Dokumen tersebut membahas tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kasi Tapem Kecamatan Sadang. Dokumen menjelaskan tentang dasar hukum, pengertian, keanggotaan, mekanisme pengisian, tugas, masa jabatan, dan larangan bagi anggota BPD."
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pemilihan kepala desa secara langsung oleh rakyat. Pemilihan dapat dilakukan secara serentak satu kali atau bergelombang dengan interval maksimal 2 tahun. Persiapan pemilihan meliputi pembentukan panitia pemilihan, penetapan daftar pemilih tetap, dan penyusunan anggaran. Tahapan pemilihan terdiri dari pencalonan, pemungutan suara, dan penetap
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pemilihan kepala desa secara langsung oleh rakyat. Pemilihan dapat dilakukan secara serentak satu kali atau bergelombang dengan interval paling lama 2 tahun. Persiapan pemilihan meliputi pembentukan panitia pemilihan, penetapan daftar pemilih tetap, dan penyusunan anggaran. Tahapan pemilihan terdiri dari pencalonan, pemungutan suara, dan penet
Peraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desaBubuy Sampeu
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pemilihan kepala desa secara langsung oleh rakyat. Pemilihan dapat dilakukan secara serentak satu kali atau bergelombang dengan interval paling lama 2 tahun. Persiapan pemilihan meliputi pembentukan panitia pemilihan, penetapan daftar pemilih tetap, dan penyusunan anggaran. Tahapan pemilihan terdiri dari pencalonan, pemungutan suara, dan penet
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan dapat dilakukan secara serentak satu kali atau bergelombang dengan interval paling lama 2 tahun. Persiapan pemilihan meliputi pembentukan panitia pemilihan, penetapan daftar pemilih sementara dan tambahan, serta perencanaan biaya pemilihan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pemilihan kepala desa secara langsung oleh rakyat. Pemilihan dapat dilakukan secara serentak satu kali atau bergelombang dengan interval paling lama 2 tahun. Persiapan pemilihan meliputi pembentukan panitia pemilihan, penetapan daftar pemilih tetap, dan penyusunan anggaran. Tahapan pemilihan terdiri dari pencalonan, pemungutan suara, dan penet
Dokumen tersebut membahas tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kasi Tapem Kecamatan Sadang. Dokumen menjelaskan tentang dasar hukum, pengertian, keanggotaan, mekanisme pengisian, tugas, masa jabatan, dan larangan bagi anggota BPD."
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pemilihan kepala desa secara langsung oleh rakyat. Pemilihan dapat dilakukan secara serentak satu kali atau bergelombang dengan interval maksimal 2 tahun. Persiapan pemilihan meliputi pembentukan panitia pemilihan, penetapan daftar pemilih tetap, dan penyusunan anggaran. Tahapan pemilihan terdiri dari pencalonan, pemungutan suara, dan penetap
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pemilihan kepala desa secara langsung oleh rakyat. Pemilihan dapat dilakukan secara serentak satu kali atau bergelombang dengan interval paling lama 2 tahun. Persiapan pemilihan meliputi pembentukan panitia pemilihan, penetapan daftar pemilih tetap, dan penyusunan anggaran. Tahapan pemilihan terdiri dari pencalonan, pemungutan suara, dan penet
Peraturan menteri dalam negeri tentang pemilihan kepala desaBubuy Sampeu
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pemilihan kepala desa secara langsung oleh rakyat. Pemilihan dapat dilakukan secara serentak satu kali atau bergelombang dengan interval paling lama 2 tahun. Persiapan pemilihan meliputi pembentukan panitia pemilihan, penetapan daftar pemilih tetap, dan penyusunan anggaran. Tahapan pemilihan terdiri dari pencalonan, pemungutan suara, dan penet
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan dapat dilakukan secara serentak satu kali atau bergelombang dengan interval paling lama 2 tahun. Persiapan pemilihan meliputi pembentukan panitia pemilihan, penetapan daftar pemilih sementara dan tambahan, serta perencanaan biaya pemilihan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pemilihan kepala desa secara langsung oleh rakyat. Pemilihan dapat dilakukan secara serentak satu kali atau bergelombang dengan interval paling lama 2 tahun. Persiapan pemilihan meliputi pembentukan panitia pemilihan, penetapan daftar pemilih tetap, dan penyusunan anggaran. Tahapan pemilihan terdiri dari pencalonan, pemungutan suara, dan penet
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pemilihan kepala desa di Indonesia. Pemilihan kepala desa dapat dilakukan secara serentak satu kali untuk seluruh desa di suatu kabupaten/kota, atau secara bergelombang dengan interval maksimal 2 tahun. Persiapan pemilihan meliputi pembentukan panitia pemilihan, penetapan daftar pemilih tetap, dan perencanaan biaya. Tahapan pemilihan terdiri dari
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pemilihan kepala desa di Indonesia. Terdapat ketentuan umum tentang definisi istilah, pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilakukan secara serentak atau bergelombang, pembentukan panitia pemilihan, dan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa mulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga penetapan hasil pemilihan. Peraturan ini juga meng
Dokumen ini membahas tentang tata cara pemilihan kepala desa antarwaktu yang dilakukan melalui musyawarah desa. Tahapannya meliputi persiapan dengan membentuk panitia pemilihan, pendaftaran calon, penetapan calon yang layak, pelaksanaan musyawarah desa, penetapan calon terpilih, dan pelaporan hasil ke instansi yang berwenang. Calon harus memenuhi syarat tertentu dan pemilihan dilakukan secara musyawarah
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa di Indonesia. Terdiri dari ketentuan umum, pelaksanaan pemilihan kepala desa, dan persiapan pemilihan meliputi penetapan pemilih, pembentukan panitia pemilihan, dan pengumuman daftar pemilih sementara dan tambahan.
