SlideShare a Scribd company logo
HAKIKAT PANCASILA
BAGI BANGSA
INDONESIA
Dr. YUDI KRISMEN, SH., MH
DEFENISI PANCASILA
Pancasila dalam pengertian ini sering disebutkan dasar falsafah
negara (Philosofische Gronslag), dan ideologi negara (Staatidee).
Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur
pemerintahan negara atau dengan Kata lain Pancasila digunakan
sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.
Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan
jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat
memerlukan pandangan hidup. Dengan demikian pandangan
hidup inilah suatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan
yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara bagaimana
bangsa itu dalam memecahkan suatu persoalan.
Asas Ketuhanan Yang
Maha Esa1
2
3
4
5
Asas Perikemanusiaan
Asas Kebangsaan
Asas Kedaulatan Rakyat
Asas Keadilan Sosial
Asas Negara Pancasila
Asas Ketuhanan Yang Maha Esa
Didalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV
disebutkan, “...., maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu di
dalam suatu UUD Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa”.
REALISASI DARI KETUHANANYANG MAHA ESA
TERCEMIN DALAMTIGA BIDANG KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIAANTARA LAIN :
1. Dalam bidang eksekutif, dengan adanya Departemen Agama dan segala
bagian-bagiannya yang mengatur soal yang menyangkut agama di Indonesia.
2. Dalam bidang legislatif tercemin pelaksanaannya dalam UU No. 1Tahun 1974
tentang Undang-Undang Perkawinan.
3. Dalam bidang yudikatif, tertuang dalam UU No. 14Tahun 1970 yang telah
diubah melalui UU No. 4Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada
pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa peradilan dilakukan, “Demi Keadilan
Berdasarkan KetuhananYang Maha Esa”, dan ini tercemin dalam setiap
keputusan peradilan umum di Indonesia.
Asas perikemanusiaan adalah asas yang mengakui dan memperlakukan
manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhlukTuhan,
juga mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban hak asasi
manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, ras, warna kulit,
kedudukan sosial, dan lainnya.
Didalam pembukaan UUD 1945 dan juga pasal 34 adalah merupakan
perwujudan dari asas perikemanusiaan dalam hukum positif Indonesia
dalam kehidupan sehari-hari hal ini terlihat pada lembaga-lembaga yang
didirikan untuk menampung segala yang tidak seimbang dalam kehidupan
social.
ASAS KEBANGSAAN
Dalam asas kebangsaan setiap warga negara
mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang
sama. Asas ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia
bebas untuk menentukan nasibnya sendiri, dan
berdaulat yang berarti pula bahwa bagsa Indonesia
tidak membolehkan adanya campur tangan
(intervensi) dari bangsa lain dalam hal ini megenai
urusan dalam negeri.
AsasKedaulatan
Rakyat
Asas Kedaulatan Rakyat dalam bidang legislatif
merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat
ada wewenang yang dimiliki DPR. Sedangkan
dalam yudikatif terlihat bahwa hakim-hakim baru
dapat diangkat setelah ada pengusulan dari Komisi
Yudisial kepada anggota DPR untuk mendapat
penetapan yang selanjutnya diangkat oleh
Presiden. Asas kedaulatan rakyat menghendaki
agar setiap tindakan dari pemerintah harus
