Bab ini membahas konsep efektivitas dan pemberdayaan masyarakat. Efektivitas diukur dari pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Pemberdayaan masyarakat bertujuan membuat masyarakat mandiri dengan memberdayakan ekonomi, sumber daya manusia, prasarana, dan kelembagaan desa. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat.

1. BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Efektivitas
1. Pengertian Efektivitas
Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti
berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah
populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna
atau menunjang tujuan.
Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran
yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program.
Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah
ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno
Handayaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah
pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”
Sedangkan Georgopolous dan Tannembaum (1985:50), mengemukakan:
“Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan
suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran
organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar
sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan
mesalah sasaran maupun tujuan.”
Selanjutnya Steers (1985:87) mengemukakan bahwa:
“Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem
dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan
sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa
memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

2. Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi
Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah
kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi)
daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau
ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109).
Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan
bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target
(kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana
target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat
yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas
adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas
dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai,
makin tinggi efektivitasnya”.
Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui
konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan
apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan
manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan
pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran
(output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan
personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu
kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan
prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan
dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

3. 2. Ukuran Efektivitas
Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat
sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan
tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila
dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan
pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan
jasa.
Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara
rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan.
Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat
sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan,
maka hal itu dikatakan tidak efektif.
Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau
tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (1978:77), yaitu:
a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksdukan supaya
karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah
dan tujuan organisasi dapat tercapai.
b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi
adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya
dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para
implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan
dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah

4. ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-
tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
d) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan
sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih
perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat
sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman
bertindak dan bekerja.
f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator
efektivitas organisasi adalah kemamapuan bekerja secara produktif.
Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan
oleh organisasi.
g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu
program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka
organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan
pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik
mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas
organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan
pengendalian.
Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga
pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan
Lubis (1987:55), yakni:
1. Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas
dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi

5. untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang
sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh
mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses
internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada
output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil
(output) yang sesuai dengan rencana.
Selanjutnya Strees dalam Tangkilisan (2005:141) mengemukakan 5
(lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:
1. Produktivitas
2. Kemampuan adaptasi kerja
3. Kepuasan kerja
4. Kemampuan berlaba
5. Pencarian sumber daya
Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985:53) dalam
bukunya “Efektrivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas,
sebagai berikut:
1. Pencapaian Tujuan
Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus
dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian
tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti
pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan
dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa

6. faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target
kongktit.
2. Integrasi
Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu
organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus
dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.
Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
3. Adaptasi
Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri
dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses
pengadaan dan pengisian tenaga kerja.
Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah
dikemukakan diatas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini
digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh
Duncan (dalam Steers 1985;53), yaitu:
1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi
Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat
efektivitas. Dalam hal ini adalah efektivitas pelaksanaan PNPM-MP Simpan
Pinjam Perempuan di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.

7. B. Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk
mendorong akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi
yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat
mengantar masyarakat miskin menuju masyarakat yang madani, sejahtera,
berkeadilan serta berlandaskan iman dan takwa (Sumodiningrat, 2009 : 60).
Sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hal yang
ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya,
memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial
seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai
mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam
melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Suharto, 2005 : 60).
Konsep pemberdayaan tidak mempertentangkan pertumbuhan dan
pemerataan, tetapi konsep ini berpandangan bahwa dengan pemerataan tercipta
landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin
pertumbuhan yang berkelanjutan.
Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tiga hal :
1. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi manusia berkembang.
Titik tolaknya adalah penekanan bahwa setiap manusia dan masyarakat
memiliki potensi-potensi, kemudian diberikan motivasi dan penyadaran
bahwa potensi itu dapat dikembangkan

