BGN

1. Pembangunan
Bangunan Gedung Negara
Peraturan Menteri PUPR No. 22 tahun 2018 tentang
11 September 2020
Ismono Yahmo
Penilai Ahli

2. SKB MENKEU,
MENPUTL,
KETUA
BAPPENAS
tahun 1970
KepMenPU
No. 281/KPTS/79
KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL
CIPTA KARYA tentang
Pedoman Standarisasi
dan Pedoman
Operasional
Penyelenggaraan
Pembangunan
Bangunan Gedung
Negara
dari tahun 1979 sd. 1993
Dirjen CK
menetaapkaan Harga
Satuan per-M2 dan
Pedoman
Operasional
SKB MENKEU
dan KETUA
BAPPENAS
tahun 1979
Harga Satuan per-M2
dan Pedoman
Operasional
ditetapkan secara
periodik oleh Dirjen
CK Dep, PU.
SEB MENKEU
dan KETUA
BAPPENAS
SEB MENKEU dan
KETUA BAPPENAS
tahun 1997
KEPPRES 16/1994
Harga Standar untuk
pelbagai jenis barang
dan kegiatan
ditetaapkan secara
khusus secara berkala
oleh BAPPENAS dan
DEP. KEU.
Pembagunan gedung
negara untuk
keperluan dinas
mengikuti PEDOMAN
TEKNIS dari Dep. PU.
Pedoman Teknis
masih dalam taraf
penyelesaian Dep.
PU. cq. DCJK.
KEPUTUSAN DJCK
295/KPTS/CK/97
tentang
PEDOMAN
TEKNIS
PEMBANGUNAN
BANGUNAN
GEDUNG
NEGARA
KRONOLOGIS

3. UU No 22/1999
PEMERINTAH
DAERAH
PP 36/2005
PERATURAN
PELAKSANAAN
UU 28/2002 ttg
BANGUNAN
GEDUNG
UU No 28/2002
BANGUNAN
GEDUNG
PP 25/2000
KEWENANGAN
PEMERINTAH
DAN PROVINSI
SBG DAERAH
OTONOM
KEPMEN
KIMPRASWIL No
332/2002 ttg
PEDOMAN
TEKNIS
PEMBANGUNAN
BGN.
STANDARDISASI
HARGA SATUAN
BGN DITETAPKAN
oleh
BUPATI/WALIKOTA
PERPRES 42/2002 ttg
PELAKSANAAN
APBN dan
perubahannya
PERMEN PU
45/2007 ttg
PEDOMAN
TEKNIS
PEMBANGUNAN
BGN
KRONOLOGIS

4. PP 36/2005
PERATURAN
PELAKSANAAN
UU 28/2002 ttg
BANGUNAN
GEDUNG
UU No 28/2002
BANGUNAN
GEDUNG
PERPRES
73/2011 ttg
PELAKSANAAN
APBN
PERMEN PU
45/2007 ttg
PEDOMAN
TEKNIS
PEMBANGUNA
N BGN
KRONOLOGIS
PERMEN PUPR
22/2018
PEMBANGUNAN
BGN
PERMENDAGRI
?
PERATURAN
PERUNDANG_UNDANGAN
ttg PEMERINTAHAN
DAERAH

5. POKOK-POKOK PERUBAHAN
Dasar Hukum dan pengertian BGN
BGN di K/L/OPD, APBN/D, (BUMN/D)
Imbalan jasa konsultan meningkat
Honorarium T PT APBN, di PUPR
Pengaturan terpisah u koef lantai & SHST
Tabel komponen biaya pembangunan BGN

6. Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah kegiatan
mendirikan Bangunan Gedung Negara yang diselenggarakan
melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi,
dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru,
perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan
gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan
bangunan gedung.
Bangunan Gedung Negara adalah bangunan
gedung untuk keperluan dinas yang menjadi
barang milik negara/daerah dan diadakan dengan
sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN,
dan/atau APBD, atau perolehan lainnya yang sah.
PENGERTIAN

7. DIT.
PBL
APA SUBSTANSI
PENGATURAN PERMEN
PEMBANGUNAN BGN INI
1. Persyaratan BGN
2. Klasifikasi, standar luas dan jumlah lantai
3. Pembiayaan Pembangunan BGN
4. Penyelenggara Pembangunan BGN
5. Tahapan Pembangunan BGN
6. Penyelenggaraan PembangunanTertentu BGN
7. Pengelolaan Teknis Pembangunan BGN
8. Pembinaandan Pengawasan
9. Lampiran
?

8. PERSYARATAN
BANGUNAN
GEDUNG NEGARA
1. Persyaratan
Administratif
2. Persyaratan Teknis
PENGERTIAN

9. KLASIFIKASI, STANDAR
LUAS, STANDAR JUMLAH
LANTAI BGN
1. Klasifikasi
2. Standar Luas
3. Standar jumlah
lantai

10. BIAYA
PEMBANGUNAN
BGN
1. Komponen biaya
pembangunan
2. Biaya standar &
biaya non standar
3. Standar harga
satuan tertinggi
4. Biaya pekerjaan
lain
5. Biaya perawatan

11. PENYELENGGARA
PEMBANGUNAN
BGN
1. Pengguna
anggaran
2. Penyedia jasa
3. Hubungan kerja

12. TAHAPAN
PEMBANGUNAN
BGN
1. Perencanaan
Teknis
2. Pelaksanaan
Konstruksi
3. Pengawasan Teknis
Tahapan tersebut diawali
dengan kegiatan
Persiapan dan diakhiri
dengan Pasca Konstruksi

13. PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN
TERTENTU
BGN
1. Desain Berulang
2. Desain purwarupa
/prototype
3. Terintegrasi
Design and Build
4. Pemeliharaan
dan/Perawatan

14. PENGELOLAAN TEKNIS
PEMBANGUNAN
BGN
1. Pembangunan BGN
sumber APBN oleh
K/L pusat, lokasi di
a. DKI Jkt/ perwakilan
RI di LN
b.Di luar DKI Jkt
2. Pembangunan BGN
sumber APBN oleh
K/L daerah
3. Pembangunan BGN
sumber APBD oleh
OPD provinsi/kab/
kota
4. Pengelola Teknis

15. PEMBINAAN
PEMBANGUNAN
BGN
1. Pembinaan Teknis
2. Pengawasan
Teknis

16. LAMPIRAN
I. Spesifikasi
komponen BGN
II. Standar Luas dan
Kebutuhan atau
jenis ruang
III. Persentase
Komponen Biaya
Pembangunan BGN
IV. Kegiatan dan Tugas
Penyedia Jasa
Konstruksi
V. Pengelolaan Teknis
BGN

17. DIT.
PBL
BAGAIMANA MENYIAPKAN
ANGGARAN
PEMBANGUNAN BGN
1. Pentahapan penyiapan
2. Acuan dasar
3. Total Biaya Pembangunan dan cara penghitungan
4. Biaya pekerjaan standar dan non standar
5. Biaya pembangunan baru dan perawatan
?

