Model pemberantasan korupsi di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak tahun 1957 hingga saat ini, mulai dari operasi militer hingga pembentukan lembaga khusus seperti KPK berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002.
Pengembangan Investasi bagi Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas mengenai investasi dan upaya peningkatan investasi di daerah, dengan menekankan pentingnya deregulasi peraturan yang menghambat investasi serta pengembangan iklim investasi yang mendorong partisipasi investor lokal dan asing.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan singkat tentang upaya pemberantasan korupsi di Jawa Tengah melalui kebijakan dan program antikorupsi pemerintah daerah. Beberapa fokus pemberantasan korupsi di Jawa Tengah pada tahun 2023 adalah perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan oleh APIP, manajemen aparatur sipil negara, optimalisasi pajak, manajemen barang milik daerah
Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Kementerian AgamaAbdillah Mt
Materi Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Kementerian Agama yang disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama pada Rapimnas di gedung Kementerian Agama Jalan M. H. Thamrin, Jakarta.
Tugas Pendidikan Anti Korupsi
kelompok 2 (kelas J)
Dosen Pengampu : Normalia Sirande, S.S.,M.Pd
Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi
Universitas Kristen Indonesia Toraja
2023
Dokumen tersebut merangkum materi pelatihan anti korupsi yang diselenggarakan di Semarang pada tahun 2022, mencakup pembicara undangan, tujuan pelatihan, indikator hasil belajar, dan berbagai bentuk korupsi serta strategi pemberantasannya."
Model pemberantasan korupsi di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak tahun 1957 hingga saat ini, mulai dari operasi militer hingga pembentukan lembaga khusus seperti KPK berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002.
Pengembangan Investasi bagi Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas mengenai investasi dan upaya peningkatan investasi di daerah, dengan menekankan pentingnya deregulasi peraturan yang menghambat investasi serta pengembangan iklim investasi yang mendorong partisipasi investor lokal dan asing.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan singkat tentang upaya pemberantasan korupsi di Jawa Tengah melalui kebijakan dan program antikorupsi pemerintah daerah. Beberapa fokus pemberantasan korupsi di Jawa Tengah pada tahun 2023 adalah perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan oleh APIP, manajemen aparatur sipil negara, optimalisasi pajak, manajemen barang milik daerah
Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Kementerian AgamaAbdillah Mt
Materi Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Kementerian Agama yang disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama pada Rapimnas di gedung Kementerian Agama Jalan M. H. Thamrin, Jakarta.
Tugas Pendidikan Anti Korupsi
kelompok 2 (kelas J)
Dosen Pengampu : Normalia Sirande, S.S.,M.Pd
Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi
Universitas Kristen Indonesia Toraja
2023
Dokumen tersebut merangkum materi pelatihan anti korupsi yang diselenggarakan di Semarang pada tahun 2022, mencakup pembicara undangan, tujuan pelatihan, indikator hasil belajar, dan berbagai bentuk korupsi serta strategi pemberantasannya."
Korupsi berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, politik, dan penegakan hukum. Dokumen ini menjelaskan bagaimana korupsi dapat melemahkan pertumbuhan ekonomi dan investasi, menurunkan produktivitas, serta meningkatkan beban negara dari utang dan menurunnya pendapatan pajak."
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercubuana, 2017 Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang kewenangan , kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
Korupsi merupakan kejahatan yang berat karena dapat merugikan masyarakat luas.Anti korupsi dapat di artikan sebagai prilaku menolak, menentang , mencegah ,dan memberantas adanya korupsi. Sikap Anti Korupsi dapat di tunjukan dengan cara sebagai berikut :
a) Melaporkan kepada yang berwajib apabila ada pejabat yang melakukan korupsi.
b) Membantu pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam memberantas dan mengusut korupsi .
c) Menolak jika di beri uang oleh orang yang melakukan korupsi.
d) Memberi nasihat kepada orang lain agar tidak melakukan korupsi.
e) Menjelaskan kepada generasi muda/anak-anak tentang dampak negatif dari perilaku korupsi.
f) Mengawasi kegiatan pemerintahan/pejabat negara dan proyek-proyek pembangunan agar tidak melakukan korupsi.
