2. Latar belakang
Bermula dari perebutan wilayah yang tak menemukan titik terang hingga
kini. Berbagai pandangan yang berbeda mewarnai konflik kedua negara
tersebut hingga menimbulkan perang antara negara Israel dan Palestina.
Akar konflik ini berawal dari zaman alkitab atau sekitar akhir 1800 an dan
awal 1900 an serangkaian gerakan besar-besaran yahudi dari seluruh
dunia masuk ke daerah Palestina. Yang dimana ada deklarasi Balfour tak
sesuai dengan kenyataan ditambah dengan terbunuhnya 6 juta orang
Yahudi di Eropa sehingga mendorong untuk mendirikan negara Yahudi.
Beberapa hal yang diperdebatkan dua negara ini antara lain status kota
Yerusalem, status para pengungsi Palestina dan batas-batas wilayah
kedua negara tersebut.
3. Identifikasi Masalah
1 Mengidentifikasi berbagai akar konflik antara negara Israel dan Palestina
2 Solusi pemecahan terhadap konflik yang terjadi antara Israel dan
Palestina menurut PBB
4. Konflik Israel
dan Palestina
Berdasarkan sejarah yang melatarbelakangi kedua negara tersebut berperang adalah
ingin mendapatkan dan menguasai wilayah yang sama. Proses penyelesaian konflik
yang telah berlangsung puluhan tahun ini menimbulkan konflik-konflik lain yang
tumpang tindih. Seperti hubungan Palestina dan Israel yang selalu bermusuhan
padahal berdampingan. Israel melakukan pendudukan militer yang membuat warga
Palestina menderita dan kelompok-kelompok militan Palestina meneror warga Israel.
Mulainya konflik antara Israel dan Palestina terjadi pada tahun 1900an pada masa
kekuasaan kaisar Ottoman. Usai perang dunia 1 Inggris mendapatkan mandat untuk
mendirikan liga bangsa-bangsa (LBB) yang bertujuan ingin membantu para kaum
Yahudi memiliki negara di wilayah Palestina. Ratusan ribu orang yahudi pindah ke
daerah tersbut sebagai gerakan zionisme. Bagi mereka zionisme adalah untuk
melarikan diri dari penganiayaan dan mendirikan negara sendiri di tanah yang
dianggap sebagai tanah leluhurnya sendiri.
5. Perebutan Wilayah
Masing-maisng pihak ingin mendirikan negara di
tanah yang sama. Alasan mereka perang adalah
masing-masing ingin mendapatkan dan menguasai
wilayah yang sama yakni wilayah geografis
diantara Laut Mediterenia dan Sungai Jordan.
Namun wilayah tersebut diberi label Israel di peta
saat ini. Terdapat kota Yerusalem yang dianggap
suci bagi orang Arab Palestina maupun orang
Yahudi Israel. Meski sederhananya demikian,
tetapi ada kenyataannya konflik yang terjadi antara
keduanya menimbulkan masalah pelik.
Wilayah Geografiis
Diantara Laut Mediterenia
dan Sungai Jordan.
Status kota Yerusalem
Kekerasan komunal antara orang Yahudi dan Arab di Palestina mulai di luar kendali pada tahun 1947 lalu PBB
berencana ingin membagi wilayah Palestina menjadi 2 yaitu untuk orang Yahudi yang disebut Israel dan
setengahnya lagi untu Arab yang disebut Palestina. Sedangkan kota Yerusalem sebagai kota suci bagi kaum
Yahudi dan Muslim dan menjadi zona internasional khusus. Sayangnya rencana tersebut tidak terealisasikan
karena dianggap sebagai rencana kolonial Eropa melakukan pencurian atau meninvasi Palestina agar menjaga
Palestina tetap bersatu.
6. Status pengungsi
Para pengungsi Palestina
Pada tahun 1948 Israel memenangkan perang
terhadap Palestina. Namun Israel mengklaim
tanahnya melampaui yang telah ditentukan oleh
PBB. Israel menduduki tanah yang telah menjadi
bagian Palestina yaitu bagian barat kota
Yerusalem. Israel juga mencabut akar dan
mengusir bangsa palestina. Akhirnya sebanyak 7
juta rakyat Palestina dikategorikan sebagai
pengungsi. Perang 1948 berakhir dengan Israel
mengendalikan dan menduduki hampir seluruh
wilayah Palestina kecuali tepi Barat (West Bank)
dan Gaza sebagai tempat pengungsian sebagian
besar rakyat Palestina yang sekarang dianggap
sebagai wilayah Palestina.
7. Solusi terhadap
Konflik Israel
dan Palestina
Saat ini PBB mencoba menawarkan pilihan terbaik dalam upaya perdamaian konflik
Israel-Palestina agar tidak berlarut-larut. PBB menawarkan tempat serta sarana
mediasi bagi konflik ini, keanggotaan negara-negara liga Arab dan Israel di PBB
merupakan senjata terbesar bagi PBB untuk membawa upaya. Perdamaian konflik ini
menjadi masalah Internasional yang diperhatikan oleh dunia internasional.