18. PERENCANAAN
TEKNIS
PELAKSANAAN
KONSTRUKSI
PASCA
KONSTRUKSI
DOK. PERENCANAAN
IZIN MENDIRIKAN BGN STATUS KEPEMILIKAN BG SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
PERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNIS
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
PERSIAPAN
STATUS BMN
DOK. PENDANAAN
ORG. KEGIATAN DOK. PELELANGAN
FISIK BGN
DOK. PENDAFTARAN
STATUS LAHAN/IZIN LOK
TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN
DOK. PELAKSANAAN
PENGAWASAN
KONSTRUKSI

19. • Menyusun kebutuhan
ruang dan fasilitasnya
• Harus mendapatkan
persetujuan
RENCANA KEBUTUHAN
PEMBANGUNAN
•Berdasarkan rencana
kebutuhan
•Berdasar standar harga
yang berlaku
•Harus mendapatkan
rekomendasi
RENCANA PENDANAAN
• Dilakukan oleh K/L atau
OPD Pengguna
Anggaran.
• Berupa rencana kerja
dan anggaran K/L (APBN)
dan/atau rencana kerja
dan anggaran OPD
(APBD)
RENCANA PENYEDIAAN
DANA
TAHAP PERSIAPAN PEMBANGUNAN BGN

20. Rencana Kebutuhan Pembangunan
KEBUTUHAN
PROGRAM RUANG
DAN BANGUNAN
KEBUTUHAN LUAS
RUANG
KEBUTUHAN
SARANA DAN
PRASARANA
KEBUTUHAN
LAHAN
BANGUNAN
JADUAL
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
▪ RUANG KERJA
▪ RUANG SIRKULASI
▪ RUANG PENYIMPANAN
▪ RUANG M&E
▪ RUANG PERTEMUAN
▪ RUANG IBADAH
▪ RUANG SERVIS
▪ RUANG2 LAINNYA
▪ KEBUTUHAN PARKIR
▪ SARANA PENYELAMATAN
▪ UTILITAS BANGUNAN
▪ SARANA TRANSPORTASI
▪ FASILITAS KOM & INF
▪ JALAN MASUK DAN
KELUAR
▪ AKSESIBILITAS BAGI
DIFABLE
▪ DRAINASE DAN PEMB
LIMBAH
▪ PRASANAN LAIN
STRUKTUR &
TUPOKSI
ORGANISASI
▪ MENGIKUTI PEDOMAN, STANDAR
DAN PETUNJUK TEKNIS
▪ YANG BELUM ADA DISAIN
PROTOTIPNYA ATAU BGN > 1500 M2,
DAPAT MENGGUNAKAN JASA
KONSULTAN SBG PEKERJAAN NON
STANDAR

21. Rencana Pendanaan
RENCANA
PENDANAAN
PEMBANGUNAN
BGN
BIAYA
PELAKSANAAN
KONSTRUKSI
FISIK
BIAYA
PERENCANAAN
TEKNIS
KONSTRUKSI
BIAYA
MANAJEMEN
KONSTRUKSI /
PENGAWASAN
KONSTRUKSI
BIAYA
PENGELOLAAN
KEGIATAN
KEBUTUHAN
PROGRAM
RUANG DAN
BANGUNAN
▪ PROGRAM DAN PEMBIAYAAN YANG BELUM ADA
STANDAR HARGANYA ATAU PENILAIAN KHUSUS →
DIKONSULTASIKAN KPD INSTANSI TEKNIS SETEMPAT
▪ TERLEBIH DAHULU HARUS DIPROGRAMKAN DAN
DITETAPKAN DALAM RPJMN KEMENTERIAN DAN
LEMBAGA ATAU RPJMD PEMERINTAH DAERAH.
• STANDAR HARGA
SATUAN TERTINGGI /
M2
• HARGA SATUAN PEK
NON-STANDAR

22. RENCANA PENYEDIAAN DANA
rencana kerja dan anggaran K/L
untuk Pembangunan BGN yang
pendanaannya bersumber dari
APBN;
rencana kerja dan anggaran OPD
Provinsi untuk Pembangunan BGN
yang pendanaannya bersumber
dari APBD Provinsi;
rencana kerja dan anggaran OPD
Kab/Kota untuk Pembangunan
BGN yang pendanaannya
bersumber dari APBD Kab/Kota;
dilakukan oleh
K/L atau OPD
PA, berupa:
RENCANA PENYEDIAAN
DANA

23. KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN
a. Terdiri atas biaya:
▪ Pelaksanaan konstruksi fisik
▪ Perencanaan teknis,
▪ Manajemen konstruksi/pengawasan konstruksi
▪ Pengelolaan kegiatan
b. Biaya perencanaan teknis, manajemen konstruksi/
pengawasan konstruksi, dan pengelola kegiatan
dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya
pelaksanaan konstruksi
c. Besaran persentase biaya tersebut tercantum
dalam Lampiran III Tabel 1,2,3, sesuai klasifikasi
bangunan gedung.

24. 1. Klasifikasi BGN;
2. Standar luas bangunan BGN;
3. Standar jumlah lantai BGN
4. Fungsi bangunan atau ruang
5. Standar harga satuan tertinggi BGN;
dan
6. Biaya pekerjaan standar & non-standar
BGN.
ACUAN DASAR PEMBIAYAAN BGN

25. TOTAL BIAYA
PEMBANGUNAN
BIAYA
KONSTRUKSI
FISIK
BIAYA MK/
PENGAWASAN
KONSTRUKSI
BIAYA
PERENCANAAN
TEKNIS
BIAYA
PENGELOLAAN
KEGIATAN
BIAYA
PEKERJAAN
STANDAR
BIAYA
PEKERJAAN
NON STANDAR
max 150% dari HSBGN
Perpres 73 Pasal 16,
(3)
Permen PUPR
22/2018
SHST
RAB
Tabel A,B,C

26. BIAYA PEKERJAAN STANDAR
Pekerjaan Standar
meliputi pekerjaan : struktur, arsitektur , finishing, utilitas
Dihitung berdasarkan
- standar harga satuan tertinggi sesuai klasifikasi
bangunan gedung negara;
- Koefisien jumlah lantai bangunan;
- Koefisien fungsi bangunan atau ruang; dan
- luas bangunan
Biaya Pek. Standar = (SHST) (K1) (K2) (Ltb)
SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi BGN
Ltb : Luas total lantai bangunan
K1 : Koefisien jumlah lantai
K2 : Koefisien fungsi bangunan atau ruang

27. berdasarkan TINGKAT KOMPLEKSITAS
Klasifikasi
Sederhana: BGN
dengan teknologi-spesifikasi
sederhana (sd 2 lt, <500 m2,
RN tipe C,D,E)
Tidak Sederhana:
BGN dengan teknologi-
spesifikasi tidak sederhana
(>2 lt, >500 m2, RN tipe A,B,
dan khusus)
Khusus: BGN dengan
fungsi, teknologi, dan
spesifikasi khusus
(persyaratan khusus, rahasia,
risiko, bahaya thd lingkungan)
KLASIFIKASI BGN