8. 2. Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dimana perlu langkah-
langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan serta
pembukaan berbagai akses kepada berbagai peluang yang akan
membuat masyarakat mampu dan memanfaatkan peluang.
Pemberdayaan pada jalur ini dapat berupa pemberian berbagai bantuan
produktif, pelatihan, pembangunan sarana dan prasarana baik fisik
maupun sosial, dan pengembangan kelembagaan di tingkat masyarakat.
3. Pemberdayaan mengandung arti pemihakan pada pihak yang lemah
untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan
kemitraan yang saling menguntungkan (Suriadi, 2005 : 56).
Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan biasanya diidentikan
dengan memberikan bantuan uang. Tetapi banyak proyek-proyek Inpres yang
tekanannya memberikan bantuan material kepada masyarakat desa justru
mematikan swadaya masyarakat, bahkan sebaliknya menjadikan masyarakat
menggantungkan diri kepada pemberi bantuan. Pola pemberdayaan dengan
hanya memberikan bantuan langsung uang atau bantuan proyek kepada
masyarakat tidak akan merangsang peran serta masyarakat untuk terlibat di
dalam pembangunan. Pada kasus tertentu, di dalam konsep pembangunan
masyarakat, memang diperlukan, akan tetapi yang lebih penting adalah
pengembangan swadaya masyarakat untuk membangun diri sendiri. Ciri khas
dari suatu kegiatan swadaya adalah adanya sumbangan dalam jumlah besar
yang diambil dari sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat baik yang dimiliki
individu maupun kelompok di dalam masyarakat.

9. Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah
program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar
masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan
kelompok terabaikan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap
nilai-nilai budaya setempat, memerhatikan dampak lingkungan, tidak
menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan
(Suriadi, 2005 : 61).
Pembangunan pedesaan harus melakukan empat upaya besar yang
saling berkaitan :
a. Memberdayakan ekonomi masyarakat desa yang memerlukan
masukan modal, bimbingan teknologi, dan pemasaran untuk
memandirikan masyarakat desa.
b. Meningkatkan kualitas sumber daya penduduk pedesaan dengan
peningkatan pendidikan, kesehatan, dan gizi sehingga memperkuat
produktivitas dan daya saing.
c. Membangun prasarana pendukung pedesaan yang cukup karena
lokasi perkampungan terpencil, seperti jalan, jaringan telekomunikasi
dan penerangan, yang masih merupakan tanggung jawab
pemerintah. Keikutsertaan masyarakat desa setempat dalam gotong-
royong harus diutamakan.
d. Mengatur kelembagaan pedesaan, yaitu berbagai lembaga
pemerintah dan lembaga kemasyarakatan desa. Pemerintahan desa
harus mampu menampung aspirasi dan menggali aspirasi
masyarakat (Kartasasmita dalam Jayadinata & Pramandika, 2006 : 3).

10. C. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
(PNPM MP)
Pelaksanaan PNPM merupakan kelanjutan dari program serupa, yaitu
Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan
pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukunganya
seperti PNPM : Generasi dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana dan
konflik.
Berdasarkan Buku Pedoman Umum PNPM MP Tahun 2008 yang
menyatakan bahwa visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah :
“Tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin
perdesaan.”
Kesejahteraan berarti terpenuhinya dasar masyarakat. Kemandirian
berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada
dilingkungannya, mampu mengakses sumber daya tersebut untuk mengatasi
masalah kemiskinan.
Sedangkan Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah:
a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
b. Kelembagaan sistem pembangunan partisipatif
c. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal
d. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar
ekonomi masyarakat
e. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan

11. Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM MP, strategi yang
dikembangkan yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok
sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan
kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang
dikembangkan, maka Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya
pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri
Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan
yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran
dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
Anonim (2008) menyatakan bahwa PNPM Mandiri Perdesaan adalah
program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis
pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM
Mandiri adalah :
a. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka
kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dari pengembangan
sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan
pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa
dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan
yang berkelanjutan.
b. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk
menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara
individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai
persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan

12. kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan
keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta
berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin
keberkelanjutan berbagai hasil yang dicapai.
PNPM Mandiri Perdesaan menekankan prinsip-prinsip dasar sebagai
berikut :
1) Bertumpu pada pembangunan manusia. Pelaksanaan PNPM
Mandiri Perdesaan senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan
martabat manusia seutuhnya.
2) Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki
kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan
dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
3) Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan
sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau
masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.
4) Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang
dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat
miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
5) Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses
pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong
menjalankan pembangunan.
6) Kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan
mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan
dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan.

