Keberhasilan Spanyol dan Portugis dalam menemukan daerah baru, membuat para pelaut dan pedagang Belanda untuk menemukan daerah baru juga. Tahun 1594 Barents mencoba berlayar untuk mencari dunia Timur atau Tanah Hindia melalui daerah kutub utara. Pada tahun 1595 Cornelis de Houtman dan Piter de Keyser memulai pelayaran mengambil jalur seperti yang ditempuh Portugis. Van Heemskerck Tahun 1598 van Heemskerck dengan armadanya sampai di Nusantara dan juga mendarat di Banten. Pada tahun 1642 Abel J. Tasman berlayar menemukan sebuah pulau yang kemudian dikenal dengan nama Pulau Tasmania. Lalu pelayaran Willem Janz yang berhasil mendarat di Teluk Carpentaria, Australia Utara pada tahun 1666.
Keberhasilan Spanyol dan Portugis dalam menemukan daerah baru, membuat para pelaut dan pedagang Belanda untuk menemukan daerah baru juga. Tahun 1594 Barents mencoba berlayar untuk mencari dunia Timur atau Tanah Hindia melalui daerah kutub utara. Pada tahun 1595 Cornelis de Houtman dan Piter de Keyser memulai pelayaran mengambil jalur seperti yang ditempuh Portugis. Van Heemskerck Tahun 1598 van Heemskerck dengan armadanya sampai di Nusantara dan juga mendarat di Banten. Pada tahun 1642 Abel J. Tasman berlayar menemukan sebuah pulau yang kemudian dikenal dengan nama Pulau Tasmania. Lalu pelayaran Willem Janz yang berhasil mendarat di Teluk Carpentaria, Australia Utara pada tahun 1666.
Sejak awal abad ke-19, pemerintah Belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membiayai peperangan, baik di Negeri Belanda sendiri maupun di Indonesia sehingga Negeri Belanda harus menanggung hutang yang sangat besar.
Untuk menyelamatkan Negeri Belanda dari bahaya kebrangkrutan maka Johanes van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia dengan tugas pokok menggali dana semaksimal mungkin untuk mengisi kekosongan kas negara, membayar hutang, dan membiayai perang. Untuk melaksanakan tugas yang sangat berat itu, Van den Bosch memusatkan kebijaksanaannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan ialah mengerahkan tenaga rakyat jajahan untuk melakukan penanaman tanaman yang hasil-hasilnya dapat laku di pasaran dunia secara paksa.
Sejak awal abad ke-19, pemerintah Belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membiayai peperangan, baik di Negeri Belanda sendiri maupun di Indonesia sehingga Negeri Belanda harus menanggung hutang yang sangat besar.
Untuk menyelamatkan Negeri Belanda dari bahaya kebrangkrutan maka Johanes van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia dengan tugas pokok menggali dana semaksimal mungkin untuk mengisi kekosongan kas negara, membayar hutang, dan membiayai perang. Untuk melaksanakan tugas yang sangat berat itu, Van den Bosch memusatkan kebijaksanaannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan ialah mengerahkan tenaga rakyat jajahan untuk melakukan penanaman tanaman yang hasil-hasilnya dapat laku di pasaran dunia secara paksa.
Datangnya Kolonialisme dan Imperialisme Barat di Indonesia & Kebijakan Peme...Nadya Shafirah
materi Datangnya Kolonialisme dan Imperialisme Barat di Indonesia & Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris, mata pelajaran Sejarah kelas XI. Meliputi :
-Kedatangan Portugis & Belanda di Indonesia
-VOC
-Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris di Indonesia.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
4. Kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Asia tentu tidak
hadir secara tiba-tiba.
Pada awalnya, kolonialisme dan imperialisme Eropa bukanlah
dilatarbelakangi oleh ambisi untuk menguasai dan menjajah
bangsa-bangsa di Asia dan Afrika.
5. Tujuan utama bangsa Eropa ke Asia
dan Afrika adalah berdagang.
Mereka ingin membeli barang-
barang yang langka di pasar Eropa,
terutama rempah-rempah.
Inggris
Spanyol
Portugis
Bangsa-bangsa Eropa yang dianggap sebagai pelopor
penjelajahan samudra adalah:
6. Ada beberapa latar belakang munculnya
penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa.
