Prakarsa Jawa Timur menggugat 13 sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan ke Komisi Informasi Publik Jawa Timur karena tidak mengungkapkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2012 meski telah diminta secara resmi. Gugatan diajukan setelah surat permintaan, keberatan, dan batas waktu 30 hari ker

1. PRAKARSA JAWA TIMUR
MENGGUGAT TRANSPARANSI 13 SEKOLAH
DAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN
Latar Belakang
SebagaiLembaga
yang
bekerjauntukpemberdayaanmasyarakat,
Prakarsa
JawaTimurmenerimaberbagaiaduandankeluhanmasyarakatterkaitpelayananpublik.Di
bidangPendidikanmisalnya,
masihsajamunculpertanyaanmengapa
biayapendidikanmasihbanyakdibebankankepada orang tua?
SementaraUndang-UndangNo. 20 tahun 2003 tentang SistemPendidikanNasionaltelah
mensyaratkananggaranpembangunanbidangpendidikansebesar minimal 20% dari total
APBN/APBD
diluargaji
guru
danangaranpendidikankedinasan.
Lebihtegaslagi,
PemerintahtelahmemutuskanbahwawajibbelajarPendidikandasarbagi
Rakyat
Indonesia
adalah
9
Tahun
(setingkat
SD
dan
SMP),
yang
konsekwensinyaadalahsegalabebankebutuhanmaupun
biayapenyelenggaraannyamenjadikewajibanPemerintahuntukmemenuhinya.
PadatataranKebijakan, diketahuibersamabahwaPemerintahPusat dan khususnya
Pemerintah
Kabupaten
Lamongan
telahmelakukanberbagaiupayadanitikadbaikuntukmemenuhikewajibannyadalampenyelengga
raanPendidikan.Bermacam Program danBantuandigelontorkanbaikdalambentukfisikmaupun
yang bersifatmanajerial.Pemerintah pusat melalui APBN, telah menganggarkan begitu besar
BantuanoperasionalSekolah
(BOS)
yang
bertujuanmembebaskanmuriddan
orang
tuamuriddarisegalakebutuhanbeayaOperasionalPendidikan.
Identifikasi Masalah Kebijakan Pendidikan di Lamongan
Faktanya,
berbagaikebijakanPemerintah,
khususnyaPemkab.LamonganmelaluiDinasPendidikan
dan
Kebudayaan
Lamongan
belummampumemerdekakanmasyarakatdariberatnyabeban
biayapendidikan.Masihbanyakpenyelenggarasekolah
(SD,
SMP)
yang
berusahadenganberbagaidalihuntukbisamenariksejumlah
biayadariwalimuridbaiksecararutinmaupuninsidental
yang,
pertanggungjawabanpenggunaandananyabelumtransparan.
Walimuridhanyadituntutmembayartanpamendapatkanpertanggungjawabanataspenggunaand
ana mereka.
Hasil Uji Akses
Hal inilah yang mendorong Prakarsa jawaTimurmelakukan uji akses dokumen publik
terhadap 13 sekolah negeri di Kabupaten Lamongan, yaitu:
1. SDN UnggulanJetis IIILamongan
2. SDN Jetis IVLamongan
3. SDN KepatihanLamongan
4. SDN Sidoharjo ILamongan
5. SDN Made IIILamongan
6. SDN Unggulan Made IVLamongan
7. SDN Sukorejo ILamongan
8. SDN Sukorejo IILamongan
9. SMPN 1 Lamongan
10. SMPN 2 Lamongan

2. 11. SMPN 3 Lamongan
12. SMPN 4 Lamongan, dan
13. SMPN 5 Lamongan
Pengajuan uji akses dilakukan dalam bentuk permintaansalinan dokumen (RKAS dan
SPJ
BOS
2012)
kepada
8
Kepala
SDN
dan
5
kepala
SMPN
di
KabupatenLamongansebagaibentukpartisipasimasyarakatdalampengawasandana
BOS
sebagaimanadiamanatkandalamJuknis BOS.
Permintaan dokumen publik ini, dilandasi oleh amanat UU No. 14 Tahun 2008
tentangKeterbukaanInformasiPublikmenyatakanbahwasekolahmerupakansalahsatubadanpu
blik yang wajibmenyediakandanmembukainformasinyakepadapublik.Terkaitdengan program
BOS,
putusanKomisiInformasiPusat
No.
006/VII/KIP-PS-MA/2010
menyatakanbahwaSalinanSuratPertanggungjawaban
(SPJ)
termasukkuitansi
di
dalamnyamerupakan“dokumen yang terbuka”.
Prakarsa Jawa Timur Menggugat Melalui KIP Jawa Timur
Menimbang bahwa 13 sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamongan
tidak memiliki itikat transparansi informasi publik, maka Prakarsa Jawa Timur mengajukan
gugatan sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Publik Jawa Timur. Hal ini telah
dipandang sudah tepat, karena kronologi kasus sebagai berikut;
PadaPadaTanggal
23
Oktober
2013
Prakarsa
Jatimtelahmengirimkansuratpermintaandokumen (RKAS dan SPJ BOS 2012)
kepadasekolah-sekolahtersebutdansesuaidengan BAB VI UU No 14 Tahun
2008 tentangmekanismememperolehinformasi.
Karena telahmelampauibataswaktuprosedur pemberian informasi publik,
dantidakmendapatkanresponmaupunjawabanapapun, makapadatanggal 15
November 2013 Prakarsa jatimmelayangkanSuratKeberatanKepadaKepala
DinasPendidikan dan Kebudayaan Lamongan.
Karena
sampaidengan
30
harikerjabelumjugaadajawabanatauresponapapundaridinasPendidikandan
Kebudayaan
KabupatenLamongan,
maka
Prakarsa
jawaTimurMendaftarkanGugatanSengketaInformasiterhadap 8 Kepala SDN, 5
Kepala
SMPN
danKepalaDinasPendidikandan
Kebudayaan
KabupatenLamongankepadaKomisiInformasiPublikJawaTimur.
Demikian dan terima kasih atas perhatiannya.
Lamongan, 15 Januari 2014
Misbahun Nafik
Koordinator Bidang Advokasi Kebijakan