Dokumen ini membahas administrasi nikah rujuk berbasis IT di Kantor Urusan Agama (KUA). Ia menjelaskan potensi dan isu-isu strategis KUA, layanan administrasi KUA termasuk nikah rujuk, tugas administrator, dan upaya peningkatan kualitas layanan KUA melalui peningkatan sarana, SDM, prestasi layanan, dan pembinaan mental. Dokumen ini juga menjelaskan strategi perluasan aplikasi administrasi nikah rujuk SIMKAH ke selur
Koordinasi LPPD dalam Pembangunan Daerah Tertinggalsuryawanhidayat2
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan Kewajiban bagi setiap Kepala Daerah (Provinsi/Kab/Kota) kepada Pemerintah Pusat (LPPD merupakan raport KDH setiap tahun), diatur dalam UU 23/2014 Pasal 69 dan 70 dan seluruh peraturan turunannya. Konteks Kerberhasilan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah berdasarkan kewenangan dan Kementerian/Lembaga terkait. LPPD dengan penguatan/penambahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur Nasional dalam Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPPD) dapat menggambarkan tingkat kepatuhan dan ketaatan Daerah Otonom dan capaian target SPM berbasis RKPD (output) dan trend prediksi capaian RPJMD dan RPJMN (outcome)
Koordinasi LPPD dalam Pembangunan Daerah Tertinggalsuryawanhidayat2
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan Kewajiban bagi setiap Kepala Daerah (Provinsi/Kab/Kota) kepada Pemerintah Pusat (LPPD merupakan raport KDH setiap tahun), diatur dalam UU 23/2014 Pasal 69 dan 70 dan seluruh peraturan turunannya. Konteks Kerberhasilan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah berdasarkan kewenangan dan Kementerian/Lembaga terkait. LPPD dengan penguatan/penambahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur Nasional dalam Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPPD) dapat menggambarkan tingkat kepatuhan dan ketaatan Daerah Otonom dan capaian target SPM berbasis RKPD (output) dan trend prediksi capaian RPJMD dan RPJMN (outcome)
Pergub Marasa Sulawesi Barat nomor 42 Tahun 2018Muh Saleh
Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar Programkan desa mandiri cerdas dan sehat (Marasa).
Menurut Ali Baal Masdar, sasaran Desa Marasa ini bertujuan untuk mencerdasakan masyarakat, dan meningkatkan ekonomi masyarakat di desa.
Diupayakan langkah awal tiap kecamatan terdapat satu desa yang menjadi percontohan.
Pergub Marasa Sulawesi Barat nomor 42 Tahun 2018Muh Saleh
Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar Programkan desa mandiri cerdas dan sehat (Marasa).
Menurut Ali Baal Masdar, sasaran Desa Marasa ini bertujuan untuk mencerdasakan masyarakat, dan meningkatkan ekonomi masyarakat di desa.
Diupayakan langkah awal tiap kecamatan terdapat satu desa yang menjadi percontohan.
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOKB Tahun Anggaran 2023
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2023
JUKNIS DAK BKKBN merupakan kegiatan tahunan dari BKKBN, demikian juga pada tahun anggaran 2022 ini, sebagai program pengadaan alat kesehatan yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN sebagai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
Program BKKBN seperti kita ketahui bersama adalah badan pemerintah yang bergerak di bidang keluarga berencana. Pemerintah melalui BKKBN setiap tahun mengadakan alat kesehatan dan produk lainnya yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN seperti alat peraga untuk penyuluhan Keluarga Berencana yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini BKKBN.
Alat kesehatan dan alat bantu pada Juknis DAK BKKBN ini ditujukan untuk kegiatan BKKBN dan memiliki spesifikasi tersendiri sesuai standar yang ditentukan oleh BKKBN. Dengan alat kesehatan dan alat bantu tersebut diharapkan program-program BKKBN dapat berjalan dengan baik dan memenuhi target sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
Barang-barang yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN 2022 merupakan salah satu penunjang suksesnya program keluarga berencana.