9. Sultan Mehmed II
mempersulit aktivitas
dagang para
pedagang Eropa.
Akibatnya, harga
komoditas barang dari
dunia Timur melonjak.
10. Seperti penyempurnaan kompas, teleskop, peta dunia, dan karavel.
02
Adanya penemuan dan perkembangan baru di
bidang teknologi maritim.
11. Bumi itu bulat, yang selalu bergerak
mengelilingi matahari sebagai pusat
peredarannya.
03 Munculnya teori Copernicus
Hal ini menimbulkan keinginan untuk
membuktikan bahwa jika kita berlayar
terus mengelilingi bumi maka akan
kembali ke tempat awal.
12. The Travels of Marco Polo
(terbit kira-kira tahun 1300).
04
Adanya buku catatan
perjalanan Marco Polo
Buku ini menginspirasi banyak
pelaut Eropa untuk berlayar,
termasuk Christopher Columbus.
13. Gold, glory, dan gospel—dianut beberapa negara Eropa,
seperti Portugis dan Spanyol.
05 Adanya dorongan gold, glory, dan gospel
● Gold berkaitan dengan keinginan untuk mendapatkan kekayaan.
● Glory merupakan dorongan untuk meraih kejayaan.
● Gospel merupakan misi suci untuk menyebarkan agama Kristen
dan Katolik.
15. Setelah menguasai Malaka, pada 1512, bangsa Portugis
mengadakan hubungan dengan Kerajaan Sunda atau Pajajaran.
01 Masa Penjajahan Portugis
16. Kerajaan Sunda bersekutu dengan bangsa Portugis untuk
mengantisipasi pengaruh Kesultanan Demak.
Bangsa Portugis, di bawah pimpinan Henrique Leme, diizinkan untuk
mendirikan benteng dan gudang di daerah Sunda Kelapa, salah satu
pelabuhan utama Kerajaan Sunda.
17. Kerajaan Sunda dan bangsa
Portugis kemudian
menandatangani perjanjian
dagang.
Perjanjian ini diwujudkan pada 1522
dalam bentuk dokumen kontrak
berupa prasasti yang dikenal dengan
Padrao (prasasti batu) Sunda Kelapa.
18. Kerja sama bangsa Portugis-Kerajaan Sunda
meresahkan Kesultanan Demak.
Pada 1526 dan 1527, Kesultanan Demak menyerang
Sunda Kelapa dan berhasil mendudukinya.
Bangsa Portugis kemudian lebih banyak beroperasi di
Kepulauan Maluku.
19. Di Kepulauan Maluku,
Portugis bersekutu dengan
Kesultanan Ternate.
Kesultanan Ternate juga
menjalin hubungan dagang
dengan Portugis, terutama
untuk komoditas cengkih
dan pala.
21. Portugis turut campur dalam
urusan internal Kesultanan
Ternate.
Akhirnya, bangsa Portugis
diusir dari Ternate oleh
Sultan Baabullah tahun 1575.
Sejak itu, monopoli dagang
Portugis di Kepulauan
Maluku berakhir.
22. Berdasarkan Kesepakatan Lisabon tahun 1859, bangsa Portugis
akhirnya menyingkir dari Hindia Timur, kecuali bagian timur Pulau
Timor (kini wilayah Timor Leste).
23. Setelah menguasai Malaka, pada 1512, bangsa Portugis
mengadakan hubungan dengan Kerajaan Sunda atau Pajajaran.
02 Masa Penjajahan Spanyol
24. Magellan
del Cano
Rute Pelayaran Magellan & del Cano
Bangsa Spanyol terlebih dahulu
masuk ke Filipina di bawah
pimpinan Ferdinand Magellan.
Spanyol berhasil
mencapai Kepulauan
Maluku di bawah
pimpinan Kapten
Sebastian del Cano.
26. Sambutan baik Kesultanan Tidore mengandung
unsur politis.
Kesultanan Tidore memerlukan sekutu untuk
melawan Kesultanan Ternate.
27. Kedatangan Spanyol
di Tidore membuat
bangsa Portugis
merasa terganggu.