Dokumen tersebut membahas tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kelembagaan desa dalam mendukung kegiatan pemerintahan desa, termasuk proses pembentukan dan pemberhentian anggota BPD."
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Sukabumi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Terdapat penjelasan mengenai tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilihan serta pembentukan dan tugas panitia pemilihan di tingkat desa dan kabupaten.
Perda nomor-9-tahun-20071 pilkades agus salimedi pribadi
Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan penjabat Kepala Desa di Kabupaten Pontianak. Dokumen ini menjelaskan persyaratan calon dan pemilih Kepala Desa, pembentukan panitia pemilihan, tugas panitia, dan proses pemilihan Kepala Desa.
Dokumen tersebut membahas tentang pembentukan KPPS (Komisi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) untuk Pemilu 2019, mencakup syarat-syarat menjadi anggota KPPS, tugas dan wewenang KPPS, serta jadwal pembentukannya.
Dokumen tersebut membahas tentang mekanisme pemilihan kepala desa melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa dan ketentuan lainnya seperti usia minimal, pendidikan minimal, serta tugas dan wewenang kepala desa seperti menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa.
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANGStrobillus Found
Dokumen tersebut berisi peraturan tentang tata tertib penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Karangmalang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Dokumen tersebut mengatur tentang pembentukan panitia pemilihan, tugasnya, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa mulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga penetapan hasil pemilihan.
Dokumen tersebut membahas tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mulai dari pengisian keanggotaan, syarat anggota, fungsi dan tugas, hingga pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
Dokumen tersebut membahas proses pengawasan pencocokan dan penelitian data pemilih yang akan dilakukan oleh panitia pengawas desa/kelurahan, termasuk tahapan-tahapannya, kerawanan yang mungkin terjadi, dan rencana kerja tindak lanjut.
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis asetfasilitatorsid
Dokumen tersebut membahas tentang peningkatan potensi desa melalui implementasi UU No. 6/2014 tentang Desa. UU baru ini memberikan pengakuan yang lebih besar terhadap hak-hak asal desa dan memberdayakan desa untuk mengelola sumber daya sendiri guna pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pemilihan kepala desa di Indonesia. Pemilihan kepala desa dapat dilakukan secara serentak satu kali untuk seluruh desa di suatu kabupaten/kota, atau secara bergelombang dengan interval maksimal 2 tahun. Persiapan pemilihan meliputi pembentukan panitia pemilihan, penetapan daftar pemilih tetap, dan perencanaan biaya. Tahapan pemilihan terdiri dari
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pemilihan kepala desa di Indonesia. Terdapat ketentuan umum tentang definisi istilah, pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilakukan secara serentak atau bergelombang, pembentukan panitia pemilihan, dan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa mulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga penetapan hasil pemilihan. Peraturan ini juga meng
Dokumen ini membahas tentang tata cara pemilihan kepala desa antarwaktu yang dilakukan melalui musyawarah desa. Tahapannya meliputi persiapan dengan membentuk panitia pemilihan, pendaftaran calon, penetapan calon yang layak, pelaksanaan musyawarah desa, penetapan calon terpilih, dan pelaporan hasil ke instansi yang berwenang. Calon harus memenuhi syarat tertentu dan pemilihan dilakukan secara musyawarah
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa di Indonesia. Terdiri dari ketentuan umum, pelaksanaan pemilihan kepala desa, dan persiapan pemilihan meliputi penetapan pemilih, pembentukan panitia pemilihan, dan pengumuman daftar pemilih sementara dan tambahan.
Dokumen tersebut membahas tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kelembagaan desa dalam mendukung kegiatan pemerintahan desa, termasuk proses pembentukan dan pemberhentian anggota BPD."
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Sukabumi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Terdapat penjelasan mengenai tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilihan serta pembentukan dan tugas panitia pemilihan di tingkat desa dan kabupaten.
Perda nomor-9-tahun-20071 pilkades agus salimedi pribadi
Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan penjabat Kepala Desa di Kabupaten Pontianak. Dokumen ini menjelaskan persyaratan calon dan pemilih Kepala Desa, pembentukan panitia pemilihan, tugas panitia, dan proses pemilihan Kepala Desa.
Dokumen tersebut membahas tentang pembentukan KPPS (Komisi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) untuk Pemilu 2019, mencakup syarat-syarat menjadi anggota KPPS, tugas dan wewenang KPPS, serta jadwal pembentukannya.
Dokumen tersebut membahas tentang mekanisme pemilihan kepala desa melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa dan ketentuan lainnya seperti usia minimal, pendidikan minimal, serta tugas dan wewenang kepala desa seperti menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa.
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANGStrobillus Found
Dokumen tersebut berisi peraturan tentang tata tertib penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Karangmalang, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Dokumen tersebut mengatur tentang pembentukan panitia pemilihan, tugasnya, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa mulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga penetapan hasil pemilihan.
Dokumen tersebut membahas tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mulai dari pengisian keanggotaan, syarat anggota, fungsi dan tugas, hingga pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
Dokumen tersebut membahas proses pengawasan pencocokan dan penelitian data pemilih yang akan dilakukan oleh panitia pengawas desa/kelurahan, termasuk tahapan-tahapannya, kerawanan yang mungkin terjadi, dan rencana kerja tindak lanjut.