berdasarkan kemauan rakyat, yang pada akhirnya
semua tindakan pemerintah harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui
wakil-wakilnya.
AsasKeadilan
Sosial
Dalam bidang legislatif, asas keadilan
sosial pelaksanaannya tertuang dalam
rangka mewujudkan undang-undang
tentang jaminan sosial. Dalam bidang
Yudikatif terlihat bahwa setiap keputusan
hakim senantiasa berpedoman kepada
Keadilan sosial. Adapun bentuk lembaga
terlihat adanya lembaga negara yang
bergerak dibidang sosial yang
menyelenggarakan masalah-masalah
sosial dalam negara.
Jati Diri Bangsa
Indonesia
Pancasila
sebagai
sistem
Filsafat
Pancasila
Sebagai
Sistem
Etika
Politik
Pancasila
Sebagai
Ideologi
Nasional
Pancasila
sebagaisistem
Filsafat
Perkataan filsafat merupakan bentuk kata
Arab “falsafah”. Secara etimologis
“filsafat” berasal dari bahasa Yunani
“philein” yang berarti cinta dan “sophia”
yang berarti hikmah atau kebijaksanaaan
atau “wisdom”.
Pancasila
SebagaiSistem
EtikaPolitik
Pancasila sebagai sistem etika berarti
Pancasila merupakan kesatuan sila-sila
Pancasila, sila-sila Pancasila itu saling
berhubungan, saling bekerjasama Untuk
suatu tujuan tertentu dan secara
keseluruhan merupakan suatu kesatuan
yang utuh. Pancasila sebagai sistem etika,
bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan
bermasyarakat, barbangsa dan bernegara.
Pancasila
SebagaiIdeologi
Nasional
Sering kita mendengar kata ‘Weltanschauung’
untuk menjelaskan pentingnya Pancasila sebagai
pedoman hidup konkret bangsa Indonesia. Kata
‘Weltanschauung’ berarti ideologi atau pandangan
hidup. Setelah kita melihat Pancasila sebagai hasil
perumusan nilai-nilai yang terdapat dalam
masyarakat Indonesia di masa lampau dan
kemudian Pancasila dijadikan kepribadian dan
identitas diri bangsa Indonesia, maka Pancasila ini
juga merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam
pergaulannya dengan masyarakat dunia atau
bangsa –bangsa lain di dunia ini.
Fungsi dari Ideologi
• Ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia
• Ideologi berfungsi sebagai panduan
• Ideologi berfungsi sebagai lensa dimana seseorang dapat melihat
dunianya.
• Ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik sekaligus
fungsi integratif
Ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia
Ideologi berfungsi sebagai panduan
Ideologi berfungsi sebagai lensa dimana seseorang dapat
melihat dunianya.
Ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik
sekaligus fungsi integratif
1
2
3
4
Pancasila Sebagai
Paradigma
Pembangunan
Pembangunan nasional dilaksanakan dalam
rangka mencapai masyarakat yang adil dan
makmur. pembangunan nasional merupakan
perwujudan nyata dalam meningkatkan
harkat dan martabat manusia Indonesia
sesuai nilai-nilai dasar yang diyakini
kebenarannya.
Secara filosofis, Pancasila sebagai paradigma
pembangunan nasional mengandung
konsekuensi yang sangat mendasar. Artinya,
setiap pelaksanaan pembangunan nasional
harus didasarkan atas nilai-nilai yang
terkandung dalam sils-sila Pancasila.
Ideologi merupakan suatu kelanjutan atau konsekuensi
logis dari pada pandangan hidup bangsa, falsafah hidup
bangsa dan akan berupa seperangkat tata nilai yang dicita-
citakan akan direalisir di dalam kehidupan kelompok.
Ideology akan memberikan stabilitas arah dalam
kehidupan berkelompok dan sekaligus memberikan
dinamika gerak menuju ke yang dicita-citakan.