Akibatnya, terjadilah
konflik antara Spanyol
dan Portugis.
28. Peta Dunia Berdasarkan
Perjanjian Tordesillas
Portugal menuding
Spanyol melanggar
Perjanjian Tordesillas.
Sementara itu,
Spanyol bersikeras,
wilayah Maluku itu
bagian dari wilayah
kekuasaannya
berdasarkan
perjanjian yang sama.
30. Perjanjian ini
menentukan secara
lebih tepat batas
wilayah kekuasaan
Spanyol dan Portugis.
Spanyol harus
meninggalkan Maluku
untuk kemudian
mendapatkan Filipina.
Perjanjian ini mempertegas
Perjanjian Tordesillas.
31. 03 Masa Penjajahan VOC
VOC (Vereenigde Oost-indische Compagnie) merupakan
kongsi dagang Belanda yang didirikan pada 20 Maret 1602.
32. VOC dipimpin suatu
dewan pengelola.
Enam kamar dagang,
yaitu Amsterdam,
Zeeland, Delft,
Rotterdam, Hoorn, dan
Enkhuyzen.
36. Pembentukan VOC tidak terlepas dari upaya keras dari Johan
van Oldenbarneveldt dan campur tangan Pangeran Maurits.
37. VOC memiliki kelebihan dalam
bentuk sistem organisasi yang
sudah tertata baik.
Pemerintah Belanda memberi
hak-hak istimewa atau hak
oktroi kepada VOC.
47. Pieter Both
Both mendirikan kantor dagang VOC
di beberapa wilayah.
Mula-mula di Banten pada 1610,
kemudian di Jayakarta pada 1611.
48. Coen dua kali menjabat
gubernur jenderal VOC
(1619–1623 dan 1627–1629).
Jan Pieterszoon Coen
Ia memindahkan markas VOC di
Ambon ke Batavia.
Pada 1619, Coen mendirikan
Kota Batavia di atas puing-
puing Kota Jayakarta.
49. Jan Pieterszoon Coen
Coen juga berhasil
menciptakan monopoli
dagang Belanda terhadap
rempah-rempah.
Pada 1621, ia membinasakan
penduduk asli Pulau Banda
demi mengukuhkan
monopoli dagang Belanda.
50. Coen menerapkan kebijakan ekstirpasi dan pelayaran hongi
demi menjaga harga rempah-rempah tetap stabil.
51. Pada 1669, VOC memiliki lebih dari 150 kapal dagang,
40 kapal perang, 50.000 pekerja, dan 10.000 tentara.
VOC kemudian mulai melemah hingga akhirnya
bangkrut dan dibubarkan.
52. Pegawai VOC banyak yang melakukan korupsi.
Contohnya, Gubernur Jenderal Johan van Hoorn berhasil menimbun
kekayaan hingga 10 juta gulden ketika kembali ke Belanda pada
1709, padahal gajinya hanya sekitar 700 gulden per bulan.
53. Biaya perang yang semakin membesar akibat mulai
munculnya perlawanan-perlawanan di berbagai daerah.
Contohnya Perang Makassar 1666–1669.
69. Pada masa pemerintahan Janssens,
Inggris menyerang Jawa melalui
serangan darat dan laut dan berhasil
memaksa Janssens menyerah.
70. Janssens akhirnya menyerahkan kekuasaan
Hindia Belanda melalui Perjanjian Tuntang.
Perjanjian Tuntang menandai wilayah Hindia
Belanda berada di bawah kekuasaan Inggris.
71. Masa pemerintahan Inggris
di Nusantara dimulai sejak
18 September 1811.
Lord Minto mengirim Letnan
Jenderal Thomas Stamford
Raffles sebagai penguasa
Hindia Belanda.
82. Berdasarkan Konvensi London tahun 1814,
Inggris diharuskan mengembalikan hak
Belanda atas koloni-koloninya.
Dapat disimpulkan bahwa masa kekuasaan
Kerajaan Belanda berlangsung antara
tahun 1816–1942.
84. Pemerintah Belanda mengirim Johannes van den Bosch
sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda yang baru.
Van den Bosch
memusatkan kebijakannya
pada peningkatan produksi
tanaman-tanaman ekspor.
