Tayangan Program - BBP2TP- APRIL-2019.pptMedina117852
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan dukungan program kegiatan penyuluhan pertanian tahun 2019, mencakup peningkatan produksi pangan strategis nasional, menarik minat generasi muda untuk berprofesi di bidang agribisnis, serta penguatan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
Dokumen tersebut membahas program integrasi ternakan unggas dan ruminan yang dijalankan oleh Pertubuhan Peladang Negeri Johor (PPNJ). Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran makanan ternakan yang halal, bersih dan suci melalui rantai nilai yang terintegrasi mulai dari pembiakan, pemeliharaan, penyembelihan hingga pemasaran produk akhir. Program ini melibatkan kerjasama dengan anggota peladang dan pertubu
PAPARAN KETUA BNSP LSP POLIMEDIA (29 MEI 2023).pptxElvianaElviana6
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. BNSP mengatur kebijakan peningkatan kompetensi mahasiswa melalui sertifikasi profesi
2. Dibahas masalah ketenagakerjaan Indonesia dan pentingnya sertifikasi kompetensi
3. Perpres Nomor 68/2022 memperkuat peran BNSP dalam penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan vokasi
Tayangan Program - BBP2TP- APRIL-2019.pptMedina117852
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan dukungan program kegiatan penyuluhan pertanian tahun 2019, mencakup peningkatan produksi pangan strategis nasional, menarik minat generasi muda untuk berprofesi di bidang agribisnis, serta penguatan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
Dokumen tersebut membahas program integrasi ternakan unggas dan ruminan yang dijalankan oleh Pertubuhan Peladang Negeri Johor (PPNJ). Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran makanan ternakan yang halal, bersih dan suci melalui rantai nilai yang terintegrasi mulai dari pembiakan, pemeliharaan, penyembelihan hingga pemasaran produk akhir. Program ini melibatkan kerjasama dengan anggota peladang dan pertubu
PAPARAN KETUA BNSP LSP POLIMEDIA (29 MEI 2023).pptxElvianaElviana6
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. BNSP mengatur kebijakan peningkatan kompetensi mahasiswa melalui sertifikasi profesi
2. Dibahas masalah ketenagakerjaan Indonesia dan pentingnya sertifikasi kompetensi
3. Perpres Nomor 68/2022 memperkuat peran BNSP dalam penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan vokasi
PNS di Aceh diduga terlibat terorisme. Hal ini melanggar nilai-nilai Pancasila kesatuan Indonesia dan fungsi ASN sebagai pemersatu bangsa. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap ASN untuk mencegah hal serupa.
0. Kebijakan Pembinaan Jabfung Widyaiswara (1).pptxfisika putra
Dokumen tersebut membahas peraturan-peraturan yang mengatur tentang jabatan fungsional widyaiswara di Lembaga Administrasi Negara, meliputi peraturan pemerintah pusat dan peraturan kepala LAN mengenai penilaian angka kredit, pelaksanaan diklat, tata kerja tim penilai, dan pedoman lainnya terkait widyaiswara.
Dokumen tersebut membahas tentang pemanfaatan limbah botol plastik sebagai media hidroponik. Botol plastik bekas dapat dimodifikasi dan diisi dengan media tanam seperti rockwool untuk kemudian menanam berbagai jenis tanaman di dalamnya. Cara membuat media tanam dari botol plastik meliputi memotong bagian atas botol, membuat lubang drainase, mengisi dengan media tanam, dan menanam tanaman serta merawatnya.
Dokumen tersebut meringkas tujuan dan materi pelatihan tentang Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelatihan ini bertujuan agar peserta memahami ketentuan umum dan dapat memahami pengertian, ruang lingkup, jenis pengadaan, serta cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah menurut peraturan tersebut.
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...perusahaan704
Info Perusahaan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Pendaftaran PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Tempat PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Lokasi PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Jadwal PKL Jurusan TKJ Temanggung
PNS di Aceh diduga terlibat terorisme. Hal ini melanggar nilai-nilai Pancasila kesatuan Indonesia dan fungsi ASN sebagai pemersatu bangsa. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap ASN untuk mencegah hal serupa.
0. Kebijakan Pembinaan Jabfung Widyaiswara (1).pptxfisika putra
Dokumen tersebut membahas peraturan-peraturan yang mengatur tentang jabatan fungsional widyaiswara di Lembaga Administrasi Negara, meliputi peraturan pemerintah pusat dan peraturan kepala LAN mengenai penilaian angka kredit, pelaksanaan diklat, tata kerja tim penilai, dan pedoman lainnya terkait widyaiswara.
Dokumen tersebut membahas tentang pemanfaatan limbah botol plastik sebagai media hidroponik. Botol plastik bekas dapat dimodifikasi dan diisi dengan media tanam seperti rockwool untuk kemudian menanam berbagai jenis tanaman di dalamnya. Cara membuat media tanam dari botol plastik meliputi memotong bagian atas botol, membuat lubang drainase, mengisi dengan media tanam, dan menanam tanaman serta merawatnya.
Dokumen tersebut meringkas tujuan dan materi pelatihan tentang Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelatihan ini bertujuan agar peserta memahami ketentuan umum dan dapat memahami pengertian, ruang lingkup, jenis pengadaan, serta cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah menurut peraturan tersebut.
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...perusahaan704
Info Perusahaan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Pendaftaran PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Tempat PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Lokasi PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Jadwal PKL Jurusan TKJ Temanggung
1. PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJ AKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Sertifikat Keikutsertaan
Nomor:
Nama
NIP
Tempat/Tanggal Lahir
Pangkat/Golongan/Ruang
Jabatan
Instansi
:
:
:
:
:
:
Fisika Prasetyo Putra
Pas Photo
warna 4x6
Jakarta, 2 Maret 2022
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Pengadaan Barang/Jasa
Ir. Hardi Afriansyah, M.Si.
NIP 19690421 200212 1 001
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, menyatakan bahwa:
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI SI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
19860131 201402 1 003
Tegal, 31 Januari 1986
Penata (III/c)
Widyaiswara
BPSDM Kementerian Dalam Negeri
0129/SKKNI.UK20/PusdiklatPBJ/2022
telah mengikuti kegiatan Pelatihan Unit Kompetensi 20, yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Pengadaan Barang/Jasa, dari tanggal 22 Februari sampai dengan 2 Maret 2022 melalui e-Learning 7 Jam Pelajaran dan
tatap muka online 6 Jam Pelajaran.
2. PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJ AKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Jakarta, 2 Maret 2022
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Pengadaan Barang/Jasa
Ir. Hardi Afriansyah, M.Si.
NIP 19690421 200212 1 001
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI SI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PBJ LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
No Materi e-Learning
Tatap Muka
Online
1 Building Learning Commitment 1
2 Pre Test
3 Materi 1. Melakukan persiapan pengendalian kontrak pengadaan barang/jasa 2
4 Materi 2. Melakukan pengendalian kontrak pengadaan barang/jasa 1
5 Materi 3. Mereview pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa 1
6 La�han dan Prak�k 1 4
7 Synchronous 1
7 6
DAFTAR MATA PELATIHAN
UK 20. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
1
Total Jam Pelajaran
1