More Related Content

What's hot

Bab iii 1.ketahanan nasional
Bab iii  1.ketahanan nasionalBab iii  1.ketahanan nasional
Bab iii 1.ketahanan nasionalnatal kristiono
 
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesia
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesiaPancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesia
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesia
Nena Puji
 
Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara
Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negaraPancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara
Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negarakrista2014
 
Kajian teori kreativitas
Kajian teori kreativitasKajian teori kreativitas
Kajian teori kreativitas
Triyani Suranto
 
Wawasan ke-Indonesiaan
Wawasan ke-IndonesiaanWawasan ke-Indonesiaan
Wawasan ke-Indonesiaan
Fair Nurfachrizi
 
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasilaJelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Susanti Susanti
 
Bab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara
Bab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negaraBab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara
Bab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara
Syaiful Ahdan
 
Penyimpangan keimanan umat islam berupa tradisi pemberian sesajen dan solusi ...
Penyimpangan keimanan umat islam berupa tradisi pemberian sesajen dan solusi ...Penyimpangan keimanan umat islam berupa tradisi pemberian sesajen dan solusi ...
Penyimpangan keimanan umat islam berupa tradisi pemberian sesajen dan solusi ...
Linda Rosita
 
Makalah pendidikan pancasila (kajian nilai nilai pancasila)
Makalah pendidikan pancasila (kajian nilai nilai pancasila)Makalah pendidikan pancasila (kajian nilai nilai pancasila)
Makalah pendidikan pancasila (kajian nilai nilai pancasila)
Irvan Berutu
 
Pancasila Sebagai Dasar Negara ppt
Pancasila Sebagai Dasar Negara pptPancasila Sebagai Dasar Negara ppt
Pancasila Sebagai Dasar Negara ppt
Aisyah Turidho
 
Pancasila sebagai solusi permasalahan suatu bangsa
Pancasila sebagai solusi permasalahan suatu bangsaPancasila sebagai solusi permasalahan suatu bangsa
Pancasila sebagai solusi permasalahan suatu bangsaGeby Otivriyanti
 
Tugas makalah ketahanan nasional
Tugas makalah ketahanan nasionalTugas makalah ketahanan nasional
Tugas makalah ketahanan nasional
Вибово Лаксоно
 
Pancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negaraPancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negara
inasalsa
 
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II  BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II  BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
AngeliaDagang
 
Makalah Hakikat dan Fungsi Bahasa Indonesia
Makalah Hakikat dan Fungsi Bahasa IndonesiaMakalah Hakikat dan Fungsi Bahasa Indonesia
Makalah Hakikat dan Fungsi Bahasa Indonesia
Universitas Negeri Semarang
 
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...Nia Khusnul Chotimah
 
Nasionalisme
Nasionalisme Nasionalisme
Nasionalisme
Musanif Efendi
 

What's hot (20)

Tugas resume buku ilmu pendidikan islam
Tugas resume buku ilmu pendidikan islamTugas resume buku ilmu pendidikan islam
Tugas resume buku ilmu pendidikan islam
 
Bab iii 1.ketahanan nasional
Bab iii  1.ketahanan nasionalBab iii  1.ketahanan nasional
Bab iii 1.ketahanan nasional
 
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesia
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesiaPancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesia
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesia
 
Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara
Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negaraPancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara
Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara
 
8 BAB II Landasan Teori
8 BAB II Landasan Teori8 BAB II Landasan Teori
8 BAB II Landasan Teori
 
Kajian teori kreativitas
Kajian teori kreativitasKajian teori kreativitas
Kajian teori kreativitas
 
Wawasan ke-Indonesiaan
Wawasan ke-IndonesiaanWawasan ke-Indonesiaan
Wawasan ke-Indonesiaan
 
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasilaJelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
 
Bab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara
Bab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negaraBab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara
Bab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
 
Penyimpangan keimanan umat islam berupa tradisi pemberian sesajen dan solusi ...
Penyimpangan keimanan umat islam berupa tradisi pemberian sesajen dan solusi ...Penyimpangan keimanan umat islam berupa tradisi pemberian sesajen dan solusi ...
Penyimpangan keimanan umat islam berupa tradisi pemberian sesajen dan solusi ...
 