28. ▪ BG Pendidikan
▪ BG Diklat
▪ BG Pelayanan Kesehatan
▪ BG Parkir
▪ Pasar
Rincian standar luas ruang
gedung kantor sesuai Lampiran I
Peraturan Presiden RI Nomor 73
Tahun 2011 tentang
Pembangunan BGN
Standar luas BGN lainnya,
dikeluarkan oleh instansi yang
bersangkutan setelah konsultasi
dengan Menteri Pekerjaan
Umum
Rincian standar luas ruang RN
sesuai Lampiran I Peraturan
Presiden RI Nomor 73 Tahun
2011 tentang Pembangunan
BGN/Permen PUPR 22/2018
Standar Luas
BGN
Gedung Kantor
10M2/pesonil
Ruang layanan dihitung
berdasarkan analisis
Rumah Negara
Tipe RN berdasarkan
jabatan/golongan
BGN lainnya
Ketentuan menteri yang
bersangkutan
Bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang pelayanan di luar ruang penunjang, fungsi
dan luasnya dihitung tersendiri berdasarkan analisis kebutuhan ruang pelayanan tersebut.
STANDAR LUAS BGN

29. 29
STANDAR LUAS RUMAH NEGARA
PERPRES 73/2011 TENTANG PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA dan
PERMEN PUPR 22/2018 TENTANG PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
TIPE PENGGUNA
LUAS (M2)
BANGUNAN TANAH
KHUSUS
1) MENTERI / KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN,
KEPALA LEMBAGA TINGGI/ TERTINGGI NEGARA
2) PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1)
400 1.000
A 1) SEKJEN, IRJEN, DIRJEN, KEPALA BADAN, DEPUTI
2) PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1) 250 600
B
1) DIREKTUR, KEPALA BIRO, INSPEKTUR, KAKANWIL, ASISTEN DEPUTI
2) PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1)
3) PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN GOLONGAN IV/d DAN IVe
120 350
C
1) KEPALA SUB DIREKTORAT, KEPALA BAGIAN, KEPALA BIDANG
2) PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1)
3) PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN GOLONGAN IV/a SD IV/c
70 200
D
1) KEPALA SEKSI, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG
2) PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1)
3) PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN GOLONGAN III/a SD III/d
50 120
E
1) KEPALA SUB SEKSI
2) PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1)
3) PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN GOLONGAN II/d KEBAWAH
36 100

30. KOEFISIEN/FAKTOR PENGALI JUMLAH LANTAI BGN
Keputusan Menteri PUPR No. 1044/Kep/M/2018
Jumlah
Lantai
Faktor
Pengali
Basmt 3 lapis 1,393
Basmt 2 lapis 1,299
Basmt 1 lapis 1,197
2 lantai 1,090
3 lantai 1,120
4 lantai 1,135
5 lantai 1,162
6 lantai 1,197
7 lantai 1,236
8 lantai 1,265
Jumlah
Lantai
Faktor
Pengali
9 lantai 1,393
10 lantai 1,333
11 lantai 1,364
12 lantai 1,393
13 lantai 1,420
14 lantai 1,445
15 lantai 1,468
16 lantai 1,489
………… ……….
40 lantai 1,761
STANDAR JUMLAH LANTAI BGN

31. DIT.
PBL
BAB IV.Bagian Keempat Permen PU No. 22/PRT/M/2018
Fungsl Bangunan/Ruang Harga Satuan per-m2 Tertinggi
ICU/ICCU/UGD/CMU 1,50 standar harga bangunan
Ruang Operasi 2,00 standar harga bangunan
Ruang Radiology 1,25 standar harga bangunan
Rawat inap 1,10 standar harga bangunan
Laboratorium 1,10 standar harga bangunan
Ruang Kebidanan dan Kandungan 1,20 standar harga bangunan
Ruang Gawat Darurat 1,10 standar harga bangunan
Power House 1,25 standar harga bangunan
Ruang Rawat Jalan 1,10 standar harga bangunan
Dapur dan Laundri 1,10 standar harga bangunan
Bengkel 1,00 standar harga bangunan
Lab. SLTP/SMA/SMK 1,15 standar harga bangunan
Selasar Luar Beratap/Teras 0,5 standar harga bangunan
Ruang Sidang 1,50 standar harga bangunan
FAKTOR PENGALI/ KOEFISIEN BANGUNAN/RUANG
DENGAN FUNGSI KHUSUS BGN

32. BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR
Pekerjaan Non Standar
meliputi pekerjaan : perizinan selain IMB, penyiapan dan
pematangan lahan, peningkatan struktur & arsitektur, khusus
kelengkapan BG (M&E), BGH, penyambungan utilitas
Dihitung berdasarkan
- Kebutuhan nyata
- Harga pasar yang wajar
- Pedoman rincian persentase (paling banyak 150 %
dari biaya standar);
Biaya Pekerjaan Non Standar = paling banyak
150% Biaya tandar

33. KOMPONEN BIAYA NON STANDAR
P e rsentase komponen pekerjaan non standar
JENIS PEKERJAAN PERSENTASE
Alat Pengkondisian Udara 7-15% dari X
Elevator/Escalator 8-14% dari X
Tata Suara (Sound System) 2-4% dari X
Telepon dan PABX 1-3% dari X
Instalasi IT (Informasi & Teknologi) 6-11% dari X
Elektrikal (termasuk genset) 7-12% dari X
Sistem Proteksi Kebakaran 7-12% dari X
Sistem Penangkal Petir Khusus 1-2% dari X
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1-2% dari X
Interior (termasuk furniture) 15-25% dari X
Gas Pembakaran 1-2% dari X
Gas Medis 2-4% dari X
Pencegahan Bahaya Rayap 1-3% dari X
Pondasi dalam 7-12% dari X
Fasilitas penyandang cacat & ke-butuhan khusus 3-5% dari X
Sarana/Prasarana Lingkungan 3-8% dari X
Peningkatan Mutu *) Paling Banyak 30% dari Z
Perizinan selain IMB Paling Banyak 1% dari X
Penyiapan dan pematangan lahan Paling Banyak 3,5% dari X
Pemenuhan persyaratan BGH Paling Banyak 9,5% dari X
Penyambungan utilitas Paling Banyak 2% dari X
X = total biaya konstruksi fisik pekerjaan standar.
Y = Standar Harga Satuan Tertinggi per m2.
Z = total biaya komponen pekerjaan yang ditingkatkan mutunya