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis asetfasilitatorsid
Dokumen tersebut membahas tentang peningkatan potensi desa melalui implementasi UU No. 6/2014 tentang Desa. UU baru ini memberikan pengakuan yang lebih besar terhadap hak-hak asal desa dan memberdayakan desa untuk mengelola sumber daya sendiri guna pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
3. Masa Persiapan
a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa
jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir
masa jabatan;
b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD
ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah
pemberitahuan akhir masa jabatan;
c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati
disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
pemberitahuan akhir masa jabatan;
d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada
Bupati melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;
dan
e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
4. a.Ketua
b.Wakil Kelua
c.Sekretaris
d.Bendahara,
dan
e.Anggota
Jumlah anggota panitia
adalah GANJIL yang
teridiri dari :
Dilaksanakan oleh BPD
1.Unsur Perangkat
Desa
2.Tokoh masyaralat
3.Lembaga
kemasyarakatan desa
Anggota Panitia
Pemilihan terdiri atas :
Pembentukan Panitia Pemilihan
dan dihadiri oleh Kepala Desa,
Perangkat Desa, tokoh
masyarakat, lembaga
kemasyarakatan desa dan
unsur forum koordinasi
pimpinan di Kecamatan
Pembentukan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan
keputusan BPD dan dalam pelaksanaannya panitia
pemilihan bertanggung jawab kepada BPD
5. Tugas Panitia Pemilihan
Ada 19 macam sebagaimana dimaksud Pasal 7
ayat (4) Perbup 16 tahun 2022
Bertugas mulai dari awal pembentukan sd. 30 hari
setelah Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan.
Tidak boleh melewatkan setiap tahapan Pilkades
6. Panitia Teknis
Panitia teknis terdiri dari :
a. PANITIA PENDAFTAR PEMILIH (PANTARLIH)
b. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas panitia
pemilihan), dapat membentuk panitia teknis
# KPPS dibentuk apabila jumlah TPS di desa lebih dari 1 (satu)
Keanggotaan
Pantarlih, terdiri dari
penduduk desa yang
tidak menjadi
anggota BPD atau
Perangkat Desa.
Dengan jumlah
disesuaikan dengan
kebutuhan
Tugas Pantarlih adalah
membantu panitia
pemilihan dalam
pelaksanaan kegiatan
pendaftaran pemilih
dalam rangka
pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa
Dalam mewujudkan
efektivitas
pendaftaran pemilih,
dalam melaksanakan
tugasnya, Pantarlih
dibagi menurut
wilayah administrasi
tertentu
7. KPPS
Ketua, wakil ketua,
sekretaris KPPS
Dipilih dari dan oleh
anggota KPPS secara
demokratis.
KPPS dibantu oleh
2 (dua) anggota
Perlindungan Masyarakat
(Linmas) sebagai
petugas keamanan.
KEANGGOTAAN KPPS terdiri dari penduduk desa yang tidak menjadi
anggota BPD atau Perangkat Desa dan dapat berasal dari anggota
Pantarlih
Jumlah KPPS paling sedikit 5 (lima) orang dan paling
banyak 7 (tujuh) orang pada setiap TPS yang ditentukan
dalam rapat panitia pemilihan dan dipilih secara
demokratis.
KPPS terdiri dari :
a. Ketua merangkap anggota;
b. Wakil ketua merangkap anggota;
c. Sekretaris merangkap anggota;
d. Anggota.
8. Tugas
KPPS
Kegiatan dimulai H-7 dari pemungutan suara
membantu panitia pemilihan dalam
pelaksanaan kegiatan pengisian dan
penyampaian surat pemberitahuan
pemilih, dan pelaksanaan pemungutan dan
penghitungan suara dalam rangka
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
9. Pasal 17
1
2
3
4
Panitia pemilihan menyusun dan merencanakan penyelenggaraan
pemilihan meliputi biaya, tata cara/tertib dan jadwal tahapan
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
Tata cara, jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan panitia
pemilihan dan disampaikan kepada BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari setelah panitia pemilihan terbentuk
Setelah penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia
pemilihan mengumumkan akan diadakannya pemilihan Kepala Desa
kepada masyarakat.
Pengumuman dimaksud meliputi tahapan pemilihan, jadwal
pendaftaran dan syarat-syarat bakal calon Kepala Desa
5
Pengumuman dilaksanakan di Kantor Desa atau Rukun Warga atau
Rukun Tetangga atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh
masyarakat
10. Penetapan Pemilih
1
2
A
B
C
D
Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar
sebagai pemilih.
Pemilih harus memenuhi syarat:
a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara
pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh
belas) tahun atau sudah/pernah menikah
ditetapkan sebagai pemilih;
b. nyata-nyata tidak sedang terganggu
jiwa/ingatannya;
c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap; dan
d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam)
bulan sebelum disahkannya daftar pemilih
sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda
penduduk atau surat keterangan penduduk/surat
keterangan pindah penduduk.
3
Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih
ternyata tidak lagi memenuhi syarat di atas, tidak dapat
menggunakan hak memilih.
11. Database
Pendaftaran
Pemilih
Daftar pemilih yang digunakan saat pelaksanaan pemilihan
umum terakhir di Desa sebagai data awal
Pemutakhiran dan validasi dilakukan karena:
a. telah meninggal dunia;
b. pindah domisili ke desa/daerah lain;
c. ada perubahan status pekerjaan sebagai TNI/POLRI;
d. nyata-nyata terganggu jiwa atau ingatannya dan sebaliknya;
e. dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebaliknya;
f. belum terdaftar;
g. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan
tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh
belas) tahun; dan/atau
h. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah
menikah.
Pantarlih melaporkan/menyerahkan hasil pemutakhiran data dan validasi
data dalam format DPS kepada panitia pemilihan.
12. Daftar Pemilih Sementara/
DPS Berdasarkan database yang sudah dimutakhiran,
panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar
pemilih sementara.
