SlideShare a Scribd company logo
LAMPIRAN X
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2005
TANGGAL 13 JUNI 2005
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PERNYATAAN NO. 08
AKUNTANSI
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
DAFTAR ISI
Paragraf
PENDAHULUAN…………………………………………..………………… 1 -4
Tujuan………………… ……………………………...….…………..…. 1-2
Ruang Lingkup…………………………………………………....…..... 3-4
DEFINISI………………………………………………………………………. 5
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN …..………………………..…….. 6-7
KONTRAK KONSTRUKSI.…….……………………….……………..……. 8 - 9
PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI......…… 10-12
PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN……………...…. 13-16
PENGUKURAN…………………………………………..………………...… 17-32
PENGUNGKAPAN ………….………………………………………...…….. 33-35
TANGGAL EFEKTIF…………………………………………………………. 36
PSAP 08 - 1
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN1
PERNYATAAN NO. 082
AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN3
Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah4
paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf5
penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual6
Akuntansi Pemerintahan.7
PENDAHULUAN8
TUJUAN9
1. Tujuan Pernyataan Standar Konstruksi Dalam Pengerjaan10
adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan11
dengan metode nilai historis. Masalah utama akuntansi untuk Konstruksi12
Dalam Pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang harus13
dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.14
2. Pernyataan Standar ini memberikan panduan untuk:15
(a) identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konstruksi16
Dalam Pengerjaan;17
(b) penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca;18
(c) penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.19
RUANG LINGKUP20
3. Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan21
pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan22
kegiatan pemerintahan dan/atau masyarakat, dalam suatu jangka waktu23
tertentu, baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara24
swakelola atau oleh pihak ketiga wajib menerapkan standar ini.25
4. Sifat aktivitas yang dilaksanakan untuk konstruksi pada26
umumnya berjangka panjang sehingga tanggal mulai pelaksanaan aktivitas27
dan tanggal selesainya aktivitas tersebut biasanya jatuh pada periode28
akuntansi yang berlainan.29
DEFINISI30
5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam31
Pernyataan Standar dengan pengertia:32
Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam33
proses pembangunan.34
PSAP 08 - 2
Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus1
untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan2
erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan,3
teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.4
Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk5
membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan6
entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak7
konstruksi.8
Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum9
pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.10
Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja11
sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai12
kontrak.13
Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi14
dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa15
konstruksi.16
Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar17
hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk18
pembayaran jumlah tersebut.19
Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan20
yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun21
yang belum dibayar oleh pemberi kerja.22
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN23
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan24
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap25
lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya26
membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan27
melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu28
tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu29
periode akuntansi.30
7. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri31
(swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.32
KONTRAK KONSTRUKSI33
8. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan34
sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain35
dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.36
Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.37
9. Kontrak konstruksi dapat meliputi:38
(a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan39
perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;40
PSAP 08 - 3
(b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;1
(c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan2
konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value3
engineering;4
(d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi5
lingkungan.6
PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI7
10. Ketentuan-ketentuan dalam standar ini diterapkan secara8
terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu,9
adalah perlu untuk menerapkan pernyataan ini pada suatu komponen kontrak10
konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu11
kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat12
suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.13
11. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset,14
konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak15
konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:16
(a) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;17
(b) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor18
serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak19
yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;20
(c) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.21
12. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan22
konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat23
diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam24
kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu25
kontrak konstruksi terpisah jika:26
(a) aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam27
rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup28
dalam kontrak semula; atau29
(b) harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan30
harga kontrak semula.31
PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN32
13. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi33
Dalam Pengerjaan jika:34
(a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan35
datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;36
(b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan37
(c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.38
PSAP 08 - 4
14. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset1
yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau2
dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh3
karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.4
15. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset5
tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:6
(a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan7
(b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;8
16. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset9
tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan10
selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.11
PENGUKURAN12
17. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya13
perolehan.14
15
Biaya Konstruksi16
18. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara17
lain:18
(a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;19
(b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan20
dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan21
(c) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi22
yang bersangkutan.23
19. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu24
kegiatan konstruksi antara lain meliputi:25
(a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;26
(b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;27
(c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke28
lokasi pelaksanaan konstruksi;29
(d) Biaya penyewaan sarana dan peralatan;30
(e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung31
berhubungan dengan konstruksi.32
20. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi33
pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:34
(a) Asuransi;35
(b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung36
berhubungan dengan konstruksi tertentu;37
PSAP 08 - 5
(c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi1
yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.2
Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang3
sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya4
yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang5
dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya6
langsung.7
21. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui8
kontrak konstruksi meliputi:9
(a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan10
dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;11
(b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor12
berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum13
dibayar pada tanggal pelaporan;14
(c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga15
sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.16
22. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor.17
23. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan18
secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan19
dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai20
penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.21
24. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang22
disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan23
dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.24
25. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya25
pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan26
menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat27
diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.28
26. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang29
timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai30
konstruksi.31
27. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh32
melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang33
bersangkutan.34
28. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa35
jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman36
periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi37
dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya38
konstruksi.39
29. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan40
sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur41
maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian42
sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.43
PSAP 08 - 6
30. Pemberhentian sementara`pekerjaan kontrak konstruksi dapat1
terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeur atau adanya campur2
tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal.3
Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari4
pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama5
pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian6
sementara karena kondisi force majeur, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi7
tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.8
31. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis9
pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda,10
maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya11
pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan12
yang masih dalam proses pengerjaan.13
32. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset14
yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam15
paragraf 12. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu16
yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya17
pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum18
selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi19
biaya pinjaman.20
PENGUNGKAPAN21
33. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai22
Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:23
(a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat24
penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;25
(b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya;26
(c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;27
(d) Uang muka kerja yang diberikan;28
(e) Retensi.29
34. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang30
retensi. Misalnya, termin yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama31
masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas32
Laporan Keuangan.33
35. Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman34
sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan35
penyerapannya sampai tanggal tertentu.36
PSAP 08 - 7
TANGGAL EFEKTIF1
36. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku2
efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan3
anggaran mulai Tahun Anggaran 2005.4
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Tata Usaha,
ttd
Sugiri, S.H.