Dokumen tersebut membahas mengenai Pelan Integriti Nasional Malaysia yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang bermoral dan beretika tinggi. Pelan ini memiliki 8 strategi pelaksanaan yang meliputi berbagai sektor seperti keluarga, komunitas, masyarakat sipil, sosiobudaya, agama, ekonomi, politik, dan administrasi pemerintahan. Strategi-strategi tersebut diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan yang melibatkan berbagai
Dokumen tersebut membahas mengenai investasi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kesejahteraan masyarakat. Dibahas pula strategi untuk meningkatkan investasi daerah melalui deregulasi peraturan yang menghambat investasi, mempercepat perizinan, dan memberikan insentif bagi pengembangan investasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
Dokumen tersebut membahas mengenai Pelan Integriti Nasional Malaysia yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang bermoral dan beretika tinggi. Pelan ini menetapkan lima sasaran utama untuk dicapai pada tahun 2008 melalui delapan strategi pelaksanaan yang melibatkan berbagai sektor masyarakat. Strategi-strategi tersebut dirancang untuk meningkatkan integriti di tingkat keluarga, komunitas, masyarakat sipil, institusi sos
Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat ...Dadang Solihin
1. Dokumen tersebut membahas tentang sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia (Sismennas) dan upaya peningkatan kualitas demokrasi serta perekonomian nasional yang unggul dan kompetitif.
2. Dibahas mengenai konsep Sismennas, implementasi saat ini, analisis SWOT, dan indikator untuk mengukur kualitas demokrasi dan peningkatan ekonomi.
3. Upaya yang diharapkan antara lain meningkatkan kualitas perencana
Tri (3) Strategi Pemberantasan Korupsi di Era Digitalisasi.pdfPUTRA ADI IRAWAN
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tiga strategi pemberantasan korupsi yaitu sula penindakan, pencegahan, dan pendidikan;
(2) Sula penindakan berfokus pada tindakan represif terhadap koruptor, sula pencegahan berupaya meminimalkan risiko korupsi, dan sula pendidikan melakukan kampanye literasi anti korupsi;
(3) Dokumen tersebut juga menyorot
Disampaikan dalam rangka sosialisasi dan internalisasi Sekolah Berintegritas Jawa Tengah 2024 di Aula Besar SMA Negeri 1 Semarang pada tanggal 2 Februari 2024 di hadapan 408 siswa kelas X. Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah dan Guru
Dokumen tersebut membahas faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di berbagai lingkungan seperti ASN, legislatif, profesional, dan pengusaha. Beberapa faktor yang disebutkan antara lain kebutuhan ekonomi, kesempatan dan peluang untuk berkorupsi, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta budaya organisasi yang kurang mendukung. Dokumen ini menjelaskan bahwa korupsi dapat ter
Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19Tri Widodo W. UTOMO
Organisasi dan kepemimpinan pemerintah perlu beradaptasi di era pandemi Covid-19. Birokrasi harus menjadi lebih dinamis dengan memperkuat sumber daya manusia dan proses yang lincah serta mampu menghasilkan kebijakan yang adaptif. Transformasi model kelembagaan dari "berdiri sendiri" menjadi terhubung dalam jaringan diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan.
Dokumen tersebut membahas upaya penanggulangan korupsi di Indonesia. Beberapa upaya yang disebutkan antara lain meningkatkan sanksi hukum bagi pelaku korupsi, mereformasi birokrasi pemerintah, meningkatkan gaji pegawai negeri, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi tindakan korupsi.