Makalah pendidikan pancasila (kajian nilai nilai pancasila)
Makalah pendidikan pancasila (kajian nilai nilai pancasila)Makalah pendidikan pancasila (kajian nilai nilai pancasila)
Makalah pendidikan pancasila (kajian nilai nilai pancasila)
 
Pancasila Sebagai Dasar Negara ppt
Pancasila Sebagai Dasar Negara pptPancasila Sebagai Dasar Negara ppt
Pancasila Sebagai Dasar Negara ppt
 
Pancasila sebagai solusi permasalahan suatu bangsa
Pancasila sebagai solusi permasalahan suatu bangsaPancasila sebagai solusi permasalahan suatu bangsa
Pancasila sebagai solusi permasalahan suatu bangsa
 
Tugas makalah ketahanan nasional
Tugas makalah ketahanan nasionalTugas makalah ketahanan nasional
Tugas makalah ketahanan nasional
 
Pancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negaraPancasila sebagai dasar negara
Pancasila sebagai dasar negara
 
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II  BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II  BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
 
Makalah Hakikat dan Fungsi Bahasa Indonesia
Makalah Hakikat dan Fungsi Bahasa IndonesiaMakalah Hakikat dan Fungsi Bahasa Indonesia
Makalah Hakikat dan Fungsi Bahasa Indonesia
 
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...
Makalah pendidikan pancasila penerapan nilai pancasila sebagai pendidikan kar...
 
Nasionalisme
Nasionalisme Nasionalisme
Nasionalisme
 

Similar to Bab III hakikat pancasila bagi bangsa indonesia

Tugas Pancasila dan Kewarganegaraan
Tugas Pancasila dan KewarganegaraanTugas Pancasila dan Kewarganegaraan
Tugas Pancasila dan Kewarganegaraan
Anthooel
 
Tugas ideologi
Tugas ideologiTugas ideologi
Tugas ideologi
Tiga Maha Publisher
 
Bab i kd iv pancasila sebagai ideologi terbuka
Bab i kd iv pancasila sebagai ideologi terbukaBab i kd iv pancasila sebagai ideologi terbuka
Bab i kd iv pancasila sebagai ideologi terbuka
AanZaman
 
Pancasila sebagai etika politik dan ham
Pancasila sebagai etika politik dan hamPancasila sebagai etika politik dan ham
Pancasila sebagai etika politik dan hamSurveyan Adhi Laksana
 
KEL 1 Pancasila Sebagai Ideologi Negara.pptx
KEL 1 Pancasila Sebagai Ideologi Negara.pptxKEL 1 Pancasila Sebagai Ideologi Negara.pptx
KEL 1 Pancasila Sebagai Ideologi Negara.pptx
deanisaaliyahsubiyan
 
Kedudukan fungsi_pancasila
Kedudukan  fungsi_pancasilaKedudukan  fungsi_pancasila
Kedudukan fungsi_pancasila
Herwan Santoso
 
Filsafat pancasila
Filsafat pancasilaFilsafat pancasila
Filsafat pancasila
Allen  Barry
 
bab 3 Pancasila Dasar Negara.pdf
bab 3 Pancasila Dasar Negara.pdfbab 3 Pancasila Dasar Negara.pdf
bab 3 Pancasila Dasar Negara.pdf
VANIESACAHYA
 
Materi sosialisasi 2018
Materi sosialisasi 2018Materi sosialisasi 2018
Materi sosialisasi 2018
Titikbudiarti
 
Resume PANCASILA RAIHANAH ARTANTI-WPS Office-1.pdf
Resume PANCASILA RAIHANAH ARTANTI-WPS Office-1.pdfResume PANCASILA RAIHANAH ARTANTI-WPS Office-1.pdf
Resume PANCASILA RAIHANAH ARTANTI-WPS Office-1.pdf
Ara RA
 
Pancasila sebagai ideologi
Pancasila sebagai ideologiPancasila sebagai ideologi
Pancasila sebagai ideologi
Anto Kolarov
 
Materi sosialisasi pkn
Materi sosialisasi pknMateri sosialisasi pkn
Materi sosialisasi pkn
Titikbudiarti
 