More Related Content

Similar to akuntansi-konstruksi-dalam-pengerjaan SIPIL

Psak 34-kontrak-konstruksi-ias-11
Psak 34-kontrak-konstruksi-ias-11Psak 34-kontrak-konstruksi-ias-11
Psak 34-kontrak-konstruksi-ias-11
Sri Apriyanti Husain
 
Tugas mk pertemuan ke 6 up sladeshare converted
Tugas mk pertemuan ke 6 up sladeshare convertedTugas mk pertemuan ke 6 up sladeshare converted
Tugas mk pertemuan ke 6 up sladeshare converted
google
 
Spesifikasi teknis rujab
Spesifikasi teknis rujabSpesifikasi teknis rujab
Spesifikasi teknis rujab
lismansinauru
 
Kontrak ‘turnkey’
Kontrak ‘turnkey’Kontrak ‘turnkey’
Kontrak ‘turnkey’
muhd noor
 
Mk2 muhammad ibnu abid
Mk2 muhammad ibnu abidMk2 muhammad ibnu abid
Mk2 muhammad ibnu abid
IbnuPearl
 
MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI.............
MANAJEMEN  PROYEK KONSTRUKSI.............MANAJEMEN  PROYEK KONSTRUKSI.............
MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI.............
AndiniSuciMaharani1
 
1831a_Dokumen_Kontrak_2020.pdf
1831a_Dokumen_Kontrak_2020.pdf1831a_Dokumen_Kontrak_2020.pdf
1831a_Dokumen_Kontrak_2020.pdf
ssuser6f5f19
 
Tugas manajemen konstruksi ii
Tugas manajemen konstruksi iiTugas manajemen konstruksi ii
Tugas manajemen konstruksi ii
Hardyputro08
 
Permen pu 8 2011
Permen pu 8 2011Permen pu 8 2011
Permen pu 8 2011
Armida Share
 
TUGAS PRESENTASI MUGIYO POWER POIN PRESENTASI.pptx
TUGAS PRESENTASI MUGIYO POWER POIN PRESENTASI.pptxTUGAS PRESENTASI MUGIYO POWER POIN PRESENTASI.pptx
TUGAS PRESENTASI MUGIYO POWER POIN PRESENTASI.pptx
borneoyovinianus
 