13. 7) Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan
secara musyarawah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada
kepentingan masyarakat miskin.
8) Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang
memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan
keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara
terbuka dan dipertanggunggugatkan baik secara moral, teknis, legal,
maupun administratif.
9) Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan
pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan
mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.
10) Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam
penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama
dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan
kemiskinan.
11) Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus
mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan
masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan
tetap menjaga kelestarian lingkungan.
12) Sederhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam
pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah
dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan
oleh masyarakat.

14. a. Ketentuan Dasar PNPM Mandiri Perdesaan
Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan merupakan ketentuan-
ketentuan pokok yang digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku
lainnya dalam melaksanakan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian. Ketentuan dasar PNPM Mandiri
Perdesaan dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara lebih terarah. Ketentuan
dasar meliputi :
b. Desa Berpartisipasi
Seluruh desa di kecamatan penerima PNPM Mandiri Perdesaan berhak
berpartisipasi dalam seluruh tahapan program. Untuk dapat berpasrtisipasi dalam
PNPM Mandiri Perdesaan, dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan desa
dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya
dan menyediakan kader-kader desa yang bertugas secara sukarela serta adanya
kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PNPM
Mandiri Perdesaan.
Untuk mengoptimalkan pengelolaan program, bagi kecamatan yang
memiliki jumlah desa lebih dari 20 disarankan untuk menggabungkan desa-desa
tersebut menjadi sekurang-kurangnya 10 satuan desa cluster. Penggabungan
tersebut didasarkan atas kesepakatan desa-desa dengan mempertimbangkan
kedekatan wilayah. Proses pembentukan desa cluster dilakukan dalam MAD
Sosialisasi.

15. c. Kriteria dan Jenis Kegiatan
Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM diutamakan untuk
kegiatan yang memenuhi kriteria :
1. Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin
2. Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan
3. Dapat dikerjakan oleh masyarakat
4. Didukung oleh sumber daya yang ada
5. Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan
Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalu BLM PNPM Mandiri Perdesaan
adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasana sarana dasar yang
dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang
secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.
2. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan
termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat
(pendidikan non formal)
3. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha
ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan
produksi berbasis sumber daya lokal )tidak termasuk penambahan
modal).
4. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan
(SPP).

16. d. Mekanisme usulan kegiatan
Setiap desa dapat mengajukan 3 (tiga) usulan untuk dapat didanai
dengan BLM PNPM Mandiri Perdesaan. Setiap usulan harus merupakan 1 (satu)
jenis kegiatan/ satu paket kegiatan yang secara langsung saling berkaitan. Tiga
usulan dimaksud adalah;
1. Usulan kegiatan sarana prasana dasar atau kegiatan peningkatan
kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) atau
peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi yang
ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan.
2. Usulan kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP)
yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusuh perempuan. Alokasi
dana kegiatan SPP ini maksimal 25 % dari BLM kecamatan. Tidak
ada batasan alokasi maksimal per desa namun harus
mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok.
3. Usulan kegiatan sarana dan prasarana dasar, kegiatan peningkatan
kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan_ dan
oeningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi yang
ditetapkan oleh musyawarah desa perencanaan.
Jika usulan non-SPP dari musyawarah khusus perempuan sama dengan
usulan musyawarah desa campuran, maka kaum perempuan dapat mengajukan
usulan pengganti, sehingga jumlah usulan kegiatan dari musyawarah desa
perencanaan tetap tiga. Maksimal nilai satu usulan kegiatan yang dapat didanai
BLM PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebesar Rp 350 juta. Usulan kegiatan