Daftar pemilih sementara disusun tiap dusun/ Rukun
Warga.
Dalam hal Desa hanya memiliki satu dusun/ Rukun
Warga daftar pemilih sementara disusun tiap Rukun
Tetangga.
Daftar pemilih sementara ditandatangani oleh ketua
panitia pemilihan serta dibubuhi cap.
Penyusunan daftar pemilih sementara dilaksanakan
selama 14 (empat belas) hari sejak terbentuknya
panitia pemilihan kepala Desa.
13. Dalam jangka waktu pengumuman DPS 3 hari, pemilih atau warga masyarakat dapat
mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya
pemilih atau warga masyarakat dapat memberikan
informasi atau tanggapan yang meliputi:
a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal
dunia;
b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa
tersebut;
c. pemilih sudah terdaftar ganda;
d. pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai
pemilih tetapi belum terdaftar dalam pemilih
sementara; dan
e. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah
tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
Panitia pemilihan melaksanakan perbaikan DPS
berdasarkan usulan.
14. Daftar Pemilih
Tambahan
Panitia membuka pendaftaran bagi pemilih
tambahan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak
berakhirnya pengumuman DPS.
Pemilih yang belum terdaftar secara aktif
melaporkan kepada panitia pemilih.
Pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai
pemilih tetapi tidak atau belum terdaftar dalam
pemilih sementara dimasukkan dalam daftar
pemilih tambahan.
Daftar pemilih tambahan ditetapkan oleh panitia
pemilihan, ditanda tangani oleh ketua panitia
pemilihan serta dibubuhi cap.
Jangka waktu pengumuman daftar pemilih
tambahan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari
15. Daftar Pemilih Tetap/ DPT
Panitia menetapkan DPT berdasarkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan
01
02
03
04
05
06
Penetapan DPT dilakukan sejak
berakhirnya pengumuman daftar
pemilih tambahan.
diumumkan di Kantor Desa atau Rukun
Warga atau Rukun Tetangga atau
tempat lain yang strategis untuk
diketahui oleh masyarakat
Jangka waktu pengumuman DPT
selama 3 (tiga) hari terhitung sejak
penetapan DPT
DPT digunakan sebagai dasar
penyusunan kebutuhan surat suara,
surat undangan dan alat perlengkapan
pemilihan
Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) TPS,
panitia pemilihan membagi DPT menjadi
berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga)
bagian wilayah desa
Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu)
TPS, panitia pemilihan menyusun salinan
DPT untuk masing-masing TPS dengan
tetap memperhatikan bagian wilayah
desa.
16. Bagian wilayah Desa
a. Dusun/gabungan dusun; atau
b. Gabungan dusun dengan Rukun Warga/Rukun
Tetangga; atau
c. Rukun Warga/gabungan Rukun Warga; atau
d. Gabungan Rukun Warga dengan Rukun
Tetangga; atau
e. Rukun Tetangga/gabungan Rukun Tetangga.
“
“
DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah,
kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan
membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan
"meninggal dunia".
17. Persyaratan Calon Kades
Wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
• Warga Negara Republik Indonesia;
• bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
• memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
• berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau
sederajat;
• berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat
mendaftar;
• bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
• tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
• tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai
menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan
terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana
serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
18. Persyaratan Calon Kades
Wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
• tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan
keputusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;
• berbadan sehat;
• tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa atau
sebutan lain selama
3 (tiga) kali masa jabatan baik di Desa yang
bersangkutan maupun di
tempat lain di wilayah Republik Indonesia; dan
• Kepala Desa atau mantan kepala desa yang
mencalonkan diri kembali, harus sudah
menyampaikan laporan akhir masa jabatannya
kecuali saat itu tidak ada kewajiban sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
19. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, diberi cuti
sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya
pelaksanaan penetapan calon terpilih.
Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan
Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang
bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa
sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon
terpilih.
Pimpinan dan/atau anggota BPD
yang mencalonkan diri sebagai
Kepala Desa harus mengundurkan
diri sebagai anggota BPD
Permohonan pengunduruan Diri BPD
Disampaikan Camat paling lambat 7 hari
sebelum pendaftaran bakal calon Kades
Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam
pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin
tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
20. Penyaringan Calon Kepala
Desa
Penjaringan Balon Kades
Pengumuman Pendaftaran
Balon Kades
• Panitia mengumumkan pendaftaran bakal
calon Kepala Desa dengan disertai hari
pelaksanaan pemungutan suara, tempat
pemungutan suara dan syarat bakal calon
Kepala Desa
• Masa pendaftaran bakal calon Kepala Desa
dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari
• Bakal calon Kepala Desa mendaftarkan diri
secara pribadi ke panitia pemilihan
• Apabila setelah masa pendaftaran ditutup,
jumlah pendaftar kurang dari
2 (dua) orang maka pendaftaran
diperpanjang selama 7 (tujuh) hari
• Apabila setelah masa pendaftaran ditutup,
terdapat 2 orang atau lebih pendaftar,
panitia pemilihan melanjutkan ke tahap
penelitian berkas bakal calon
• Panitia pemilihan melakukan penelitian
terhadap berkas pencalonan selama 20 (dua
puluh) hari
• Penelitian berkas persyaratan bakal calon
Kepala Desa baik yang memenuhi syarat
maupun tidak memenuhi syarat, hasilnya
dituangkan dalam berita acara
• Bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu
7 (tujuh) hari wajib melengkapi dan/atau
memperbaiki berkas pencalonan
• Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang
memenuhi persyaratan berjumlah paling
sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5
(lima) orang, panitia pemilihan Kepala Desa
menetapkan bakal calon Kepala Desa
menjadi calon Kepala Desa
• Dalam hal bakal calon yang memenuhi
persyaratan kurang dari 2 (dua) orang,
panitia pemilihan memperpanjang waktu
pendaftaran selama 14 (empat belas) hari
21. BERDASARKAN 4 VARIABEL UTAMA :
a. Pengalaman bekerja di
Pemerintahan
b. Tingkat pendidikan
c. Usia
d. Tes Tertulis
SELEKSI
TAMBAHAN
Dalam hal bakal calon yang
memenuhi persyaratan lebih dari
5 (lima) orang, panitia melakukan
seleksi tambahaN
22. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan
dibuktikan dengan surat Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala
Desa/BPD/Perangkat Desa/DPRD/ASN /Anggota TNI/Polri oleh Penjabat yang berwenang
a. memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/BPD
dan/atau Perangkat Desa lebih dari 5 (lima) tahun dengan skor nilai
50 (lima puluh);
b. memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/BPD
dan/atau Perangkat Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sampai dengan
5 (lima) tahun dengan skor 30 (tiga puluh);
c. memiliki pengalaman bekerja sebagai DPRD/ASN/Anggota TNI/Polri
dengan skor 20 (dua puluh).