Untuk lebih jelasnya berikut adalah alat kesehatan dan alat peraga yang termasuk dalam paket Juknis DAK BKKBN 2022 (dari berbagai sumber, selama tidak ada perubahan) adalah sebagai berikut :
1. OBGYN BED plus Halogen Examination Lamp AC/DC
2. KIE KIT plus Family Kit (KKB)
3. KIE KIT Pendidikan dan Kependudukan
4. KIE KIT Lini Lapangan
5. IMPLAN REMOVAL KIT
6. IUD KIT
7. Media Advokasi KIE
8. GENRE KIT (Generasi Berencana)
9. SARANA PLKB
10. VTP KIT
11. Kit Siap Nikah Anti Stunting
12. BKB dan APE KIT
13. LANSIA / BKL KIT
14. PPKBD/Sub-PPKBD
15. Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi
Secara keseluruhan alat kesehatan dan barang-barang lainnya yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN merupakan alat pendukung kelancaran kegiatan BKKBN dalam mensukseskan program keluarga berencana. Barang-barang dan alat kesehatan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia agar program keluarga berencana (KB) sukses di setiap wilayah Indonesia
Sebagai bagian dari kegiatan tahunan BKKBN maka Juknis DAK BKKBN tersebut memiliki standar-standar tertentu yang telah dibuat oleh pihak pemerintah dalam hal ini BKKBN agar seluruh barang Juknis DAK BKKBN yang didistribusikan memiliki standar kualitas yang sama. Dengan standarisasi ini diharapkan seluruh barang JUKNIS DAK BKKBN tersebut akan dapat memenuhi harapan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk pemesanan brosur, spesifikasi barang, surat dukungan, daftar harga jual produk Juknis DAK BKKBN 2021 dapat menghubungi :
Kontak Person : Elfian Effendi
Mobile :
081315904286 / 082125526000,
Email :
dumedpower@gmail.com
Twitter :
http://twitter.com/penyaluralkes
Kantor : 0213912905
Website :
http://juknisdakbkkbnblog.wordpress.com/
http://penyaluralatkesehatan.co.id/
1. ADMINISTRASI NIKAH
RUJUK
BERBASIS IT
Drs. H. DENI RUSLI, M.Si.
Plt. Kasi Kepenghuluan
2. KUA Kecamatan merupakan salah satu
unit penyelenggara layanan publik
dituntut mampu memberikan pelayanan
masyarakat secara optimal.
Secara organisasi KUA merupakan upt
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam pada tingkat kecamatan.
PENDAHULUAN
3. Tugas dan fungsi KUA adalah melaksanakan
sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kab/
Kota di bidang Urusan Agama Islam pada tingkat
Kecamatan.
Menu layanan KUA meliputi: layanan nikah rujuk,
bimbingan calon pengantin, pembinaan keluarga
sakinah, pembuatan akta ikrar wakaf,
pengukuran arah kiblat, pembinaan kemasjidan,
penyuluhan agama, zakat, ibadah sosial,
bimbingan mualaf, manasik haji, kerukunan
umat beragama, pembinaan majlis taklim,
sosialisasi produk halal, hisab rukyat, pembinaan
LPTQ, dll.
Lanjutan...
