Surat dukungan-pabrikan

1. 164
Contoh Dokumen Lelang Untuk Pengadaan Barang
BAB XIV
INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG
A. UMUM
1. LINGKUP
PEKERJAAN
1.1. Kepala Satker/PPK menentukan nama paket pekerjaan
yang dituangkan dalam data lelang dan diumumkan
secara luas melalui media internet.
1.2. Penyedia jasa harus memilh paket pekerjaan berdasarkan
SIUP sesuai dengan bidang sub bidang yang telah
ditentukan dalam data lelang.
1.3. Pemenang lelang wajib menyelesaikan pekerjaan dalam
jangka waktu yang ditentukan dalam data lelang dan
syarat-syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai
spesifikasi teknis dan biaya sesuai kontrak.
1.4. Lingkup pekerjaan yang dilelangkan sesuai dengan
ketentuan dalam data lelang.
2. SUMBER DANA 2.1. APBN untuk DIPA Deplu Tahun Anggaran 200…
3. PERSYARATAN
PESERTA LELANG
3.1. Pelelangan ini dapat diikuti oleh semua penyedia barang
yang memenuhi persyaratan pelelangan Umum.
3.2. Adalah suatu Badan Usaha dan memiliki SIUP yang
masih berlaku dari Pemerintah Kota / Kabupaten domisili
peserta lelang dengan bidang, sub bidang dan kualifikasi
sesuai dengan data lelang yang memenuhi syarat untuk
pelaksanaan pengadaan.
3.3. Peserta lelang harus mengutamakan penggunaan bahan,
peralatan, dan jasa produksi dalam negeri.
3.4. Peserta lelang harus menyerahkan dokumen penawaran
sesuai persyartan yang ditentukan.
3.5. Peserta lelang yang akan melakukan kemitraan, wajib
mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan
perusahaan yang berbadan hukum serta memuat
persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili
kemitraan tersebut.

2. 165
4. KUALIFIKASI
PESERTA
LELANG
4.1. Dalam hal pelelangan dilakukan dengan pasca kualifikasi,
formulir ulir isian kualifikasi disampaikan bersamaan
dengan dokumen penawaran.
4.2. Persyaratan kualifikasi peserta lelang tercantum dalam
formulir isian kualifikasi.
5. PENYERAHAN
DOKUMEN
PENAWARAN
5.1. Setiap peserta lelang atas nama sendiri atau sebagai
anggota kemitraan hanya boleh menyerahkan satu
penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan.
5.2. Peserta lelang yang menyerahkan lebih dari satu
penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan akan
digugurkan.
5.3. Jumlah Dokumen Penawaran yang harus disampaikan
oleh peserta lelang sesuai dengan point 19.1 (Dokumen
Penawaran).
6. BIAYA
PENAWARAN
Semua biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa untuk
mengikuti pelelangan menjadi beban penyedia jasa dan tidak
mendapat penggantian dari KEPALA SATKER/PPK.
7. PENJELASAN
LELANG
(Aanwijzing)
7.1. Panitia pengadaan memberikan penjelasan mengenai
dokumen lelang (aanwijzing) pada waktu dan tempat
sesuai ketentuan dalam data lelang.
7.2. Dalam acara penjelasan dokumen lelang, dijelaskan
mengenai:
a. Cara penyampaian penawaran (satu sampul atau dua
sampul atau dua tahap);
b. Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen
penawaran;
c. Acara pembukaan dokumen penawaran;
d. Metoda evaluasi;
e. Hal-hal yang menggugurkan penawaran;
f. Jenis kontrak yang akan digunakan;
g. Ketentuan dan cara evaluasi
h. Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat
mengeluarkan jaminan penawaran.
7.3. Pertanyaan dari peserta lelang, jawaban dari panitia
pengadaan, keterangan lain termasuk perubahannya, dan
hasil peninjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara

3. 166
Penjelasan (BAP).dan harus sudah di upload ke portal
e-Procurement www.e-proc.deplu.go.id paling lambat 4
(empat) hari kerja setelah penjelasan pekerjaan
(aanwijzing).
7.4. Peserta lelang yang tidak hadir pada saat penjelasan
dokumen lelang dapat mengajukan pertanyaan melalui
portal e-Procurement sesuai waktu dalam data
lelang.
7.5. Dalam acara penjelasan dokumen lelang, diumumkan
nilai total harga perkiraan sendiri (HPS). Rincian HPS
tidak boleh dibuka dan bersifat rahasia.
7.6. Peserta lelang yang tidak hadir pada saat penjelasan
dokumen lelang tidak dapat dijadikan dasar untuk
menolak / menggugurkan penawarannya.
B. DOKUMEN LELANG
8. ISI DOKUMEN
LELANG
8.1. Dokumen lelang terdiri dari:
BAB I Instruksi Kepada Peserta Lelang;
BAB II Data Lelang;
BAB III Bentuk Surat Penawaran, Surat Kemitraan dan
Surat Kuasa ;
BAB IV Syarat-Syarat Umum Kontrak;
BAB V Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
BAB VI Spesifikasi Teknis;
BAB VII Gambar-Gambar;
BAB VIII Daftar Kuantitas, Analisa Harga Satuan dan
Metoda Pelaksanaan;
BAB IX Bentuk-Bentuk Jaminan.
Addendum (bila ada)
9. KLARIFIKASI
DOKUMEN
LELANG
9.1. Klarifikasi dokumen lelang dilakukan pada saat
Penjelasan Pekerjaan (Aanwijziing) yang jadwal dan
tempatnya ditentukan oleh panitia pengadaan.
9.2. Panitia pengadaan tidak akan menanggapi
permohonan klarifikasi yang diterima di portal
e-Procurement yang diajukan peserta lelang diluar
waktu yang ditentukan dalam data lelang.

4. 167
10. ADDENDUM
DOKUMEN
LELANG
10.1. Sebelum batas waktu penyampaian penawaran berakhir,
atas pertimbangan bahwa pada BAP (Berita Acara
Penjelasan) terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan
penting yang perlu ditampung, maka panitia pengadaan
akan mengubah ketentuan dokumen lelang dengan
menerbitkan addendum.
10.2. Addendum dokumen lelang menjadi bagian tak terpisahkan
dari dokumen lelang dan harus sudah di upload ke portal
e-Procurement bersamaan dengan Berita Acara
Penjelasan Pekerjaan (BAP) atau paling lambat 4
(empat) hari kerja setelah penjelasan pekerjaan
(aanwijzing).
10.3. Addendum yang dikeluarkan dapat di download dari
portal e-Procurement atau didapatkan hardcopynya
dari panitia pengadaan.
C. PENYIAPAN PENAWARAN
11. BAHASA
PENAWARAN
11.1. Semua dokumen penawaran harus menggunakan Bahasa
Indonesia.
12. DOKUMEN
PENAWARAN
12.1. Dokumen penawaran terdiri dari:
a. Surat penawaran; harus bertanggal, bermeterai cukup,
dan ditandatangani oleh yang berhak serta dicap (di
stempel).
b. Lampiran surat penawaran, terdiri dari:
Dokumen Administrasi :
(a). Surat Penawaran Harga (sistem satu sampul)
(b). Copy Jaminan Penawaran
(c). Perincian harga penawaran
(d). Copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak
Tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) tahun
terakhir dan fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP)
PPh pasal 29

5. 168
Dokumen Teknis :
(e). Time Schedule/jadwal waktu penyerahan barang
(f). Spesifikasi teknis
(g). Identitas barang.
(h). Jumlah barang
(i). Persyaratan teknis lainnya.
(j). Surat pernyataan mengikuti lelang sampai
akhir proses pelelangan
Dokumen Kualifikasi :
(a).Pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan
hasil print out dari portal e-Procurement.
(b). Pakta integritas dan
(c). Formulir isian penilaian kualifikasi yang di-
print out dari portal e-Procurement.
13. HARGA
PENAWARAN
13.1. Harga penawaran adalah harga yang tercantum
dalam surat penawaran berdasarkan jumlah rincian
dalam daftar kuantitas dan harga.
13.2. Semua pajak dan retribusi yang harus dibayar oleh
penyedia jasa dalam pelaksanaan kontrak, serta
pengeluaran lainnya sudah termasuk dalam harga
penawaran.
14. MATA UANG
PENAWARAN
DAN CARA
PEMBAYARAN
14.1. Harga satuan dasar, harga satuan pekerjaan, jumlah
harga penawaran dan pembayarannya harus
menggunakan mata uang Rupiah.
14.2. Cara pembayaran dilakukan sesuai ketentuan dalam data
lelang.
15. MASA
BERLAKUNYA
PENAWARAN
15.1. Masa berlakunya penawaran adalah sesuai ketentuan dalam
data lelang.
15.2. Dalam keadaan khusus, sebelum akhir masa berlakunya
penawaran, panitia pengadaan dapat meminta kepada
peserta lelang secara tertulis untuk memperpanjang masa
berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu
tertentu.
15.3. Peserta lelang dapat:
a. Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah

6. 169
penawaran, tetapi diminta memperpanjang masa
berlakunya jaminan penawaran untuk jangka waktu
tertentu dan menyampaikan pernyataan perpanjangan
masa berlakunya penawaran dan perpanjangan
jaminan penawaran kepada pantia pengadaan;
b. Menolak permintaan tersebut secara tertulis dan
jaminan penawarannya tidak disita dan tidak
dikenakan sanksi.
16.JAMINAN
PENAWARAN
16.1. Peserta lelang harus menyediakan jaminan penawaran
dalam mata uang Rupiah dengan nominal sebesar antara
1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari nilai
harga perkiraan sendiri (HPS). Nilai dan masa berlakunya
sesuai ketentuan dalam data lelang.
16.2. Jaminan Penawaran ditujukan kepada Pelaksana
Kegiatan paket pekerjaan ........................
16.3. Jaminan penawaran harus diterbitkan oleh bank umum
(tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau oleh
perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi
kerugian (surety bond) yang mempunyai dukungan
reasuransi sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.
16.4. Jaminan penawaran harus mempunyai substansi yang
sesuai dengan format jaminan penawaran.
16.5. Penawaran yang tidak dilampiri jaminan penawaran sesuai
dengan substansi format jaminan penawaran yang berlaku
dinyatakan gugur.
16.6. Jaminan penawaran dari Kerja Sama Operasi (KSO) harus
ditulis atas nama semua anggota KSO.
16.7. Jaminan penawaran dari peserta lelang yang tidak menang
dikembalikan segera setelah penetapan pemenang lelang.
16.8. Masa berlaku Surat Jaminan Penawaran sekurang-
kurangnya sama dengan masa berlaku Surat
Penawaran Harga (SPH).
16.9. Nama penawar sama dengan nama yang tercantum
dalam Jaminan Penawaran dengan nilai tidak kurang

7. 170
dari yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan.
16.10. Paket pekerjaan yang dijaminkan sama dengan paket
pekerjaan yang dilelang
16.11. Jaminan penawaran dari pemenang lelang dikembalikan
segera setelah pemenang lelang menanda tangani
perjanjian dan menyerahkan jaminan pelaksanaan.
16.12. Jaminan penawaran akan disita apabila:
a. Peserta lelang menarik penawarannya selama masa
berlakunya penawaran; atau
b. Pemenang lelang mengundurkan diri; atau
c. Pemenang lelang dalam batas waktu yang ditentukan
gagal:
1) Menyerahkan jaminan pelaksanaan; atau
2) Menandatangani surat perjanjian.
17.PENAWARAN
ALTERNATIF
17.1. Peserta lelang harus menyampaikan penawaran sesuai
dengan ketentuan dokumen lelang.
17.2. Penawaran alternatif tidak akan dipertimbangkan.
18. DOKUMEN
PENAWARAN
18.1. Peserta lelang harus menyampaikan 1(satu) dokumen
penawaran asli dan diberi tanda “ASLI” dan 2 (dua)
dokumen penawaran rekaman yang masing-masing diberi
tanda “REKAMAN”. Apabila terdapat perbedaan antara
dokumen penawaran asli dan rekaman, maka dokumen
penawaran asli yang berlaku.
18.2. Dokumen penawaran asli dan rekaman harus
ditandatangani oleh orang yang berhak atas nama badan
usaha peserta lelang sesuai dengan akta pendirian dan
perubahannya, akta pendirian cabang dan perubahannya
atau perjanjian KSO.
18.3. Jika ada perubahan pada dokumen penawaran yang bukan
merupakan hasil print out dari portal e-Procurement, maka
perubahan tidak boleh dilakukan dengan memberikan
tipex. Perubahan dapat dilakukan dengan membuat
dokumen baru atau memberikan garis tepat pada kalimat /
tulisan yang salah dan kemudian diparaf oleh orang yang
membuat penawaran.

8. 171
D. PEMASUKAN PENAWARAN
19. SAMPUL DAN
TANDA
PENAWARAN
19.1. Sampul penawaran mencantumkan alamat pengguna
barang/jasa serta tempat, hari, tanggal, bulan, tahun
dan jam pemasukan.
CONTOH SAMPUL PENAWARAN
Satuan Kerja :
Alamat :
Paket Pekerjaan :
Pelelangan:
Hari :
Tanggal :
J a m :
Tempat :
19.2. Penyampaian dokumen penawaran menggunakan
sistem satu sampul.
Untuk sistem 1 (satu) sampul keseluruhan dokumen
penawaran dijilid menjadi 1 (satu) buku dan
dimasukkan ke dalam satu sampul, yang mencakup
semua persyaratan yang ditentukan dalam dokumen
lelang.
Catatan :
untuk Penyampaian penawaran sistim 2 dua sampul;
• sampul satu berisi data administrasi dan teknis,
• sampul dua berisi data penawaran harga.
• sampul 1 dan sampul 2 dimasukkan dalam satu
sampul (di-lak)
untuk Penyampaian penawaran sistim 2 dua Tahap;
• sampul satu berisi data administrasi dan teknis,
• sampul dua berisi data penawaran harga.
• Sampul 1 dievaluasi terlebih dahulu
Jika menggunakan satu sampul maka untuk sistem 2
sampul dan 2 tahap dihapus atau sebaliknya

9. 172
19.3. Peserta lelang harus menyegel dan menandai sampul
penawaran (di-lak). Jika tidak disegel dan ditandai,
Panitia Pengadaan tidak bertanggung jawab apabila
terjadi salah penempatan atau pembukaan dini sampul
penawaran oleh pihak yang tidak berkepentingan.
20. PENYAMPAIAN
DOKUMEN
PENAWARAN
20.1. Penyampaian dokumen penawaran dapat dilakukan dengan
cara sebagai berikut :
a. Langsung
Peserta lelang secara langsung menyampaikan
dokumen penawaran kedalam kota/tempat pemasukan
dokumen penawaran yang telah disediakan oleh
panitia pengadaan.
b. Melalui Pos
1. Dokumen penawaran yang dikirim melalui pos
akan dicatat tanggal dan jam penerimaan oleh
panitia pengadaan.
2. Panitia membuat Berita Acara penerimaan
dokumen penawaran yang sampul luarnya
masih dalam keadaan tertutup yang selanjutnya
dimasukkan kedalam kotak/tempat pemasukan
dokumen penawaran.
21. BATAS AKHIR
WAKTU
PEMASUKAN
PENAWARAN
21.1. Penawaran baik secara hard copy maupun soft copy harus
disampaikan kepada panitia pengadaan paling lambat 1 jam
sebelum waktu pembukaan sampul sebagaimana jadwal di
portal e-Procurement Departemen Luar Negeri.
21.2. Panitia pengadaan dapat mengundurkan batas akhir waktu
pemasukan penawaran dengan mencantumkan hal tersebut
dalam addendum dokumen lelang.
22. PENAWARAN
TERLAMBAT
22.1. Penawaran yang dimasukkan secara langsung jika batas
waktu pemasukan dokumen penawaran berakhir, panitia
pengadaan menyatakan penyampaian dokumen ditutup,
menolak dokumen penawaran yang terlambat, dan menolak
penambahan dokumen penawaran
Penawaran yang dikirim melalui pos jika batas waktu
pemasukan dokumen penawaran berakhir, panitia

10. 173
pengadaan menolak dokumen penawaran.
Dokumen penawaran yang terlambat dibuka sampul luarnya
untuk mengetahui alamat calon penyedia barang/jasa dan
dokumen tersebut dikembalikan oleh panitia pengadaan
setelah diberi catatan tanggal dan jam penerimaan. Nama,
alamat penawar, serta sampul luar disimpan oleh panitia
pengadaan.
23. PENARIKAN,
PENGUBAHAN,
PENGGANTIAN
ATAU
PENAMBAHAN
DOKUMEN
PENAWARAN
23.1. Peserta lelang tidak boleh mengubah / menarik
penawaran setelah memasukkan dalam kotak
penawaran.
C. PEMBUKAAN PENAWARAN DAN EVALUASI
24. PEMBUKAAN
PENAWARAN
24.1. Panitia pengadaan membuka dokumen penawaran di
hadapan peserta lelang, pada waktu dan tempat sesuai
ketentuan dalam data lelang.
24.2. Para calon penyedia barang/jasa yang hadir harus
memperlihatkan identitas atau surat keterangan / penugasan
dari perusahaan untuk menghadiri pembukaan dokumen
penawaran dan menandatangani daftar hadir sebagai bukti
kehadirannya.
24.3. Panitia meneliti isi kotak / tempat pemasukan dokumen
penawaran dan menghitung jumlah penawaran yang masuk.
Jika penawaran hard copy kurang dari tiga Panitia tidak
akan membuka penawaran online di portal e-Procurement
Deplu. Selanjutnya pelelangan tidak dapat diteruskan dan
akan dilakukan pelelangan ulang dengan mengumumkan
kembali dan mengundang peserta lelang yang baru.
24.4. Panitia meminta kesediaan sekurang kurangnya dua wakil
peserta lelang yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak
terdapat saksi dari peserta pelelangan yang hadir, Panitia
menunda pembukaan kotak / tempat pemasukan sekurang-
kurangnya dua jam. Setelah sampai waktu yang telah
ditentukan, wakil peserta lelang tetap tidak ada yang hadir,

