Dokumen tersebut meringkas tujuan dan materi pelatihan tentang Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelatihan ini bertujuan agar peserta memahami ketentuan umum dan dapat memahami pengertian, ruang lingkup, jenis pengadaan, serta cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah menurut peraturan tersebut.
Dokumen tersebut membahas ketentuan umum mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, mencakup pengertian, ruang lingkup, jenis pengadaan, dan cara pelaksanaan PBJP."
Buku informasi ini membahas ketentuan umum pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Buku ini menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, jenis dan cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara umum.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang meliputi prinsip, proses, dan para pihak terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pengadaan Aset (Procurement Process)_Training ASSET MANAGEMENTKanaidi ken
Dokumen tersebut membahas tentang proses pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Dokumen menjelaskan tahapan proses pengadaan mulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan paket pekerjaan, pemilihan penyedia barang dan jasa, hingga pengawasan dan penerimaan hasil pekerjaan."
Dokumen tersebut membahas gambaran umum proses pengadaan barang/jasa pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyerahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Dokumen tersebut juga menjelaskan para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan seperti PA/KPA, PPK, PP, serta prinsip-prinsip dasar pengadaan seperti efisiensi, efektivitas, transparansi, dan pers
Dokumen tersebut membahas tentang pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, mencakup tujuan pelatihan untuk memahami prinsip, peraturan, para pihak terkait, proses, dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dokumen tersebut membahas ketentuan umum mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, mencakup pengertian, ruang lingkup, jenis pengadaan, dan cara pelaksanaan PBJP."
Buku informasi ini membahas ketentuan umum pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Buku ini menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, jenis dan cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara umum.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang meliputi prinsip, proses, dan para pihak terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pengadaan Aset (Procurement Process)_Training ASSET MANAGEMENTKanaidi ken
Dokumen tersebut membahas tentang proses pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Dokumen menjelaskan tahapan proses pengadaan mulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan paket pekerjaan, pemilihan penyedia barang dan jasa, hingga pengawasan dan penerimaan hasil pekerjaan."
Dokumen tersebut membahas gambaran umum proses pengadaan barang/jasa pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyerahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Dokumen tersebut juga menjelaskan para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan seperti PA/KPA, PPK, PP, serta prinsip-prinsip dasar pengadaan seperti efisiensi, efektivitas, transparansi, dan pers
Dokumen tersebut membahas tentang pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, mencakup tujuan pelatihan untuk memahami prinsip, peraturan, para pihak terkait, proses, dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah.
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Perpres ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Beberapa perubahan yang diatur dalam Perpres ini antara lain dalam Pasal 65 yang mengatur mengenai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang wajib mengalokasikan anggaran minimal 40% untuk usaha kecil dan koperasi dari total anggaran belanja barang/jasa. Selain itu, perubahan juga dilakukan pada Pasal 66 yang mengatur mengenai Kewajiban penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen). Beberapa pasal juga telah diubah sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 ini.
Dokumen tersebut membahas tentang kerangka acuan kerja jasa konsultansi supervisi peningkatan jalan di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2022. Ruang lingkup pekerjaan supervisi mencakup pengawasan pelaksanaan konstruksi jalan oleh kontraktor untuk memastikan kualitas dan kesesuaian dengan spesifikasi teknis. Lokasi kegiatan terdiri atas 5 ruas jalan di beberapa kecamatan.
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptxindrapermana38936
Berdasarkan dokumen tersebut, Program Mutu adalah rencana mutu pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh konsultan konstruksi sebagai bentuk penjaminan dan pengendalian mutu yang paling sedikit memuat informasi pekerjaan, organisasi kerja, jadwal, metode kerja, pengendalian, dan laporan pekerjaan. Program Mutu ini dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
Keputusan Presiden ini mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD agar dilakukan secara efisien, efektif, terbuka, dan akuntabel serta menerapkan prinsip-prinsip persaingan yang sehat, transparan, adil, dan tidak diskriminatif. Keputusan ini mengatur pengertian istilah, maksud dan tujuan, prinsip dasar, kebijakan umum, etika, dan pelaksanaan pen
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kemen PUPR, mulai dari identifikasi kebutuhan, persiapan, pelaksanaan pengadaan, dan evaluasi administrasi penawaran."