34. TOTAL BIAYA
PEMBANGUNAN
BIAYA
KONSTRUKSI
FISIK
BIAYA MK/
PENGAWASAN
KONSTRUKSI
BIAYA
PERENCANAAN
TEKNIS
BIAYA
PENGELOLAAN
KEGIATAN
BIAYA
PEKERJAAN
STANDAR
BIAYA
PEKERJAAN
NON STANDAR
max 150% dari HSBGN
Perpres 73 Pasal 16,
(3)
Permen PUPR
22/2018
SHST
RAB
TERGANTUNG
TINGKAT
KERUSAKAN
Tabel A,B,C
Ringan sd 30 % biaya perawatan maks. 30%
Sedang >30 sd 45 % biaya perawatan maks. 45%
Berat >45 sd 65 % biaya perawatan maks. 65%

35. No
Kategori
Kerusakan
Kriteria Kerusakan Uraian
Kelai
kan
I
Roboh/
Rusak
Total/
Rusak
Berat
Bangunan roboh atau
sebagian besar
komponen struktural
rusak
Tingkat Kerusakan
antara 45 s/d 65 %
atau diatas 65 %
1. Bangunan roboh total
2. Atap jatuh
3. Balok, kolom, plat lantai patah
4. Dinding, pintu/jendela sebagian besar
runtuh/roboh
5. Sebagian besar langit-langit runtuh
6. Instalasi listrik rusak total
II
Rusak
Sedang
Bangunan masih
berdiri, sebagian
komponen struktural
patah dan komponen
non struktural rusak
Tingkat Kerusakan
antara 30 s/d 45 %
1. Bangunan masih berdiri
2. Sebagian rangka atap patah
3. Balok kolom sebagian patah
4. Sebagian kecil dinding, kusen pintu/
jendela runtuh/roboh
5. Sebagian langit-langit lepas
6. Sebagian besar instalasi listrik rusak/
terputus
Kerusakan BGN

36. No
Kategori
Kerusakan
Kriteria
Kerusakan
Uraian
Kelai
kan
III
Rusak
Ringan
Kelas
A
Bangunan
masih
berdiri,
Sebagian
komponen
non-
struktural &
arsitektural
rusak
Tingkat
Kerusakan
antara 5 s/d
30 %
1. Sebagian besar penutup atap dan
langit-langit lepas
2. Retak-retak pada plesteran kolom,
balok, dan dinding tembok/dinding
papan pecah/rusak
3. Penutup lantai lepas/terkelupas
4. Sebagian instalasi rusak
Tingkat
kerusakan
20 < s.d.
30 %
Kelas
B
1. Sebagian kecil penutup atap lepas
2. Sebagian kecil retak-retak pada
plesteran kolom, tembok dan
plesteran, serta dinding papan
terlepas
3. Sebagian plesteran terkelupas
4. Sebagian kecil instalasi rusak
Tingkat
kerusakan
10 % s.d.
20 %
Kelas
C
1. Retak-retak kecil pada dinding
tembok
2. Sebagian plesteran terkelupas
3. sebagian kecil daun pintu / jendela
dan engsel rusak
Tingkat
kerusakan
< 10 %
Kerusakan BGN

37. Untuk perawatan yang
memerlukan penanganan
khusus atau dalam usaha
meningkatkan wujud
bangunan, seperti melalui
kegiatan renovasi atau
restorasi (yang berkaitan
dengan perawatan
bangunan gedung
bersejarah), besarnya biaya
perawatan dihitung sesuai
dengan kebutuhan nyata
dan dikonsultasikan terlebih
dahulu kepada Instansi
Teknis setempat.
BIAYA PERAWATAN KHUSUS

41. CARA MENGHITUNG INTERPOLASI BIAYA
B1
B2
P1
P2
Persentase Biaya Perencanaan
(Px) saat biaya = (Bx), adalah:
𝑃1 −
𝐵𝑥 − 𝐵1 (𝑃1 − 𝑃2)
(𝐵2 − 𝐵1)
Biaya Perencanaan (Px) saat
biaya = (Bx), adalah:
𝑃1 +
𝐵𝑥 − 𝐵1 (𝑃2 − 𝑃1)
(𝐵2 − 𝐵1)
B1
B2
P1
P2

42. FORM ANALISIS KOMPONEN BANGUNAN GEDUNG UNTUK PEK. STANDAR
TERHADAP
SELURUH
BANGUNAN
BOBOT
MAKSIMUM
TINGKAT
KERUSAKAN
NILAI
KERUSAKAN
1 2 3 4 5 6 7
1 PONDASI PONDASI 10.00% 100.00%
2 STRUKTUR KOLOM, BALOK, RING BALK 27.00% 100.00%
PLESTERAN 2.00% 100.00%
3 ATAP RANGKA ATAP 8.00% 100.00%
PENUTUP ATAP 2.00% 100.00%
4 LANGIT-LANGIT RANGKA LANGIT-LANGIT 3.50% 100.00%
PENUTUP LANGIT-LANGIT 4.50% 100.00%
5 DINDING BATU BATA/PARTISI 4.50% 100.00%
PLESTERAN 1.75% 100.00%
KACA 1.25% 100.00%
PINTU 1.00% 100.00%
KOSEN 1.50% 100.00%
6 LANTAI PENUTUP LANTAI 10.00% 100.00%
7 UTILITAS INSTALASI LISTRIK 5.00% 100.00%
INSTALASI AIR MINUM 1.50% 100.00%
DRAINASE LIMBAH 1.50% 100.00%
8 FINISHING FINISHING STRUKUTUR/CAT 1.00% 100.00%
FINISHING LANGIT-LANGIT 4.00% 100.00%
FINISHING DINDING 6.00% 100.00%
FINISHING PINTU/KOSEN 4.00% 100.00%
100.00%
JUMLAH NILAI KERUSAKAN PEKERJAAN STANDAR
BOBOT (%)
SUB KOMPONEN BANGUNAN
NO.
HASIL PENILAIAN
KOMPONEN
BANGUNAN

43. FORM ANALISIS KOMPONEN BANGUNAN GEDUNG UNTUK PEK. NON-STANDAR
MINIMAL MAKSIMAL
TINGKAT
KERUSAKAN
NILAI
KERUSAKAN
1 2 4 5 6 7
1 ALAT PENGKONDISIAN UDARA 10.00% 20.00% 100.00%
2 LIFT 8.00% 12.00% 100.00%
3 TATA SUARA 3.00% 6.00% 100.00%
4 TELEPON DAN PABX 3.00% 6.00% 100.00%
5 INSTALASI IT / KABEL DATA 6.00% 11.00% 100.00%
6 ELEKTRIKAL TERMASUK GENSET 7.00% 12.00% 100.00%
7 SISTEMPROTEKSI KEBAKARAN 7.00% 12.00% 100.00%
8 PENANGKAL PETIR KHUSUS 2.00% 5.00% 100.00%
9 INSTALLASI PENGOLAH AIR LIMBAH 2.00% 4.00% 100.00%
10 INTERIOR TERMASUK FUTNITURE 15.00% 25.00% 100.00%
11 GAS PEMBAKARAN 1.00% 2.00% 100.00%
12 GAS MEDIS 2.00% 4.00% 100.00%
13 PENCEGAHAN BAHAYA RAYAP 1.00% 3.00% 100.00%
14 PONDASI DALAM> 5M 7.00% 12.00% 100.00%
15 FASILITAS DISABLITAS 3.00% 8.00% 100.00%
16 SAR/PRAS LINGKUNGAN 3.00% 8.00% 100.00%
17 PENINGKATAN MUTU 15.00% 30.00% 100.00%
NO.
KOMPONEN NON-STANDAR
BANGUNAN GEDUNG
HASIL PENILAIAN
JUMLAH NILAI KERUSAKAN PEKERJAAN NON-
STANDAR
BOBOT
MAKSIMUM
BOBOT (%) TERHADAP
BANGUNAN GEDUNG
MAKSIMAL = 150%