86. Setiap desa menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami
tanaman komoditas ekspor, seperti kopi, tebu, dan nila.
Tanah yang ditanami tanaman komoditas ekspor tersebut
dibebaskan dari pajak.
87. Waktu dan pekerjaan yang diperlukan dalam pelaksanaan
sistem tanam paksa
tidak boleh melebihi waktu dan pekerjaan menanam padi
(kurang dari tiga bulan).
91. Kondisi tanah yang dipilih pemerintah adalah yang
paling subur.
Penduduk pribumi hanya mendapat tanah gersang
dan kurang subur yang sulit untuk ditanami.
92. Rakyat Indonesia mengalami kemiskinan, kelaparan, dan
wabah penyakit.
Sebaliknya, pihak Belanda memperoleh untung besar
sehingga mampu melunasi utang-utangnya.
93. Pelaksanaan Sistem Ekonomi Liberal
Faktor utama munculnya sistem ekonomi liberal adalah kemenangan kelompok
liberal dalam parlemen Belanda.
Pengaruh sistem ekonomi liberal
a. Meningkatnya jumlah pengusaha asing yang ingin menanamkan modalnya di
Hindia Belanda.
b. Banyak bermunculan perkebunan-perkebunan swasta asing di Hindia Belanda.
c. Berkembangnya kegiatan pertambangan.
d. Terjadinya pengerahan tenaga kerja secara besar-besaran.
94. Pelaksanaan Sistem Ekonomi Liberal
Berikut beberapa undang-undang yang dikeluarkan pada masa sistem ekonomi liberal:
Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) tahun 1870.
Undang-Undang Gula (Suiker Wet) tahun 1870.
Dampak sistem ekonomi liberal:
a. Eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya telah melampaui batas.
b. Penduduk pribumi kehilangan tanah miliknya yang terpaksa disewakan atau bahkan dijual.
c. Mereka terpaksa menjadi kuli di tanah mereka sendiri
Kelompok humanis di negeri Belanda mengusulkan dilaksanakan politik etis sebagai
pengganti politik liberal.
95. Pelaksanaan Politik Etis
Latar belakang munculnya politik etis:
1. Adanya kritikan dari kaum humanis terhadap
kebijakan politik pintu terbuka.
2. Munculnya artikel “Een Ereschuld” (utang
kehormatan) dalam yang ditulis Conrad
Theodore van Deventer dalam majalah De
Gids tahun 1899.
Pelaksanaan politik etis dilakukan atas dasar Trias
van Deventer yang terdiri atas:
1. Migrasi atau pemindahan penduduk
2. Irigasi, yaitu upaya perbaikan sarana
pengairan untuk keperluan pertanian.
3. Edukasi, yaitu memberikan pendidikan untuk
penduduk pribumi.
Kerajaan Sunda memilih bersekutu dengan bangsa Portugis untuk mengantisipasi pengaruh Kesultanan Demak yang semakin berkembang.
Bangsa Portugis, di bawah pimpinan Henrique Leme, diizinkan untuk mendirikan benteng dan gudang di daerah Sunda Kelapa, salah satu pelabuhan utama Kerajaan Sunda.
Kerajaan Sunda dan bangsa Portugis kemudian menandatangani perjanjian dagang.
Perjanjian ini diwujudkan pada 1522 dalam bentuk dokumen kontrak berupa prasasti yang dikenal dengan Padrao (prasasti batu) Sunda Kelapa.
VOC dipimpin suatu dewan pengelola atau majelis para pengurus yang terdiri dari 17 utusan dari enam kamar dagang (Amsterdam, Zeeland, Delft, Rotterdam, Hoorn dan Enkhuyzen).
Ketujuh belas pemimpin itu dikenal dengan sebutan Heeren Zeventien atau 17 tuan.
Ada beberapa latar belakang dibentuknya Vereenigde Oost-indische Compagnie, antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, sebagai upaya menghindari persaingan antarpedagang Belanda.
Yang kedua, VOC juga dibentuk sebagai upaya untuk memperkuat diri dalam menghadapi persaingan dagang dengan negara/bangsa lain, seperti Spanyol, Portugis, dan Inggris.