23. Tingkat Pendidikan
dibuktikan dengan memiliki ijazah pendidikan tertinggi
a. SMP/sederajat : 20 (dua puluh);
b. SMA/sederajat : 25 (dua puluh lima);
c. Diploma 1/2/3 dan Sarjana Muda : 30 (tiga puluh);
d. Diploma 4/Sarjana : 35 (tiga puluh lima);
e. Pasca Sarjana (Strata 2/3) : 40 (empat puluh).
24. Usia
dibuktikan dengan akta kelahiran
a. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh)
tahun dengan skor nilai 10 (sepuluh);
b. usia di atas 50 (lima puluh) tahun sampai dengan 65 (enam puluh
lima) tahun dengan skor nilai 7 (tujuh); dan
c. usia di atas 65 (enam puluh lima) tahun dengan skor 5 (lima).
25. Tes Tertulis
• Tes tertulis, memiliki skor antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
• Hasil penjumlahan atas penilaian keempat variabel utama diambil 5 (lima)
tertinggi yang ditetapkan oleh panitia pemilihan dan diumumkan pada
papan pengumuman di Kantor/Balai Desa sebagai bakal calon yang
memenuhi persyaratan.
• Dalam hal bakal calon yang memperoleh nilai terendah sama di antara
bakal calon yang termasuk dalam 5 (lima) besar tertinggi panitia pemilihan
mengadakan tes tertulis lanjutan sampai diperoleh selisih nilai.
• tes tertulis lanjutan diselenggarakan oleh panitia pemilihan kabupaten
dan dapat menggunakan jasa pihak ketiga dengan materi pemerintahan,
pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
26. Penetapan Calon Kepala Desa
• Penetapan calon Kepala Desa dilaksanakan
1 (satu) hari setelah berakhirnya masa
penelitian ulang dan/atau setelah seleksi
tambahan.
• Setelah penetapan calon Kepala Desa
dilanjutkan dengan penentuan nomor urut
dan foto tiap-tiap calon Kepala Desa melalui
undian secara terbuka oleh panitia pemilihan
• Panitia pemilihan mengumumkan melalui
media masa dan/atau papan pengumuman
nama, nomor urut, foto calon kepala desa,
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal
ditetapkan
27. Pencetakan Kartu Suara
• Panitia pemilihan mencetak surat suara beserta
perlengkapan berdasarkan penetapan calon
Kepala Desa secara cepat, tepat dan akurat
dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan,
tepat waktu, hemat anggaran, transparan dan
akuntabel
• Surat suara dicetak sebanyak sama dengan jumlah
pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5%
(dua koma lima persen) dari jumlah pemilih tetap
• Foto dan nama calon Kepala Desa yang
mengundurkan diri atau meninggal dunia ditutup
kertas putih polos atau diberi tanda silang dan
serta diumumkan panitia kepada pemilih
28. - Dalam hal hanya terdapat 1
(satu) TPS, pencetakan surat
suara dengan ketentuan
sebagai berikut:
a.dicetak sebanyak sama
dengan jumlah DPT dan
ditambah paling banyak
2,5% (dua koma lima
persen) dari DPT;
b.DPT dibagi menjadi
berjumlah ganjil paling
sedikit 3 (tiga) bagian
wilayah dan
mempertimbangkan
keseimbangan jumlah
pemilih tiap bagian.
c. Surat suara disetiap
bagian wilayah diberi
tanda warna yang berbeda
di halaman depan pojok
kanan atas.
Misalnya:
- Desa Makmur memiliki 2 dusun 2 RW 6 RT
dengan jumlah DPT sebanyak 1.500 pemilih,
maka DPT dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian
wilayah desa gabungan RT, dengan jumlah DPT
tiap-tiap bagian wilayah sebanyak 500 pemilih.
- surat suara tambahan sebanyak 2,5% x 1.500
pemilih = 37,5 dibulatkan menjadi 38 lembar.
- Maka, jumlah surat suara yang dicetak sebanyak
1.538 lembar dibagi menjadi 3 (tiga) bagian
wilayah.
- Wilayah 1 sebanyak 513 lembar pada halaman
depan pojok kanan atas diberi tanda warna
merah,
- Wilayah 2 sebanyak 513 lembar pada halaman
depan pojok kanan atas diberi tanda warna
kuning, dan
- Wilayah 3 sebanyak 512 lembar pada halaman
depan pojok kanan atas diberi tanda warna hijau.