17. pendidikan dan kesehatan harus mempertimbangkan rencana induk dari instansi
pendidikan atau kesehatan di kabupaten.
e. Swadaya Masyarakat
Swadaya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang
disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap program.
Swadaya masyarakat merupakan salah satu wujud partisipasi dalam
pelaksanaan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan. Swadaya biasa diwujudkan
dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun material pada saat pelaksanaan
kegiatan. Dasar keswadayaan adalah kerelaan masyarakat, sehingga harus
dipastikan bebas dari tekanan atau keterpaksaan.
f. Kesetaraan dan Keadilan Gender
Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender salah satu langkah
yang dilakukan adalah dengan pemihakan kepada perempuan. Pemihakan
memberi makna berupa upaya pemberian kesempatan bagi perempuan untuk
memenuhi kebutuhan dasar, ekonomi, dan politik serta mengakses aset
produktif.
Sebagai salah satu wujud keberpihakan kepada perempuan, PNPM
Mandiri Perdesaan mengharuskan adanya keterlibatan perempuan sebagai
pengambil keputusan dan pelaku pada semua tahap perencanaan, pelaksanaan
dan pelestarian. Kepentingan perempuan harus terwakili secara memadai.

18. g. Jenis Kegiatan yang Dilarang (Negative List)
Jenis kegiatan yang tidak boleh didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan
adalah sebagai berikut :
1. Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau
angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai
politik.
2. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat
ibadah
3. Pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-
bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obat
terlarang dan lain-lain).
4. Pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton dan
perlengkapannya.
5. Pembiayaan gaji pegawai negeri.
6. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah
usia kerja.
7. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan,atau
penjualan barang-barang yang mengandung tembakau.
8. Kegiatan apapun yang dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan
sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dan instansi yang
mengelola lokasi tersebut.
9. Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan dan penggunaan
terumbu karang.

19. 10. Kegiatan yang berhunbungan dengan pengelolaan sumber daya air
dari sungai yang mengalir dan atau menuju negara lain.
11. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai.
12. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luas lebih
dari 50 Hektar (Ha)
13. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha.
14. Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan
kapasitas besar, lebih dari 10.000 meter kubik.
h. Sanksi
Sanksi adalah satu bentuk pemberlakuan kondisi adanya pelanggaran
atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam PNPM Mandiri
Perdesaan. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab
berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
Sanksi dapat berupa:
1. Sanksi masyarakat yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan
dalam musyawarah masyarakat. Semua kesepakatan sanksi
dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara
pertemuan.
2. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
3. Sanksi program adalah pemberhentian bantuan apabila kecamatan
atau desa yang bersangkutan tidak dapat mengelola PNPM Mandiri
Perdesaan dengan baik. Seperti menyalahi prinsip-prinsip,
menyalahgunakan dana atau wewenangt, penyimpangan prosedur,

20. hasil kegiatan tidak terpelihara atau hasil kegiatan tidak dapat
dimanfaatkan. Kecamatan tersebut akan dimasukkan sebagai
kecamatan bermasalah serta tidak dialokasikan untuk tahun
berikutnya.
D. Dasar Hukum PNPM MP
Dasar hukum pelaksanaan PNPM MP mengacu pada landasan
konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idil Pancasila, dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Secara lebih rinci peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait
sistem kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah :
1. Perpres No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK), yang diketuai oleh Menkokesra dan bertugas untuk
merumuskan langkah-langkah kongkrit dalam penanggulangan
kemiskinan.
2. Surat Keputusan Menkokesra No. 28/Kep/Menko/Kesra/XI/2006 yang
diperbaharui dengan Kepmenkokesra No. 23/KEP/Menko/Kesra/VII/2007
tentang Tim Pengendali PNPM Mandiri.
3. Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku
Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No:
25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 Tentang Pedoman Umum Program
Nasional Pembedaryaan Masyarakat Mandiri.

21. E. PNPM MP Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
Berdasarkan Bahan Bacaan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
Tahun 2009 dijelaskan bahwa Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok
Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberikan permodalan untuk kelompok
perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam.
a. Tujuan dan Ketentuan
1) Tujuan Umum
Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi
kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudian akses pedanaan usaha
skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan
memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong
pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.
2) Tujuan Khusus
a) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha
ataupun sosial dasar
b) Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan
ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha
c) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum
perempuan.
b. Ketentuan Dasar
Ketentuan dasar dalam Kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok
Perempuan (SPP) adalah sebagai berikut:
1) Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat
mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.