Dengan mendirikan perserikatan dagang, Belanda berharap akan mampu memenangkan persaingan dagang dan menguasai perdagangan dunia.
Pembentukan VOC tidak terlepas dari upaya keras dari Johan van Oldenbarneveldt dan campur tangan Pangeran Maurits.
Keduanya berhasil meyakinkan kongsi-kongsi dagang untuk bersatu di bawah panji VOC.
VOC memiliki kelebihan dalam bentuk sistem organisasi yang sudah tertata baik.
Kelebihan inilah yang membuat VOC berhasil dan mampu menguasai perdagangan di Nusantara karena pemerintah Belanda memberi hak-hak istimewa atau hak oktroi kepada VOC, antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, menyelenggarakan pemerintahan sendiri.
Yang kedua, melakukan monopoli perdagangan.
Yang ketiga, mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri.
Yang keempat, mengadakan perjanjian serta mengumumkan perang dengan negara lain.
Yang kelima, memiliki angkatan perang sendiri.
Jadi, hak oktroi inilah yang membuat VOC disebut sebagai kongsi dagang yang menyerupai negara.
VOC membentuk jabatan Gubernur Jenderal untuk memimpin dan menjadi kaki tangan VOC di tanah jajahan. Beberapa Gubernur Jenderal VOC, antara lain.
Yang pertama adalah Pieter Both.
Pieter Both (1568–1615) ditunjuk sebagai gubernur jenderal VOC pertama pada November 1610–1614.
Tugas utamanya adalah menciptakan monopoli perdagangan di pulau-pulau di Hindia Belanda.
Ia lalu membangun markas besar VOC di Ambon.
Ia juga berhasil mengadakan perjanjian dagang dengan Maluku, menaklukkan Pulau Timor, serta mengusir Spanyol dari Tidore.
Meski berkantor pusat di Ambon, Both juga mendirikan kantor dagang VOC, mula-mula di Banten pada 1610 kemudian di Jayakarta pada 1611.
Pendirian kantor dagang tersebut atas seizin Kesultanan Banten, yang pada waktu itu menguasai Jayakarta.
Yang kedua adalah Jan Pieterszoon Coen
Coen dua kali menjabat gubernur jenderal VOC (1619–1623 dan 1627–1629).
Ia memindahkan markas VOC di Ambon ke Batavia karena menurutnya lokasinya kurang strategis, jauh dari jalur utama perdagangan Asia.
Pada 1619, Coen mendirikan Kota Batavia di atas puing-puing Kota Jayakarta.
Coen juga berhasil menciptakan monopoli dagang Belanda terhadap rempah-rempah, terutama dengan cara kekerasan.
Pada 1621, ia membinasakan penduduk asli Pulau Banda demi mengukuhkan monopoli dagang Belanda.
Penduduk Banda dianggap telah melanggar perjanjian karena tetap berdagang dengan bangsa lain, yakni Inggris.
Coen juga menerapkan kebijakan ekstirpasi dan pelayaran hongi demi menjaga harga rempah-rempah tetap stabil.
Pihak-pihak yang melawan dan membangkang kebijakan tersebut akan dihukum.
Pada 1669, VOC merupakan perusahaan dagang terkaya sepanjang sejarah dengan lebih dari 150 kapal dagang, 40 kapal perang, 50.000 pekerja, dan 10.000 tentara.
Meskipun mengalami masa kejayaan yang cukup lama dengan memperoleh keuntungan perdagangan yang besar, VOC kemudian mulai melemah hingga akhirnya bangkrut dan dibubarkan.
Adapun penyebab keruntuhan VOC adalah sebagai berikut.
Pegawai VOC banyak yang melakukan korupsi, terutama setelah melihat keuntungan luar biasa dari monopoli perdagangan VOC di Nusantara.
Contohnya, Gubernur Jenderal Johan van Hoorn berhasil menimbun kekayaan hingga 10 juta gulden ketika kembali ke Belanda pada 1709, padahal gajinya hanya sekitar 700 gulden per bulan.
Biaya perang yang semakin membesar akibat mulai munculnya perlawanan-perlawanan di berbagai daerah terhadap monopoli dagang VOC, misalnya Perang Makassar 1666–1669.
Persaingan dengan perserikatan dagang negara lain, antara lain East India Company (Inggris).