Slaid MPSAS 11.pptx
Slaid MPSAS 11.pptxSlaid MPSAS 11.pptx
Slaid MPSAS 11.pptx
MahfuzahMansur
 
ALUR PROYEK KONSTRUKSI BANGUNAN PEMERINTAH.pdf
ALUR PROYEK KONSTRUKSI BANGUNAN PEMERINTAH.pdfALUR PROYEK KONSTRUKSI BANGUNAN PEMERINTAH.pdf
ALUR PROYEK KONSTRUKSI BANGUNAN PEMERINTAH.pdf
ariesnad
 
Tugas 19 april mk ii hamdi
Tugas 19 april mk ii hamdiTugas 19 april mk ii hamdi
Tugas 19 april mk ii hamdi
HamdiSukmanaIlmi
 
RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI_PCM.pdf
RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI_PCM.pdfRAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI_PCM.pdf
RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI_PCM.pdf
fadelhfi
 
pp k3.pptx
pp k3.pptxpp k3.pptx
pp k3.pptx
faris247462
 
Tugas Manajemen Konstruksi 2
Tugas Manajemen Konstruksi 2Tugas Manajemen Konstruksi 2
Tugas Manajemen Konstruksi 2
DoniAsep2
 
Rks lpmp sulsel 2017
Rks lpmp sulsel 2017Rks lpmp sulsel 2017
Rks lpmp sulsel 2017
fadlan darmansyah
 
TUGAS ke VI MKII
TUGAS ke VI MKIITUGAS ke VI MKII
TUGAS ke VI MKII
Rifky Akbard
 
Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)
Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)
Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)
widiaja1
 
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Penataan Ruang
 

Similar to akuntansi-konstruksi-dalam-pengerjaan SIPIL (20)

Psak 34-kontrak-konstruksi-ias-11
Psak 34-kontrak-konstruksi-ias-11Psak 34-kontrak-konstruksi-ias-11
Psak 34-kontrak-konstruksi-ias-11
 
Tugas mk pertemuan ke 6 up sladeshare converted
Tugas mk pertemuan ke 6 up sladeshare convertedTugas mk pertemuan ke 6 up sladeshare converted
Tugas mk pertemuan ke 6 up sladeshare converted
 
Spesifikasi teknis rujab
Spesifikasi teknis rujabSpesifikasi teknis rujab
Spesifikasi teknis rujab
 
Kontrak ‘turnkey’
Kontrak ‘turnkey’Kontrak ‘turnkey’
Kontrak ‘turnkey’
 
Mk2 muhammad ibnu abid
Mk2 muhammad ibnu abidMk2 muhammad ibnu abid
Mk2 muhammad ibnu abid
 
MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI.............
MANAJEMEN  PROYEK KONSTRUKSI.............MANAJEMEN  PROYEK KONSTRUKSI.............
MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI.............
 
1831a_Dokumen_Kontrak_2020.pdf
1831a_Dokumen_Kontrak_2020.pdf1831a_Dokumen_Kontrak_2020.pdf
1831a_Dokumen_Kontrak_2020.pdf
 
Tugas manajemen konstruksi ii
Tugas manajemen konstruksi iiTugas manajemen konstruksi ii
Tugas manajemen konstruksi ii
 
Permen pu 8 2011
Permen pu 8 2011Permen pu 8 2011
Permen pu 8 2011
 
TUGAS PRESENTASI MUGIYO POWER POIN PRESENTASI.pptx
TUGAS PRESENTASI MUGIYO POWER POIN PRESENTASI.pptxTUGAS PRESENTASI MUGIYO POWER POIN PRESENTASI.pptx
TUGAS PRESENTASI MUGIYO POWER POIN PRESENTASI.pptx
 
Slaid MPSAS 11.pptx
Slaid MPSAS 11.pptxSlaid MPSAS 11.pptx
Slaid MPSAS 11.pptx
 
ALUR PROYEK KONSTRUKSI BANGUNAN PEMERINTAH.pdf
ALUR PROYEK KONSTRUKSI BANGUNAN PEMERINTAH.pdfALUR PROYEK KONSTRUKSI BANGUNAN PEMERINTAH.pdf
ALUR PROYEK KONSTRUKSI BANGUNAN PEMERINTAH.pdf
 