44. DIT.
PBL
BESARAN DAN
PENGGUNAAN BIAYA
PENYEDIA JASA DAN
PENGELOLAAN KEGIATAN
?
1. Besaran biaya penyedia jasa dan
pengelolaan kegiatan
2. Biaya pelaksanaan konstruksi
3. Biaya perencanaan teknis
4. Biaya manajemen/pengawasan konstruksi
5. Biaya pengelolaan kegiatan

45. KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN
a. Terdiri atas biaya:
▪ Pelaksanaan konstruksi fisik
▪ Perencanaan teknis,
▪ Manajemen konstruksi/pengawasan konstruksi
▪ Pengelolaan kegiatan
b. Biaya perencanaan teknis, manajemen konstruksi/
pengawasan konstruksi, dan pengelola kegiatan
dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya
pelaksanaan konstruksi
c. Besaran persentase biaya tersebut tercantum
dalam Lampiran III Tabel 1,2,3, sesuai klasifikasi
bangunan gedung.

46. Pelaku dan Pola Hubungan Kerja
Pembangunan Bangunan Gedung Negara
PEMERINTAH
DAERAH
PENYEDIA JASA
PEMILIK/
PENGGUNA JASA
KONTRAK
IMB
SLF
IJIN USAHA
SERTIFIKAT
KODE ETIK
STANDAR
TEKNIS
PERATURAN
DAERAH
PROGRAM
KEBUTUHAN
Asosiasi
Profesi
LPJK/L…
UUBG
Perpres Barja
UU IR
UU Ars
UU JK

47. Organisasi Kegiatan Pembangunan BGN:
KPA / PPK
Pengelola Administrasi
Bendahara
Pengelola Teknis
Perencana Teknis
Pelaksana/s
Manajemen/Penga
was Konstruksi /
▪ K/L (APBN)
▪ OPD PROV
(APBD Prov)
▪ OPD KAB/KOTA
(APBDKab/Kota)
HUBUNGAN KERJA
PA
Verifikasi

48. PERSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN
BANGUNAN SEDERHANA

49. PERSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN
BANGUNAN TIDAK SEDERHANA

50. PERSENTASE KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN
BANGUNAN KHUSUS

51. PEMBAYARAN BIAYA PELAKSANAAN KONSTRUKSI
1. Dilaksanakan secara bulanan atau tahapan
tertentu berdasar prestasi pekerjaan dilapangan
2. Pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah
terima pertama/PHO dibayarkan 95% dari nilai
kontrak.
3. Masa pemeliharaan konstruksi sampai dengan
serah terima kedua/FHO dibayarkan 5% dari nilai
kontrak.

52. DIT.
PBL
❑ Biaya Pelaksanaan Konstruksi
▪ Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat
digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi
fisik BGN yang dilaksanakan oleh penyedia jasa
pelaksanaan secara kontraktual terdiri atas biaya
pekerjaan standar dan non standar.
▪ Biaya konstruksi fisik maksimum untuk pekerjaan
standar, dihitung dari hasil perkalian total luas
bangunan gedung negara dengan standar harga
satuan per-m2 tertinggi dikalikan dengan koefisien
jumlah lantai;
▪ Biaya konstruksi fisik pekerjaan non standar (yang
belum ada pedoman harga satuannya) dihitung
dengan rincian kebutuhan nyata dan
dikonsultasikan dengan Instansi Teknis setempat;

53. 1. tahap konsep rancangan sebesar 10%;
2. tahap pra-rancangan sebesar 20%;
3. tahap pengembangan sebesar 25%;
4. tahap penyusunan rancangan gambar detail dan
penyusunan RKS, serta RAB sebesar 25%;
5. tahap pelelangan sebesar 5%; dan
6. tahap pengawasan berkala sebesar 15%.
PEMBAYARAN BIAYA PERENCANAAN TEKNIS

54. DIT.
PBL
❑ Biaya Perencanaan Teknis
▪ Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan
perencanaan teknis pembangunan BGN, yang
dilakukan oleh penyedia jasa perencana teknis
secara kontraktual.
▪ Dihitung berdasar biaya langsung personil
(billing rate) dan biaya langsung dapat diganti
▪ Besarnya nilai biaya perencanaan teknis
maksimum dihitung sesuai prosentase biaya
perencanaan teknis terhadap biaya konstruksi
fisik yang tercantum dalam Tabel A, B, dan C
LAMPIRAN III Permen PUPR 22/2018.

55. DIT.
PBL
Biaya Perencanaan Teknis
▪ Digunakan untuk:
o Honarium TA dan penunjang
o Materi dan penggandaan laporan
o Pembelian dan sewa peralatan
o Sewa kendaraan
o Rapat
o Perjalanan lokal/luar kota
o Komunikasi
o Asuransi atau pertanggungan
o Pajak dan iuran daerah

56. 1. persiapan/pengadaan konsultan perencana
sebesar 5%;
2. review rencana teknis sampai dengan serah
terima dokumen perencanaan sebesar 10%;
3. pelelangan pemborong sebesar 5%;
4. pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik
sampai dengan serah terima pertama/PHO
pekerjaan konstruksi sebesar 70%;
5. Pemeliharaan konstruksi sampai dengan serah
terima kedua/FHO pekerjaan konstruksi sebesar
10%
PEMBAYARAN BIAYA MANAJEMEN KONSTRUKSI

57. DIT.
PBL
❑ Biaya Manajemen Konstruksi
▪ Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan
manajemen konstruksi pembangunan
bangunan gedung negara, yang dilakukan oleh
penyedia jasa manajemen konstruksi secara
kontraktual.
▪ Dihitung berdasar biaya langsung personil
(billing rate) dan biaya langsung dapat diganti
▪ Besarnya nilai biaya manajemen konstruksi
maksimum dihitung berdasarkan prosentase
biaya manajemen konstruksi terhadap biaya
konstruksi fisik yang tercantum dalam Tabel B
dan C LAMPIRAN III Permen PUPR 22/2018.