11. 174
acara pembukaan penawaran dilakukan dengan disaksikan
oleh dua saksi di luar Panitia yang ditunjuk secara tertulis
oleh Panitia.
24.5. Panitia Pengadaan memeriksa, menunjukkan dan
membacakan dihadapan para peserta pelelangan mengenai
dokumen penawaran yang terdiri dari :
(a) surat penawaran yang menyebutkan masa berlaku
penawaran
(b) jaminan penawaran
(c) daftar kuantitas dan harga
24.6. Panitia pengadaan harus membuat berita acara pembukaan
penawaran (BAPP).
25. KERAHASIAAN
PROSES
25.1. Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan
dilaksanakan oleh panitia pengadaan secara independen.
25.2. Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi,
klarifikasi, konfirmasi dan usulan calon pemenang lelang
tidak boleh diberitahukan kepada peserta lelang atau orang
lain yang tidak berkepentingan.
25.3. Setiap usaha peserta lelang untuk mencampuri proses
evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang
akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang
bersangkutan.
26. KLARIFIKASI
DAN
KONFIRMASI
PENAWARAN
26.1. Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen
penawaran, panitia pengadaan dapat melakukan
klarifikasi. Peserta lelang harus memberikan tanggapan
atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi
dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas
klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.
26.2. Terhadap hal-hal yang diperlukan, panitia pengadaan
dapat melakukan konfirmasi kepada peserta lelang dan
instansi terkait.
27. PEMERIKSAAN
PENAWARAN
DAN PENAWAR-
AN YANG MEME-
NUHI SYARAT
27.1. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang
memenuhi syarat administrasi, tanpa adanya penyim-
pangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran
bersyarat. Penawaran dengan penyimpangan yang bersifat
penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:

12. 175
a. Jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-
hal yang sangat substantif dan akan mempengaruhi
lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja/performance
pekerjaan;
b. Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen
lelang;
c. Persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen
lelang yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat
dan/atau tidak adil di antara peserta lelang yang
memenuhi syarat.
27.2. Apabila penawaran tidak memenuhi ketentuan dokumen
lelang, akan ditolak oleh panitia pengadaan dan tidak
dapat diperbaiki (post bidding) sehingga menjadi
memenuhi syarat.

13. 176
28. KOREKSI
ARITMATIK
(jika menggunakan
koreksi aritmatik jika
tidak menggunakan
koreksi aritmatik
pasal 28 ini dihapus)
28.1. Koreksi aritmatik dapat dilakukan sebelum evaluasi
dokumen penawaran, sebagai berikut:
a. Kesalahan kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam
daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan
kuantitas yang tercantum dalam dokumen lelang.
b. Koreksi aritmatik pada daftar kuantitas dan harga
dilakukan terhadap perkalian antara kuantitas dengan
harga satuan beserta penjumlahannya, sebagai berikut:
1). Harga satuan yang tercantum dalam daftar
kuantitas dan harga tidak boleh dikoreksi;
2). Apabila terdapat kesalahan hasil pengalian
antara kuantitas dengan harga satuan dan
penjumlahan, maka dilakukan pembetulan dan
yang mengikat adalah hasil koreksi;
3). Mata pembayaran yang tidak diberi harga satuan
dianggap sudah termasuk dalam harga satuan
mata pembayaran yang lain, dan harga satuan
dalam daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan
kosong;
4). Hasil koreksi aritmatik pada daftar kuantitas dan
harga tersebut harus diberitahukan kepada
penawar dalam waktu secepatnya
c. Apabila terdapat perbedaan antara harga satuan pada
daftar kuantitas dan harga, dengan harga satuan pada
analisa harga satuan yang bersangkutan, maka yang
mengikat adalah harga satuan pada daftar kuantitas
dan harga.
28.2. Bila penawar tidak dapat menerima jumlah penawaran
hasil koreksi aritmatik, maka penawarannya ditolak dan
jaminan penawarannya disita.
29. MATA UANG
UNTUK
EVALUASI
PENAWARAN
29.1. Penawaran akan dievaluasi berdasarkan mata uang
Rupiah.

14. 177
30. EVALUASI
PENAWARAN
30.1. Panitia pengadaan hanya akan mengevaluasi penawaran
yang memenuhi syarat.
30.2. Metoda evaluasi penawaran dilakukan sesuai dengan
ketentuan dalam data lelang.
30.3. Urutan pelaksanaan evaluasi penawaran adalah sebagai
berikut :
a. Evaluasi administrasi
Evaluasi administrasi meliputi:
1). Surat penawaran;
a. Surat penawaran harus ditandatangani oleh
Direktur perusahaan atau penerima kuasa
yang tercantum dalam akte pendirian atau
perubahannya, atau kepala cabang
perusahaan yang diangkat kantor pusat, atau
pekabat yang menurut perjanjian kerjasama.
b. Surat Penawaran ditujukan kepada
Pelaksana Kegiatan Paket Pekerjaan
………………………………………………
c. Jangka waktu berlakunya surat penawaran
tidak kurang dari waktu yang ditetapkan
dalam dokumen pemilihan penyedia
barang/jasa.
d. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang
ditawarkan tidak melebihi jangka waktu
yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
penyedia barang/jasa.
e. Surat penawaran bertanggal, bermeterai dan
dicap stempel perusahaan.
f. Harga penawaran adalah harga yang
tercantum dalam surat penawaran harga
/SPH (hardcopy) berdasarkan jumlah rincian
Daftar Kuantitas dan Harga untuk seluruh
item pekerjaan.
g. Harga penawaran dalam SPH harus sama
dengan penawaran yang disubmit ke

15. 178
portal e-Procurement (softcopy). Jika
tidak sama, maka penawaran dinyatakan
tidak memenuhi persyaratan penawaran.
h. Apabila ditemukan perbedaan penulisan
antara angka dan huruf pada nilai
penawaran di SPH, maka yang harus
sama dengan nilai penawaran yang
disubmit ke portal e-Procurement adalah
nilai dalam tulisan huruf.
2). Surat jaminan penawaran;
a. Diterbitkan oleh bank umum (tidak
termasuk bank perkreditan rakyat) atau oleh
perusahaan asuransi yang mempunyai
program asuransi kerugian (surety bond)
yang mempunyai dukungan reasuransi
sebagaimana persyaratan yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan.
b. Masa berlaku jaminan penawaran tidak
kurang dari jangka waktu yang ditetapkan
dalam dokumen pemilihan penyedia
barang/jasa.
c. Nama peserta lelang sama dengan nama
yang tercantum dalam surat jaminan
penawaran.
d. Besar jaminan penawaran tidak kurang dari
nilai nominal yang ditetapkan dalam
dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
e. Besar jaminan penawaran dicantumkan
dalam angka dan huruf.
f. Nama pengguna barang/jasa yang menerima
jaminan penawaran sama dengan nama
pengguna barang/jasa yang mengadakan
pelelangan.
g. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan
paket pekerjaan yang dilelang.
h. Isi surat jaminan penawaran harus sesuai
dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan

16. 179
penyedia barang/jasa.
Catatan :
Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan/atau
meragukan dalam surat jaminan penawaran
perlu diklarifikasi dengan pihak yang terkait
tanpa mengubah substansi dari jaminan
penawaran.
3). Copy bukti tanda terima penyampaian Surat
Pajak Tahunan (SPT) pajak penghasilan
(PPh) tahun terakhir dan fotocopy Surat
Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 29.
4). Kerja sama operasi (bila ada);
b. Evaluasi teknis
Evaluasi teknis meliputi:
1). Jadwal waktu penyerahan barang;
2). Spesifikasi teknis;
3). Identitas barang
4). Jumlah barang;
5). Surat pernyataan mengikuti lelang sampai proses
akhir lelang
6). Syarat teknis lainnya yang ditentukan dalam
dokumen lelang.
Catatan :
Untuk persyaratan evaluasi teknis no urut 1 s/d 5
harus sesuai ketentuan yang tertuang dalam dokumen
pemilihan penyedia barang/jasa.
c. Evaluasi kewajaran harga
harga dianggap tidak wajar jika :
1). mata pembayaran utama yang ditawar
rendah tersebut mengakibatkan
persyaratan/spesifikasi teknis yang
ditentukan dalam dokumen pemilihan
penyedia barang/jasa tidak terpenuhi
(mempengaruhi kualitas pekerjaan).

17. 180
2). setelah dilakukan klarifikasi, peserta lelang
menyatakan tidak mampu melaksanakan
pekerjaan sesuai dokumen pemilihan
penyedia barang/jasa.
E. PEMENANG LELANG
31. KRITERIA
PEMENANG
KEPALA SATKER/PPK akan menetapkan pemenang lelang
dari peserta lelang yang harga penawarannya terendah responsif
dan memenuhi syarat sesuai ketentuan dokumen lelang serta
memenuhi syarat kualifikasi.
32. PENILAIAN
KUALIFIKASI
Untuk pelelangan umum dengan pasca kualifikasi, terhadap 3
(tiga) penawaran terendah yang memenuhi persyaratan dilakukan
pembuktian kualifikasi.
33. HAK KEPALA
SATKER/PPK
UNTUK
MENERIMA DAN
MENOLAK
PENAWARAN
KEPALA SATKER/PPK mempunyai hak untuk menerima atau
menolak salah satu atau semua penawaran dan membatalkan
proses lelang setiap saat sebelum penetapan pemenang lelang,
tanpa tuntutan dari peserta lelang yang bersangkutan dan tanpa
kewajiban memberikan alasan apapun kepada peserta lelang,
apabila dipandang seluruh penawaran tidak menunjukkan adanya
persaingan yang sehat, terjadi pengaturan bersama (kolusi), dan
tidak cukup tanggap terhadap dokumen lelang.
34. PENUNJUKAN
PENYEDIA JASA
34.1. Sebelum KEPALA SATKER/PPK menunjuk penyedia
jasa, panitia pengadaan mengumumkan pemenang lelang.
Peserta lelang yang berkeberatan atas hasil penetapan
pemenang lelang tersebut dapat mengajukan sanggahan.
34.2. Sebelum akhir masa berlakunya penawaran yang
ditetapkan KEPALA SATKER/PPK, KEPALA
SATKER/PPK mengeluarkan surat penunjukan penyedia
jasa (SPPJ) yang menjadi bagian dokumen kontrak.
35. JAMINAN
PELAKSANAAN
35.1. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
kerja setelah diterbitkannya SPPJ, penyedia jasa harus
menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada KEPALA
SATKER/PPK dengan nilai dan waktu sesuai ketentuan
dalam data lelang.
35.2. Jaminan pelaksanaan yang diserahkan penyedia