29. - Dalam hal terdapat
lebih dari 1 (satu) TPS
dengan ketentuan
berjumlah ganjil, surat
suara yang dicetak
sebanyak sama dengan
DPT dan ditambah
paling banyak 2,5%
(dua koma lima persen)
dari jumlah pemilih
tetap.
Misalnya:
- Desa Makmur memiliki 2 dusun 2 RW 6
RT dengan jumlah DPT sebanyak 1.500
pemilih, maka dapat dibagi menjadi 3
(tiga) TPS dengan pembagian DPT ditiap
TPS sebanyak 500 pemilih.
- Surat suara tambahan sebanyak 2,5% x
1.500 pemilih = 37,5 dibulatkan menjadi 38
lembar.
- Maka, jumlah surat suara yang dicetak
sebanyak 1.538 lembar, dibagi menjadi 3
(tiga) bagian yaitu:
- TPS 1 sebanyak 513 lembar,
- TPS 2 sebanyak 513 lembar, dan
- TPS 3 sebanyak 512 lembar.
30. Dilaksanakan 2 Hari sebelum Masa tenang
Kampanye
Penyampaian visi dan misi oleh
tiap calon dalam pelaksanaan
kampanye hari pertama dalam
forum rapat desa.
Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
a. pertemuan terbatas;
b. tatap muka;
c. dialog;
d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
e. pemasangan alat peraga ditempat kampanye
dan di tempat lain yang ditentukan oleh
panitia pemilihan;
f. debat publik/debat terbuka antar calon; dan
g. kegiatan lain yang tidak melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masa tenang selama 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
31. Pemungutan Suara
Panitia pemilihan menyampaikan kartu undangan pemilihan kepada pemilih paling
lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan
Easy to change colors, photos and Text.
• Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 14.00 WIB.
• Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan
oleh panitia pemilihan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan selesai dilaksanakan
penghitungan suara. Dan apabila sakit, harus mendapatkan izin tertulis dari Panitia Pemilihan dan didukung
bukti sakit dengan surat keterangan dokter.
• Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan dan/atau KPPS.
• Ketua panitia pemilihan dan/atau ketua KPPS memberikan penjelasan atas tugas saksi dari calon Kepala Desa
peserta pemilihan Kepala Desa sebagai berikut:
a. menyaksikan penyiapan TPS;
b. bersama panitia memeriksa TPS sebelum rapat pemungutan suara dibuka;
c. menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
d. menyaksikan pengiriman kotak suara; dan
e. menandatangani berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara.
32. • Pemungutan suara dibuka oleh ketua panitia tepat pada pukul 07.00 WIB yang
dihadiri oleh saksi calon Kepala Desa
Easy to change colors, photos and Text.
• Sebelum pemberian suara dimulai, panitia pemilihan atau KPPS melakukan kegiatan:
a. membuka kotak suara dan mengeluarkan semua isinya serta meletakkannya di atas meja secara tertib
dan teratur;
b. memperlihatkan kepada saksi calon Kepala Desa bahwa kotak suara benar-benar telah kosong,
kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah
ditentukan;
c. memperlihatkan kepada saksi calon Kepala Desa bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam
keadaan tersegel;
d. membuka sampul kemudian menghitung, mencatat, dan mencocokkan hasil penghitungan dengan
salinan DPT untuk jumlah yang tertulis di bagian luar sampul;
e. mengumumkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam TPS dan jumlah surat suara yang diterima dari
panitia pemilihan termasuk surat suara tambahan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen); dan
f. memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara.
• Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan atau KPPS dalam hal:
a. surat suara rusak; dan
b. terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara
33. Easy to change colors, photos and Text.
Pasal 65
1. Dalam hal TPS hanya ada 1 (satu), setelah pemungutan suara ditutup, panitia
pemilihan menyusun dan menandatangani bersama dengan calon Kepala Desa
atau saksi calon Kepala Desa berita acara pemungutan suara.
2. Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu), setelah pemungutan suara ditutup, KPPS
menyusun dan menandatangani bersama dengan saksi calon Kepala Desa berita
acara pemungutan suara.
3. Calon Kepala Desa dan/atau saksi yang menolak menandatangani berita acara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak mempengaruhi
keabsahan hasil pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.
34. Kotak Suara
Easy to change colors, photos and Text.
Dalam hal hanya terdapat 1
(satu) TPS, ketentuan kotak
suara sebagai berikut:
- Kotak suara pada TPS
ditetapkan sesuai dengan
jumlah pembagian wilayah
pemilih yang telah
ditetapkan dalam DPT dan
mempertimbangkan
keseimbangan jumlah
pemilih tiap bagian
wilayah.
- Tiap kotak suara diberi
tanda untuk memudahkan
pemilih memasukkan
surat suara yang telah
dicoblos sesuai pembagian
wilayah pemilih dalam
DPT.
Misalnya:
- Desa Makmur dengan jumlah DPT
sebanyak 1.500 pemilih dibagi
menjadi 3 (tiga) bagian wilayah desa
gabungan RT, dengan jumlah DPT
tiap-tiap bagian wilayah sebanyak 500
pemilih,
- maka jumlah kotak suara di TPS
ditetapkan sebanyak 3 (tiga) buah dan
diberi tanda misalnya warna merah,
kuning, hijau sesuai tanda warna
pada pojok kanan atas surat suara.
35. Kotak Suara
Easy to change colors, photos and Text.
Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) TPS,
ketentuan kotak suara sebagai berikut:
- Kotak suara pada TPS ditetapkan sesuai
dengan jumlah pembagian wilayah pemilih
yang telah ditetapkan dalam DPT dan
mempertimbangkan keseimbangan jumlah
pemilih tiap bagian wilayah.