Teks tersebut membahas pentingnya mereformasi budaya dalam merancang reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi hanya akan berhasil jika didasarkan pada perubahan budaya masyarakat dan pejabat publik, karena budaya lemah adalah akar permasalahan birokrasi yang korup. Teks tersebut juga menganalisis bagaimana faktor budaya mempengaruhi kemajuan suatu negara, dan menegaskan bahwa reformasi birokrasi har
Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai bagian dari KKN dan contoh kasusnya di Indonesia. Dokumen tersebut juga menjelaskan penyebab terjadinya korupsi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui strategi preventif, detektif, dan represif.
Korupsi berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, politik, dan penegakan hukum. Dokumen ini menjelaskan bagaimana korupsi dapat melemahkan pertumbuhan ekonomi dan investasi, menurunkan produktivitas, serta meningkatkan beban negara dari utang dan menurunnya pendapatan pajak."
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercubuana, 2017 Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang kewenangan , kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
Korupsi merupakan kejahatan yang berat karena dapat merugikan masyarakat luas.Anti korupsi dapat di artikan sebagai prilaku menolak, menentang , mencegah ,dan memberantas adanya korupsi. Sikap Anti Korupsi dapat di tunjukan dengan cara sebagai berikut :
a) Melaporkan kepada yang berwajib apabila ada pejabat yang melakukan korupsi.
b) Membantu pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam memberantas dan mengusut korupsi .
c) Menolak jika di beri uang oleh orang yang melakukan korupsi.
d) Memberi nasihat kepada orang lain agar tidak melakukan korupsi.
e) Menjelaskan kepada generasi muda/anak-anak tentang dampak negatif dari perilaku korupsi.
f) Mengawasi kegiatan pemerintahan/pejabat negara dan proyek-proyek pembangunan agar tidak melakukan korupsi.
Dokumen tersebut membahas mengenai Pelan Integriti Nasional Malaysia yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang bermoral dan beretika tinggi. Pelan ini memiliki 8 strategi pelaksanaan yang meliputi berbagai sektor seperti keluarga, komunitas, masyarakat sipil, sosiobudaya, agama, ekonomi, politik, dan administrasi pemerintahan. Strategi-strategi tersebut diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan yang melibatkan berbagai
Dokumen tersebut membahas mengenai investasi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kesejahteraan masyarakat. Dibahas pula strategi untuk meningkatkan investasi daerah melalui deregulasi peraturan yang menghambat investasi, mempercepat perizinan, dan memberikan insentif bagi pengembangan investasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
Dokumen tersebut membahas mengenai Pelan Integriti Nasional Malaysia yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang bermoral dan beretika tinggi. Pelan ini menetapkan lima sasaran utama untuk dicapai pada tahun 2008 melalui delapan strategi pelaksanaan yang melibatkan berbagai sektor masyarakat. Strategi-strategi tersebut dirancang untuk meningkatkan integriti di tingkat keluarga, komunitas, masyarakat sipil, institusi sos
Implementasi Sismennas dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi guna Mempercepat ...Dadang Solihin
1. Dokumen tersebut membahas tentang sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia (Sismennas) dan upaya peningkatan kualitas demokrasi serta perekonomian nasional yang unggul dan kompetitif.
2. Dibahas mengenai konsep Sismennas, implementasi saat ini, analisis SWOT, dan indikator untuk mengukur kualitas demokrasi dan peningkatan ekonomi.