18. 181
barang/jasa harus dikeluarkan oleh bank umum
35.3. Apabila penyedia jasa yang ditunjuk sebagai pemenang
lelang tidak menyerahkan jaminan pelaksanaan selama 14
(empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPJ,
maka penyedia jasa dinyatakan batal sebagai pemenang
lelang dan disita jaminan penawarannya serta dikenakan
sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
35.4. Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-
kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai
dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal masa
pemeliharaan berakhir berdasarkan kontrak.
35.5. Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada PPK Paket
Pekerjaan………(sesuai paket pekerjaan yang
dilelang).
36. PENANDATA-
NGANAN
KONTRAK
Penandatanganan kontrak dilakukan selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPJ dan penyedia
jasa telah menyerahkan jaminan pelaksanaan.
37. UANG MUKA
DAN JAMINAN
UANG MUKA
Penyedia jasa yang menjadi pemenang lelang dapat menerima
pembayaran uang muka sesuai ketentuan dalam syarat-syarat
khusus kontrak setelah menyerahkan jaminan uang muka dengan
nilai sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari besarnya
uang muka.
38. LARANGAN
PERSEKONG-
KOLAN
38.1. Penyedia jasa dilarang melakukan persengkongkolan
dengan penyedia jasa lain dan atau dengan panitia
pengadaan untuk mengatur dan/atau menentukan
pemenang dalam pelelangan sehingga mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.
38.2. Penyedia jasa dan panitia pengadaan yang melakukan
persekongkolan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

19. 182
39. PAKTA
INTEGRITAS
39.1. Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak
melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang
dibuat oleh penyedia jasa.
39.2. Penyedia jasa harus menandatangani pakta integritas pada
saat pemasukan dokumen penawaran yang selanjutnya
diikuti oleh panitia pengadaan.
39.3. Pakta integritas harus ditandatangani oleh pemimpin/
direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari
direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum
dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala
cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang
dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang
menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili
perusahaan yang bekerjasama.

20. 183
BAB XV
DATA LELANG
1. LINGKUP PEKERJAAN 1.1 Nama KEPALA SATKER/PPK:
.............................................................
(Nama PPK)
Nama paket pekerjaan: …………….................................
1.2 Jangka waktu penyelesaian pekerjaan:
……(………….................) hari kalender.
2. SUMBER DANA Pekerjaan ini dibiayai dengan dana ...................................
Penjelasan dokumen lelang akan dilaksanakan pada:3. PENJELASAN
DOKUMEN LELANG Hari
Tanggal
Pukul
Tempat
: …………………………………………
: …………………………………………
: …………………………………………
: …………………………………………
4. MATA UANG PENA-
WARAN DAN CARA
PEMBAYARAN
Pembayaran dilakukan dengan cara angsuran (termin)
5. MASA BERLAKUNYA
PENAWARAN
Masa laku penawaran selama ……(………………) hari
kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.
6. JAMINAN
PENAWARAN
Besarnya jaminan penawaran sekurang-kurangnya adalah
3 % (tiga persen) dari HPS atau senilai Rp………………
(…….………………).
Masa laku jaminan penawaran harus …….. hari kalender
lebih lama dari masa laku penawaran.
7. BATAS AKHIR
WAKTU PEMASUKAN
PENAWARAN
Batas akhir waktu pemasukan penawaran:
Hari : ………………………………………………..
Tanggal : ...……………………………………………...
Bulan : ………………………………………………..
Tahun : …………….........……………………………..
Jam : ….........……………………………………….
8. PEMBUKAAN
PENAWARAN
Pembukaan penawaran:
Hari : ..……………………………………………
Tanggal : …………………………………………….

21. 184
Bulan : ……………………………………………..
Tahun : …………………………………………….
Jam : …………………………………………….
9. EVALUASI
PENAWARAN
Metoda evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem
……..……………(gugur atau nilai).
10. JAMINAN
PELAKSANAAN
Nilai jaminan pelaksanaan sebesar 5 % (lima persen) dari
nilai kontrak.
11. KUALIFIKASI
PESERTA LELANG
Golongan : ..........(kecil/menengah/besar)
Bidang :.............
Sub Bidang : ...........
Kemampuan dasar yang dimiliki : .................................
12. DOKUMEN LELANG
NO DOKUMEN PENAWARAN
Diluar sampul
diserahkan
sebelum
memasukkan SPH
kedalam kotak
Penawaran
Didalam sampul
Penawaran Harga
DOKUMEN ADMINISTRASI
1
2
3
4
5
Jaminan Penawaran
Surat Penawaran Harga (sistem satu sampul)
Rekapitulasi Biaya dilengkapi Perician Harga Borongan
Bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan
(SPT) pajak penghasilan (PPh) tahun terakhir dan Surat
Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 29.
Surat perjanjian kemitraan/KSO (jika ada
kemitraan)
1 Asli
-
-
-
-
3 copy
1 Asli, 2 copy
1 Asli, 2 copy
3 copy
1 Asli, 2 copy
DOKUMEN TEKNIS
6
7
8
9
10
11
12
Jadwal waktu penyerahan barang
Spesifikasi teknis
Jumlah barang
Identitas barang
Spesifikasi teknis
Hal-hal lain yang berhubungan dengan teknis
tergantung Dinas
Surat pernyataan mengikuti lelang sampai akhir
proses pelelangan
-
-
-
-
-
-
-
1 Asli, 2 copy
1 Asli, 2 copy
1 Asli, 2 copy
1 Asli, 2 copy
1 Asli, 2 copy
1 Asli, 2 copy
1 Asli, 2 copy
DOKUMEN KUALIFIKASI
11
12
13
Surat Pernyataan Minat (print out portal ber-
meterai dan bertanggal)
Pakta Integritas
Isian Data Kualifikasi (print out portal bermeterai
dan bertanggal)
1 Asli, 2 copy
1 Asli, 2 copy
1 Asli, 2 copy
-
No. URAIAN ADA TIDAK
1. Surat Penawaran
2. Jaminan Penawaran
3. Daftar Kuantitas dan Harga

22. 185
BAB XVI
BENTUK SURAT PENAWARAN, PERJANJIAN KEMITRAAN,
DAN SURAT KUASA
A. SURAT PENAWARAN
KOP PENYEDIA BARANG/JASA
Kepada
Yth. Pelaksana Kegiatan
............................
di Jakarta
SURAT PENAWARAN HARGA (SPH)*)
Nomor : ......................................
Dalam rangka pengadaan pekerjaan yang dilakukan di Badan/Dinas/ Kantor/USK
...... Jakarta, pada hari ……........ tanggal …………… untuk pekerjaan : ..............
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : …….......................
Jabatan : …….......................
Perusahaan : CV/PT…................
Alamat : ..............................
NPWP/PKP : .............................
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut diatas, menyatakan
bahwa:
1. Setelah mempelajari dokumen awal pengadaan dan addendum dokumen pengadaan
serta telah mendapatkan penjelasan dari Panitia Pengadaan, dengan ini kami bersedia
melaksanakan pekerjaan tersebut diatas berdasarkan jenis kontrak.....................,
sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta Berita Acara Penjelasan
Pekerjaan (BAP) serta addendum yang telah ditetapkan, dengan harga penawaran dan
sudah terhitung PPn 10% adalah sebesar Rp .......………..
2. Harga penawaran tersebut diatas maupun harga-harga satuan terlampir berlaku
mengikat sampai ................... ( ......................... ) hari kalender terhitung dari tanggal
penawaran ini, kecuali jika sebelum berakhirnya waktu tersebut diatas pelaksanaan

23. 186
pekerjaan diserahkan kepada kami, dalam hal ini tetap berlaku harga penawaran
maupun harga-harga satuan terlampir sampai selesainya pelaksanaan pekerjaan.
3. Sanggup menyelesaikan pekerjaan dalam waktu ............ (...............) hari kalender
terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SKPPBJ)
Demikian Surat Penawaran Harga (SPH) ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yang mengajukan penawaran
CV/PT ……..........................
_______________
Materai
Sesuai
dengan yang
berlaku
Direktur
*) Surat Penawaran Harga ini digunakan pada Surat Penawaran sistem satu sampul dan pada sampul II untuk
pengadaan yang menggunakan sistem dua sampul/ dua tahap dan satu tahap

24. 187
B. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN UNTUK KERJA SAMA OPERASI (KSO)
SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN
KERJA SAMA OPERASI (KSO)
MENIMBANG :
BAHWA,
Sehubungan dengan pelelangan pekerjaan ..................................... yang pembukaan penawarannya
akan dilakukan di .................................. pada tanggal ..................... 200...., maka
……………….….................………………….…......……........(nama penyedia jasa 1)
dan
……………….…….............………………….…….....….........(nama penyedia jasa 2)
dan
……………….…….............………………….…..…................(nama penyedia jasa 3)
bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam
bentuk Kerja Sama Operasi (KSO).
MENYETUJUI DAN MEMUTUSKAN:
BAHWA,
1. Secara bersama-sama:
a. Menunjuk..................…. (nama penyedia jasa 1) sebagai perusahaan utama (leading firm)
untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO dan menandatangani
semua dokumen termasuk dokumen penawaran dan dokumen kontrak.
b. …………………….……………………......….……........(nama penyedia jasa 1)
dan
……………................…………………………….…..…(nama penyedia jasa 2)
dan
….....……………..…………………………...…….…….(nama penyedia jasa 3)
menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara
bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen
kontrak.