- Tiap kotak suara diberi tanda untuk
memudahkan pemilih memasukkan surat
suara yang telah dicoblos sesuai pembagian
wilayah pemilih dalam DPT.
Misalnya:
- Desa Makmur dengan jumlah DPT sebanyak
1.500 pemilih dibagi menjadi 3 (tiga) bagian
wilayah desa gabungan RT, dengan jumlah
DPT tiap-tiap bagian wilayah sebanyak 500
pemilih,
- maka jumlah kotak suara di TPS ditetapkan
sebanyak 3 (tiga) buah dan diberi tanda
misalnya warna merah, kuning, hijau
sesuai tanda warna pada pojok kanan atas
surat suara.
Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) TPS dengan ketentuan berjumlah ganjil, kotak suara pada
tiap TPS sebanyak 1 (satu) buah.
Jumlah TPS sama dengan jumlah DPT yang telah dibagi menjadi berjumlah ganjil minimal 3 (tiga)
bagian wilayah
36. Penghitungan Suara
kegiatan pada saat penghitungan suara dengan urutan:
a. menghitung, mencatat dan mengumumkan jumlah pemilih yang
memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
b. menghitung, mencatat dan mengumumkan surat suara yang
digunakan, surat suara yang rusak atau terdapat kekeliruan dalam
cara memberikan suara dan surat suara yang tidak digunakan;
c. mencocokkan antara jumlah pemilih yang memberikan suara dengan
surat suara yang digunakan;
- dalam hal surat suara yang masuk lebih sedikit dengan jumlah
pemilih yang tercatat dalam daftar hadir pemilih, penghitungan
suara tetap sah dan dilanjutkan sesuai tahapan.
- dalam hal surat suara yang masuk lebih banyak dibanding dengan
jumlah daftar pemilih yang tercatat dalam daftar hadir pemilih,
dilakuan penghitungan ulang;
- dalam hal penghitungan ulang, surat suara yang masuk masih
lebih banyak dibanding dengan jumlah daftar pemilih yang tercatat
dalam daftar hadir pemilih, diadakan satu kali pemungutan suara
ulang;
- pelaksanaan pemungutan ulang paling lambat 5 (lima) hari setelah
penghitungan suara ulang.
d. Selanjutnya, panitia pemilihan/KPPS membuka kotak suara,
menghitung, mencatat dan mengumumkan perolehan suara
tiap calon Kepala Desa.
dilakukan di
TPS oleh
panitia
pemilihan
atau KPPS dan
disaksikan
oleh saksi
calon Kepala
Desa serta
dapat dihadiri
oleh BPD,
panitia
pengawas,
dan warga
masyarakat
37. Surat Suara Sah
Panitia pemilihan
atau KPPS
menghitung,
mencatat dan
mengumumkan
perolehan suara
tiap calon Kepala
Desa
apabila dibubuhi cap dan ditandatangani oleh
ketua panitia pemilihan atau ketua KPPS dan
memenuhi :
a. tanda coblos hanya terdapat pada 1
(satu) kotak segi empat yang memuat
satu calon;
b. tanda coblos hanya terdapat pada salah
satu kotak segi empat yang memuat
nomor urut calon, foto calon, dan nama
calon;
c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih
di dalam salah satu kotak segi empat
yang memuat nomor urut calon, foto
calon, dan nama calon; atau
d. tanda coblos terdapat pada salah satu
garis kotak segi empat yang memuat
nomor urut calon, foto calon, dan nama
calon.
38. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah
suara sah ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih
Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara
terbanyak lebih dari 1 (satu), calon Kepala Desa terpilih
ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang
lebih luas.
Wilayah perolehan suara sah terbanyak yang lebih luas
adalah:
a. perolehan suara sah lebih banyak/unggul di 2 (dua)
bagian wilayah desa bagi desa yang hanya ada 1 (satu)
TPS; atau
b. keunggulan pada lebih banyak TPS bagi desa yang
terdapat lebih dari 1 (satu) TPS
Penetapan Kepala Desa
Pemungutan suara ulang dilakukan dalam hal
ketentuan di atas tidak tercapai dan diikuti oleh
calon Kepala Desa yang memperoleh suara
terbanyak sama.
39. Simulasi Penghitungan Suara
Easy to change colors, photos and Text.
Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) TPS,
penjumlahan perolehan suara masing-masing
calon dihitung dari suara sah tiap kotak suara.
Misalnya:
Desa Makmur memiliki 2 dusun 2 RW 6 RT dengan jumlah
pemilih tiap RT
Wilayah 1 = 500 pemilih
berasal dari gabungan RT 1 dan sebagian RT 2 pada
RW 1 (300 + 200 = 500)
wilayah 2 = 500 pemilih
berasal dari gabungan sebagian RT 2, RT 3 pada RW
1, dan sebagian RT 1, RT 2 pada RW 2 (50 + 200 +
240 + 10 = 500)
wilayah 3 = 500 pemilih
berasal dari gabungan sebagian RT 2 dan RT 3 pada
RW 2 (260 + 240 = 500)
- Surat suara yang dicetak diberi tanda warna
pada pojok kanan atas, untuk wilayah 1 warna
merah, wilayah 2 warna kuning, wilayah 3 warna
hijau.
- Pada TPS disediakan 3 (tiga) kotak suara yang
telah diberi tanda untuk memudahkan pemilih
memasukkan surat suara per wilayah DPT.