Tugas 19 april mk ii hamdi
Tugas 19 april mk ii hamdiTugas 19 april mk ii hamdi
Tugas 19 april mk ii hamdi
 
RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI_PCM.pdf
RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI_PCM.pdfRAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI_PCM.pdf
RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI_PCM.pdf
 
pp k3.pptx
pp k3.pptxpp k3.pptx
pp k3.pptx
 
Tugas Manajemen Konstruksi 2
Tugas Manajemen Konstruksi 2Tugas Manajemen Konstruksi 2
Tugas Manajemen Konstruksi 2
 
Rks lpmp sulsel 2017
Rks lpmp sulsel 2017Rks lpmp sulsel 2017
Rks lpmp sulsel 2017
 
TUGAS ke VI MKII
TUGAS ke VI MKIITUGAS ke VI MKII
TUGAS ke VI MKII
 
Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)
Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)
Tugas manajemen kontruksi II (Pertemuan ke VI)
 
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
 

More from MOSES HADUN

LAPORAN PRAKTIKUM HIDROLIKA PINTU AIR BAB 1-4
LAPORAN PRAKTIKUM HIDROLIKA PINTU AIR BAB 1-4LAPORAN PRAKTIKUM HIDROLIKA PINTU AIR BAB 1-4
LAPORAN PRAKTIKUM HIDROLIKA PINTU AIR BAB 1-4
MOSES HADUN
 
SAMBUNG LAPORAN PRAKTIKUM HIDROLIKA LAMPIRAN GAMBAR
SAMBUNG LAPORAN PRAKTIKUM HIDROLIKA LAMPIRAN GAMBARSAMBUNG LAPORAN PRAKTIKUM HIDROLIKA LAMPIRAN GAMBAR
SAMBUNG LAPORAN PRAKTIKUM HIDROLIKA LAMPIRAN GAMBAR
MOSES HADUN
 
Tugas POSTER analisa lingkungan bangunan
Tugas POSTER analisa lingkungan bangunan Tugas POSTER analisa lingkungan bangunan
Tugas POSTER analisa lingkungan bangunan
MOSES HADUN
 
BISNIS PLAN Tugas kewirausahaan moses hadun
BISNIS PLAN Tugas kewirausahaan moses hadunBISNIS PLAN Tugas kewirausahaan moses hadun
BISNIS PLAN Tugas kewirausahaan moses hadun
MOSES HADUN
 
RENCANA INDUK JARINGAN JALAN KOTA MALANG
RENCANA INDUK JARINGAN JALAN KOTA MALANG RENCANA INDUK JARINGAN JALAN KOTA MALANG
RENCANA INDUK JARINGAN JALAN KOTA MALANG
MOSES HADUN
 
Business plan
Business planBusiness plan
Business plan
MOSES HADUN
 
Bisnis plann kewirausahaan revisi (1)
Bisnis plann kewirausahaan  revisi (1)Bisnis plann kewirausahaan  revisi (1)
Bisnis plann kewirausahaan revisi (1)
MOSES HADUN
 
Ppt tugas kelompok sistem bangunan irigasi
Ppt tugas kelompok sistem bangunan irigasiPpt tugas kelompok sistem bangunan irigasi
Ppt tugas kelompok sistem bangunan irigasi
MOSES HADUN
 
Tugas besar konstruksi baja 1
Tugas besar konstruksi baja 1Tugas besar konstruksi baja 1
Tugas besar konstruksi baja 1
MOSES HADUN
 
RANGKUMAN BATANG TEKAN DAN BATANG TARIK KONSTRUKSI BAJA 1
RANGKUMAN BATANG TEKAN DAN BATANG TARIK KONSTRUKSI BAJA 1RANGKUMAN BATANG TEKAN DAN BATANG TARIK KONSTRUKSI BAJA 1
RANGKUMAN BATANG TEKAN DAN BATANG TARIK KONSTRUKSI BAJA 1
MOSES HADUN
 
Modul batang tekan
Modul batang tekanModul batang tekan
Modul batang tekan
MOSES HADUN
 
PERATURAN PERENCANAAN KONSTRUKSI BAJA DI INDONESIA
PERATURAN PERENCANAAN KONSTRUKSI BAJA DI INDONESIAPERATURAN PERENCANAAN KONSTRUKSI BAJA DI INDONESIA
PERATURAN PERENCANAAN KONSTRUKSI BAJA DI INDONESIA
MOSES HADUN
 