4. Munculnya Kelompok Radikalisme Dan
Liberalisme
Meningkatnya Angka Perceraian (Nasional
10%, Jatim: 32 %, Banten 4%)
Fenomena Dekadensi Dan Degradasi Moral
(Prostitusi Melanda Masyarakat Urban)
Banyak Masjid Yang Arah Kiblatnya Belum
Sesuai
31 % Tanah Wakaf Belum Bersertifikat
ISU-ISU STRATEGIS
5. Jumlah KUA Seluruh Indonesia 5.381
KUA
Jumlah KUA Provinsi Banten 142 KUA
Atau 3% dari jumlah KUA se Indonesia
POTENSI KUA
6. KUA Yang Memiliki Gedung Sendiri se
Indonesia: 4.182
KUA Yang Memiliki Gedung Sendiri
Provinsi Banten: 119
Atau 2,8% dari jumlah KUA yang memiliki
gedung se Indonesia
POTENSI KUA
7. KUA Yang Masih Sewa Gedung se
Indonesia: 1.255
KUA Yang Masih Sewa Gedung di Provinsi
Banten: 23
Atau 1,8% dari jumlah sewa gedung KUA
se Indonesia
POTENSI KUA
8. Jumlah Penghulu se Indonesia: 5.670
Jumlah Penghulu se Provinsi Banten: 314
Atau 5,5% dari jumlah penghulu se
Indonesia
POTENSI KUA
9. Jumlah Pegawai KUA: 16.910
Jumlah Pegawai KUA: 935
Atau 6% dari jumlah pegawai KUA se
Indonesia
POTENSI KUA
10. Jumlah Peristiwa Nikah 2011 Sebanyak
2,3 juta
Jumlah Peristiwa Nikah Provinsi Banten
Tahun 2011 Sebanyak 107.609
Atau 5% dari jumlah nikah se Indonesia
POTENSI KUA
11. Administrasi Nikah Rujuk;
produk: akta nikah, kutipan akta nikah,
data nikah meliputi; usia nikah,
pendidikan, pekerjaan, dlsb.
Perwakafan;
produk: Akta Ikrar Wakaf, data wakaf,
inventarisasi masalah perwakafan
LAYANAN ADMINISTRASI KUA
12. Kemasjidan; pembinaan ta’mir, database
masjid meliputi gambar, alamat,
kelengkapan fasilitas, pengurus, dll
Bimbingan dan Penyuluhan agama; data
umat beragama, data rumah ibadah,
majlis taklim, data tokoh agama
Lanjutan...
13. Pembinaan Manasik haji; data jamaah
haji meliputi usia dan pendidikan
Pengawas Pendais; data madrasah dan
pesantren, guru agama, status tanah, dll.
Lanjutan...
14. Mengetahui persyaratan dan kelengkapan
adminitrasi
yang diperlukan setiap pasangan yang
mengajukan kehendak nikah.
Mampu menggunakan sarana administrasi
nikah rujuk
berupa blanko-blanko yang ditetapkan
baik secara manual maupun digital.
Mampu mengoperasikan aplikasi SIMKAH.
TUGAS ADMINISTRATOR
15. Entry Data Untuk Form;
NB, Akta Nikah, Kutipan Akta Nikah, NC
Record data:
- Jumlah Nikah
- Usia Nikah
- Pendidikan
- Nikah Campuran
- Arsip Digital
KONTEN SIMKAH
16. Pengembangan Aplikasi
Penggandaan Aplikasi untuk 5381 KUA
Sosialisasi
Pelatihan
Instruksi
STRATEGI PERLUASAN
JANGKAUAN SIMKAH
18. Pengalokasian PNBP NR Sebesar 80 %
Untuk Kegiatan KUA (19.200)
Pengalokasian Dana Operasional KUA
Sebesar Rp. 24 Jt Per/Tahun Mulai 2011.
Bantuan Komputer Bagi KUA Minus
1. PENINGKATAN SARANA
LAYANAN
19. Kursus Pranata Komputer
Pelatihan SIMKAH
DDTK Bagi Pelaksana Administrasi NR
2. PENINGKATAN KUALITAS SDM
20. Lomba KUA Teladan Tingkat Nasional
Memberikan Reward Terhadap Aparatur
Yang Berprestasi
Memberikan Punishment Terhadap
Aparatur Yang Melanggar Ketentuan
3. MEMACU PRESTASI LAYANAN
21. Pembinaan Mental Spiritual Secara Rutin
Pembinaan Mental Kebersamaan
Asistensi Penyelesaian Kasus-kasus
Administrasi
4. PEMBINAAN MENTAL DISIPLIN