Pancasila sebagai ideologi
Pancasila sebagai ideologiPancasila sebagai ideologi
Pancasila sebagai ideologiyayangsujarwani
 
pancasila implementasinya (2012)
pancasila  implementasinya (2012)pancasila  implementasinya (2012)
pancasila implementasinya (2012)suher lambang
 
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasionalPancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasionalsuradi46
 
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasionalPancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasionalsuradi46
 
Kelompok edi prasojo
Kelompok edi prasojoKelompok edi prasojo
Kelompok edi prasojo
apotek agam farma
 

Similar to Bab III hakikat pancasila bagi bangsa indonesia (20)

Tugas Pancasila dan Kewarganegaraan
Tugas Pancasila dan KewarganegaraanTugas Pancasila dan Kewarganegaraan
Tugas Pancasila dan Kewarganegaraan
 
Tugas ideologi
Tugas ideologiTugas ideologi
Tugas ideologi
 
Bab i kd iv pancasila sebagai ideologi terbuka
Bab i kd iv pancasila sebagai ideologi terbukaBab i kd iv pancasila sebagai ideologi terbuka
Bab i kd iv pancasila sebagai ideologi terbuka
 
Pancasila sebagai etika politik dan ham
Pancasila sebagai etika politik dan hamPancasila sebagai etika politik dan ham
Pancasila sebagai etika politik dan ham
 
Pancasila
PancasilaPancasila
Pancasila
 
Makalah pancasila
Makalah pancasilaMakalah pancasila
Makalah pancasila
 
KEL 1 Pancasila Sebagai Ideologi Negara.pptx
KEL 1 Pancasila Sebagai Ideologi Negara.pptxKEL 1 Pancasila Sebagai Ideologi Negara.pptx
KEL 1 Pancasila Sebagai Ideologi Negara.pptx
 
Kedudukan fungsi_pancasila
Kedudukan  fungsi_pancasilaKedudukan  fungsi_pancasila
Kedudukan fungsi_pancasila
 
Filsafat pancasila
Filsafat pancasilaFilsafat pancasila
Filsafat pancasila
 
bab 3 Pancasila Dasar Negara.pdf
bab 3 Pancasila Dasar Negara.pdfbab 3 Pancasila Dasar Negara.pdf
bab 3 Pancasila Dasar Negara.pdf
 
Materi sosialisasi 2018
Materi sosialisasi 2018Materi sosialisasi 2018
Materi sosialisasi 2018
 
Resume PANCASILA RAIHANAH ARTANTI-WPS Office-1.pdf
Resume PANCASILA RAIHANAH ARTANTI-WPS Office-1.pdfResume PANCASILA RAIHANAH ARTANTI-WPS Office-1.pdf
Resume PANCASILA RAIHANAH ARTANTI-WPS Office-1.pdf
 
Pancasila sebagai ideologi
Pancasila sebagai ideologiPancasila sebagai ideologi
Pancasila sebagai ideologi
 
Materi sosialisasi pkn
Materi sosialisasi pknMateri sosialisasi pkn
Materi sosialisasi pkn
 
Pancasila sebagai ideologi
Pancasila sebagai ideologiPancasila sebagai ideologi
Pancasila sebagai ideologi
 
pancasila implementasinya (2012)
pancasila  implementasinya (2012)pancasila  implementasinya (2012)
pancasila implementasinya (2012)
 
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasionalPancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional
 
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasionalPancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional
 
Print 1
Print 1Print 1
Print 1
 
Kelompok edi prasojo
Kelompok edi prasojoKelompok edi prasojo
Kelompok edi prasojo
 

More from yudikrismen1

Uu ite
Uu iteUu ite
Uu ite
yudikrismen1
 
Uu Pers & KEJ (Kode Etik Jurnalistik
Uu Pers & KEJ (Kode Etik JurnalistikUu Pers & KEJ (Kode Etik Jurnalistik
Uu Pers & KEJ (Kode Etik Jurnalistik
yudikrismen1
 