No
Nama Calon
Kepala Desa
Perolehan suara sah
Rekap Perolehan
suara sah
Kotak
Suara
1
Kotak
Suara
2
Kotak
Suara
3
1 Urip 270 110 47 427
2 Eko 90 174 163 427
3 Roni 30 150 40 220
4 Yuli 66 58 115 239
5 Dian 44 8 135 187
Jumlah Pemilih 500 500 500 1.500
DUSUN RW RT
JUMLAH PEMILIH
DALAM DPT
A 1
1 300
2 250
3 200
B 2
1 240
2 270
3 240
Jumlah 1.500
40. Simulasi Penghitungan Suara
Easy to change colors, photos and Text.
Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) TPS
dengan ketentuan berjumlah ganjil,
penjumlahan perolehan suara masing-masing
calon dihitung dari suara sah tiap TPS.
Misalnya:
Desa Makmur memiliki 2 dusun 2 RW 6 RT
dengan jumlah DPT sebanyak 1.500 pemilih,
maka dapat dibagi menjadi 3 (tiga) TPS dengan
pembagian DPT per wilayah ditiap TPS
sebanyak 500 pemilih.
- Perolehan suara masing-masing calon
Kades dihitung dari suara sah di tiap TPS.
No
Nama Calon
Kepala Desa
Perolehan suara sah Rekap Perolehan
suara sah
TPS 1 TPS 2 TPS 3
1 Urip 270 110 47 427
2 Eko 90 174 163 427
3 Roni 30 150 40 220
4 Yuli 66 58 115 239
5 Dian 44 8 135 187
Jumlah Pemilih 500 500 500 1.500
Dalam hal calon Kepala Desa hanya 1 (satu) akibat calon
Kepala Desa yang lain mengundurkan diri atau meninggal
dunia, Kepala Desa terpilih ditetapkan apabila mendapatkan
suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pemilih
yang telah menggunakan hak pilihnya.
41. Pelaporan
A
B
C
D
Panitia Pemilihan menyampailan laporan
hasil pemilihan kepala Desa kepada BPD
dengan dilampiri :
BPD mengusulkan calon
Kepala Desa terpilih,
selambat-lambatnya
dalam waktu 7 (tujuh) hari
kepada Bupati melalui
Camat
a. keputusan panitia pemilihan tentang
penetapan calon kepala desa terpilih;
b. berita acara pemungutan dan penghitungan
suara;
c. rekapitulasi hasil penghitungan suara, khusus
bagi desa yang memiliki TPS lebih dari 1 (satu);
dan
d. berkas permohonan pencalonan kepala desa
terpilih.
Apabila dalam waktu 7 hari, BPD tidak
segera mengusulkan calon Kepala Desa
terpilih, maka Camat segera
mengusulkan kepada Bupati
berdasarkan laporan hasil pemilihan
Kepala Desa dari panitia pemilihan dan
dilengkapi berkas pemilihan untuk
mendapat pengesahan pengangkatan
Bupati menerbitkan keputusan
tentang pengesahan dan
pengangkatan Kepala Desa
terpilih paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak usulan calon
Kepala Desa terpilih diterima
42. Keberatan disampaikan secara
tertulis yang berisi :
Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah
Calon Kepala Desa yang tidak terpilih dapat mengajukan keberatan atas hasil
pemilihan secara tertulis kepada panitia pengawas dengan dilengkapi bukti-bukti
yang dapat dipertanggungjawabkan
a. nama dan alamat pelapor;
b. waktu dan tempat kejadian
perkara;
c. nama dan alamat pelanggar;
d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
e. uraian kejadian.
Keberatan disampaikan paling
lambat 1 (satu) hari sejak tanggal
pelaksanaan pemungutan dan
penghitungan suara pemilihan
Kepala Desa
Pengajuan keberatan hanya
untuk hal-hal di luar
unsur pidana.
43. Organisasi Pelaksana Pilkades
Easy to change colors, photos and Text.
1. Panitia Pemilihan Kabupaten
Ditetapkan dengan SK Bupati, terdiri dari:
a. panitia pengarah;
Beranggotakan unsur Forkopimda
b. panitia pelaksana.
Beranggotakan Perangkat Daerah/Unit Kerja di
lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait
dan/atau unsur lainnya.
Ketua = Sekda
Wakil Ketua = Asisten 1
Sekretaris = Kepala Dinpermades
Anggota
1. Asisten 3
2. Kepala OPD terkait
3. Kasatpol PP
4. Kabag terkait
5. Unsur Polres
6. Unsur Kodim
7. Unsur Kejaksaan
8. Unsur lainnya (Satgas Covid-19)
2. Panitia Pengawas
Berada di tingkat Kecamatan, ditetapkan
dengan SK Camat, Terdiri dari:
Ketua = Camat
Wakil Ketua 1 = Kapolsek
Wakil Ketua II = Ndan Ramil
Sekretaris = Sekcam
Anggota
1. Kasi Binwas
2. Kasi, Kasubbag, dan staf Kecamatan
3. Unsur lainnya (Ka. Puskermas, Satgas
Covid-19)
44. Organisasi Pelaksana Pilkades
Easy to change colors, photos and Text.
3. Panitia Pemilihan
Berada di tingkat Desa, ditetapkan
dengan SK BPD, Terdiri dari:
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Bendahara
Anggota
Berasal dari unsur:
Perangkat Desa,
tokoh masyarakat dan
lembaga kemasyarakatan Desa
No
Jumlah Hak
Pilih
Jumlah panitia
maksimal
1 s/d 1.500 5 orang
2 1.501 s/d 2.500 7 orang
3 2.501 s/d 3.500 9 orang
4 3.501 s/d 4.500 11 orang
5 4.501 s/d 5.500 13 orang
6 5.501 s/d 6.500 15 orang
7 6.501 s/d 7.500 17 orang
8 7.501 s/d 8.500 19 orang
9 8.501 s/d 9.500 21 orang
10 Di atas 9.500 23 orang