Fix Program Prioritas Kemenag Kota Tual Tahun 2020 Dari Kakan.pptx

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TUAL
Drs. H. Hanafi Kasim, M.M.Pd
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TUAL
Jl. Baldu Hadat, Gedung LPTQ Dumar Kota Tual

PETA WIKER KEMENAG KOTA TUAL
Sumber : Data Peta Wilayah Kota Tual Tahun 2019
Kantor Kemenag Kota
Tual

DATA ASN KEMENAG KOTA TUAL
Lanjutan 16 ...........
NO NAMA JABATAN
JUMLAH
PEGAWAI
PNS NON PNS
1 2 3
1 KEPALA KANTOR KEMENAG KOTA TUAL 1 -
2 PENGAWAS 2 -
3 SUB BAGIAN TATA USAHA 13 5
4 SEKSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 6 2
5 SEKSI BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 6 1
6 SEKSI PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH 4 1
7 PENYELENGGARA KRISTEN 1 1
8 KATOLIK 1 -
9 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 10 -
10 KANTOR URUSAN AGAMA ISLAM KEC. PP.KUR 5 5
11 KANTOR URUSAN AGAMA ISLAM KEC. TAYANDO TAM 3 5
12 KANTOR URUSAN AGAMA ISLAM KEC. DULLAH UTARA 8 10
13 KANTOR URUSAN AGAMA ISLAM KEC. DULLAH SELATAN 5 10
14 MIN TUAL 19 6
15 MIN DULLAH LAUT 8 5

Sumber : Data DUK Kemenag Kota Tual Tahun 2019
16 MIN TAYANDO 6 5
17 MIS AL-HIDAYAH OHOITAHIT 6 3
18 MIS KHAIRUL ANWAR FITARLOR 3 3
19 MIS ISTIQOMAH SERMAF 2 3
20 MIS ALFARIZI 6 3
21 MIS RATNAIRAOHOIEL TAYANDO 2 3
22 MIS ALFATAH FIDITAN 4 4
23 MIS ISTIQOMAH NGADI 3 4
24 MTs.S RAUDAH FIDITAN 5 4
25 MTs.S ALMUSANNAH 2 4
26 MTs.S DULLAH LAUT 3 4
27 MTs.S MAKARA KUR 1 4
28 MTs.S AL-HILAAL TAYANDO 2 4
29 MTs.S AL-MABRUM 1 4
30 MA RAUDAH FIDITAN 2 5
31 MAS KUR 1 5
32 MA KEJURUAN 1 5
33 SMK KELAUTAN DAN PERIKANAN LUSWET 1 4
34 GURU PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK 6 5
35 GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN 12 5
TOTAL 161 132
JUMLAH KESELURUHAN PEGAWAI PNS
DAN NON PNS
293

DATA JUMLAH PENDUDUK KOTA TUAL BERDASARKAN
KECAMATAN DAN AGAMA YANG DIANUT
No Kecamatan Islam Protestan Katolik Hindu Budha KHC Lain Lain Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kota Tual 91.021
1 Kecamatan Dulla Selatan 39.975 13.690 2.749 74 7 - 56.495
2 Kecamatan Dulla Utara 17.845 643 2.848 5 3 - 21.344
3 Kecamatan Tayando Tam 7.581 14 12 - - - 7.607
4 Kecamatan PP. Kur 2.395 1 - - - - 2.396
5 Kecamatan Kur Selatan 3.179 - - - - - 3.179
Jumlah 70.975 14.348 5.609 79 10 - - 91.021
Sumber : Data Bimas Islam Tahun 2019

DATA ORMAS KOTA TUAL
Sumber : Data Bimas Islam Tahun 2019
NO NAMA LEMBAGA ALAMAT TAHUN BERDIRI
1 HMI Fiditan 2008
2 PMII Fiditan 2008
3 GP. ANSOR Fiditan 2008
4 NU Fiditan 2008
5 MUHAMMADIYAH Fiditan 2008
6 BKMT Tual 2008
7 PD. WANITA ISLAM Tual 2008
8 BKPRMI Mangon 2008
9 MUI Pattimura 2008
10 AL WASILIYAH Mangon 2008

Mengacu pada 5 (lima) Program Prioritas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku,
maka Kementerian Agama Kota Tual menjabarkan Program Prioritas Tahun 2020 antara lain
sebagai berikut :
1. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama;
2. Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama;
3. Peningkatan Penguatan Moderasi Beragama;
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel
5. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
PROGRAM PRIORITAS
KEMENTERIAN AGAMA KOTA TUAL TAHUN 2020

