehatan
tradisional yang bersinergi dengan pelayanan
kesehatan konvensional
b. Membangun sistem Pelayanan Kesehatan
Tradisional Komplementer yang bersinergi dan
dapat berintegrasi dengan pelayanan kesehatan
konvensional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
c. Pengembangan keilmuan bidang kesehatan
tradisional
d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat
32. INDIKATORINDIKATOR RENSTRARENSTRA
TRADKOM TAHUN 2015-2019TRADKOM TAHUN 2015-2019
% Puskesmas yang menyelenggarakan
kesehatan tradisional
32
2015
(15%)
2015
(15%)
2016
(25%)
2016
(25%)
2017
(45%)
2017
(45%)
2018
(60%)
2018
(60%)
2019
(75%)
2019
(75%)
Definisi Operasional :
Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional terhadap masyarakat
di wilayah kerjanya yang memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:
1.Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sudah dilatih yankes tradisional
2.Puskesmas yang melaksanakan asuhan mandiri kestrad ramuan dan
keterampilan
3.Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pembinaan meliputi pengumpulan
data Kestrad, fasilitasi registrasi/perizinan dan bimbingan teknis serta
pemantauan yankestradkom
34. STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT BINA YANKES TRADISIONAL, ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER
DIREKTORAT JENDERAL BINA GIZI DAN KIA
KF
PERMENKES NOMOR :
1144/MENKES/PER/VIII/2010
TENTANG SOTK KEMKES
SEKSI BIMBINGAN
DAN EVALUASI
Darmayanti, SKM, MKM
SEKSI BIMBINGAN
DAN EVALUASI
Drg.Puthut Tri PS.MKKK
SEKSI BIMBINGAN
DAN EVALUASI
ANANG SUBUR, SKM, MPH
KASUBDIT BINA PELAYANAN
KESEHATAN TRADISIONAL
KETERAMPILAN
DRS. I.G. Bagus Sarjana, M.Kes
SEKSI STANDARISASI
Dr. Gita Swisari, MKM
SEKSI BIMBINGAN
DAN EVALUASI
MATHILDA MARPAUNG,
SKM, MKM
KASUBDIT BINA PENAPISAN
DAN KEMITRAAN
Sumanto, SKM, MPHL
KASUBDIT BINA PELAYANAN
KESEHATAN ALTERNATIF
DAN KOMPLEMENTER
dr.Yuniati Situmorang, M.Kes
KASUBDIT BINA PELAYANAN
KESEHATAN TRADISIONAL
RAMUAN
dr. Rinni Yudhi P, M.PET
SEKSI STANDARDISASI
Siti Monawaroh, SKM, MSI
SEKSI STANDARDISASI
Dr. Aldrin, Sp.Ak, M.Kes
SEKSI STANDARDISASI
Haryani.SKM.MHSM
KASUBAG TATA USAHA
BOWO, SKM
DIREKTUR
dr.HR. Dedi Kuswenda, M.Kes
35. POSISI DIREKTORAT YANKES TRADKOM DALAM
REORGANISASI KEMKES MENDATANG
DITJEN BINA
GIZI DAN KIA
DITJEN
KESEHATAN
MASYARAKAT
DITJEN BINA
UPAYA
KESEHATAN
DITJEN
PELAYANAN
KESEHATAN
DIT
TRADKOM
DIT
TRADKOM
DIT
TRADKOM
DIT
TRADKOM
UKM UKP
38. APA ITU APUPRESUR ???
AKUPRESUR ADALAH SALAH SATU BENTUK
PENGOBATAN TRADISIONAL KETERAMPILAN
DENGAN CARA MENEKAN TITIK-TITIK
AKUPUNKTUR DENGAN PENEKANAN
MENGGUNAKAN JARI ATAU BENDA TUMPUL DI
PERMUKAAN TUBUH, DALAM RANGKA
MENDUKUNG UPAYA PROMOTIF, PREVENTIF
DAN REHABILITATIF
38
40. SASARAN PENGOBATAN AKUPRESUR
PASIEN WANITA :
1.Gangguan nyeri haid (dismenorhea)
2.Mual pada ibu hamil (emesis gravidarum)
3.Perawatan setelah melahirkan (post partum
care)
40
41. SASARAN PENGOBATAN AKUPRESUR
PASIEN UMUM :
1.Gangguan nyeri kepala sebelah (migrain)
2.Nyeri otot (myalgia)
3.Nyeri gigi
4.Mual (nausea)
5.Sembelit (konstipasi)
6.Gangguan susah tidur (insomnia)
7.Relaksasi otot
8.Pemulihan sehabis sakit
9.Nyeri lutut
41
42. YANG TDK BOLEH
DILAKUKAN YANKESTRAD AKUPRESUR
1. Mengidap tumor ganas
2. Sedang mengkonsumsi obat pengencer
darah
3. Ibu hamil
4. Pendarahan yang baru berhenti, seperti pada
penderita hemofili
5. Orang yg membutuhkan tindakan operasi
6. Orang dlm kondisi gawat darurat
7. Kondisi terlalu kenyang atau lapar 42
43. AKUPRESUR DG ASUHAN MANDIRI
1. Sehat saat berhaji dengan akupresur mandiri
2. Akupresur untuk Lansia
3. Akupresur untuk pekerja diperkantoran
4. Akupresur untuk mengurangi merokok
5. Akupresur untuk diabetes militus
43
Pembangunan Berwawasan Kesehatan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Arah Pembangunan Berwawasan Kesehatan juga sudah tercantum secara ringkas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Untuk dapat memberikan kejelasan yang lebih spesifik dari arah pembangunan kesehatan tersebut, maka dipandang perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan.
Tujuan pembangunan berwawasan kesehatan adalah meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan ditegaskan oleh Pasal 47 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yakni : Upaya Kesehatan diselenggarakan dalam Bentuk kegiatan dengan pendekatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif yang dilaksanakan secara TERPADU, MENYELURUH dan BERKESINAMBUNGAN. Kini Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah bahagian dari Pelayanan Kesehatan Formal.
STPT : Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
STRTKT : Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional
SIPTKT : Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
STR : Surat Tanda Registrasi
SIP : Surat Izin Praktik