Perundingan faktor kunci selalu dikedepankan oleh PBB, serta PBB juga menjadi
pengawas dalam konflik bersenjata yang terjadi. Pada akhirnya PBB tetaplah hanya
menjadi mediator.
Pada akhirnya semua konflik yang kini dialami oleh kedua belah pihak harus
diselesaikan dengan membebani dan memperhatikan keadaaan bangsanya. Perlu
adanya perundungan antara kedua belah pihak karena PBB hanya sebagai mediasi
antara kedua belah pihak menyarankan negara-negara yang menginginkan
perdamaian dunia ikut membantu menyelesaikan konflik bukan menjadi pemanas
suasana atau menjadi provokator.
8. Solusi terhadap
Konflik Israel
dan Palestina
Konflik Palestina-Israel senantiasa mendapatkan perhatian khusus dalam setiap
aktivitas dan politik luar negeri Indonesia, Indonesia sendiri konsisten menyuarakan
hak-a rakyat Palestina, termasuk mendorong berdirinya negara palestina yang
merdeka, demokratis, sejahtera, dan hidup berdampingan secara damaidengan israel
dibawah prinsip “two state solution”. Dukungan indonesia terhadap israel sendiri
dibuktikan dengan diadakannya penyelenggaraan peringanatn 60 tahun konferensi
asia-afrika pada bulan april 2015 yang menyepakati declaration on palestina yang
pada intinya menggarisbawahi dukungan negara-negara asia dan afrika terhadap
perjuangan bangsa palestina dalam rangka memperoleh kemerdekaannya dan upaya
menciptakan two state solution.
“two state solutions” adalah satu opsi dari konflik israel-palestina. Hal itu tertuang di
dalam resolusi PBB 194, di mana israel dan Palestina masing-masing menjadi negara
dan hidup berdampingan dengan batas negara yang diakui. Batas negara yang
diklaim oleh palestina yakni sebelum peperangan tahun 1967lalu, yakni tepi barat dan
yerusalem timur
9. 14 September 2015 tercatat 136
negara dari 193 negara anggota
PBB telah mengakui Palestina
sebagai negara
“
Segala upaya yang dilakukan demi mencapai
perdamaian dunia meliputi perundingan kedua
belah pihak yang berkonflik. jika tidak
menemukan titik terang bagi keduanya maka
turutlah negara lain membantu menyelesaikan
konflik dengan memberikan solusi yang tepat
bagi keduanya. Takan berakhirnya konflik jika
tidak mengedepankan kesejahteraan rakyatnya.
10. Pandangan Hukum Internasional
terhadap konflik Israel dan
Palestina
Sebagai negara yang berdaulat dan juga merupakan
negara anggota PBB, Israel wajib untuk tunduk pada
ketentuan piagam PBB yang pada dasarnya bertujuan
untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia.
Palestina juga wajib tunduk pada ketentuan piagam
untuk menjaga dan memelihara perdamaian dan
keamanan dunia, walaupun negara tersebut bukan
negara anggota PBB. Jika kedua negara tersebut ‘bandel’
maka hukum internasional seharusnya memberikan
sanksi tegas dan adil agar negara yang berkonflik
menghentikan konflik
Masalah dalam pemberlakuan hukum
internasional berbenturan dengan kedaulatan
negara. Suatu negara memiliki suatu
kedaulatan penuh untuk menjalankan hukum
internasionalnya, serta melakukan setiap
kebijakan dalam rangka mencapai tujuan
negara tersebut. Negara yang merdeka dan
berdaulat berhak mengatur dirinya tanpa ada
gangguan dari pihak lain.
Dalam masalah konflik internasional, pada dasarnya hukum
internasional melarang penggunaan kekerasan oleh negara-negara
dalam rangka menjaga dan memelihara perdamaian dan keamanan
dunia. Hukum internasional menganjurkan negara yang berkonflik
untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan cara-cara damai.
11. Keterkaitan Materi
Primat hukum internasional
Merupakan keadaan dimana hukum internasional dan hukum nasional merupakan
bagian yang saling berkaitan . Pada primat ini menganut pandangan bahwa hukum
internasional harus diutamakan bila terjadi konflik hukum internasional dan hukum
nasional
Beberapa kaitannya konflik
Israel-Palestina dengan
materi perkuliahan Hukum
Internasional
Berdasarkan apa yang telah kita pelajari
saat perkuliahan maka timbulah suatu
keterkaitan antara konflik yang diangkat
dengan materi perkuliahan antara lain
seperti subjek hukum intenasional yang
merupakan pemegang segala hak dan
kewajiban menurut hukum internasional.
Dengan begitu timbulah hubungan
hukum antara hukum internasional dan
hukum nasional
Merupakan subjek hukum
internasional yang termasuk ke
dalam organisasi internasional
PBB
Merupakan subjek hukum
internasional yang berbentuk
negara.
Israel
Merupakan subjek hukum
internasional yang berbentuk negara
Palestina
Merupakan subjek
hukum internasional
Rakyat atau
individu
12. PBB harus menjamin negara yang
bukan anggotanya, sebisa mungkin
berlaku sesuai prinsip ini demi
menjaga perdamaian dan keamanan
dunia
“
Pasal 2 piagam PBB