Peningkatan pemahaman dan pengamalan Ajaran Agama meliputi :
1. SEKSI BIMAS ISLAM
Dalam rangka peningkatan pemahanan dan Pengamalan Ajaran Agama pada pada Seksi Bimas
Islam, maka beberapa Program Prioritas yang akan dilaksanakan di antaranya :
1.1. Peningkatan Kualitas SDM Bimas Islam
 Pembinaan ASN
 Pemberdayaan Tenaga Penyuluh PNS dan Non PNS untuk melaksanakan berbagai
kegiatan keagamaan bagi 70.975 umat Islam yang berada di 4 Kecamatan Kota Tual.
1.2. Peningkatan Pembinaan Lembaga-Lembaga sosial Keagamaan :
1.2.1. Pembinaan Lembaga Keagamaan
 Mendorong, Mengefektifkan lembaga BAZNAS sebagai mitra Pemerintah dalam
pengelolaan potensi ekonomi Umat, melalui UU No. 38 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat, sebagaimana telah diperbarui melalui UU No. 23
Tahun 2011.
PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN
AJARAN AGAMA

 Mengefektifkan LPTQ untuk pembinaan Penyelenggaraan Iven MTQ dan STQ
sesuai Tingkatannya
 Mengefektifkan LASQI, Penyelenggaraan Festifal Relegi.
 Mengefektifkan lembaga-lembaga organisasi sosial keagamaan (Majelis-majelis
Taklim, Kelompok Yasinan, Ratiban, Kelompok Remaja Masjid, dll.
 Menjalin Sinerjitas Harmoni Sosial Kemitraan. (Contoh : Ngopi bareng, temu
jumpa dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda di setiap kesempatan).
2. PENYELENGGARA BIMAS KRISTEN
Dalam rangka peningkatan pemahanan dan Pengamalan Ajaran Agara pada pada Penyelenggara
Bimas Kristen, maka beberapa Kegiatan yang akan dilaksanakan di antaranya :
2.1. Peningkatan Kualitas SDM Bimas Kristen :
 Pembinaan ASN
 Pemberdayaan Tenaga Penyuluh PNS dan Penyuluh Non PNS;
Peningkatan Pemahaman Dan Pengamalan Ajaran Agama
(Lanjutan)

2.2. Peningkatan Pembinaan Lembaga sosial Keagamaan :
 Mengefektifkan Festival Keagamaan (PESPARAWI) sesuai Tingkatannya
 Pembinaan rohani melalui seni dan budaya bernafaskan Kristen
 Mengefektifkan lembaga-lembaga organisasi sosial keagamaan ( seperti Sekolah
Minggu, Angkatan Muda, Wadah Pelayanan Laki-laki dan Perempuan, dll.
 Menjalin Sinerjitas Harmoni Sosial Kemitraan. (Contoh : Ngopi bareng, temu
jumpa dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda di setiap kesempatan).
(Lanjutan)

3. SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH DAN KEAGAMAAN
Dalam rangka peningkatan pemahanan dan Pengamalan Ajaran Agama pada Seksi Pendidikan
Madrasah dan Keagamaan, maka beberapa Kegiatan yang akan dilaksanakan di antaranya :
3.1. Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kependidikan;
Guna Terwujud mutu guru, mutu mengajar, mutu siswa dan mutu manajerial/tata kelola
untuk tujuan Madrasah Unggul dan Hebat maka perlu dilaksanakan kegiatan :
 Kediklatan tenaga Pendidik (guru) sesuai kompetensinya (Contoh : DDTK/DDWK)
 Mendorong Penyesuain Kurikulum Pendidikan
 Pengarusutamaan Paham Moderat Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan
 Mendorong para Guru/pendidik (sbg ASN) untuk terus berinovasi; pastikan anak
menguasai ajaran agamanya (Tafakkahuddin/Imtaq) serta pastikan menguasai Iptek.
 Aprsiasi Penghargaan kepada Tenaga Pendidik oleh pimpinan Satker atas tugasnya
(yang berintegritas, Profesionalitas, berinovasi, tanggung jawab dan terus memberikan
keteladanan)
(Lanjutan)