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Perpres ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Beberapa perubahan yang diatur dalam Perpres ini antara lain dalam Pasal 65 yang mengatur mengenai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang wajib mengalokasikan anggaran minimal 40% untuk usaha kecil dan koperasi dari total anggaran belanja barang/jasa. Selain itu, perubahan juga dilakukan pada Pasal 66 yang mengatur mengenai Kewajiban penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen). Beberapa pasal juga telah diubah sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 ini.
Dokumen tersebut membahas tentang kerangka acuan kerja jasa konsultansi supervisi peningkatan jalan di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2022. Ruang lingkup pekerjaan supervisi mencakup pengawasan pelaksanaan konstruksi jalan oleh kontraktor untuk memastikan kualitas dan kesesuaian dengan spesifikasi teknis. Lokasi kegiatan terdiri atas 5 ruas jalan di beberapa kecamatan.
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptxindrapermana38936
Berdasarkan dokumen tersebut, Program Mutu adalah rencana mutu pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh konsultan konstruksi sebagai bentuk penjaminan dan pengendalian mutu yang paling sedikit memuat informasi pekerjaan, organisasi kerja, jadwal, metode kerja, pengendalian, dan laporan pekerjaan. Program Mutu ini dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
Keputusan Presiden ini mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD agar dilakukan secara efisien, efektif, terbuka, dan akuntabel serta menerapkan prinsip-prinsip persaingan yang sehat, transparan, adil, dan tidak diskriminatif. Keputusan ini mengatur pengertian istilah, maksud dan tujuan, prinsip dasar, kebijakan umum, etika, dan pelaksanaan pen
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kemen PUPR, mulai dari identifikasi kebutuhan, persiapan, pelaksanaan pengadaan, dan evaluasi administrasi penawaran."
PNS di Aceh diduga terlibat terorisme. Hal ini melanggar nilai-nilai Pancasila kesatuan Indonesia dan fungsi ASN sebagai pemersatu bangsa. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap ASN untuk mencegah hal serupa.
0. Kebijakan Pembinaan Jabfung Widyaiswara (1).pptxfisika putra
Dokumen tersebut membahas peraturan-peraturan yang mengatur tentang jabatan fungsional widyaiswara di Lembaga Administrasi Negara, meliputi peraturan pemerintah pusat dan peraturan kepala LAN mengenai penilaian angka kredit, pelaksanaan diklat, tata kerja tim penilai, dan pedoman lainnya terkait widyaiswara.
Dokumen tersebut membahas tentang pemanfaatan limbah botol plastik sebagai media hidroponik. Botol plastik bekas dapat dimodifikasi dan diisi dengan media tanam seperti rockwool untuk kemudian menanam berbagai jenis tanaman di dalamnya. Cara membuat media tanam dari botol plastik meliputi memotong bagian atas botol, membuat lubang drainase, mengisi dengan media tanam, dan menanam tanaman serta merawatnya.
2. Tujuan Umum Pelatihan
Peserta mampu memahami ketentuan umum
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(PBJP)
2
3. Tujuan Khusus Pelatihan
Setelah Materi Ini Disampaikan, Diharapkan
Peserta Mampu Memahami:
• Pengertian terkait Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (PBJP)