Penentuan kelas kekuatan dan keawetan kayu yang diperdagangkan
Penentuan kelas kekuatan dan keawetan kayu yang diperdagangkanPenentuan kelas kekuatan dan keawetan kayu yang diperdagangkan
Penentuan kelas kekuatan dan keawetan kayu yang diperdagangkan
MOSES HADUN
 
Bentuk batu alam
Bentuk batu alamBentuk batu alam
Bentuk batu alam
MOSES HADUN
 
JENIS-JENIS BATU ALAM DAN BATU BUATAN
JENIS-JENIS BATU ALAM DAN BATU BUATANJENIS-JENIS BATU ALAM DAN BATU BUATAN
JENIS-JENIS BATU ALAM DAN BATU BUATAN
MOSES HADUN
 
Bahan bangunan ramah lingkungan
Bahan bangunan ramah lingkunganBahan bangunan ramah lingkungan
Bahan bangunan ramah lingkungan
MOSES HADUN
 
BAGIAN-BAGIAN KAYU
BAGIAN-BAGIAN KAYUBAGIAN-BAGIAN KAYU
BAGIAN-BAGIAN KAYU
MOSES HADUN
 
TEKNIS RUMAH DAN BANGUNAN GEDUNG
TEKNIS RUMAH DAN BANGUNAN GEDUNGTEKNIS RUMAH DAN BANGUNAN GEDUNG
TEKNIS RUMAH DAN BANGUNAN GEDUNG
MOSES HADUN
 
Vektor
VektorVektor
Vektor
MOSES HADUN
 
Statika per portal
Statika per portal Statika per portal
Statika per portal
MOSES HADUN
 

More from MOSES HADUN (20)

LAPORAN PRAKTIKUM HIDROLIKA PINTU AIR BAB 1-4
LAPORAN PRAKTIKUM HIDROLIKA PINTU AIR BAB 1-4LAPORAN PRAKTIKUM HIDROLIKA PINTU AIR BAB 1-4
LAPORAN PRAKTIKUM HIDROLIKA PINTU AIR BAB 1-4
 
SAMBUNG LAPORAN PRAKTIKUM HIDROLIKA LAMPIRAN GAMBAR
SAMBUNG LAPORAN PRAKTIKUM HIDROLIKA LAMPIRAN GAMBARSAMBUNG LAPORAN PRAKTIKUM HIDROLIKA LAMPIRAN GAMBAR
SAMBUNG LAPORAN PRAKTIKUM HIDROLIKA LAMPIRAN GAMBAR
 
Tugas POSTER analisa lingkungan bangunan
Tugas POSTER analisa lingkungan bangunan Tugas POSTER analisa lingkungan bangunan
Tugas POSTER analisa lingkungan bangunan
 
BISNIS PLAN Tugas kewirausahaan moses hadun
BISNIS PLAN Tugas kewirausahaan moses hadunBISNIS PLAN Tugas kewirausahaan moses hadun
BISNIS PLAN Tugas kewirausahaan moses hadun
 
RENCANA INDUK JARINGAN JALAN KOTA MALANG
RENCANA INDUK JARINGAN JALAN KOTA MALANG RENCANA INDUK JARINGAN JALAN KOTA MALANG
RENCANA INDUK JARINGAN JALAN KOTA MALANG
 
Business plan
Business planBusiness plan
Business plan
 
Bisnis plann kewirausahaan revisi (1)
Bisnis plann kewirausahaan  revisi (1)Bisnis plann kewirausahaan  revisi (1)
Bisnis plann kewirausahaan revisi (1)
 
Ppt tugas kelompok sistem bangunan irigasi
Ppt tugas kelompok sistem bangunan irigasiPpt tugas kelompok sistem bangunan irigasi
Ppt tugas kelompok sistem bangunan irigasi
 
Tugas besar konstruksi baja 1
Tugas besar konstruksi baja 1Tugas besar konstruksi baja 1
Tugas besar konstruksi baja 1
 
RANGKUMAN BATANG TEKAN DAN BATANG TARIK KONSTRUKSI BAJA 1
RANGKUMAN BATANG TEKAN DAN BATANG TARIK KONSTRUKSI BAJA 1RANGKUMAN BATANG TEKAN DAN BATANG TARIK KONSTRUKSI BAJA 1
RANGKUMAN BATANG TEKAN DAN BATANG TARIK KONSTRUKSI BAJA 1
 