3. Upaya yang diharapkan antara lain meningkatkan kualitas perencana
Tri (3) Strategi Pemberantasan Korupsi di Era Digitalisasi.pdfPUTRA ADI IRAWAN
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tiga strategi pemberantasan korupsi yaitu sula penindakan, pencegahan, dan pendidikan;
(2) Sula penindakan berfokus pada tindakan represif terhadap koruptor, sula pencegahan berupaya meminimalkan risiko korupsi, dan sula pendidikan melakukan kampanye literasi anti korupsi;
(3) Dokumen tersebut juga menyorot
Disampaikan dalam rangka sosialisasi dan internalisasi Sekolah Berintegritas Jawa Tengah 2024 di Aula Besar SMA Negeri 1 Semarang pada tanggal 2 Februari 2024 di hadapan 408 siswa kelas X. Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah dan Guru
Dokumen tersebut membahas faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di berbagai lingkungan seperti ASN, legislatif, profesional, dan pengusaha. Beberapa faktor yang disebutkan antara lain kebutuhan ekonomi, kesempatan dan peluang untuk berkorupsi, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta budaya organisasi yang kurang mendukung. Dokumen ini menjelaskan bahwa korupsi dapat ter
Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19Tri Widodo W. UTOMO
Organisasi dan kepemimpinan pemerintah perlu beradaptasi di era pandemi Covid-19. Birokrasi harus menjadi lebih dinamis dengan memperkuat sumber daya manusia dan proses yang lincah serta mampu menghasilkan kebijakan yang adaptif. Transformasi model kelembagaan dari "berdiri sendiri" menjadi terhubung dalam jaringan diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan.
Dokumen tersebut membahas upaya penanggulangan korupsi di Indonesia. Beberapa upaya yang disebutkan antara lain meningkatkan sanksi hukum bagi pelaku korupsi, mereformasi birokrasi pemerintah, meningkatkan gaji pegawai negeri, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi tindakan korupsi.
Teks tersebut membahas pentingnya mereformasi budaya dalam merancang reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi hanya akan berhasil jika didasarkan pada perubahan budaya masyarakat dan pejabat publik, karena budaya lemah adalah akar permasalahan birokrasi yang korup. Teks tersebut juga menganalisis bagaimana faktor budaya mempengaruhi kemajuan suatu negara, dan menegaskan bahwa reformasi birokrasi har
Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai bagian dari KKN dan contoh kasusnya di Indonesia. Dokumen tersebut juga menjelaskan penyebab terjadinya korupsi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui strategi preventif, detektif, dan represif.
PNS di Aceh diduga terlibat terorisme. Hal ini melanggar nilai-nilai Pancasila kesatuan Indonesia dan fungsi ASN sebagai pemersatu bangsa. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap ASN untuk mencegah hal serupa.
0. Kebijakan Pembinaan Jabfung Widyaiswara (1).pptxfisika putra
Dokumen tersebut membahas peraturan-peraturan yang mengatur tentang jabatan fungsional widyaiswara di Lembaga Administrasi Negara, meliputi peraturan pemerintah pusat dan peraturan kepala LAN mengenai penilaian angka kredit, pelaksanaan diklat, tata kerja tim penilai, dan pedoman lainnya terkait widyaiswara.
Dokumen tersebut membahas tentang pemanfaatan limbah botol plastik sebagai media hidroponik. Botol plastik bekas dapat dimodifikasi dan diisi dengan media tanam seperti rockwool untuk kemudian menanam berbagai jenis tanaman di dalamnya. Cara membuat media tanam dari botol plastik meliputi memotong bagian atas botol, membuat lubang drainase, mengisi dengan media tanam, dan menanam tanaman serta merawatnya.
Dokumen tersebut meringkas tujuan dan materi pelatihan tentang Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelatihan ini bertujuan agar peserta memahami ketentuan umum dan dapat memahami pengertian, ruang lingkup, jenis pengadaan, serta cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah menurut peraturan tersebut.
2. Korupsi tidak hanya
berdampak terhadap satu
aspek kehidupan saja.
Korupsi menimbulkan
efek domino yang
meluas terhadap eksistensi
bangsa dan negara.
4. CAPABILITY INTEGRITY ACCOUNTABILITY WILLINGNESS INNOVATION MINDED
PPMKP
CAPABILITY INTEGRITY ACCOUNTABILITY WILLINGNESS INNOVATION MINDED
PPMKP CORRUPTION INDEX INDONESIA
Corruption Index Tahun 2013
2016
37
2017
37
2018
38
2015
36
2019
40
2020
37
2014
34
5.