25. 188
2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam KSO adalah:
Penyedia jasa 1 ……...% (……………................................………………….….persen)
Penyedia jasa 2 ……...% (……………………………….….................................persen)
Penyedia jasa 3 ……...% (……………………………….….................................persen)
3. Masing-masing penyedia jasa anggota KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut
pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO. Pembagian sharing
dalam KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa
kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KEPALA SATKER/PPK dan
persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota KSO. Terlepas dari sharing
yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh
terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa
keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian
subkontrak, surat-menyurat, teleks, dan lain-lain.
4. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan kepada
…………...........................................................… (nama wakil penyedia jasa yang diberi
kuasa) dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana ……………… (nama
penyedia jasa 1) berdasarkan persetujuan tertulis dari……....…………(nama penyedia jasa 2)
dan...….................. (nama penyedia jasa 3) sehubungan dengan substansi dan semua ketentuan
dalam semua dokumen yang akan di tandatangani.
5. Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal ditandatangani.
6. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak
dimenangkan oleh perusahaan KSO.
7. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap …..... (……..........................) bermaterai cukup yang
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
DENGAN KESAKSIAN INI semua anggota KSO membubuhkan tanda tangan dan cap
perusahaan di…………...…pada hari………..tanggal…..........bulan…..........., tahun…
Penyedia jasa 1 Penyedia jasa 2 Penyedia jasa 3
(……………………….) (………………….………) (…………………………)
(materai, tanda tangan dan cap tiap wakil yang diberi kuasa)
Disahkan oleh NOTARIS

26. 189
( ………………………………..)
(tanda tangan dan cap)

27. 190
C. BENTUK SURAT KUASA
KOP PERUSAHAAN
SURAT KUASA
Nomor :..........................
Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : ................................................................................
Jabatan : Direktur Utama/Direktur PT...................................
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Notaris
............................................. di ........................ No....................... tanggal .........................beserta
perubahannya yang berkedudukan di.................................... (alamat perusahaan)
yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.
Memberi kuasa kepada :
Nama : ................................................................................
Jabatan : ................................................................................
Yang diangkat berdasarkan Akta Notaris ............................di ....................
No................... tanggal .........................beserta perubahannya yang berkedudukan
di....................... (alamat perusahaan).
yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.
Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa diberi wewenang untuk menandatangani surat penawaran
pekerjaan ...............................................................................beserta lampirannya.
Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.
.................................., .......................200....
Penerima Kuasa Pemberi Kuasa
Materai Rp. 6.000,- bertanggal, tandatangan,
cap perusahaan.
............................... .............................
(nama dan jabatan) (nama dan jabatan)

28. 191
BAB XVII
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
A. KETENTUAN UMUM
1. DEFINISI Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini kata-kata dan
ungkapan-ungkapan harus mempunyai arti seperti yang
dimaksudkan atau didifinisikan disini.
a. KEPALA SATKER/PPK adalah kepala Satker/PPK
sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas
pengadaan jasa dalam lingkungan kantor/satuan kerja.
Selanjutnya memberikan kuasa kepada pelaksana kegiatan
berdasarkan Surat Perintah Kepala
Bagian/Dinas/Satuan Kerja Nomor …….......
b. Pemberi tugas adalah Deplu, dalam hal ini dipegang
oleh Pelaksana Kegiatan.
c. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat
berdasarkan Surat Perintah Kepala
Bagian/Dinas/Satuan Kerja Nomor ……..... untuk
melaksanakan pemilihan penyedia jasa;
d. Panitia pemeriksa barang adalah pejabat atau orang
yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Kepala
Bagian/Dinas/Satuan Kerja Nomor ……..... yang
bertugas untuk memeriksa barang yang dikirim
penyedia barang sesuai dengan spesifikasi yang telah
ditetapkan dalam dokumen lelang;
e. Penyedia Barang Adalah suatu Badan Usaha yang
memiliki SIUP masih berlaku dari Pemerintah Kota /
Kabupaten domisili peserta lelang dengan bidang,
sub bidang dan kualifikasi sesuai data lelang.
f. Kontrak adalah perikatan hukum antara KEPALA
SATKER/PPK dengan penyedia jasa dalam pelaksanaan
pengadaan jasa;
g. Kontrak lumpsump adalah kontrak pengadaan
barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam
batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan

29. 192
tetapn dan semua resiko yang terjadi dalam proses
penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh
penyedia barang/jasa;
h. Dokumen kontrak adalah keseluruhan dokumen yang
mengatur hubungan hukum antara KEPALA
SATKER/PPK dan penyedia jasa untuk melaksanakan
dan menyelesaikan pekerjaan, yang terdiri dari dan
dengan urutan kekuatan hukum sebagai berikut :
1). Surat perjanjian;
2). Surat penunjukan penyedia jasa;
3). Surat penawaran;
4). Addendum dokumen lelang (bila ada);
5). Syarat-syarat khusus kontrak;
6). Syarat-syarat umum kontrak;
7). Spesifikasi teknis;
8). Gambar-gambar;
9). Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran
kontrak;
i. Harga kontrak adalah harga yang tercantum dalam surat
penunjukan penyedia jasa yang selanjutnya disesuaikan
menurut ketentuan kontrak;
j. Hari adalah hari kalender; bulan adalah bulan kalender;
k. Mata pembayaran utama adalah mata pembayaran
pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal
80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan,
dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya
terbesar yang ditetapkan dalam dokumen lelang;
l. Perintah perubahan adalah perintah yang diberikan oleh
pelaksana kegiatan kepada penyedia jasa untuk
melakukan perubahan pekerjaan;
m. Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia
jasa yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK), yang dikeluarkan oleh KEPALA
SATKER/PPK;
n. Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal
penyerahan pertama pekerjaan, dinyatakan dalam berita

30. 193
acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh
KEPALA SATKER/PPK;
o. Masa pemeliharaan/garansi adalah kurun waktu kontrak
yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak,
dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan
sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan;
p. Arbiter adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan
KEPALA SATKER/PPK dan penyedia jasa, atau ditunjuk
oleh pengadilan negeri, atau ditunjuk oleh lembaga
arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa
tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui
arbitrase;
2. PENERAPAN 2.1. Ketentuan-ketentuan pada syarat - syarat umum kontrak
harus diterapkan secara luas tanpa melanggar ketentuan
yang ada dalam dokumen kontrak keseluruhan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.2. Dokumen kontrak harus diinterprestasikan dalam urutan
kekuatan hukum sebagai berikut :
a. Surat Perjanjian;
b. Surat Penawaran;
c. Addendum dokumen lelang (jika ada);
d. Syarat-syarat khusus kontrak;
e. Syarat-syarat umum kontrak;
f. Spesifikasi teknis;
g. Gambar-gambar;
h. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran
kontrak.
3. ASAL PENYEDIA
BARANG/JASA
Jasa pemborongan untuk pekerjaan ini adalah merupakan
layanan jasa dari penyedia jasa nasional yang berdomisili di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. ALAMAT PENYEDIA
BARANG/JASA
Alamat Penyedia Barang/Jasa :
Apabila alamat kantor Rekanan ada yang tidak sama dengan
yang tercantum dalam surat-surat asli sebagaimana dimaksud

31. 194
dalam dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran, yaitu :
1) Surat Penawaran Harga
2) I U J K
3) Sertifikat Tanda Daftar Rekanan
4) NPWP dan PKP
5) Surat Jaminan Penawaran
maka alamat yang digunakan alamat terakhir sesuai dengan
Surat Keterangan Domisili dari Lurah setempat.
5. PENGGUNAAN
DOKUMEN KONTRAK
DAN INFORMASI
Penyedia jasa tidak diperkenankan menggunakan dokumen
kontrak dan informasi yang ada kaitannya dengan kontrak di
luar keperluan dari pekerjaan yang tersebut dalam kontrak,
kecuali lebih dahulu mendapat ijin tertulis dari KEPALA
SATKER/PPK.
6. HAK PATEN, HAK
CIPTA, DAN MEREK
Apabila penyedia jasa menggunakan hak paten, hak cipta dan
merek dalam pelaksanaan pekerjaan, maka menjadi
tanggungjawab penyedia jasa sepenuhnya dan KEPALA
SATKER/PPK dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim
dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta dan
merek.
7. PEMBAYARAN
7.1. Pembayaran dilaksanakan setelah pekerjaan selesai
100% dan diterima sesuai dengan spesifikasi dan
jumlah yeng ditetapkan dalam data lelang. Yang
selanjutnya diterbitkan Berita Acara Serah Terima
Barang;
7.2. Pengguna Barang/Jasa harus sudah membayar kepada
Penyedia Barang/Jasa selambat-lambatnya dalam
kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak Penyedia
Barang/Jasa telah mengajukan tagihan yang telah
disketahu konsultan pengawas dan disetujui Pelaksana
Kegiatan.
8. HARGA DAN
SUMBER DANA
8.1. KEPALA SATKER/PPK membayar kepada penyedia
jasa atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan ketentuan
kontrak.
8.2. Kontrak pekerjaan ini dibiayai dengan sumber dana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
yang tertuang didalam DIPA/SATKER Deplu.