Pertemuan 19 hukum pidana peng
Pertemuan 19 hukum pidana pengPertemuan 19 hukum pidana peng
Pertemuan 19 hukum pidana peng
yudikrismen1
 
Pertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidanaPertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidana
yudikrismen1
 
Pertemuan 18 sifat hukum pidana
Pertemuan 18 sifat hukum pidanaPertemuan 18 sifat hukum pidana
Pertemuan 18 sifat hukum pidana
yudikrismen1
 
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukanPertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
yudikrismen1
 
Pertemuan 16 sebab akibat
Pertemuan 16 sebab akibatPertemuan 16 sebab akibat
Pertemuan 16 sebab akibat
yudikrismen1
 
Pertemuan 3 sejarah hpid
Pertemuan 3 sejarah hpidPertemuan 3 sejarah hpid
Pertemuan 3 sejarah hpid
yudikrismen1
 
Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publik
Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publikPertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publik
Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publik
yudikrismen1
 
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidana
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidanaPertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidana
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidana
yudikrismen1
 
Pertemuan 13 somenloop
Pertemuan 13 somenloopPertemuan 13 somenloop
Pertemuan 13 somenloop
yudikrismen1
 
Pertemuan 12 kesalahan kesalahan
Pertemuan 12 kesalahan kesalahanPertemuan 12 kesalahan kesalahan
Pertemuan 12 kesalahan kesalahan
yudikrismen1
 
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntut
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntutPertemuan 11 gugurnya hak menuntut
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntut
yudikrismen1
 
Pertemuan 10 pidana
Pertemuan 10 pidanaPertemuan 10 pidana
Pertemuan 10 pidana
yudikrismen1
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidana
yudikrismen1
 
Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidana
Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidanaPertemuan 5 istilah istilah hukum pidana
Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidana
yudikrismen1
 
Pertemuan 4 asas asas hpid-1
Pertemuan 4 asas asas hpid-1Pertemuan 4 asas asas hpid-1
Pertemuan 4 asas asas hpid-1
yudikrismen1
 
Pertemuan 6 tindak pidana
Pertemuan 6 tindak pidanaPertemuan 6 tindak pidana
Pertemuan 6 tindak pidana
yudikrismen1
 
Pertemuan 9 pert.pidana
Pertemuan 9 pert.pidanaPertemuan 9 pert.pidana
Pertemuan 9 pert.pidana
yudikrismen1
 
Pertemuan 8 macam macam tindak pidana
Pertemuan 8 macam macam tindak pidanaPertemuan 8 macam macam tindak pidana
Pertemuan 8 macam macam tindak pidana
yudikrismen1
 

More from yudikrismen1 (20)

Uu ite
Uu iteUu ite
Uu ite
 
Uu Pers & KEJ (Kode Etik Jurnalistik
Uu Pers & KEJ (Kode Etik JurnalistikUu Pers & KEJ (Kode Etik Jurnalistik
Uu Pers & KEJ (Kode Etik Jurnalistik
 
Pertemuan 19 hukum pidana peng
Pertemuan 19 hukum pidana pengPertemuan 19 hukum pidana peng
Pertemuan 19 hukum pidana peng
 
Pertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidanaPertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidana
 
Pertemuan 18 sifat hukum pidana
Pertemuan 18 sifat hukum pidanaPertemuan 18 sifat hukum pidana
Pertemuan 18 sifat hukum pidana
 
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukanPertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
 
Pertemuan 16 sebab akibat
Pertemuan 16 sebab akibatPertemuan 16 sebab akibat
Pertemuan 16 sebab akibat
 
Pertemuan 3 sejarah hpid
Pertemuan 3 sejarah hpidPertemuan 3 sejarah hpid
Pertemuan 3 sejarah hpid
 
Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publik
Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publikPertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publik
Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publik
 
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidana
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidanaPertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidana
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidana
 
Pertemuan 13 somenloop
Pertemuan 13 somenloopPertemuan 13 somenloop
Pertemuan 13 somenloop
 