Pada 31 Desember 1799, VOC secara resmi dibubarkan dan pemerintahan VOC di Nusantara pun diambil alih pemerintah Kerajaan Belanda.
Pembubaran VOC tidak terlepas dari pendudukan Prancis atas negeri Belanda tahun 1795 (hingga tahun 1813).
Prancis, di bawah Napoleon Bonaparte, dengan paham kebebasan dan kesetaraannya melihat apa yang dilakukan VOC bertentangan dengan kedua paham tersebut sehingga VOC kemudian dibubarkan.
Nah, pada 1795, pascapembubaran VOC, kondisi pemerintahan di Negeri Belanda juga mengalami perubahan besar.
Prancis berhasil menguasai Belanda dan membentuk Republik Bataaf di bawah pemerintahan Louis Napoleon, adik Napoleon Bonaparte.
Sementara itu, Raja Belanda Willem V melarikan diri dan meminta perlindungan kepada Inggris.
Perubahan pemerintahan di Negeri Belanda berdampak juga terhadap penguasaan wilayah Hindia Belanda.
Pemerintah Prancis mengirim Herman Willem Daendels antara tahun 1808–1811 untuk menjalankan pemerintahan di Hindia Belanda.
Nah, jadi dapat dikatakan, secara tidak langsung, Indonesia pernah dikuasai Prancis.
Tugas utama Herman Willem Daendels adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris.
Hal ini disebabkan Raja Belanda Willem V juga meminta bantuan Inggris untuk mengambil alih wilayah bekas jajahan VOC di Nusantara.
Untuk melaksanakannya, Herman Willem Daendels mengeluarkan beberapa kebijakan, antara lain sebagai berikut.
Yang pertama kebijakan Daendels di bidang pemerintahan, antara lain:
Yang pertama, membatasi kekuasaan para raja.
Menurutnya, raja pribumi harus mengakui raja Belanda sebagai junjungannya.
Yang kedua, mengurangi hak-hak feodal pejabat pemerintah, seperti bupati.
Sebagai gantinya, para pejabat itu akan menerima gaji.
Yang kedua, kebijakan Daendels di bidang militer, salah satunya:
Membangun Jalan Raya Pos (de Grote Postweg) dari Anyer hingga Panarukan sepanjang ±1.100 km.
Jalan raya ini untuk mempermudah mobilitas pasukan di Jawa.
Yang ketiga, kebijakan Daendels di bidang peradilan, salah satunya:
Membentuk tiga macam peradilan, yaitu peradilan untuk bangsa Eropa, peradilan untuk orang Timur Asing, dan peradilan untuk orang pribumi.
Yang keempat, kebijakan Daendels di bidang sosial-ekonomi, salah satunya:
Mengadakan penyerahan wajib hasil pertanian dan perkebunan.
Penyerahan wajib berupa sumbangan dari hasil pertanian (beras) yang harus diberikan kepada pemerintah kolonial.
Pemerintahan Daendels berakhir setelah banyaknya laporan mengenai sikap otoriter Daendels dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya.
Daendels dipanggil kembali ke Belanda pada 1811 dan digantikan oleh Jan Willem Janssens.
Nah, pada masa pemerintahan Janssens, Inggris menyerang Jawa melalui serangan darat dan laut dan berhasil memaksa Janssens menyerah.
Janssens akhirnya menyerahkan kekuasaan ini Hindia Belanda melalui Perjanjian Tuntang tahun 1811.
Salah satu isi perjanjian tersebut adalah Pulau Jawa dan sekitarnya (koloni Belanda) jatuh ke tangan Inggris.
Dengan demikian, ditandatanganinya Perjanjian Tuntang, menandai secara resmi wilayah Hindia Belanda berada di bawah kekuasaan Inggris.
Masa pemerintahan Inggris di Nusantara dimulai sejak 18 September 1811.
Lord Minto, gubernur jenderal Inggris di India, mengirim Letnan Jenderal Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa Hindia Belanda yang berpusat di Batavia.
Selama pemerintahannya, Raffles sangat menekankan asas-asas liberal, yaitu kebebasan, kesetaraan derajat manusia, dan supremasi hukum.
