Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 mengatur pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, meliputi struktur perencanaan dan penganggaran APBD, sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, alokasi anggaran untuk sektor kesehatan, pendidikan, penguatan APIP, dan penyesuaian pengaturan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020
Agus Budi Prasetyo
KEPALA BAPPEDA LITBANG
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

2. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020
Lampiran I mengatur mengenai uraian Lampiran II mengatur mengenai format dokumen penganggaran
dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, meliputi:
Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2020, meliputi:
• Lampiran A Kode Klasifikasi dan Urusan;
• Sinkronisasi kebijakan Pemerintah
Daerah dengan kebijakan
Pemerintah;
• Prinsip penyusunan APBD;
• Kebijakan penyusunan APBD;
• Teknis penyusunan APBD; dan
• Hal khusus lainnya.
• Lampiran B Kode Akun Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
• Lampiran C Kode Rekening Pendapatan Provinsi;
• Lampiran D Kode Rekening Pendapatan Kabupaten-Kota;
• Lampiran E Daftar Kode dan Klasifikasi Fungsi;
• Lampiran F Daftar Kode dan Klasifikasi Belanja Daerah Menurut
Fungsi;
• Lampiran G Daftar Kode Rekening Belanja Daerah;
• Lampiran H Daftar Kode dan Klasifikasi Pembiayaan Daerah;
• Lampiran I Format RKA-SKPD.
2

3. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PP 12/2019 PP 58/2005
Belanja
Operasi
Belanja
Modal
Belanja Tidak
Terduga
Belanja
Transfer
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai;
Belanja Bunga;
Belanja Langsung
Belanja
Pegawai;
Belanja
Pegawai;
Belanja Bagi
Hasil;
Belanja Tanah;
Belanja Barang
dan Jasa;
Belanja
Barang dan
Jasa;
Belanja
Peralatan dan
Mesin;
Belanja
Bantuan
Keuangan Belanja Subsidi; Belanja Modal
Belanja
Bangunan dan
Gedung;
Belanja Hibah;
Belanja Bunga;
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil
Belanja
Subsidi;
Belanja Jalan;
Belanja Hibah;
dan
Belanja Irigasi
dan Jaringan; Belanja Bantuan
Keuangan
Belanja
Bantuan Sosial
Belanja Aset
Tetap lainnya Belanja Tidak Terduga

4. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Struktur Perencanaan dan penganggaran APBD
Tahun Anggaran 2020 tetap menggunakan struktur perencanaan dan
penganggaran APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019/ Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 bagi pemerintah daerah yang telah
melakukan proses perencanaan dan penganggaran sebelum Peraturan Menteri ini
mulai berlaku.
4

5. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah disesuaikan dengan 5
prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 meliputi:
1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air energi dan lingkungan hidup; dan
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.
5

6. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Menindaklanjuti hasil koordinasi dengan KPK, terdapat beberapa hal yang
dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, yaitu
sebagai berikut:
a. Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah dalam
melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, berbasis teknologi.
b. Kewajiban Pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran Penguatan APIP, yaitu:
1) Pemerintah Provinsi:
a) Sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sekurang-kurangnya sebesar 0,90%
(nol koma Sembilan puluh persen) dari total belanja daerah;
b) Diatas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00
(sepuluh triliun rupiah) sekurang-kurangnya sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari
total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah); dan
c) Diatas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) sekurang-kurangnya sebesar 0,30% (nol
koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp60.000.000.000,00 (enam miliar
rupiah)
6

7. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2) Pemerintah Kabupaten/Kota:
a) Sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sekurang-kurangnya
sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah;
b) Diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan
Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sekurang-kurangnya sebesar 0,75%
(nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
c) Diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sekurang-kurangnya sebesar
0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
c. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) dan Integrasi Jaminan
Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah Daerah tidak
diperkenankan mengelola sendiri (sebagian/seluruhnya) jaminan kesehatan daerahnya
dengan manfaat yang sama dengan jaminan kesehatan nasional, termasuk mengelola
sebagian jaminan kesehatan daerahnya dengan skema ganda.
d. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran pelaksanaan survey penilaian
integritas guna peningkatan integritas bagi penyelenggara Pemerintah Daerah.
e. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah.
7

8. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENYESUAIAN PENGATURAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN
2020 TERHADAP PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019
8

9. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Alokasi
Anggaran
Kesehatan
Minimal
dari
Belanja Daerah
diluar Gaji
Anggaran
Infrastruktur
yang
Anggaran
Fungsi
Pendidikan
Alokasi
Anggaran
Fungsi
Pendidikan
Sekurang-
kurangnya 20%
dari APBD
Peningkatan
Kapasitas
Sekurang-
Anggaran
SDM Penguatan
APIP Sebesar
0,3%
Dengan
Dari
Belanja Daerah
10%
Total Bersumber kurangnya 0,34%
Untuk Pemerintah
Provinsi
0,16%
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Dari Total Belanja
Daerah
Sampai
0,9%
Dari Dana
Transfer Umum
Sebesar 25%
Dan
Untuk Total

10. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2. Belanja daerah berpedoman pada standar teknis dan harga
satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
10

11. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
3. PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI ASN (TPP-ASN)
Ditetapkan Dengan
Pemerintah Daerah Persetujuan
DPRD
Perkada Dengan
Berpedoman Pada
Peraturan Pemerintah
Dapat Memberikan
TPP-ASN
Dalam Hal Kepala Daerah
Menetapkan Pemberian TPP-ASN Tidak
Sesuai, Menteri Keuangan Melakukan
Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana
Transfer Umum Atas Usulan Menteri
Dalam Negeri
Persetujuan Menteri
Dalam Negeri seletah
mendapatkan
Pertimbangan Menteri
Keuangan
Dalam Hal
Adanya
Daerah Dapat Memberikan
TPP-ASN setelah Mendapat
Persetujuan Menteri Dalam
Negeri
Belum
PP, Kepala
Kriteria TP ASN
Tempat
bertugas
kondisi
kerja
kelangkaan
profesi
prestasi
kerja
pertimbangan
objektif lainnya
beban kerja
11

12. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
4. Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas
pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan objektif lainnya.
5. Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan
Daerah
12

13. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DAERAH DAERAH Peluncuran Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Pasal 393
UU 23/2014
Pasal 274
& 392
E- INFORMASI
ANGGARAN
E-
Pasal 275
UU 23/2014
DATABASE Elektronik
Bidang
di
MONEV
UU
E-
23/2014
PLANNING
PELAKSANAAN
ANGGARAN Pengelolaan
Keuangan Daerah
Yang Terintegrasi
Secara Nasional
Direncanakan
Bulan Juli 2019
untuk penyusunan
RPJPD
RPJMD
LAPORAN
KEUANGAN
Pasal 262
(UU 23/2014)
dan Pasal 14
(86/2017)
Renstra
Pasal 314 &
315
UU 23/2014
PD
Renja
PD
RKPD KUA/PPA
APBD Tahun
Anggaran 2021
E-BUDGETING Rancangan
APBD APBD
13

14. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
6. Kepatuhan Dalam Menindaklanjuti hasil evaluasi.
Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi
atas Rancangan Perda provinsi tentang
APBD.
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam
melakukan evaluasi rancangan Perda
kabupaten/kota tentang APBD berkonsultasi
dengan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya
Menteri Dalam Negeri berkoordinasi Menteri
Keuangan.
Dalam hal hasil evaluasi tidak
ditindaklanjuti, Menteri Dalam Negeri
mengusulkan kepada Menteri Keuangan
untuk melakukan penundaan dan/atau
pemotongan Dana Transfer Umum.
Dalam hal hasil evaluasi Gubernur tidak,
gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam
Negeri, yang selanjutnya Menteri Dalam Negeri
mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk
melakukan penundaan dan/atau pemotongan
Dana Transfer Umum
14

15. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
7.
8.
Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya
diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana
daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat
digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan.
Penganggaran belanja hibah termasuk pemberian bantuan keuangan kepada
partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota.
15

16. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pemerintah daerah menyediakan anggaran pembinaan Ideologi Pancasila dan
Wawasan Kebangsaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam APBD yang
diformulasikan ke dalam program dan kegiatan berkenaan pada Sekretariat
DPRD.
Penganggaran uang Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat
desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan
dalam APBD.
Penganggaran uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan, hanya
diperkenan dalam rangka pemberian uang kepada masyarakat yang terkena
dampak sosial kemasyarakat akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah
untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis
nasional
Penyediaan alokasi anggaran pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan
atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan
kegiatan Pemerintah Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang
dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD (pasal 59 ayat 1 barang dan jasa)
16

17. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
Penyediaan
anggaran peningkatan anggaran
kapasitas sumber daya
manusia
kurangnya 0,34% dari total
belanja daerah.
alokasi Penyediaan alokasi
peningkatan
kapasitas sumber daya
sekurang-
kurangnya 0,16% dari total
belanja daerah.
sekurang-
manusia
17

18. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pengaturan Penetapan rancangan KUA dan
rancangan PPAS menjadi KUA dan PPAS
apabila KDH dan DPRD tidak bersepakat
Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA
dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan
rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan
Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan
KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan
disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD.
18

19. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan,
selain memberdayakan lembaga keuangan BUMD (bank
pembangunan daerah dan bank perkreditan rakyat milik
pemerintah daerah), Pemerintah Daerah dapat melakukan
kerjasama dengan lembaga keuangan yang terhimpun dalam
Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti Bank
Rakyat Indonesia (BRI) melalui pemanfaatan infrastruktur
perbankan dalam pengelolaan keuangan daerah.
19

20. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENDANAAN PILKADA
Pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali
kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang tahapan penyelenggarannya dimulai Tahun 2019, dianggarkan pada
APBD masing-masing daerah yang melaksanakan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, dalam bentuk belanja hibah dari Pemerintah Daerah
kepada KPU dan Bawaslu kabupaten/kota bagi pemerintah kabupaten/kota dengan mempedomani Peraturan
Menteri Dalam Negeri mengenai Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Bersumber dari APBD.
Pendanaan pengamanan pelaksanaan pemilihan dianggarkan dalam bentuk hibah atau program dan kegiatan pada SKPD
berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi pemilihan suara ulang (PSU) atau pemilihan susulan,
pendanaannya tetap dibebankan dalam APBD dengan mempedomani standar satuan harga yang berlaku dan standar
kebutuhan belanja pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah juga menyediakan alokasi anggaran untuk:
a. Pengembangan kehidupan demokratis di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak
pilih;
b. Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota.
20

21. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran
2020, antara lain:
1. Palang Merah Indonesia (PMI) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dan Pasal 43 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan;
2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, sebagai
pelaksanaan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat;
3. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15
Peraturan Presiden Nomor 124 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
4. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9
ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 21

22. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Te