Pertemuan 12 kesalahan kesalahan
Pertemuan 12 kesalahan kesalahanPertemuan 12 kesalahan kesalahan
Pertemuan 12 kesalahan kesalahan
 
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntut
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntutPertemuan 11 gugurnya hak menuntut
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntut
 
Pertemuan 10 pidana
Pertemuan 10 pidanaPertemuan 10 pidana
Pertemuan 10 pidana
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidana
 
Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidana
Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidanaPertemuan 5 istilah istilah hukum pidana
Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidana
 
Pertemuan 4 asas asas hpid-1
Pertemuan 4 asas asas hpid-1Pertemuan 4 asas asas hpid-1
Pertemuan 4 asas asas hpid-1
 
Pertemuan 6 tindak pidana
Pertemuan 6 tindak pidanaPertemuan 6 tindak pidana
Pertemuan 6 tindak pidana
 
Pertemuan 9 pert.pidana
Pertemuan 9 pert.pidanaPertemuan 9 pert.pidana
Pertemuan 9 pert.pidana
 
Pertemuan 8 macam macam tindak pidana
Pertemuan 8 macam macam tindak pidanaPertemuan 8 macam macam tindak pidana
Pertemuan 8 macam macam tindak pidana
 

Recently uploaded

Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
DEVI390643
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
agusmulyadi08
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
lindaagina84
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Rima98947
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
erlita3
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
asyi1
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
SurosoSuroso19
 
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
mohfedri24
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
mattaja008
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
muhammadRifai732845
 
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi KomunikasiKarakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
AdePutraTunggali
 
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
Indah106914
 
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenUNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
AdrianAgoes9
 
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
Nur afiyah
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
jodikurniawan341
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
DataSupriatna
 
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdfPENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
smp4prg
 
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
gloriosaesy
 
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docxForm B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
EkoPutuKromo
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
NurSriWidyastuti1
 

Recently uploaded (20)

Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
 
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
 
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi KomunikasiKarakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
 
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
 
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenUNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
 
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
 
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdfPENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
 
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
 
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docxForm B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
 