32. 195
9. WEWENANG DAN
KEPUTUSAN
KEPALA
SATKER/PPK
KEPALA SATKER/PPK memutuskan hal-hal yang bersifat
kontraktual antara KEPALA SATKER/PPK dan penyedia
jasa dalam kapasitas sebagai pemilik pekerjaan.
10. SURAT PERINTAH
MULAI KERJA
(SPMK)
10.1. Kepala Satker/PPK harus sudah menerbitkan SPMK
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak
penandatanganan kontrak, setelah dilakukan
penyerahan lapangan.
10.2. Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat
dimulainya pelaksanaan kontrak yang akan dinyatakan
penyedia jasa dalam pernyataan dimulainya pekerjaan.
10.3. Penyedia jasa tidak berhak menerima pembayaran
tambahan untuk biaya-biaya yang sesungguhnya dapat
dihindari melalui peringatan dini.
11. HAK DAN
KEWAJIBAN PARA
PIHAK
11.1. Hak dan kewajiban KEPALA SATKER/PPK
a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang
dilaksanakan oleh penyedia jasa.
b. Melakukan perubahan kontrak.
c. Menangguhkan pembayaran.
d. Mengenakan denda keterlambatan.
e. Memberikan instruksi sesuai jadwal.
11.2. Hak dan kewajiban penyedia jasa
a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah
ditetapkan dalam kontrak.
b. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal
penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam
kontrak.
c. Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk
melindungi lingkungan baik di dalam maupun di
luar tempat kerja dan membatasi perusakan dan
pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun
miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan
kerusakan lain yang disebabkan kegiatan penyedia
jasa.

33. 196
12. CACAT MUTU 12.1. Tim Pemeriksa Barang wajib memeriksa barang yang
dikirim oleh penyedia barang / jasa bila terdapat cacat
mutu dalam pekerjaan, Tim Pemeriksa Barang dapat
memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk mengganti
sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan tidak
cacat;
12.2. Pelaksana Kegiatan dapat meminta pihak ketiga untuk
memperbaiki cacat mutu bila Penyedia Barang/Jasa
tidak melaksanakannya dalam waktu masa perbaikan
cacat mutu sesuai yang tercantum dalam surat
pemberitahuan konsultan pengawas/pengawas
lapangan diketahui dengan biaya dibebankan kepada
Penyedia Barang/Jasa.
13. JADWAL
PELAKSANAAN
PEKERJAAN
13.1. Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang
ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung
sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam
SPMK.
13.2. Kepala Satker/PPK harus menerbitkan SPMK
selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari sejak
tanggal penandatanganan kontrak.
13.3. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila penyedia jasa
telah melaksanakan pekerjaan selesai 100% (seratus
persen) sesuai ketentuan kontrak dan telah dinyatakan
dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan
yang disetujui pelaksana kegiatan
14. KETERLAMBATAN
PELAKSANAAN
PEKERJAAN
Apabila penyedia jasa terlambat melaksanakan pekerjaan
sesuai jadwal, maka Kepala Satker/PPK memberikan
peringatan secara tertulis
15. JANGKA WAKTU
GARANSI /
PEMELIHARAAN
15.1. Masa pemeliharaan untuk pekerjaan tersebut
ditetapkan selama ........... sejak dilakukan Serah
Terima Pekerjaan Tingkat I (STT-I) antara
Pelaksana Kegiatan dengan Penyedia Barang/Jasa
(selanjutnya akan diatur dalam kontrak).
15.2. Segala pembiayaan yang diperlukan untuk
pekerjaan selama waktu garansi, sepenuhnya

34. 197
menjadi tanggungjawab Penyedia Barang/Jasa..
16. PENGGUNAAN
PENYEDIA JASA
USAHA KECIL
TERMASUK
KOPERASI
16.1. Apabila penyedia jasa yang ditunjuk adalah penyedia
jasa usaha kecil/koperasi, maka pekerjaan tersebut
harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia jasa yang
ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan
kepada pihak lain.
16.2. yang terbukti menyalahgunakan fasilitas dan
kesempatan yang diperuntukkan bagi usaha kecil
termasuk koperasi dikenakan sanksi sesuai ketentuan
dalam syarat-syarat khusus kontrak.
17. KEADAAN KAHAR 17.1. Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan
yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga
kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi
tidak dapat dipenuhi.
17.2. Yang digolongkan keadaan kahar adalah :
a. Peperangan;
b. Kerusuhan;
c. Revolusi;
d. Bencana alam: banjir, gempa bumi, badai, gunung
meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin
topan;
e. Pemogokan;
f. Kebakaran;
g. Gangguan industri lainnya.
17.3. Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang
merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau
kelalaian para pihak.
17.4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang
diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak
dapat dikenai sanksi.
17.5. Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya
keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat
terjadinya keadaan kahar, ditentukan berdasar
kesepakatan dari para pihak.
17.6. Bila terjadi keadaan kahar, maka penyedia jasa
memberitahukan kepada KEPALA SATKER/PPK

35. 198
selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari
setelah terjadinya keadaan kahar.
17.7. Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat
mungkin penyedia jasa memberitahukan kepada
Kepala Satker/PPK bahwa keadaan telah kembali
normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan
ketentuan:
a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam
kontrak tetap mengikat. Apabila harus
diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama
dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan
pekerjaan akibat keadaan kahar;
b. Selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat
keadaan kahar, penyedia jasa berhak menerima
pembayaran sebagaimana ditentukan dalam
kontrak dan mendapat penggantian biaya yang
wajar sesuai yang telah dikeluarkan selama jangka
waktu tersebut untuk melaksanakan tindakan yang
disepakati;
c. Bila sebagai akibat dari keadaan kahar penyedia
jasa tidak dapat melaksanakan sebagian besar
pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam puluh)
hari, maka salah satu pihak dapat memutus kontrak
dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari
sebelumnya dan setelah itu penyedia jasa berhak
atas sejumlah uang yang harus dibayar sesuai
dengan ketentuan pemutusan kontrak Pasal 19.
18. ITIKAD BAIK 18.1. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya
yang disesuaikan dengan hak dan kewajiban yang
terdapat dalam kontrak.
18.2. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian
dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-
masing pihak. Bila selama kontrak salah satu pihak
merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang
terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

36. 199
19. PENGHENTIAN DAN
PEMUTUSAN
KONTRAK
19.1. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan
sudah selesai.
19.2. Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-
hal diluar kekuasaan (keadaan kahar) kedua belah
pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan
kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak.
Dalam hal kontrak dihentikan, maka pengguna jasa
wajib membayar kepada penyedia jasa sesuai dengan
kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.
19.3. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana penyedia jasa
cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan
tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam
kontrak.
19.4. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak
terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak
korupsi baik dalam proses pelelangan maupun
pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini :
a. Penyedia jasa dapat dikenakan sanksi yaitu :
1). Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan
ke kas negara;
2). Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia
jasa;
3). Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2
(dua) tahun.
b. Kepala Satker/PPK dikenakan sanksi berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
tentang Peraturan Disipilin Pegawai Negeri Sipil
atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
19.5. Pemutusan kontrak oleh Kepala Satker/PPK Sekurang-
kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah Kepala
Satker/PPK menyampaikan pemberitahuan rencana
pemutusan kontrak secara tertulis kepada penyedia jasa
untuk kejadian tersebut di bawah ini, Kepala
Satker/PPK dapat memutuskan kontrak.
Kejadian dimaksud adalah :

37. 200
a. Penyedia jasa tidak mulai melaksanakan pekerjaan
berdasarkan kontrak pada tanggal mulai kerja.
b. Penyedia jasa gagal pada uji coba ketiga dalam
melaksanakan SCM.
c. Penyedia jasa tidak berhasil memperbaiki suatu
kegagalan pelaksanaan, sebagaimana dirinci dalam
surat pemberitahuan penangguhan pembayaran.
d. Penyedia jasa tidak mampu lagi melaksanakan
pekerjaan atau bangkrut.
e. Penyedia jasa gagal mematuhi keputusan akhir
penyelesaian perselisihan.
f. Penyedia jasa menyampaikan pernyataan yang
tidak benar kepada Kepala satker/PPK dan
pernyataan tersebut berpengaruh besar pada hak,
kewajiban, atau kepentingan Kepala Satker/PPK;
Terhadap pemutusan kontrak yang timbul karena
terjadinya salah satu kejadian sebagaimana dirinci
dalam huruf a. sampai f diatas, Pasal 1266 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan.
Atas pemutusan kontrak yang timbul karena salah satu
kejadian yang diuraikan dalam huruf a. sampai f.
penyedia jasa dimasukkan dalam daftar hitam dan tidak
boleh mengikuti pengadaan barang/jasa selama 2 tahun
19.6. Prosedur pemutusan kontrak
Setelah salah satu pihak menyampaikan atau menerima
pemberitahuan pemutusan kontrak, sebelum tanggal
berlakunya pemutusan tersebut penyedia jasa harus:
a. Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
yang ditetapkan dalam pemberitahuan pemutusan
kontrak;
b. Mengalihkan hak dan menyerahkan semua hasil
pelaksanaan pekerjaan. Pengalihan hak dan
penyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara
dan pada waktu yang ditentukan oleh Kepala
Satker/PPK;
c. Menyerahkan semua fasilitas yang dibiayai oleh
Kepala Satker/PPK.