Modul batang tekan
Modul batang tekanModul batang tekan
Modul batang tekan
 
PERATURAN PERENCANAAN KONSTRUKSI BAJA DI INDONESIA
PERATURAN PERENCANAAN KONSTRUKSI BAJA DI INDONESIAPERATURAN PERENCANAAN KONSTRUKSI BAJA DI INDONESIA
PERATURAN PERENCANAAN KONSTRUKSI BAJA DI INDONESIA
 
Penentuan kelas kekuatan dan keawetan kayu yang diperdagangkan
Penentuan kelas kekuatan dan keawetan kayu yang diperdagangkanPenentuan kelas kekuatan dan keawetan kayu yang diperdagangkan
Penentuan kelas kekuatan dan keawetan kayu yang diperdagangkan
 
Bentuk batu alam
Bentuk batu alamBentuk batu alam
Bentuk batu alam
 
JENIS-JENIS BATU ALAM DAN BATU BUATAN
JENIS-JENIS BATU ALAM DAN BATU BUATANJENIS-JENIS BATU ALAM DAN BATU BUATAN
JENIS-JENIS BATU ALAM DAN BATU BUATAN
 
Bahan bangunan ramah lingkungan
Bahan bangunan ramah lingkunganBahan bangunan ramah lingkungan
Bahan bangunan ramah lingkungan
 
BAGIAN-BAGIAN KAYU
BAGIAN-BAGIAN KAYUBAGIAN-BAGIAN KAYU
BAGIAN-BAGIAN KAYU
 
TEKNIS RUMAH DAN BANGUNAN GEDUNG
TEKNIS RUMAH DAN BANGUNAN GEDUNGTEKNIS RUMAH DAN BANGUNAN GEDUNG
TEKNIS RUMAH DAN BANGUNAN GEDUNG
 
Vektor
VektorVektor
Vektor
 
Statika per portal
Statika per portal Statika per portal
Statika per portal
 

Recently uploaded

Skema_sertifikasi_pusat_data Standar Nasional Indonesia SNI 8799-1-2019
Skema_sertifikasi_pusat_data Standar Nasional Indonesia SNI 8799-1-2019Skema_sertifikasi_pusat_data Standar Nasional Indonesia SNI 8799-1-2019
Skema_sertifikasi_pusat_data Standar Nasional Indonesia SNI 8799-1-2019
MuhammadIkmalWiawan
 
Materi Dasar Pelatihan PLC Basic (CP2E) OMRON
Materi Dasar Pelatihan PLC Basic (CP2E) OMRONMateri Dasar Pelatihan PLC Basic (CP2E) OMRON
Materi Dasar Pelatihan PLC Basic (CP2E) OMRON
haikal136839
 
Proses terbentuknya (genesa) batu Gamping
Proses terbentuknya (genesa) batu GampingProses terbentuknya (genesa) batu Gamping
Proses terbentuknya (genesa) batu Gamping
RonaMentari2
 
Geofoam - Copy.pptx teknologi bahan geofoam
Geofoam - Copy.pptx teknologi bahan geofoamGeofoam - Copy.pptx teknologi bahan geofoam
Geofoam - Copy.pptx teknologi bahan geofoam
ZamruddinHambali
 
674001537-Ppt-Syaifulloh-Pelaksana-Pemeliharaan-Jalan.pptx
674001537-Ppt-Syaifulloh-Pelaksana-Pemeliharaan-Jalan.pptx674001537-Ppt-Syaifulloh-Pelaksana-Pemeliharaan-Jalan.pptx
674001537-Ppt-Syaifulloh-Pelaksana-Pemeliharaan-Jalan.pptx
HaniDul
 
Materi 7 Evaluasi Interaksi Manusia dan Komputer
Materi 7 Evaluasi Interaksi Manusia dan KomputerMateri 7 Evaluasi Interaksi Manusia dan Komputer
Materi 7 Evaluasi Interaksi Manusia dan Komputer
MuhammadZidan94
 
UJIKOM AHLI MUDA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG.pptx
UJIKOM AHLI MUDA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG.pptxUJIKOM AHLI MUDA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG.pptx
UJIKOM AHLI MUDA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG.pptx
priyantifitri
 

