2. BAGAN PENERAPAN PPh 26
PENERIMAAN TAGIHAN (INVOICE)
DARI LUAR NEGERI
DA
IDENTIFIKASI NEGARA DOMISILI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI (WPLN)
NEGARA MITRA PERSETUJUAN PENGHINDARAN BUKAN NEGARA MITRA
PAJAK BERGANDA INDONESIA PERSETUJUAN PENGHINDARAN
PAJAK BERGANDA INDONESIA
PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF 1)
MEMENUHI PERSYARATAN, TIDAK MEMENUHI TARIF NORMAL PPH 26
BUKAN SUBJEK PAJAK DALAM
PERSYARATAN (20%)
NEGERI 2), DAN TIDAK TERJADI
PENYALAHGUNAAN 3)
ACTIVE INCOME
PENGECUALIAN PASSIVE INCOME TARIF PERSETUJUAN
HAK PEMAJAKAN DI PENGHINDARAN
NEGARA DOMISILI HAK PEMAJAKAN DI PAJAK BERGANDA
ACTIVE INCOME YANG NEGARA SUMBER (LAMPIRAN I)
HAK PEMAJAKANNYA
DI NEGARA SUMBER
CONTOH : YAITU :
CONTOH :
• JASA ARSITEK 1) 1) SWISS : PAYMENTS FOR SERVICES • BUNGA
2) 2) PAKISTAN : FEES FOR TECHNICAL SERVICES • DEVIDEN
• JASA INVESTIGASI
3) 3) LUXEMBOURG : FEES FOR TECHNICAL • ROYALTI
• JASA PROMOSI SERVICES • PATENT
• JASA AKUNTAN 4) 4) JERMAN : FEES FOR TECHNICAL SERVICES • PENGHASILAN DARI PENGGUNAAN
• JASA KONSULT AN
HARTA
CATATAN :
1)
Lihat Bagan Pemenuhan Persyaratan Administratif
2) Lihat Tes Keberadaan Subjek Pajak Dala m Negeri
3) Lihat Daftar Istilah
3. 1)
BAGAN PEMENUHAN PERSYARATAN
ADMINISTRATIF
PERSYARATAN
ADMINISTRATIF
Surat Keterangan Domisili (SKD) yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak dengan:
a. Menggunakan formulir DGT-1 dan atau DGT-2 4)
b. Telah diisi oleh WPLN dengan lengkap
c. Telah ditandatangani oleh WPLN atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan
kelaziman di negara mitra P3B
d. Telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang
berwenang di negara mitra P3B, yang dapat berupa tanda tangan atau diberi tanda yang setara dengan
tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B
e. Disampaikan bersamaan dengan saat Vendor Luar Negeri menyampaikan invoice atau tagihan
APABILA POINT (d) TIDAK TERPENUHI
TETAP MEMENUHI PESYARATAN ADMINISTRATIF DENGAN SYARAT :
Melampirkan SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B yang memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. Menggunakan bahasa Inggris
b. Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010
c. Berupa dokumen asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah
satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak.
d. Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN
e. Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang
berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman
di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.
CATATAN :
4)
Lihat Penggunaan Form DGT-1 atau DGT-2
4. 4)PENGGUNAAN FORM DGT-1 DAN DGT-2
Digunakan oleh Orang Pribadi atau Badan yang tinggal di negara yang
memiliki P3B dengan Indonesia dan memperoleh penghasilan di
FORM DGT-1 Indonesia terdiri dari deviden, bunga, royalti, penghasilan sehubungan
dengan jasa, dan penghasilan lainnya yang merupakan obyek
pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan
Dapat dipergunakan lebih dari 1 kali oleh WPLN dalam jangka waktu 12
bulan sejak disahkan oleh pejabat berwenang apabila :
a. WPLN bertransaksi dengan Pemungut/Pemotong yang sama.
b. Nama dan alamat WPLN tidak mengalami perubahan
Apabila a dan b tidak terpenuhi maka menerapkan ketentuan P3B
berikutnya WPLN cukup menyampaikan lembar kedua Form DGT-1
yang telah diisi lengkap part IV, V, dan VI
Digunakan oleh Orang Pribadi atau Badan yang tinggal di negara yang
memiliki P3B dengan Indonesia dan memperoleh penghasilan di
FORM DGT-2 Indonesia khusus bentuk Institusi perbankan dan penghasilan melalui
Kustodian sehubungan dengan Penghasilan yang diperoleh atas
pengalihan saham dan obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di
pasar modal Indonesia, selain bunga dan deviden.