38. 201
19.7. Dalam hal terjadi pemutusan kontrak, Kepala
Satker/PPK tetap membayar hasil pekerjaan sampai
dengan batas tanggal pemutusan kontrak.
19.8. Sejak tanggal berlakunya pemutusan kontrak,
penyedia jasa tidak bertanggung jawab lagi atas
pelaksanaan kontrak.
20. PENYELESAIAN
PERSELISIHAN
20.1. Penyelesaian perselisihan dapat melalui:
a. Di luar pengadilan, yaitu dengan cara musyawarah,
mediasi, konsiliasi atau arbitrase di Indonesia;
b. Pengadilan.
20.2. Penyelesaian perselisihan lebih lanjut diatur dalam
syarat-syarat khusus kontrak.
20.3. Pengeluaran biaya untuk penyelesaian perselisihan
ditanggung kedua belah pihak sesuai keputusan akhir.
21. BAHASA DAN
HUKUM
Kontrak dibuat dalam bahasa Indonesia serta tunduk kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
22. PERPAJAKAN 22.1. Penyedia jasa harus mengetahui, memahami dan patuh
terhadap semua peraturan perundang-undangan
tentang pajak yang berlaku di Indonesia dan sudah
diperhitungkan dalam penawaran.
22.2. Perubahan peraturan perundang-undangan tentang
pajak yang terjadi setelah pembukaan penawaran
harus dilakukan penyesuaian.
23. DENDA DAN GANTI
RUGI
23.1. Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada
penyedia jasa, sedangkan ganti rugi adalah sanksi
finansial yang dikenakan kepada Kepala Satker/PPK,
karena terjadinya cidera janji terhadap ketentuan yang
tercantum dalam kontrak.
23.2. Besarnya denda kepada penyedia jasa atas
keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1 ‰
(satu per seribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak
untuk setiap hari keterlambatan.
23.3. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh Kepala
Satker/PPK atas keterlambatan pembayaran adalah
sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang

39. 202
terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga
yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank
Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai
ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.
23.4. Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi sesuai
ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.
24. SERAH TERIMA
PEKERJAAN
24.1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen),
penyedia jasa mengajukan permintaan secara tertulis
kepada Kepala Satker/PPK untuk penyerahan pertama
pekerjaan.
24.2. Kepala Satker/PPK memerintahkan panitia pemeriksa
barang untuk melakukan penilaian terhadap barang
yang dikirim oleh penyedia jasa selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan dari
penyedia jasa. Apabila terdapat kekurangan dan/atau
cacat, penyedia barang wajib mengganti, kemudian
panitia pemeriksa barang melakukan pemeriksaan
kembali dan apabila sudah sesuai dengan ketentuan
kontrak, maka dibuat berita acara penyerahan
pekerjaan.
24.3. Penyedia barang wajib mengganti atau memperbaiki
barang yang dikirim jika mangalami kerusakan selama
masa garansi.
24.4. Apabila penyedia jasa tidak melaksanakan kewajiban
mengganti/memperbaiki selama masa garansi sesuai
kontrak, maka penyedia jasa dikenakan sanksi masuk
daftar hitam selama 2 (dua) tahun.
B. KETENTUAN KHUSUS
25. PENILAIAN
PEKERJAAN
25.1. Kepala Satker/PPK harus melakukan penilaian atas hasil
pekerjaan dalam masa pelaksanaan pekerjaan.
25.2. Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu
dan kemajuan fisik pekerjaan.

40. 203
26. PENANGGUHAN
PEMBAYARAN
Apabila penyedia jasa sampai batas waktu yang ditentukan
dalam kontrak tidak dapat mengirim barang sesuai
spesifikasi teknis maka sanksi penangguhan pembayaran dan
sanksi administrasi dengan tidak boleh mengikuti pengadaan
barang/jasa selama 2 tahun
27. PENGAMBILALIH-
AN
KEPALA SATKER/PPK akan mengambil alih hak atas
barang dan hasil pekerjaan setelah diterbitkan berita acara
serah terima akhir pekerjaan.
28. PEDOMAN
PENGOPERASIAN
DAN
PEMELIHARAAN
28.1. Penyedia barang wajib memberikan pedoman kepada
KEPALA SATKER/PPK tentang pengoperasian dan
pemeliharaan.
28.2. Jika penyedia barang tidak memberikan pedoman
tentang pengoperasian dan pemeliharaan, maka akan
dikenakan denda sesuai ketentuan dalam syarat khusus
kontrak
29. PENUNDAAN ATAS
PERINTAH KEPALA
SATKER/PPK
KEPALA SATKER/PPK dapat memerintahkan penyedia
jasa untuk menunda dimulainya pelaksanaan pekerjaan atau
memperlambat kemajuan suatu kegiatan pekerjaan.
30. INSTRUKSI 30.1. Penyedia jasa wajib melaksanakan semua instruksi
pelaksana kegiatan yang berkaitan dengan kontrak.
30.2. Semua instruksi harus dilakukan secara tertulis.

41. 204
BAB XVIII
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
Syarat-syarat khusus kontrak terdiri atas:
A. KETENTUAN UMUM
1. DEFINISI a. Kepala Satker/PPK adalah Pelaksana Kegiatan :
Nama : ………………………………………..
Jabatan : ............................................................
Alamat : ………………………………………..
b. Masa pemeliharaan selama ……(…………) hari.
2. JAMINAN 2.1 Besarnya jaminan pelaksanaan adalah ……%
(…….............................… persen) dari nilai kontrak.
2.2 Besarnya uang muka adalah ..........% (................... persen)
dari nilai kontrak.
2.3 Besarnya jaminan pemeliharaan adalah .....% (...... persen)
dari nilai kontrak.
3. PEMBAYARAN Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara
secara langsung setelah pekerjaan selesai 100 (seratus) %
4. JADWAL
PELAKSANAAN
PEKERJAAN
Waktu pelaksanaan kontrak selama...........................
(……………) hari.
5. PENGGUNAAN
PENYEDIA JASA
USAHA KECIL
TERMASUK
KOPERASI
Kepada penyedia jasa bukan usaha kecil yang terbukti
menyalahgunakan fasilitas dan kesempatan yang
diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.9 Tahun
1995, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi
sebagaimana termaktub dalam Pasal 34, Pasal 35 dan
Pasal 36 undang-undang tersebut yaitu sebagai berikut:
a. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
dengan mengaku atau memakai nama usaha kecil
sehingga memperoleh fasilitas kemudahan dana,
keringanan tarif, tempat usaha, bidang dan kegiatan
usaha, atau pengadaan barang dan jasa atau

42. 205
pemborongan pekerjaan Pemerintah yang
diperuntukkan dan dicadangkan bagi usaha kecil yang
secara langsung atau tidak langsung menimbulkan
kerugian bagi usaha kecil diancam dengan pidana
penjara paling lama lima tahun atau pidana denda
paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah);
b. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada butir 1. di atas
adalah tindak pidana kejahatan;
c. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir
1. dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, dapat
dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan
sementara atau pencabutan tetap ijin usaha oleh
instansi yang berwenang.
6. PENYELESAIAN
PERSELISIHAN
Penyelesaian perselisihan melalui............................
(di luar pengadilan/pengadilan)
7 DENDA DAN
GANTI RUGI
7.1 Kompensasi atas keterlambatan pembayaran adalah
sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat
dibayar berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku
pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia.
7.2 a. Denda langsung dipotong dari pembayaran kepada
penyedia jasa.
b. Ganti rugi dibayar kepada penyedia jasa setelah dibuat
amandemen kontrak.

43. 206
BAB XIX
SPESIFIKASI TEKNIS
Keterangan:
Spesifikasi teknis disusun oleh panitia pengadaan berdasar jenis pekerjaan yang akan
dilelangkan, dengan ketentuan :
1.Tidak mengarah kepada merk/produk tertentu, tidak menutup kemungkinan
digunakannya produksi dalam negeri;
2.Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional;
3.Metoda pelaksanaan harus logis, realistik dan dapat dilaksanakan;
4.Jadwal waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metoda pelaksanaan;
5.Harus mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal
yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
6.Harus mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan
pekerjaan;
7.Harus mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk;
8.Harus mencantumkan kriteria kinerja produk (output performance) yang diinginkan;
9.Harus mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran.

44. 207
BAB XX
GAMBAR-GAMBAR
Keterangan:
Gambar-gambar untuk pelaksanaan pekerjaan harus disusun oleh panitia pengadaan
secara terinci, lengkap dan jelas.