Hal itu diwujudkannya dalam beberapa kebijakan, antara lain.
Kebijakan Raffles di bidang pemerintahan, antara lain:
Yang pertama, membagi Pulau Jawa menjadi enam belas keresidenan.
Yang kedua, menghapus peran para bupati sebagai pemungut pajak dan menjadikannya sebagai pegawai pemerintah kolonial.
Kebijakan Raffles di bidang ekonomi, antara lain:
Yang pertama, menetapkan sistem sewa tanah (landrent), di mana pemerintah sebagai pemilik tanah dan petani sebagai penggarap.
Jadi, petani menyewa tanah kepada pemerintah.
Yang kedua, memperkenalkan sistem perekonomian uang kepada penduduk pribumi dalam membayar pajak kepada pemerintah.
Yang ketiga, menghapus monopoli, kerja rodi, penyerahan wajib hasil bumi, pajak hasil bumi, dan preangerstelsel.
Kebijakan-kebijakan Raffles yang diterapkan di Hindia Belanda dinilai gagal.
Adapun faktor penyebab kegagalan tersebut, antara lain:
Yang pertama, masyarakat Hindia Belanda belum terbiasa menggunakan mata uang dalam bertransaksi.
Hal tersebut menyebabkan kebingungan pada saat melakukan transaksi.
Yang kedua, sistem sewa tanah tidak cukup kuat karena tidak disertai dengan jaminan hukum atas tanah yang disewanya.
Hal ini menyebabkan praktik sewa tanah sering dilanggar.
Nah, sebelumnya, sahabat erlangga perlu tahu nih, berdasarkan Konvensi London tahun 1814, Inggris diharuskan mengembalikan hak Belanda atas koloni-koloninya, termasuk Hindia Belanda.
Secara resmi, penyerahan wilayah-wilayah tersebut dilaksanakan pada tahun 1816.
Nah, dapat disimpulkan bahwa masa kekuasaan Kerajaan Belanda berlangsung antara tahun 1816–1942.
Selama rentang waktu yang panjang ini, telah banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda atau Hindia Belanda.
Nah, pada video kali ini, kita fokus membahas salah satu kebijakan pemerintah Hindia Belanda, yakni sistem tanam paksa.
Untuk mengisi kas negara yang kosong dan membayar utang VOC yang menumpuk, pemerintah Belanda mengirim Johannes van den Bosch sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda yang baru.
Untuk melaksanakan tugas itu, van den Bosch memusatkan kebijakannya pada peningkatan produksi tanaman-tanaman ekspor.
Penduduk pribumi tidak mungkin menanam tanaman-tanaman itu dengan kemauan dan kesadarannya sendiri, tetapi harus dipaksa.
Dari sinilah kebijakan tanam paksa dimulai.
Beberapa ketentuan pelaksanaan sistem tanam paksa.
Yang pertama, setiap desa menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman komoditas ekspor, seperti kopi, tebu, dan nila.
Tanah yang ditanami tanaman komoditas ekspor tersebut dibebaskan dari pajak.
Yang kedua, waktu dan pekerjaan yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa tidak boleh melebihi waktu dan pekerjaan menanam padi (kurang dari tiga bulan).
Yang ketiga, kegagalan panen akibat faktor alam akan ditanggung oleh pemerintah.
Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah penyelewengan sistem tanam paksa, antara lain:
Yang pertama, tanah yang ditanami lebih dari 1/5 sehingga nyaris tidak ada tanah tersisa untuk kebutuhan pribadi penduduk.
Yang kedua, waktu menanam tanaman ekspor jauh lebih lama daripada menanam padi sehingga penduduk tidak memiliki waktu lagi untuk mengolah lahan pertanian pribadinya ataupun bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Yang ketiga, kondisi tanah yang dipilih pemerintah adalah yang paling subur.
Penduduk pribumi hanya mendapat tanah gersang dan kurang subur yang sulit untuk ditanami.
Dampak pelaksanaan sistem tanam paksa adalah antara lain sebagai berikut.
Rakyat Indonesia mengalami kemiskinan, kelaparan, dan wabah penyakit.
Sebaliknya, pihak Belanda memperoleh untung besar dan mampu melunasi utang-utangnya.