Dapat digunakan lebih dari satu Pemotong/Pemungut Pajak. Form
DGT-2 Asli dapat diperbanyak oleh Pemotong/Pemungut Pajak dan
dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak dimana Pemotong/Pemungut
Pajak tersebut terdaftar. Kepala KPP harus menyimpan dokumen Form
DGT-2 asli tersebut. Form DGT-2 yang telah dilegalisasi diperlakukan
sama seperti dokumen aslinya.
5. 2)
TES KEBERADAAN
SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI
TES KEBERADAAN SUBJEK PAJAK
DALAM NEGERI
DALAM FORM DGT-1
Dalam Form DGT-1 terdapat tes atas Keberadaan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Prosedur Penelitian Penerapan
P3B, yakni :
Keberadaan Subjek Pajak Dalam Negeri ditunjukkan berdasarkan pengisian memuat :
Dalam Part IV butir 4 tercantum alamat WPLN di Indonesia
Dalam Part IV butir 5 tercantum alamat WPLN mempunyai tempat tinggal tetap di Indonesia
Dalam Part IV butir 6 tercantum tempat kediaman WPLN di Indonesia
Dalam Part V butir 1,2,3 tercantum tempat pendirian, tempat kedudukan atau alamat kantor pusat WPLN di
Indonesia
P3B tidak dapat diterapkan dalam hal salah satu dari jawaban a,b,c,d memuat indikasi Subjek
Pajak Dalam Negeri
II. Prosedur Penelitian Penerapan P3B apabilan Form DGT-1 terdapat jawaban :
“NO” dalam butir 3 Part IV
“YES” atau “NO” (sesuai kondisi sebenarnya) dalam butir 6 Part V
“YES” untuk seluruh pertanyaan dalam butir 7 sampai dengan butir 12 pada Part V
P3B tidak dapat diterapkan dalam hal salah satu jawaban penerima penghasilan tidak sesuai
dengan huruf a,b,c di atas
9. DAFTAR ISTILAH
Active Income adalah penghasilan yang diterima dan atau diperoleh Wajb Pajak yang berasal dari
kegiatan usahanya sendiri.
Bentuk Usaha Tetap adalah Bentuk Usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi yang tidak
bertempat Orang Pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12
bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang berupa tempat kedudukan manajemen,cabang
perusahaan,kantor perwakilan, gedung kantor, dll.
Negara Domisili adalah negara asal Orang Pribadi atau Badan yang melakukan usaha di negara
lain.
Negara Sumber adalah negara tempat timbulnya suatu jenis penghasilan.
Passive Income adalah penghasilan yang diterima/diperoleh Wajib Pajak yang berasal bukan dari
kegiatannya sendiri.
Pemotong/Pemungut Pajak adalah Badan Pemerintah, Subjek Pajak Dalam Negeri, Penyelenggara
Kegiatan Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang diwajibkan untuk
melakukan pemotongan atau pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN
sesuai ketentuan yang berlaku.
3)
Penyalahgunaan Fasilitas P3B adalah a.Transaksi yang tidak memiliki substansi ekonomi dan
dilakukan dengan menggunakan struktur/skema sedemikian rupa untuk memperoleh fasilitas P3B.
b.Transaksi dengan struktur/skema yang format hukumnya berbeda dengan substansi ekonominya
untuk memperoleh fasilitas P3B.c.Penerima penghasilan bukan merupakan pemilik sebenarnya atas
manfaat ekonomis dari penghasilan.
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia
dengan pemerintah negara/jurisdiksi lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan
pengelakan pajak.
Subjek Pajak Dalam Negeri adalah a.Orang Pribadi/Badan yang bertempat tinggal atau berada di
Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau Orang Pribadi yang dalam 1 tahun
pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. b.Badan yang
didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang
memenuhi persyaratan. c.Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang
berhak.
Subjek Pajak Luar Negeri adalah Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang
Pribadi yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Badan yang tidak
didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, yang : a.Menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan melalui BUT di Indonesia.b.Tidak dari menjalankan usaha/melakukan kegiatan melalui BUT di
Indonesia.
Surat Keterangan Domisili adalah Surat Keterangan yang berkaitan dengan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda yang digunakan untuk membuktikan bahwa Wajib Pajak tertentu adalah
Subjek Pajak Dalam Negeri dari suatu negara tertentu yang menandatangani P3B
Wajib Pajak Luar Negeri adalah Subjek Pajak Luar Negeri baik Orang Pribadi maupun Badan yang
menerima dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan atau
memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