Bab III hakikat pancasila bagi bangsa indonesia

  • 2. DEFENISI PANCASILA Pancasila dalam pengertian ini sering disebutkan dasar falsafah negara (Philosofische Gronslag), dan ideologi negara (Staatidee). Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara atau dengan Kata lain Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup. Dengan demikian pandangan hidup inilah suatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara bagaimana bangsa itu dalam memecahkan suatu persoalan.
  • 3. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa1 2 3 4 5 Asas Perikemanusiaan Asas Kebangsaan Asas Kedaulatan Rakyat Asas Keadilan Sosial Asas Negara Pancasila
  • 4. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa Didalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV disebutkan, “...., maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu di dalam suatu UUD Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
  • 5. REALISASI DARI KETUHANANYANG MAHA ESA TERCEMIN DALAMTIGA BIDANG KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAANTARA LAIN : 1. Dalam bidang eksekutif, dengan adanya Departemen Agama dan segala bagian-bagiannya yang mengatur soal yang menyangkut agama di Indonesia. 2. Dalam bidang legislatif tercemin pelaksanaannya dalam UU No. 1Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan. 3. Dalam bidang yudikatif, tertuang dalam UU No. 14Tahun 1970 yang telah diubah melalui UU No. 4Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa peradilan dilakukan, “Demi Keadilan Berdasarkan KetuhananYang Maha Esa”, dan ini tercemin dalam setiap keputusan peradilan umum di Indonesia.
  • 6. Asas perikemanusiaan adalah asas yang mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhlukTuhan, juga mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, ras, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya. Didalam pembukaan UUD 1945 dan juga pasal 34 adalah merupakan perwujudan dari asas perikemanusiaan dalam hukum positif Indonesia dalam kehidupan sehari-hari hal ini terlihat pada lembaga-lembaga yang didirikan untuk menampung segala yang tidak seimbang dalam kehidupan social.
  • 7. ASAS KEBANGSAAN Dalam asas kebangsaan setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Asas ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bebas untuk menentukan nasibnya sendiri, dan berdaulat yang berarti pula bahwa bagsa Indonesia tidak membolehkan adanya campur tangan (intervensi) dari bangsa lain dalam hal ini megenai urusan dalam negeri.
  • 8. AsasKedaulatan Rakyat Asas Kedaulatan Rakyat dalam bidang legislatif merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat ada wewenang yang dimiliki DPR. Sedangkan dalam yudikatif terlihat bahwa hakim-hakim baru dapat diangkat setelah ada pengusulan dari Komisi Yudisial kepada anggota DPR untuk mendapat penetapan yang selanjutnya diangkat oleh Presiden. Asas kedaulatan rakyat menghendaki agar setiap tindakan dari pemerintah harus berdasarkan kemauan rakyat, yang pada akhirnya semua tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya.
  • 9. AsasKeadilan Sosial Dalam bidang legislatif, asas keadilan sosial pelaksanaannya tertuang dalam rangka mewujudkan undang-undang tentang jaminan sosial. Dalam bidang Yudikatif terlihat bahwa setiap keputusan hakim senantiasa berpedoman kepada Keadilan sosial. Adapun bentuk lembaga terlihat adanya lembaga negara yang bergerak dibidang sosial yang menyelenggarakan masalah-masalah sosial dalam negara.
  • 11. Pancasila sebagaisistem Filsafat Perkataan filsafat merupakan bentuk kata Arab “falsafah”. Secara etimologis “filsafat” berasal dari bahasa Yunani “philein” yang berarti cinta dan “sophia” yang berarti hikmah atau kebijaksanaaan atau “wisdom”.
  • 12. Pancasila SebagaiSistem EtikaPolitik Pancasila sebagai sistem etika berarti Pancasila merupakan kesatuan sila-sila Pancasila, sila-sila Pancasila itu saling berhubungan, saling bekerjasama Untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pancasila sebagai sistem etika, bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, barbangsa dan bernegara.
  • 13. Pancasila SebagaiIdeologi Nasional Sering kita mendengar kata ‘Weltanschauung’ untuk menjelaskan pentingnya Pancasila sebagai pedoman hidup konkret bangsa Indonesia. Kata ‘Weltanschauung’ berarti ideologi atau pandangan hidup. Setelah kita melihat Pancasila sebagai hasil perumusan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat Indonesia di masa lampau dan kemudian Pancasila dijadikan kepribadian dan identitas diri bangsa Indonesia, maka Pancasila ini juga merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam pergaulannya dengan masyarakat dunia atau bangsa –bangsa lain di dunia ini.
  • 14. Fungsi dari Ideologi • Ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia • Ideologi berfungsi sebagai panduan • Ideologi berfungsi sebagai lensa dimana seseorang dapat melihat dunianya. • Ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik sekaligus fungsi integratif
  • 15. Ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia Ideologi berfungsi sebagai panduan Ideologi berfungsi sebagai lensa dimana seseorang dapat melihat dunianya. Ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik sekaligus fungsi integratif 1 2 3 4
  • 16. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur. pembangunan nasional merupakan perwujudan nyata dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia sesuai nilai-nilai dasar yang diyakini kebenarannya. Secara filosofis, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung konsekuensi yang sangat mendasar. Artinya, setiap pelaksanaan pembangunan nasional harus didasarkan atas nilai-nilai yang terkandung dalam sils-sila Pancasila.
  • 17. Ideologi merupakan suatu kelanjutan atau konsekuensi logis dari pada pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa dan akan berupa seperangkat tata nilai yang dicita- citakan akan direalisir di dalam kehidupan kelompok. Ideology akan memberikan stabilitas arah dalam kehidupan berkelompok dan sekaligus memberikan dinamika gerak menuju ke yang dicita-citakan.