58. DIT.
PBL
Biaya Manajemen Konstruksi
▪ Digunakan untuk:
o Honarium TA dan penunjang
o Materi dan penggandaan laporan
o Pembelian dan sewa peralatan
o Sewa kendaraan
o Rapat
o Perjalanan lokal/luar kota
o Komunikasi
o Penyiapan dokumen SLF
o Penyiapan dokumen Pendaftaran
o Asuransi atau pertanggungan
o Pajak dan iuran daerah

59. 1. pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik
sampai dengan serah terima pertama/PHO
pekerjaan konstruksi sebesar 90%;
5. Pemeliharaan konstruksi sampai dengan serah
terima kedua/FHO pekerjaan konstruksi sebesar
10%
PEMBAYARAN BIAYA PENGAWASAN KONSTRUKSI

60. DIT.
PBL
❑ Biaya Pengawasan Konstruksi
▪ Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat
digunakan untuk membiayai pengawasan
konstruksi pembangunan bangunan gedung
negara, yang dilakukan oleh penyedia jasa
pengawasan secara kontraktual.
▪ Dihitung berdasar biaya langsung personil
(billing rate) dan biaya langsung dapat diganti
▪ Besarnya nilai biaya pengawasan maksimum
dihitung berdasarkan prosentase biaya
pengawasan konstruksi terhadap nilai biaya
konstruksi fisik bangunan yang tercantum
dalam Tabel A dan B, LAMPIRAN III Permen
PUPR 22/2018.

61. DIT.
PBL
Biaya Pengawasan Konstruksi
▪ Digunakan untuk:
o Honarium TA dan penunjang
o Materi dan penggandaan laporan
o Pembelian dan sewa peralatan
o Sewa kendaraan
o Rapat
o Perjalanan lokal/luar kota
o Penyiapan dokumen SLF
o Penyiapan dokumen Pendaftaran
o Komunikasi
o Asuransi atau pertanggungan
o Pajak dan iuran daerah

62. 1. Diprogramkan dalam bentuk rencana kebutuhan
kegiatan selama tahun berjalan yang terdiri atas
honorarium (kecuali honoraria Tenaga Pengelola
Teknis) dan biaya operasional;
2. Biaya operasional digunakan bersama dengan
unsur Pengelola Teknis, meliputi: perjalanan dinas
dan transport, rapat, peralatan dan perlengkapan
kerja, pembelian atau sewa, komunikasi dan
dokumentasi, serta asuransi
3. Pentahapan penggunaan biaya disesuaikan
dengan kebutuhan pada setiap tahap
pembangunan BGN
PEMBAYARAN BIAYA PENGELOLA KEGIATAN

63. DIT.
PBL
❑ Biaya Pengelolaan Kegiatan
▪ Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan
pembangunan bangunan gedung negara.
▪ Besarnya nilai biaya pengelolaan kegiatan maksimum
dihitung sesuai prosentase biaya pengelolaan
kegiatan terhadap nilai biaya konstruksi fisik
bangunan yang tercantum dalam Tabel A, B, dan C
LAMPIRAN III Permen PUPR 22/2018.
▪ Digunakan untuk operasional unsur K/L atau OPD
sesuai tahapan

64. DIT.
PBL
Biaya Pengelolaan Kegiatan
▪ Digunakan untuk:
o Honarium staf dan panitia lelang/pokja
o Perjalanan dinas
o Bahan dan alat selama kegiatan
o Rapat
o Proses pelelangan
o Laporan dan dokumentasi
o Penyiapan dan pengiriman kelengkapan
administrasi pendaftaran BGN

65. DIT.
PBL
9,00
7,55
6,35
5,37
4,55
3,92
3,42
3,02 2,72 2,50 2,32
19,80
16,61
13,97
11,81
10,83
9,33
8,28
6,04
4,02
2,55 2,32
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
250 500 1000 2500 5000 10000 25000 50000 100000 250000 500000
PROSENTASE
FEE
BIAYA KONSTRUKSI FISIK
PERBANDINGAN BIAYA PERENCANAAN
PERMEN PU 45/2007 VS PERMEN PUPR 22/2018
PERMEN PU 45/2007 PERMEN PUPR 22/2018
KENAIKAN BIAYA KONSULTANSI

66. DIT.
PBL
7,25
6,20
5,25
4,50
3,80
3,25 2,80 2,48 2,19 2,00 1,89
28,57
24,43
20,69
17,73
14,97
10,47
7,34
4,89
3,25
2,03
1,36
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
250 500 1000 2500 5000 10000 25000 50000 100000 250000 500000
PROSENTASE
BIAYA KONSTRUKSI FISIK
PERBANDINGAN BIAYA MANAJEMEN KONSTRUKSI
PERMEN PU 45/2007 VS PERMEN PUPR 22/2018
PERMEN PU 45/2007 PERMEN PUPR 22/2018

67. DIT.
PBL
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENGAWASAN
Seri1 Seri2

68. DIT.
PBL
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENGELOLAAN TEKNIS
Seri1 Seri2

69. DIT.
PBL

70. DIT.
PBL
APA ITU STANDAR HARGA
SATUAN TERTINGGI dh
HSBGN
1. Penetapan SHST
2. Standar per m2 BG Kantor dan BGN lainnya,
Rumah Negara, dan Pagar BG dan RN
3. SHST BGN klasifikasi sederhana dan tidak
sederhana
4. Formula SHST
?

71. a. Standar harga satuan tertinggi Pembangunan
BGN merupakan harga satuan tertinggi
biaya pelaksanaan konstruksi pekerjaan
standar per meter persegi.
b. Standar Harga Satuan Tertinggi sudah termasuk
biaya IMB, biaya umum/overhead, asuransi,
inflasi, dan pajak
c. Harga satuan tertinggi Pembangunan BGN
ditetapkan secara berkala setiap tahun oleh
bupati/walikota, untuk Provinsi DKI Jakarta
ditetapkan oleh Gubernur.
STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI

72. DIT.
PBL
Pasal 14
(4) Penetapan standardisasi perlu dilakukan secara berkala oleh :
d. Bupati/walikota untuk standardisasi harga satuan bangunan gedung negara untuk
keperluan dinas seperti kantor, rumah dinas, gudang, gedung rumah sakit, gedung
sekolah, pagar dan bangunan fisik lainnya.
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2002
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA
(dan perubahannya)
Pasal 15
(1) Standar Harga Satuan Tertinggi bangunan gedung negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (4) huruf a ditetapkan secara berkala oleh bupati/walikota
(2) Standar Harga Satuan Tertinggi bangunan gedung negara untuk Provinsi DKI Jakarta
ditetapkan oleh Gubernur
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

73. DIT.
PBL
d. Jenis Standar Harga Satuan tertinggi
1) harga satuan tertinggi pembangunan
bangunan gedung kantor dan gedung
negara lainnya;
2) harga satuan tertinggi pembangunan
bangunan Rumah Negara;
3) harga satuan tertinggi pembangunan pagar
bangunan gedung dan Rumah Negara.
STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI

74. DIT.
PBL
e. Standar Harga Satuan Tertinggi dihitung
berdasarkan formula perhitungan yang
ditetapkan oleh Menteri secara berkala setiap
3 tahun dan dapat dievaluasi setiap tahunnya
f. Formula perhitungan didasarkan pada komponen
upah kerja dan harga bahan pekerjaan
konstruksi.
g. Standar Harga Satuan Tertinggi untuk BG
Klasifikasi Khusus, ditetapkan oleh Direktur
BPB berdasar RAB sesuai tingkat kekhususan
atau spesifikasi teknis, kebutuhan nyata, dan
harga wajar
STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI

75. DIT.
PBL
e. Klasifikasi standar harga satuan tertinggi terdiri:
1) sederhana: harga satuan tertinggi
pembangunan BGN klasifikasi sederhana,
dan harga satuan tertinggi Pembangunan RN
dengan Tipe C/70 m2, Tipe D/50 m2, dan
Tipe E/36 m2;
2) tidak sederhana: harga satuan tertinggi
pembangunan BGN klasifikasi tidak
sederhana, harga satuan tertinggi
pembangunan RN Tipe A/250 m2 dan Tipe
B/120 m2, Tipe C/70 m2, Tipe D/50 m2, dan
Tipe E/36 m2 dengan jumlah lantai lebih
dari 2 (dua); serta rumah susun negara.

76. DIT.
PBL
f. Harga satuan tertinggi pembangunan Pagar
Bangunan Gedung dan Rumah Negara
terdiri atas:
1) harga satuan tertinggi pembangunan
Pagar Depan/Samping/Belakang
Bangunan Gedung Negara per m1; dan
2) harga satuan tertinggi pembangunan
Pagar Depan/Samping/Belakang
Bangunan Rumah Negara per m1.

77. Standar harga satuan tertinggi BGN:
➢ ditetapkan secara berkala oleh Bupati/
Walikota
➢ untuk Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh
Gubernur
➢ dihitung berdasarkan formula perhitungan
standar harga satuan tertinggi yang
ditetapkan oleh Menteri PUPR
STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BGN
PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 15

78. ➢ Untuk PEKERJAAN STANDAR BGN meliputi
pekerjaan: struktur, arsitektur, finishing, dan
utilitas
➢ Disusun berdasarkan MODEL FORMULA
HSBGN menggunakan model teknis dan
klasifikasi tertentu:
▪ sederhana dan tidak sederhana
▪ rumah negara
▪ pagar
➢ Dilaksanakan OLEH PETUGAS PENDATA
HARGA dibantu oleh SNVT dan Dit BPB
STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BGN

79. DIT.
PBL
SIAPA TENAGA
PENGELOLA TEKNIS
PEMBANGUNAN BGN
1. Pengelolaan Teknis Pembangunan BGN
2. Tenaga Pengelola Teknis Pembangunan
BGN
3. Biaya Pengelola Teknis
4. Prosedur permintaan Tenaga PT
?

80. PENGELOLAAN
TEKNIS PBGN
PENGELOLA
TEKNIS PBGN
=
adalah pemberian bantuan
teknis oleh Menteri PUPR
kepada
kementerian/lembaga/OPD
dalam pembangunan BGN
Setiap pembangunan BGN
yang dilaksanakan oleh K/L/OPD
harus mendapat bantuan teknis
dalam bentuk pengelolaan teknis
adalah bantuan teknis
berupa tenaga Pengelola
Teknis yang bersertifikat
oleh Menteri PUPR
membantu dalam bidang
teknis administsratif
dalam setiap tahap
pembangunan BGN

81. BANTUAN TEKNIS

82. d. Bantuan Teknis bidang teknis administratif tidak mengambil
alih tanggung jawab profesional penyedia jasa.
PENGELOLAAN TEKNIS
PEMBANGUNAN BGN

83. DIT.
PBL
APA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANG YG
DIGUNAKAN
?
1. Terkait langsung
2. Umum

84. DIT.
PBL
a. Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tentang
Pembangunan Bangunan Gedung Negara, pengganti Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang
Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2015 tentang
Bangunan Cagar Budaya
c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 02/PRT/M/2015 tentang
Bangunan Gedung Hijau
d. Peraturan Menteri PUPR No 19/PRT/M/2017 Tentang Standar
Remunerasi Minimal Tenaga kerja Konstruksi pada Jenjang Ahli
untuk Layanan Jasa Konsultasi Konstruksi
e. Keputusan Menteri PUPR No 897/KPTS/M/2017 Tentang Besaran
Remunerasi Minimal Tenaga kerja Konstruksi pada Jenjang Ahli
untuk Layanan Jasa Konsultasi Konstruksi
f. Keputusan Menteri PUPR No 1044/KPTS/M/2018 Tentang
Koefisien/Faktor Pengali Jumlah Lantai Bangunan Gedung Negara
g. SE Menteri PUPR No 21/SE/M/2019 Tentang Standar Susunan TA
untuk Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Melalui Penyedia Jasa
TERKAIT LANGSUNG

85. DIT.
PBL
a. Undang-undang RI No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan
Gedung.
b. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan
Undang-undang RI No. 28 Tahun 2002.
c. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
perubahannya
d. Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang
Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006
tentang Pedoman Persyaratan Teknis Pembangunan Bangunan
Gedung.
f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008
tentang Pedoman Teknis Sistim Proteksi Kebakaran pada Bangunan
Gedung dan Lingkungan
TERKAIT LAINNYA

86. DIT.
PBL
g. Peraturan Menteri PUPR Nomor 11/PRT/M/2014 tentang
Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan Gedung dan Persilnya
h. Peraturan Menteri PUPR Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Ijin
Mendirikan Bangunan dan perubahannya (Permen PUPR Nomor
6/PRT/M/2017 dan Permen PUPR Nomor 2/PRT/M/2020), sebagai
pengganti Peraturan Menteri PU Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Ijin
Mendirikan Bangunan
i. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 tentang
Persyaratan Kemudahan, sebagai pengganti Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis
Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2018 tentang
IMB dan SLF melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
elektronik
k. Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat
Laik Fungsi dan perubahannya (Permen PUPR Nomor
3/PRT/M/2020) sebagai pengganti Peraturan Menteri PU Nomor
25/PRT/M/2007 tentang Sertifikat Laik Fungsi.