3.2. Peningkatan Sarana dan Prasarana.
 Pengusulan Madrasah yang berstatus Swasta agar dinaikkan menjadi Negeri.
 Berinovasi memperbaharui yang ada menjadi lebih layak (lebih bagus)
 Mererencanakan yang belum ada untuk diprogramkan sesuai kebutuhan.
 Pastikan KIS-nya.
3.3. Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakulikuler interen dan eksteran antar
Madrasah.
 Pelaksanaan Camping Spiritual.
 Pelaksanaan Lomba-Lomba terkait Peningkatan Pengamalan Ajaran Agama.
 Pelaksanaan Pramuka Reliqi yang melibatkan seluruh Madrasah.
 Pelaksanakan Fastival Keagamaan.
 Pelaksanaan Pesantren Reliqi
(Lanjutan)

4. SEKSI PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Dalam rangka peningkatan pemahanan dan Pengamalan Ajaran Agama pada Seksi
Penyelenggaraan Haji dan Umrah, maka beberapa Program Prioritas yang akan dilaksanakan
di antaranya :
 Kualitas SDM Petugas Haji yang handal;
 Penguatan Pengelolaan SISKOHAT
 Pelayanan Proses Pendaftaran ;
 Memastikan semua persyaratan Penyiapan Dokumen Calon Jamaah Haji
 Penguatan Bimbingan Manasik Haji yang dimulai dari KUA ;
 Koordinasi2 secara Intensif dengan Instansi terkait;
 Memastikan penyiapan Transportasi, Akomodasi dan Keamanan Jamaah Calon Haji;
 Penguatan Pembinaan Pembekalan bagi Petugas Jamaah Calon Haji ( Karu, Karom, Petugas
Kloter PPIHI, PKHI);
 Pastikan SDM Petugas Haji dapat memiliki 5 nilai Budaya (Profesional, berintegritas,
Berinovasi, Tanggung Jawab, dan selalu memberikan Keteladanan kepada Jamaah yan dilayani.
 3 Sukses dapat dicapai (Sukses Penyelenggaraan Haji, Sukses Petugas Haji, Sukses Jamaah Haji
menunaikan Rukun Islam ke 5 (terwujud Masyarakat Madani).
(Lanjutan)

Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama : Mengacu pada Implementasi Trikerukunan
Umat Beragama, yaitu : 1). Kerukunan Intern Umat Beragama. 2) Kerukunan Antar Umat
Beragama. 3). Kerukunan Antara Umat Beragama Dengan Pemerintah
Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama meliputi :
1.1. Peningkatan Pembinaan Internal Umat Beragama
 Memastikan Pembinaan dan Pelayanan kepada masyarakat secara Tuntas;
 Menjalin Koordinasi/Kerjasama yang Harmoni dengan semua stakholder (Tokoh
Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat), menuju KUB
 Menjalin Kerjasama dengan Lembaga2 Ormas Islam sebagai mitra Kemenag menuju
KUB
 Pemanfaatan Sarana Rumah Ibadah dan Media Lainnya bagi Pembinaan Aktualisasi
Nilai2 Ajaran Agama Islam dalam kehidupan sehari2.
 Pembinaan, Pemahaman dan Pencegahan Aliran sempalan dan Radikal
PENINGKATAN KUALITAS
KERUKUNAN UMAT BERGAMA

2. PENYELENGGARA BIMAS KRISTEN
2.1. Peningkatan Pembinaan Internal Umat Beragama
 Memastikan Pembinaan dan Pelayanan kepada masyarakat secara Tuntas;
 Menjalin Koordinasi/Kerjasama yang Harmoni dengan semua stakholder (Tokoh
Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat), menuju KUB
 Menjalin Kerjasama dengan Lembaga-Lembaga Ormas Kristen sebagai mitra Kemenag
menuju KUB
 Pemanfaatan Sarana Rumah Ibadah dan Media Lainnya bagi Pembinaan Aktualisasi
Nilai-nilai Ajaran Agama Kristen dalam kehidupan sehari hari.
 Pembinaan, Pemahaman dan Pencegahan Aliran sempalan dan Radikal
Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Bergama
(Lanjutan)

3. SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH DAN KAGAMAAN ISLAM
Dalam rangka peningkatan kualitas Kerukunan Umat Beragama pada Seksi Pendidikan
Madrasah dan Keagamaan, maka beberapa Program Prioritas yang akan dilaksanakan di
antaranya :
3.1. Peningkatan Kerukunan Intern Madrasah
 Menjaga Hubungan Harmonisasi Internal Madrasah;
 Pembentukan KKG pada Madrasah;
 Pembentukan KKG Guru PAI pada Sekolah Umum
 Mendorong Peran Lembaga Pendidikan dalam Proses Membangun Pendidikan
Masyarakat yang taat Beragama;
 Penguatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Pancasila, UUD 45, NKRI dan
Bhineka Tunggal Ika pada Siswa Madrasah (4 Pilar)
 Worshop/Orientasi/Kajian “Keagamaan” bagi Guru Madrasah
 Mendorong Madrasah mengintesipkan Pengamalan Ibadah Shalat Sunnah untuk
Siswa Madrasah pada waktu yang ditentukan.
 Mendorong Madrasah Magrib Mengaji.
(Lanjutan)