22. 2) Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui
kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku
dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.
3) Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan
yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan
pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan
kesejahteraan.
4) Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus
berorientasi pada peningkatan pendapatan, sehingga meningkatkan
pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan.
5) Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
c. Ketentuan Pendanaan BLM
Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana yang
disediakan untuk mendanai kegiatan Simpan Pinjam Kelompok
Perempuan (SPP) perkecamatan maksimal 25% dari alokasi BLM.
1) Sasaran dan Bentuk Kegiatan
a) Sasaran Program adalah rumah tangga miskin yang produktif
yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan
sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang
sudah ada di masyarakat.
b) Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai
tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang
mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana
pinjaman.

23. 2) Ketentuan Kelompok SPP, yaitu :
a) Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan yang satu
sama lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan
pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu
Tahun.
b) Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan
dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
c) Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai
sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
d) Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan
baik.
e) Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara
sederhana.
d. Mekanisme Pengelolaan
Mekanisme tetap mengacu pada alur kegiatan program PNPM
MP, akan tetapi perlu memberikan beberapa penjelasan dalam tahapan,
yaitu sebagai berikut :
1. Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi
Dalam MAD Sosialisasi dilakukan sosialisasi Ketentuan dan
Persyaratan untuk kegiatan SPP sehingga pelaku-pelaku tingkat
desa memahami adanya kegiatan SPP dan dapat memanfaatkannya.
2. Musdes Sosialisasi
Dalam Musdes Sosialisasi dilakukan sosialisasi Ketentuan dan
Persyaratan untuk kegiatan SPP di tingkat desa sehingga pelaku-

24. pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan melakukan
persiapan proses lanjutan.
3. Musyawarah Dusun
Proses Identifikasi Kelompok melalui musyawarah di
dusun/kampung dengan proses sebagai berikut :
- Identifikasi kelompok sesuai dengan ketentuan
perkembangan kelompok SPP dan melakukan kategorisasi
kelompok yang terdiri dari; Kelompok pemula, kelompok
berkembang dan kelompok siap. Proses kategorisasi
kelompok mengacu pada ketentuan kategorisasi
perkembangan kelompok. manyiapkan daftar pemanfaat
setiap kelompok beserta jumlah kebutuhan dan daftar rumah
tangga miskin yang akan menjadi pemanfaat.
- Rumah tangga miskin yang belum menjadi anggota kelompok
agar dilakukan tawaran dan fasilitasi untuk menjadi anggota
kelompok sehingga dapat menjadi pemanfaat.
- Hasil musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara
dilampiri;
1) Daftar kelompok yang diidentifikasi,
2) Kelompok SPP dengan daftar pemanfaat yang diusulkan,
3) Peta sosial dan peta rumah tangga miskin
4) Rekap kebutuhan pemanfaat
4. Musyawarah Desa dan MKP
Musyawarah ini merupakan tahapan seleksi di tingkat desa
adalah :

25. - Penentuan Usulan Desa untuk kegiatan SPP melalui
keputusan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP). Hasil
keputusan dalam MKP merupakan usulan desa untuk
kegiatan SPP.
- Hasil keputusan diajukan berdasarkan seluruh kelompok yang
diusulkan dalam paket usulan desa.
- Penulisan usulan kelompok adalah tahapan ysng
menghasilkan proposal kelompok yang akan dikompetisikan
di tingkat kecamatan .
- Dalam penulisan usulan SPP paling tidak harus memuat hal
sebagai berikut:
1) Sekilas kondisi kelompok SPP
2) Gambaran Kegiatan dan Rencana yang menjelaskan
kondisi anggota, kondisi permodalan, kualitas pinjaman,
kondisi operasional, rencana usaha dalam satu tahun
yang akan datang, perhitungan rencana kebutuhan dana.
3) Daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan
dilengkapi dengan peta sosial dan peta rumah tangga
miskin.
5. Verifikasi
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses verifikasi kegiatan
SPP adalah :
- Penetapan Formulir Verifikasi
Penetapan Formulir Verifikasi merupakan proses penyesuaian
dengan contoh format formulir yang telah tersedia