• Ruang Lingkup PBJP
• Jenis Pengadaan pada PBJP
• Cara Pelaksanaan PBJP
3
4. ⃝ Pengertian terkait PBJP
⃝ Ruang Lingkup PBJP
⃝ Jenis Pengadaan pada PBJP
⃝ Cara Pelaksanaan PBJP
3
5. Mengapa PBJP Perlu Diatur ?
5
PBJP berperan penting dalam pelaksanaan
pembangunan nasional untuk peningkatan
pelayanan publik dan perkembangan
perekonomian nasional
PBJP merupakan bagian dari pengelolaan
keuangan Negara sehingga perlu pengaturan tata
kelola (Good Governance) dan akuntabilitas
7. 7
“Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD
yang prosesnya sejak identifikasi
kebutuhan, sampai dengan serah
terima hasil pekerjaan”
Pengertian Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Pasal 1 angka 1
8. Garis Besar PBJP
Perencanaan Persiapan Pelaksanaan
Identifikasi Kebutuhan
(mulai)
Penetapan Barang/Jasa
Cara
Jadwal
Anggaran Pengadaan
Barang/Jasa
Persiapan Swakelola
Penetapan sasaran
Penyelenggara Swakelola
Rencana Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan
RAB
Persiapan PBJ Melalui Penyedia
Menetapkan HPS
Menetapkan rancangan Kontrak
Menetapkan spesifikasi
teknis/KAK
Menetapkan uang muka, jaminan
uang muka, jaminan
pelaksanaan, jaminan
pemeliharaan,sertifikat garansi
dan/atau penyesuaian harga
Pelaksanaan PBJ melalui
Swakelola
Pelaksanaan Swakelola
Tipe (I, II, III, IV)
Pembayaran Swakelola
Pengawasan dan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan PBJ melalui
Penyedia
Pelaksanaan Pemilihan
Pelaksanaan kontrak
Serah Terima Hasil Pekerjaan
(Selesai)
7
Perencanaan Pengadaan
terdiri atas: Perencanaan
PBJ melalui Swakelola
dan/atau Penyedia
Bab IV-VII
Pokja Pemilihan: persiapan pemilihan
P
P
K
9. ⃝ Pengertian terkait PBJP
⃝ Ruang Lingkup PBJP
⃝ Jenis Pengadaan pada PBJP
⃝ Cara Pelaksanaan PBJP
8
10. Ruang Lingkup PBJP
Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Institusi
Pengguna
Barang/Jasa
• Kementerian
• Lembaga
• Perangkat Daerah
Anggaran belanja
yang digunakan
• APBN/APBD
• Pinjaman DN dan/atau
hibah DN yang diterima
Pemerintah/Pemda
• Pinjaman LN atau hibah LN
10
Pasal 2
11. ⃝ Pengertian terkait PBJP
⃝ Ruang Lingkup PBJP
⃝ Jenis Pengadaan pada PBJP
⃝ Cara Pelaksanaan PBJP
10
12. Jenis Pengadaan pada PBJP
12
Barang
Pekerjaan
Konstruksi
Jasa Konsultansi Jasa Lainnya
Pasal 3 Ayat 1-2
PBJ DAPAT DILAKUKAN SECARA TERINTEGRASI
13. Jenis Pengadaan pada PBJP
13
Barang (B)
• Setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang
dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
Pekerjaan Konstruksi (PK)
• Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi
pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan,
pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu
bangunan.
Pasal 1 angka
29-30
14. Jenis Pengadaan pada PBJP
14
Jasa Konsultansi (JK)
• Jasa layanan profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang
mengutamakan adanya olah pikir.
Jasa Lainnya (JL)
• Jasa non-Konsultansi atau jasa yang membutuhkan
peralatan, metodologi khusus, dan/atau
keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang
telah dikenal luas di dunia usaha untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan.
Pasal 1 angka
31-32
16. 16
Pekerjaan Terintegrasi
Pekerjaan Terintegrasi mencakup
seluruh jenis pengadaan.
Contoh antara lain:
1. Pekerjaan Rancang Bangun
(Design and Build)
2. Pekerjaan IT Solution
3. Pekerjaan EPC
4. Pekerjaan Pembangunan,
Pengoperasian dan Pemeliharaan
5. dll.
17. ⃝ Pengertian terkait PBJP
⃝ Ruang Lingkup PBJP
⃝ Jenis Pengadaan pada PBJP
⃝ Cara Pelaksanaan PBJP
16
18. Cara Pelaksanaan PBJP
18
Swakelola
Penyedia
Pasal 1 angka 23 & 26,
Pasal 3 ayat 3
Cara memperoleh barang/jasa yang
dikerjakan sendiri oleh Kementerian/
Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/
Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi
kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat
Cara memperoleh barang/jasa yang
disediakan oleh Pelaku Usaha
19. P u s a t P e n d i d i k a n d a n P e l a t i h a n
P e n g a d a a n B a r a n g / J a s a
V . 2 0 1 9