3.2. Peningkatan Kerukunan Eksternal Madrasah
 Menjaga Harmonisasi Hubungan/Kerjasama antar madrasah dengan Sekolah Umum;
 Meningkatkan Koordinasi Integrasi dan Singkronisasi (KIS) antar Madrasah dan
Sekolah Umum dalam Peran Membangun Pendidikan untuk mewujudkan Kerukunan
antar Sekolah (siswanya);
 Menjalin kerjasama yang baik dengan Masyarakat sekitar termasuk Komite Sekolah
(Madrasah);
 Mendorong Penguasaan Regulasi yang berkembang terkait dengan Pendidikan.
 Menjaga Harmonisasi sosial antar dan Inter Madrasah dengan Sekolah Umum.
4. SEKSI PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Dalam rangka peningkatan kualitas Kerukunan Umat Beragama pada Seksi Penyelenggaraan
Haji dan Umrah, maka beberapa Program Prioritas yang akan dilaksanakan di antaranya :
4.1 Memberdayakan para alumni haji untuk membentuk Wadah taklimat haji.
4.2 Melaksanakan Forum-Forum Dialog dengan para Jamaah Haji secara rutin.
(Lanjutan)

PENGANTAR
Pemahaman Radikalisme :
 Pertama, Akar masalahnya adalah : populisme agama yang dihadirkan ke ruang publik yang
dibumbui dengan nada kebencian terhadap pemeluk agama, ras, dan suku tertentu;
 Kedua, Populisme agama itu muncul akibat cara pandang yang sempit terhadap agama,
sehingga merasa paling benar dan tidak bisa menerima pendapat yang berbeda. (menurut
Nafik Muthohirin (Sindo: 7 Mei 2018)).
 Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni
memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan
maupun ekstrem kiri.
 Moderasi beragama berarti mengajarkan agama bukan hanya untuk membentuk individu
yang saleh secara personal, tetapi juga mampu menjadikan paham agamanya sebagai
instrumen untuk menghargai umat agama lain. Moderasi Bergama artinya kita berupaya
mewujudkan Imaluku yang toleran, ndonesia yang toleran, rukun dan damai Sebagai
Pengamalan ajaran agama yang tertuang dalam Dasar Negara kita Pancasila dan UUD 1945.
PENINGKATAN PENGUATAN MODERASI BERAGAMA

Peningkatan Penguatan Moderasi Beragama
(Lanjutan)
1.1. Langkah yang ditempuh dalam Memperkuat Moderasi Beragama, Yaitu :
 Penguatan Cara Pandang Sikap Dan Praktek Beragama Dalam Prsefektif Jalan Tengah;
 Penguatan Harmoni Dan Kerukunan Umat Beragama;
 Penguatan Relasi gama dan Budaya
 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama;
 Pengembangan Ekonomi dan Sumberdaya Keagamaan.
1.2. Perlu Dilakukan Deradikalisasi, yang berfokus pada :
 Pembinaan Aparatur/Diklat Aparatur
 Pembinaan Juru Dakwah/Diklat Juru Dakwah
 Kampanye Toleransi (diberbagai kesempatan), Media Elektronik (TV, RRI, Yutube,
Fby, Media Cetak ( Buku/Tulisan, Liflet, Koran, Majalah, dll.)
 Sinergi Lintas dengan K/L Dan TNI/POLRI Serta Ormas
 Penguatan Wawasan Kebangsaan

(Lanjutan)
2. PENYELENGGARA BIMAS KRISTEN :
 Penguatan cara Pandang Sikap dan Praktek Beragama dalam Prsefektif Jalan Tengah;
 Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama;
 Penguatan Relasi gama dan Budaya
 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama;
 Pengembangan Ekonomi dan Sumberdaya Keagamaan.
2.2. Perlu Deradikalisasi, yang berfokus pada :
 Pembinaan Aparatur/Diklat Aparatur
 Pembinaan Juru Dakwah/Diklat Juru Dakwah
 Kampanye Toleransi (diberbagai kesempatan), Media Elektronik (TV, RRI, Yutube,
Fby, Media Cetak ( Buku/Tulisan, Liflet, Koran, Majalah, dll.
 Sinergi Lintas dengan K/L Dan TNI/POLRI Serta Ormas
 Penguatan Wawasan Kebangsaan