26. - Proses Pelaksanaan Verifikasi
Verifikasi kelompok SPP mencakup beberapa hal sebagai
berikut :
1) Pengalaman Kegiatan Simpan Pinjam.
2) Persyaratan kelompok
3) Kondisi kegiatan simpan pinjam, dengan penilaian :
 Permodalan
 Kualitas Pinjaman
 Administrasi dan Pengelolaan
 Pendapatan
 Likuiditas (pendanaan jangka pendek)
4) Penilaian khusus rencana kegiatan
5) Jumlah rumah tangga miskin sebagai contoh pemanfaat
diverifikasi dengan daftar rumah tangga miskin.
6) Penilaian Katergorisasi Kelompok
7) Pembuatan berita acara (BA) hasil verifikasi, dalam BA
tersebut mencantumkan rekomendasi-rekomendasi
termasuk jumlah usulan kelompok apakah sudah dalam
kewajaran, keterlibatan rumah tangga miskin sebagai
pemanfaat, dan dikategorisasi perkembangan kelompok.
6. MAD Prioritas Usulan
Tahapan ini merupakan tahapan usulan evaluasi akhir dengan
model prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan hasil
verifikasi. Prioritas penilaian ditekankan pada kelompok yang lebih
mengutamakan calon pemanfaat kategori rumah tangga miskin.

27. Dalam tahapan prioritas kebutuhan ini menilai usulan-usulan
kelompok yang tergantung dalam paket usulan desa. Penilaian
dilakukan dengan basis usulan kelompok sehingga jika ada kelompok
yang tidak layak maka tidak secara otomatis menggugurkan paket
usulan desa tersebut, kelompok yang dianggap layak tetap
mendapatkan pendanaan sampai jumlah kuota BLM terpenuhi.
Pemeringkatan dilakukan pada seluruh kelompok SPP tanpa
memperhatikan alat desanya, sehingga raangking prioritas yang
diperoleh merupakan peringkat kelompok bukan peringkat paket
usulan desa atau desa.
Hasil pemeringkatan kelompok SPP sudah dapat menunjukkan
kebutuhan pendanaan BLM untuk SPP sehingga sudah dapat
ditentukan kelompok-kelompok layak yang akan didanai dari BLM.
Untuk kelompok yang layak dan akan didanai BLM, tahap selanjutnya
adalah melakukan penyempurnaan dokumen usulan misalnya: KTP
dan Perjanjian Pinjaman.
Prioritas kebutuhan kelompok SPP agar mempertimbangkan :
- Keterlibatan hasil rumah tangga miskin sebagai anggota dan
pemanfaat
- Kategorisasi tingkat perkembangan kelompok
- Hasil penilaian kelayakan kelompok pengusul yang
dituangkan dalam Berita Acara TIM Verifikasi.

28. - Pertimbangan lain yang mendukung pengurangan jumlah
rumah tangga miskin dan peningkatan kesempatan
kerja/usaha.
- Pertimbangan lain yang mendukung pengurangan jumlah
rumah tangga miskin dan peningkatan kesempatan
kerja/usaha.
7. MAD Penetapan Usulan
Pada tahapan ini keputusan pendanaan mencakup penentuan
pendanaan usulan dengan menentukan kelompok-kelompok yang
telah memenuhi syarat pemeringkatan dapat didanai dengan
dana BLM. Dalam MAD penetapan usulan ini, dimungkinkan
adanya kelompok yang didanai sesuai dengan MAD Prioritas
Usulan mengundurkan diri sehingga peringkat selanjutnya yang
akan menerima, jika terjadi tidak sama.
8. Penetapan Persyaratan
Penetapan persyaratan pinjaman yang tertuang dalam Perjanjian
Pinjaman paling tidak mencakup hal-hal :
- Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan; Besar jasa
pinjaman ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk
pinjaman pada lembaga keuangan pada wilayah masing-
masing Sistem perhitungan jasa pinjaman menurun atau
tetap.
- Jangka waktu pinjaman sember dana BLM maksimal 12
bulan.