87. 1. Permen PUPR No 22/2018 Tentang Pembangunan
BGN merupakan Petunjuk Pelaksanaan dalam
melaksanakan pembangunan BGN yang
dilaksanakan oleh K/L/OPD, baik yang bersumber
dari APBN maupun APBD, dan merupakan amanat
dari Perpres 73/2011 Tentang Pembangunan BGN
2. Permen ini harus dilaksanakan bersama dengan
ketentuan lain bidang BGN, BG, Pengadaan
Barang/Jasa, Jasa Konstruksi, peraturan
perundang-undangan terkait pemerintahan
daerah, serta perda BG
PENUTUP

88. 3. Masih ada K/L/SKPD yang belum memahami
Permen ini secara utuh, sehingga perlu lebih
banyak disosialisasikan terutama di kab/kota.
Terutama terkait pelaksanaan tugas
dekonsentrasi,rencana penganggaran, alokasi
biaya penyedia jasa, SHST, kesiapan SKPD dalam
memberikan bantuan teknis, kelangkaan tenaga
Pengelola Teknis yang bersertifikat.
4. Instansi tempat koordinasi dan konsultasi, Dit Bina
Penataan Bangunan, DJCK di pusat (APBN), dan/
atau Dinas/SKPD Prov/kab/kota di daerah (APBD)
5. Terimakasih kepada penyelenggara yang sudah
memfasilitasi kegiatan ini.
PENUTUP

89. 3. Substansi yang diatur meliputi:
a. Persyaratan BGN
b. Klasifikasi, standar luas dan jumlah lantai
c. Penyelenggara pembangunan BGN
d. Pentahapan pembangunan BGN
e. Pembiayaan pembangunan BGN
f. Penyelenggaraan pembangunan tertentu
BGN
g. Pengelolaan Teknis BGN
h. Pembinaan dan Pengawasan, serta
i. Lampiran.
PENUTUP

90. 4. Setiap pembangunan BGN yang diselenggarakan
oleh K/L/SKPD harus mendapat bantuan teknis
dalam bentuk pengelolaan teknis yang dilakukan
oleh tenaga pengelola teknis yang bersertifikat.
5. Tugas tenaga pengelola teknis membantu di
bidang teknis administrative dan tidak mengambil
alih tanggungjawab profesional penyedia jasa.
6. Pengelola Teknis dalam melaksankan tugasnya
mendapat honorarium dan biaya operasional
yang dianggarkan oleh K/L/SKPD. (dalam hal
pembangunan BGN bersumber dari APBN,
honorarium oleh Kem PUPR)
PENUTUP

91. 7. Penyusunan anggaran pembangunan BGN
dimulai dengan kegiatan penyusunan kebutuhan,
pendanaan, dan penyediaan dana sesuai sumber
pendanaannya (APBN/APBD), dengan mengikuti
ketentuan dan rekomendasi, yang akhirnya
diwujudkan dalam bentuk DIPA/DPA atau
dokumen pendanaan.
8. Anggaran tersebut terdiri atas biaya pelaksanaan
konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya
manajemen/pengawasan konstruksi, dan biaya
pengelolaan kegiatan, yang secara total disebut
sebagai biaya keseluruhan BGN
PENUTUP

92. 9. Biaya pelaksanaan konstruksi dihitung berdasarkan
klasifikasi, fungsi, luas, jumlah lantai, dan standar
harga satuan tertinggi BGN, baik untuk
pembangunan baru maupun pembangunan
dalam rangka perawatan, yang terdiri atas biaya
pekerjaan standar dan non standar (maksimal 150
% dari biaya standar). Sedangkan besaran biaya
perencanaan teknis, manajemen/pengawasan
konstruksi, dan pengelolaan kegiatan dihitung
berdasarkan besarnya biaya pelaksanaan
konstruksi sesuai dengan tabel komponen biaya
pembangunan, yang meliputi BGN sederhana,
tidak sederhana, dan khusus
PENUTUP

93. Click to edit Master title style
10.Program dan Pembiayaan untuk
pembangunan BG baru
a. indentifikasi, penerapan dan hitungan
kebutuhan luas ruang kerja,
b. penetapan pekerjaan standar dan non
standar,
c. menghitung kebutuhan biaya sesuai
HSBGN,
d. Keterangan Rencana Kota (KRK),
e. Waktu pelaksanaan mengoptimalkan
penganggaran
PENUTUP

94. Click to edit Master title style
11.Program dan Pembiayaan untuk
pembangunan BG dalam rangka perawatan
a. indentifikasi, penerapan dan hitungan
kondisi kerusakan BG,
b. penetapan pekerjaan standar dan non
standar,
c. menghitung kebutuhan biaya sesuai
HSBGN,
d. Waktu pelaksanaan mengoptimalkan
penganggaran
PENUTUP

95. DIT.
PBL
Referensi
1. Antonius Budiono, Program Pembiayaan BGN. Th. 2020
2. Direktorat Bina Penataan Bangunan, Format Analisis Kebutuhan
Biaya Pembangunan BGN. 2020
3. Kusriyanti, Perhitungan Kebutuhan Rehabilitasi BGN. Th.2019
4. Imam Santosa Ernawi, Pengelolaan Teknis Pembangunan BGN. Th
2020
5. Ismono Yahmo, Pembiayaan Pembangunan BGN. Th 2020
6. Ismono Yahmo, Permen PUPR no 22 Tahun 2018 Tentang
Pembangunan BGN. 2019

96. 96
TERIMAKASIH
Semua materi merupakan milik dan hak cipta Direktorat Bina Penataan
Bangunan, DJCK dan BPSDM yang digunakan sebagai bahan dalam Pelatihan
dan Sosialisasi Pengelolaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

97. a. Menyusun kebutuhan program ruang dan
pelaksanaan pembangunan BGN
▪ Jenis, luasan & sarana, prasarana, sesuai
kebutuhan dan fungsi instansi)
▪ lahan
▪ jadwal pelaksanaan
b. Menyusun program kebutuhan bangunan
PENYUSUNAN
RENCANA
KEBUTUHAN
PENYUSUNAN
RENCANA
PENDANAAN
a. Menyusun kebutuhan biaya termasuk
komponen biaya pembangunan
b. Menyusun kebutuhan biaya bangunan per tahun
anggaran (bila multiyears)
1
2
TAHAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN
a. Menyusun RKAKL/RKA OPD, DIPA/DPA, POK
b. Ditetapkan lebih dulu dalam RPJMN/D
PENYUSUNAN
RENCANA
PENYEDIAAN
DANA
3
(Perpres 73/2011 dan Permen PUPR 22/2018)

98. a. Disusun oleh K/L/SKPD
b. Disetujui oleh Menteri Keuangan (APBN),
c. Kelengkapan yang dibutuhkan:
1) analisis organisasi instansi (oleh PAN RB)
2) analisis pembangunan gedung (oleh instansi
teknis)
3) analisis keterangan rencana kota/kabupaten
(oleh pemkab/kota)

99. a. Disusun oleh K/L/SKPD
b. Direkomendasi oleh Menteri (APBN),
Menteri Dalam Negeri (APBD Prov), dan
Gubernur (APBD Kab/kota)
c. Kelengkapan yang dibutuhkan:
1) Renstra atau Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
2) Analisis pembangunan gedung (oleh instansi
teknis)

100. a. Disusun oleh K/L/SKPD
b. Dalam bentuk RKAKL atau RKA SKPD,
DIPA/DIPDA, dan POK
c. Kelengkapan yang dibutuhkan:
1) Renstra atau Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
2) Analisis pembangunan gedung (oleh instansi
teknis)