Recently uploaded (7)

Skema_sertifikasi_pusat_data Standar Nasional Indonesia SNI 8799-1-2019
Skema_sertifikasi_pusat_data Standar Nasional Indonesia SNI 8799-1-2019Skema_sertifikasi_pusat_data Standar Nasional Indonesia SNI 8799-1-2019
Skema_sertifikasi_pusat_data Standar Nasional Indonesia SNI 8799-1-2019
 
Materi Dasar Pelatihan PLC Basic (CP2E) OMRON
Materi Dasar Pelatihan PLC Basic (CP2E) OMRONMateri Dasar Pelatihan PLC Basic (CP2E) OMRON
Materi Dasar Pelatihan PLC Basic (CP2E) OMRON
 
Proses terbentuknya (genesa) batu Gamping
Proses terbentuknya (genesa) batu GampingProses terbentuknya (genesa) batu Gamping
Proses terbentuknya (genesa) batu Gamping
 
Geofoam - Copy.pptx teknologi bahan geofoam
Geofoam - Copy.pptx teknologi bahan geofoamGeofoam - Copy.pptx teknologi bahan geofoam
Geofoam - Copy.pptx teknologi bahan geofoam
 
674001537-Ppt-Syaifulloh-Pelaksana-Pemeliharaan-Jalan.pptx
674001537-Ppt-Syaifulloh-Pelaksana-Pemeliharaan-Jalan.pptx674001537-Ppt-Syaifulloh-Pelaksana-Pemeliharaan-Jalan.pptx
674001537-Ppt-Syaifulloh-Pelaksana-Pemeliharaan-Jalan.pptx
 
Materi 7 Evaluasi Interaksi Manusia dan Komputer
Materi 7 Evaluasi Interaksi Manusia dan KomputerMateri 7 Evaluasi Interaksi Manusia dan Komputer
Materi 7 Evaluasi Interaksi Manusia dan Komputer
 
UJIKOM AHLI MUDA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG.pptx
UJIKOM AHLI MUDA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG.pptxUJIKOM AHLI MUDA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG.pptx
UJIKOM AHLI MUDA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG.pptx
 