6. Rumusan Tindak Pidana
Korupsi
(UU 31/1999 jo UU 20/2001)
Delik yg terkait dg kerugian
keuangan negara
Delik Perbuatan Pemerasan
Delik Perbuatan Curang
Delik Penggelapan dalam
Jabatan
Delik Gratifikasi
Pasal 2(1); 3
Pasal 12 huruf e,f,g
Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d;
Ps 7 (2); Ps 12 huruf h
Pasal 8; 9; 10 a,b,c
Pasal 12B jo Pasal 12C
Merupakan
delik-delik
yg diadopsi
dari KUHP
(berasal dari
pasal 1 ayat
1 sub c UU
no. 3/71)
Delik pemberian sesuatu/janji
kpd Peg Neg/PN (Penyuapan)
Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2);
Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b;
Ps 6(2); Ps 12 c,d
Delik Benturan kepentingan
dalam Pengadaan
Pasal 12 huruf i
a. Identifikasi
BENTUK,
contoh, dan
modusnya?
b. bagaimana
sikap
antisipasi diri
Anda?
Kerugian
keuangan
negara
Sua
p
menyuap
Penggelapa
n
dalam jabatan
pemerasa
n Perbuata
n curang
Benturan
kepentingan dalam
pengadaan
gratifikasi
7. ,
penyebab
korupsi
menurut BPKP
4
aspe
k
– Sifat tamak
manusia
– Moral yang kurang
kuat
– Penghasilan yang
kurang mencukupi
– Kebutuhan
hidup yang
mendesak
– Gaya hidup
yang
konsumtif
– Malas atau tidak
mau kerja
– Kurang adanya sikap
keteladanan
pimpinan
– Tidak adanya kultur
organisasi yang benar
– Sistim akuntabilitas
yang benar di instansi
pemerintah yang
kurang memadai
– Kelemahan sistim
pengendalian
manajemen
organisasi
– Masyarakat kurang
menyadari sebagai
korban; atau
terlibat korupsi;
korupsi akan bisa
dicegah dan
diberantas bila
masyarakat ikut
aktif
– Aspek peraturan
perundang-undangan
– Nilai-nilai di
masyarakat
kondusif untuk
terjadinya korupsi
Tempat individu &
organisasi
• Memonopoli Politik
• Kualitas Uu Lemah
• Judicial
Review
Kurang Efektif
• Sanksi Yang Ringan
• Lemah Dalam
Evaluasi Dan
Monitoring
Perundang-
undangan
Peraturan
perundang2an
individu pelaku
8. 02
03
01
Dorongan
Menguntungkan orang
lain; diri sendiri; dan
korporasi
Kesempatan
Karena Jabatan; ada kesempatan,
dan kewenangan
Rasionalisasi
Tdk Memikirkan kerugian orang lain;
akibatnya terhadap perekonomian dan
keuangan negara
Segitiga Korupsi
Sources: Steve Albreicht. Publisher: Richard Irwin (KPK, 2006)
DORONGAN
KESEMPATAN RASIONALISASI
9. CAPABILITY INTEGRITY ACCOUNTABILITY WILLINGNESS INNOVATION MINDED
PPMKP
CAPABILITY INTEGRITY ACCOUNTABILITY WILLINGNESS INNOVATION MINDED
PPMKP
NILAI DASAR ANTI KORUPSI
• LAN, 2015
5.
tanggung
jawa
b
6. kerja keras
7.
sederhana
8.
berani
1.
jujur
2.
peduli
3.
mandiri
4.
disiplin
9.
10. Dalam konteks pemerintahan & birokrasi
INTEGRITAS
Penggunaan kekuasaan resmi, otoritas dan wewenang oleh
para pejabat publik untuk tujuan-tujuan yang sah (justified) menurut hukum
KETEGUHAN DIRI seorang aparatur
birokrasi dan pejabat publik untuk TIDAK
meminta/menerima apapun dari orang
lain yang diduga terkait jabatan publik
yang dipegangnya
(Azyumardi Azra, 2012)
11. Perubahan belum akan berhasil, sebelum
berhasil mengubah cara pandang dan cara
berpikir para pelaku perubahan.