29. - Jadwal angsuran dana BLM paling tidak diangsur 3 kali
angsuaran dalam 12 bulan dengan memperhatikan dengan
siklus usaha baik pada tingkat pemanfaat maupun tingkat
kelompok.
- Angsuran langsung dari kelompok ke UPK.
9. Pencairan Dana
Ketentuan pencairan dana BLM dengan ketentuan sebagai
berikut :
- Pencairan melalui desa sesuai dengan ketentuan program
dilampiri SPPB dengan bukti penyaluran KW2.
- Pencairan dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok.
- Dalam saat bersamaan ketua TPK memberikan dana SPP
setelah dikurangi Operasional UPK 2 % dan Operasional desa
3% dengan Bukti Kuitansi yang ditandatangani oleh ketua
UPK sebagai Pengelola Kegiatan.
- Kelompok membuat Perjanjian Pinjaman dengan UPK
sebagai lempiran kuitansi penerimaan dana.
- Kelompok menyerahkan kuitansi/tanda terima uang per
pemanfaat kepada UPK.
10. Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di UPK
Pengelolaan Kegiatan di tingkat UPK meliputi :
- Pengelolaan Dokumen UPK mencakup beberapa hal sebagai
berikut; pengelolaan data kelompok dan peminjam/pemanfaat,
pengelolaan proposal penulisan usulan dengan peta sosial,
pengelolaan dokumen penyalur: kuitansi, SPPB.

30. - Pengelolaan Administrasi meliputi: Rekening pengembalian
SPP, Buku Bantu Bank SPP, Buku kas Harian SPP, Kartu
Pinjaman.
- Pengelolaan Pelaporan sebagai berikut: Laporan Realisasi
Penyaluran, Laporan perkembangan Pinjaman-SPP, Laporan
Kolektibilitas-SPP, Neraca, Laporan Operasional.
11. Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di Kelompok
Hal-hal yang dikelola ditingkat kelompok meliputi; data-data
peminjam, dokumen pendanaan/kuitansi di kelompok maupun
pemanfaat, administrasi realisasi pengembalian pinjaman ke
UPK, administrasi penyaluran dan pengembalian/kartu pinjaman
dan administrasi pinjaman pemanfaat.
12. Penetapan Daftar Tunggu
Usulan kegiatan kelompok SPP yang belum terdanai oleh BLM
tetapi telah dianggap layak dapat didanai dengan dana bergulir.
Jika dana bergulir tidak mencukupi maka kelompok layak dapat
ditetapkan sebagai kelompok tunggu yang dilaporkan dalam
daftar tunggu kelompok. daftar tunggu ini ditetapkan dengan
Berita Acara. Selain menetapkan daaftar tunggu juga
menetapkan mekanisme dan persyaratan dalam pendanaan
kelompok termasuk daftar tunggu.
13. Pelestarian Dan Pengembangan Kegiatan
Pelestarian kegiatan SPP mengacu pada ketentuan pengelolaan
dana bergulir dengan mempertimbangkan ketentuan akses BLM
yang telah disepakati dalam MAD yang mencakup:

31. - Pelestarian Kegiatan
Dasar-dasar dalam rangka mewujudkan pelestarian kegiatan
adalah :
1) adanya dana kegiatan SPP yang produktif dan bertambah
jumlahnya untuk penyediaan kebutuhan pendanaan
masyarakat miskin
2) adanya pelestarian prinsip PNPM Mandiri – Perdesaan
terutama keberpihakan kepada orang miskin dan
transparansi.
3) Penguatan kelembagaan baik dalam aspek permodalan
ataupun kelembagaan kelompok.
4) Pengembangan layanan kepada masyarakat.
5) Pengembangan permodalan
- Pengembangan kelompok
Pengembangan kelompok SPP diarahkan sebagai lembaga
pengelola simpanan dan pinjaman yang profesional,
akuntabel sehingga mampu menarik minat kerjasama
lembaga lain sebagai lembaga penyalur dan pengelola
pinjaman. Pengembangan kelembagaan kelompok SPP,
secara badan hukum dapat menjadi Koperasi Simpan Pinjam.
Fasilitasi pengembangan kelompok dapat didasarkan pada
tingkat perkembangan kelompok maupun fungsi kelompok
yang dijelaskan dalam pengelolaan dana bergulir.