akuntansi-konstruksi-dalam-pengerjaan SIPIL

  • 1. LAMPIRAN X PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2005 TANGGAL 13 JUNI 2005 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PERNYATAAN NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
  • 2. DAFTAR ISI Paragraf PENDAHULUAN…………………………………………..………………… 1 -4 Tujuan………………… ……………………………...….…………..…. 1-2 Ruang Lingkup…………………………………………………....…..... 3-4 DEFINISI………………………………………………………………………. 5 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN …..………………………..…….. 6-7 KONTRAK KONSTRUKSI.…….……………………….……………..……. 8 - 9 PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI......…… 10-12 PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN……………...…. 13-16 PENGUKURAN…………………………………………..………………...… 17-32 PENGUNGKAPAN ………….………………………………………...…….. 33-35 TANGGAL EFEKTIF…………………………………………………………. 36
  • 3. PSAP 08 - 1 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN1 PERNYATAAN NO. 082 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN3 Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah4 paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf5 penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual6 Akuntansi Pemerintahan.7 PENDAHULUAN8 TUJUAN9 1. Tujuan Pernyataan Standar Konstruksi Dalam Pengerjaan10 adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan11 dengan metode nilai historis. Masalah utama akuntansi untuk Konstruksi12 Dalam Pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang harus13 dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.14 2. Pernyataan Standar ini memberikan panduan untuk:15 (a) identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konstruksi16 Dalam Pengerjaan;17 (b) penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca;18 (c) penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.19 RUANG LINGKUP20 3. Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan21 pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan22 kegiatan pemerintahan dan/atau masyarakat, dalam suatu jangka waktu23 tertentu, baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara24 swakelola atau oleh pihak ketiga wajib menerapkan standar ini.25 4. Sifat aktivitas yang dilaksanakan untuk konstruksi pada26 umumnya berjangka panjang sehingga tanggal mulai pelaksanaan aktivitas27 dan tanggal selesainya aktivitas tersebut biasanya jatuh pada periode28 akuntansi yang berlainan.29 DEFINISI30 5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam31 Pernyataan Standar dengan pengertia:32 Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam33 proses pembangunan.34
  • 4. PSAP 08 - 2 Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus1 untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan2 erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan,3 teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.4 Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk5 membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan6 entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak7 konstruksi.8 Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum9 pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.10 Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja11 sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai12 kontrak.13 Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi14 dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa15 konstruksi.16 Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar17 hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk18 pembayaran jumlah tersebut.19 Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan20 yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun21 yang belum dibayar oleh pemberi kerja.22 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN23 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan24 mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap25 lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya26 membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan27 melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu28 tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu29 periode akuntansi.30 7. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri31 (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.32 KONTRAK KONSTRUKSI33 8. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan34 sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain35 dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.36 Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.37 9. Kontrak konstruksi dapat meliputi:38 (a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan39 perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;40
  • 5. PSAP 08 - 3 (b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;1 (c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan2 konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value3 engineering;4 (d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi5 lingkungan.6 PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI7 10. Ketentuan-ketentuan dalam standar ini diterapkan secara8 terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu,9 adalah perlu untuk menerapkan pernyataan ini pada suatu komponen kontrak10 konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu11 kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat12 suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.13 11. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset,14 konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak15 konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:16 (a) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;17 (b) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor18 serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak19 yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;20 (c) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.21 12. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan22 konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat23 diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam24 kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu25 kontrak konstruksi terpisah jika:26 (a) aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam27 rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup28 dalam kontrak semula; atau29 (b) harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan30 harga kontrak semula.31 PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN32 13. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi33 Dalam Pengerjaan jika:34 (a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan35 datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;36 (b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan37 (c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.38
  • 6. PSAP 08 - 4 14. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset1 yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau2 dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh3 karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.4 15. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset5 tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:6 (a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan7 (b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;8 16. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset9 tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan10 selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.11 PENGUKURAN12 17. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya13 perolehan.14 15 Biaya Konstruksi16 18. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara17 lain:18 (a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;19 (b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan20 dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan21 (c) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi22 yang bersangkutan.23 19. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu24 kegiatan konstruksi antara lain meliputi:25 (a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;26 (b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;27 (c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke28 lokasi pelaksanaan konstruksi;29 (d) Biaya penyewaan sarana dan peralatan;30 (e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung31 berhubungan dengan konstruksi.32 20. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi33 pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:34 (a) Asuransi;35 (b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung36 berhubungan dengan konstruksi tertentu;37
  • 7. PSAP 08 - 5 (c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi1 yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.2 Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang3 sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya4 yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang5 dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya6 langsung.7 21. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui8 kontrak konstruksi meliputi:9 (a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan10 dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;11 (b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor12 berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum13 dibayar pada tanggal pelaporan;14 (c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga15 sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.16 22. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor.17 23. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan18 secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan19 dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai20 penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.21 24. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang22 disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan23 dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.24 25. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya25 pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan26 menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat27 diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.28 26. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang29 timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai30 konstruksi.31 27. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh32 melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang33 bersangkutan.34 28. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa35 jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman36 periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi37 dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya38 konstruksi.39 29. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan40 sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur41 maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian42 sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.43
  • 8. PSAP 08 - 6 30. Pemberhentian sementara`pekerjaan kontrak konstruksi dapat1 terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeur atau adanya campur2 tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal.3 Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari4 pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama5 pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian6 sementara karena kondisi force majeur, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi7 tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.8 31. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis9 pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda,10 maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya11 pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan12 yang masih dalam proses pengerjaan.13 32. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset14 yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam15 paragraf 12. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu16 yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya17 pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum18 selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi19 biaya pinjaman.20 PENGUNGKAPAN21 33. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai22 Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:23 (a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat24 penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;25 (b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya;26 (c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;27 (d) Uang muka kerja yang diberikan;28 (e) Retensi.29 34. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang30 retensi. Misalnya, termin yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama31 masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas32 Laporan Keuangan.33 35. Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman34 sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan35 penyerapannya sampai tanggal tertentu.36
  • 9. PSAP 08 - 7 TANGGAL EFEKTIF1 36. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku2 efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan3 anggaran mulai Tahun Anggaran 2005.4 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Tata Usaha, ttd Sugiri, S.H.