45. 208
BAB XXI
BENTUK JAMINAN
1. BENTUK JAMINAN PENAWARAN BANK
1. Oleh karena ………………………………………………… (nama KEPALA SATKER/PPK)
selanjutnya disebut “KEPALA SATKER/PPK” telah mengundang:
……………………………………………………………………... (nama peserta lelang)
…………………………………………………………................. (alamat peserta lelang)
selanjutnya disebut “Peserta Lelang” mengajukan penawaran untuk ……………
………………………..… (uraian singkat mengenai Pekerjaan)
2. Dan oleh karena itu peserta lelang terkait pada instruksi kepada peserta lelang mengenai
pekerjaan tersebut di atas yang mewajibkan peserta lelang memberikan kepada KEPALA
SATKER/PPK suatu jaminan penawaran sebesar Rp...............(jumlah Jaminan dalam Rupiah)
(terbilang………..……………………………………………)
3. Maka kami “Penjamin” yang bertanggung jawab dan mewakili …...............…… (nama bank)
berkantor resmi di ……..................................... (alamat bank)
selanjutnya disebut “Bank”, berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan
kewajiban atas nama Bank, dengan ini menyatakan bahwa Bank menjamin KEPALA
SATKER/PPK atas seluruh nilai uang sebesar tersebut di atas sebagai jaminan penawaran
dari Peserta Lelang yang mengajukan penawaran untuk pekerjaan tersebut di atas tertanggal
…………………......................(tanggal penawaran)
4. Syarat-syarat kewajiban ini adalah:
a. Apabila peserta lelang menarik kembali penawarannya sebelum berakhirnya masa laku
penawaran yang dinyatakan dalam surat penawarannya, atau
b. Apabila penawaran dimenangkan dalam masa laku penawaran dan peserta lelang gagal atau
menolak :
1). Memberikan jaminan pelaksanaan yang diperlukan; atau
2). Untuk menandatangani kontrak; atau
3). Menyetujui koreksi aritmatik terhadap penawarannya sebagaimana tersebut
pada Pasal 28. Instruksi Kepada Peserta Lelang.
maka Bank wajib membayar sepenuhnya jaminan penawaran tersebut di atas kepada
KEPALA SATKER/PPK dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima permintaan
pertama dari KEPALA SATKER/PPK, dan tanpa mempertimbangkan adanya keberatan
dari Peserta Lelang.

46. 209
5. Jaminan ini berlaku sepenuhnya selama jangka waktu ................ (..................................)
(jumlah hari dalam angka dan huruf yang sekurang-kurangnya 28 (dua puluh delapan) hari
lebih lama dari jangka waktu berlakunya penawaran yang ditetapkan dalam dokumen lelang)
hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran.
6. Setiap permintaan pembayaran atas jaminan ini harus telah diterima oleh Bank selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya jaminan bank sebagaimana
disebutkan dalam butir 5 di atas.
7. Menunjuk ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bank
mengesampingkan hak preferensinya atas harta benda milik Peserta Lelang yang berkenaan
dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili Bank, dengan ini membubuhkan
tandatangan serta cap dan meterai pada jaminan ini pada tanggal ................. ...........................
B A N K
Tandatangan, cap dan materai
PenjaminS a k s i

47. 210
2. BENTUK JAMINAN PENAWARAN ASURANSI
Nomor Bond :…………… Nilai: Rp.……………(…......................………) (jumlah nilai jaminan)
1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: ......................................(nama dan alamat peserta lelang)
sebagai peserta lelang, selanjutnya disebut “PRINCIPAL”, dan
………………………........…(nama dan alamat perusahaan asuransi atau penjamin) sebagai
penjamin, selanjutnya disini disebut “SURETY”, bertanggungjawab dan dengan tegas terikat
pada ............................ nama KEPALA SATKER/PPK)sebagai KEPALA SATKER/PPK,
selanjutnya disini disebut “OBLIGEE” atas uang sejumlah Rp.……….......
(……...…………….) (jumlah nilai jaminan angka dan huruf)
2. Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan
pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana PRINCIPAL tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam instruksi kepada peserta lelang untuk
pekerjaan ............................................(uraian singkat pekerjaan)
yang diselenggarakan oleh OBLIGEE pada tanggal ...................................................................
di ....................................................(tanggal dan tempat pelelangan)
3. Adapun ketentuan dari surat jaminan ini adalah jika:
a. PRINCIPAL menarik kembali penawarannya sebelum berakhirnya masa laku penawaran
yang dinyatakan dalam penawarannya, dan
b. Apabila penawaran PRINCIPAL disetujui oleh OBLIGEE dalam masa laku penawaran,
dan PRINCIPAL telah :
1). Menyerahkan jaminan pelaksanaan yang diperlukan;
2). Menandatangani kontrak; dan
3). Menandatangani dokumen perikatan lain sebagaimana yang diharuskan dalam
dokumen lelang;
maka jaminan ini berakhir jika PRINCIPAL tidak dapat memenuhinya, surat jaminan ini
tetap berlaku dari tanggal ......................sampai dengan tanggal ...............................
4. Tuntutan penagihan (klaim) atas surat jaminan ini dilaksanakan oleh OBLIGEE secara tertulis
kepada SURETY segera setelah timbul cidera janji (wanprestasi/default) oleh pihak
PRINCIPAL sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen lelang.
SURETY akan membayar kepada OBLIGEE dalam jumlah penuh selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan dari pihak OBLIGEE
berdasar keputusan OBLIGEE mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cidera janji oleh
pihak PRINCIPAL.

48. 211
5. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan
kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta-
benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
6. Setiap pengajuan ganti rugi terhadap SURETY berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan
selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya masa laku jaminan ini.
Ditandatangani serta dibubuhi cap dan meterai di ............................................. pada tanggal
……………………………
PESERTA LELANG (PRINCIPAL) PENJAMIN (SURETY)
………………………………. ……………………………….
(……………………………….) ( …………………………….. )
nama jelas nama jelas

49. 212
3. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN
1. Oleh karena .............................................. (nama KEPALA SATKER/PPK) selanjutnya disebut
“KEPALA SATKER/PPK” telah mengundang .................................... (nama penyedia jasa)
...……………………………………………..…………(alamat penyedia jasa) selanjutnya
disebut “PENYEDIA JASA” untuk pekerjaan.............…..........................
...................................................(uraian singkat mengenai pekerjaan)
2. Dan oleh karena itu PENYEDIA JASA terikat oleh kontrak yang mewajibkan PENYEDIA
JASA memberikan jaminan pelaksanaan kepada KEPALA SATKER/PPK sebesar………%
(……….........……….…persen)
3. Maka kami PENJAMIN yang bertanggung jawab dan mewakili .....................… (nama bank)
berkantor resmi di………………..…………….………..... .(alamat bank)
selanjutnya disebut “BANK”, berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan
kewajiban atas nama BANK, dengan ini menyatakan bahwa BANK menjamin KEPALA
SATKER/PPK atas seluruh nilai uang sebesar Rp...................(jumlah jaminan dalam Rupiah)
(terbilang…….....……………………………………..)
senilai dengan ……....% (……………….…….....................................................persen)
(besarnya jaminan dalam persentase) dari harga kontrak, sebagaimana disebutkan di atas.
4. Syarat-syarat kewajiban ini adalah:
a. Setelah PENYEDIA JASA menandatangani kontrak tersebut di atas dengan KEPALA
SATKER/PPK, maka BANK wajib membayar sejumlah uang kepada KEPALA
SATKER/PPK sampai dengan sebesar nilai uang yang disebutkan di atas, setelah
mendapat perintah tertulis dari KEPALA SATKER/PPK untuk membayar ganti rugi
kepada KEPALA SATKER/PPK atas kerugian yang diakibatkan oleh cacat maupun
kekurangan atau kegagalan PENYEDIA JASA dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana
yang disyaratkan dalam kontrak tersebut di atas;
b. BANK harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh KEPALA SATKER/PPK dalam
waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ada permintaan pertama tanpa penundaan dan tanpa
perlu ada pemberitahuan sebelumnya mengenai proses hukum dan administratif dan tanpa
perlu pembuktian kepada BANK mengenai adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan
pelaksanaan pada pihak PENYEDIA JASA.
5. Jaminan ini berlaku sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas)
hari setelah tanggal masa pemeliharaan berakhir berdasarkan kontrak atau sampai KEPALA
SATKER/PPK mengeluarkan suatu instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa
jaminan ini boleh diakhiri.

50. 213
6. Permintaan pembayaran berkenaan dengan jaminan ini harus telah disampaikan kepada
BANK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya jaminan
bank ini yang dinyatakan pada butir 5 di atas.
7. BANK menyanggupi memperpanjang jangka waktu berlakunya jaminan ini berdasarkan
syarat-syarat yang sama sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan adanya perubahan atau
perpanjangan waktu kontrak sebagaimana yang selanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan-
ketentuan kontrak.
8. Menunjuk ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BANK mengabaikan
hak preferensinya atas harta benda milik PENYEDIA JASA yang berkenaan dengan
penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Dengan itikad baik, kami PENJAMIN yang secara sah mewakili BANK, dengan ini
membubuhkan tandatangan serta cap dan meterai pada jaminan ini pada tanggal ...............
B A N K
Tandatangan, cap dan materai
S a k s i Penjamin
MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
Dr. N. HASSAN WIRAJUDA