32. Adapun alur tahapan dari program SPP dapat digambarkan sebagai
berikut :
ALUR KEGIATAN SPP
Gambar 1. Alur Kegiatan SPP
MAD
Sosialisasi
Musyawarah Dusun
Musdes
Sosialisasi
Pertemuan penggalian gagasan
& identifikasi kelompok SPP
Musyawarah Desa
Musyawarah Khusus
Perempuan (Seleksi kelompok)
Penentuan penulisan usulan
dan Paket usulan desaVerifikasi
Usulan
MAD Prioritas Usulan
MAD Penetapan Usulan
Musdes Pertanggungjawaban
Mudes
Informasi
dan Hasil
Penentuan
penulisan usulan
dan Paket usulan
desa
RPD,Pencairan,
Pelaksanaan,
dan LPD
Kegiatan
Persiapan
Penyaluran
PENGEMBALIAN SPP dan
PENGELOLAAN DANA
BERGULIR
Supervisi dan
Monitoring

33. F. Kerangka Konseptual
Salah satu wujud keseriusan pemerintah dalam penanggulangan
kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan meningkatkan bantuan
pembangunan kepada masyarakat desa melalui Program Nasional
pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM MP). Pada PNPM MP ini
terdapat banyak program yang ditawarkan pemerintah, salah satunya yaitu
pemberian dana bergulir khusus bagi kaum perempuan yaitu Simpan Pinjam
untuk Kelompok Perempuan (SPP). Pada prinsipnya PNPM MP SPP ini
bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara nasional
melalui pemberian dana bergulir untuk pengembangan usaha produktif, dimana
dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan seluruh unsur yang terdapat di
daerah, mulai dari unsur pemerintah, pihak konsultan maupun segenap lapisan
masyarakat yang menjadi sasaran program ini.
Efektivitas pelaksanaan PNPM MP SPP dapat terlaksana apabila unsur
yang terlibat dalam proses pelaksanaannya dapat berperan dengan baik.
Kesatupaduan unsur-unsur tersebut akan menentukan efektifnya pelaksanaan
program Simpan Pinjam Perempuan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis efektivitas pelaksanaan program nasional pemberdayaan
masyarakat mandiri perdesaan khusus program simpan pinjam perempuan
(PNPM MP SPP) di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Propinsi
Sulawesi Tenggara pada periode tahun 2010.
Untuk mengukur seberapa jauh tingkat efektivitas efektivitas pelaksanaan
program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan khusus
program simpan pinjam perempuan (PNPM MP SPP) di Kecamatan Ranomeeto

34. pada periode tahun 2010, maka penulis menggunakan teori pengukuran
efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan (dalam Richard M. Steers; 1985:53)
dimana terdapat 3 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat
efektifitas yaitu :
1. Pencapaian Tujuan
Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus
dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian
tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti
pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan
dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa
faktor, yaitu: Kurun waktu, sasaran yang merupakan target kongktit.
2. Integrasi
Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu
organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus
dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.
Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
3. Adaptasi
Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri
dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses
pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

35. Adapun pemaparan secara ringkas atas kerangka konseptual di atas,
dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :
Efektivitas
Pelaksanaan
PNPM SPP
Ukuran Efektivitas
(Duncan dalam R.M.
Steers :1985) :
 Pencapaian Tujuan
 Integrasi
 Adaptasi
PNPM MP SPP
Gambar 2 . Kerangka Konsep