(Lanjutan)
3. SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH DAN KEAGAMAAN :
 Mendorong madrasah melaksanakan kegiatan perlombaan yang berbasis Tolerannsi
Beragama diantaranya Lomba Ceramah Toleransi, Menulis Cerita Pendek tentang
toleransi dll.
 Pengarusutamaan Paham Moderat Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan
 Pembenahan Kurikulum sesuai Perkembangan
 Penyisipan bahan ajar dengan Penguatan Paham Moderat.
3.2. Perlu Deradikalisasi, yang berfokus pada :
 Peningkatan Baca Tulis Al-Quran, Ceramah dan CCQ tingkat Madrasah secara rutin.
 Melaksanakan Kegiatan Festival Keagamaan antar Madrasah.
 Workshop dan Seminar Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan.
 Melaksanakan Fungsi Pengawasan kepada Tenaga Pendidik melalui pemeriksaan
laporan perangkat pembelajaran.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) sangat ditentukan
bagaimana cara menatanya . Paling tidak ada beberap cara/pola (tip) Pengelolaan Pemerintahan
yang baik :
 Transparansi
 Bertanggung-jawab
 Partisipasi
 Akuntabilitas
 Efisien dan efektif
 Koordinasi
 Proporsionalitas
 Profesionalitas
 Kepastian Hukum yang Jelas
 Inovasi dan kesediaan untuk berubah lebih baik
 Punya Visi dan Misi
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF,
TRANSPARAN DAN AKUNTABLE

I. Pengantar :
Kalimat KKN , kata ini pelakunya sering disandangkan kepada seorang pejabat, pegawai sipil negara,
atau lembaga kenegaraan lainnya, karena praktek ini dapat merugikan banyak orang dan mempunyai
dampak yang besar bagi negara. Bahkan orang yang melakukan KKN bisa dihukum seumur hidup.
korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang
demi mendapatkan keuntungan pribadi. Jadi korupsi ini adalah perilaku yang tidak mempunyai
kejujuran, suatu perilaku yang tidak pantas untuk dilakukan.
II. Faktor Korupsi
2.1. Faktor internal (Penyebab dari dalam diri sendiri), yaitu sifat dan karakter `seseorang yang
mempengaruhi segala tindakannya, diantaranya :
 Sifat tamak, sifat dalam diri manusia yang menginginkan sesuatu melebihi kebutuhannya
dan selalu merasa kurang;
 Gaya hidup konsumtif, tidak bisa menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya,
(Hindonisme), dimana kenikmatan atau kebahagiaan pribadi menjadi tujuan utama dalam
menjalani hidup seseorang.
KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME


2.2. Faktor Eksternal
 Faktor Ekonomi (karena gaji yang tidak sesuai dengn beban kerja)
 Faktor Politik ( Dunia politik sangat erat hubungannya dengan persaingan dalam mendapatkan
kekuasaan. Berbagai upaya dilakukan untuk menduduki suatu posisi sehingga timbul niat untuk
melakukan tindakan koruptif).
 Faktor Organisasi (Dalam organisasi yang terdiri dari pengurus dan anggota, tindakan korupsi
dapat terjadi karena perilaku tidak jujur, tidak disiplin, tidak ada kesadaran diri, aturan yang
tidak jelas, struktur organisasi tidak jelas, dan pemimpin yang tidak tegas.
 Faktor Hukum ( Seringkali tindakan hukum terlihat tumpul ke atas tajam ke bawah. Artinya, para
pejabat dan orang dekatnya cenderung diperlakukan istimewa di mata hukum, sedangkan
masyarakat kecil diperlakukan tegas. Hal ini bisa saja terjadi adanya praktik suap dan korupsi di
lembaga hukum).
( Lanjutan )


2.2. Faktor Eksternal
 Faktor Ekonomi (karena gaji yang tidak sesuai dengn beban kerja)
 Faktor Politik ( Dunia politik sangat erat hubungannya dengan persaingan dalam mendapatkan
kekuasaan. Berbagai upaya dilakukan untuk menduduki suatu posisi sehingga timbul niat untuk
melakukan tindakan koruptif).
 Faktor Organisasi (Dalam organisasi yang terdiri dari pengurus dan anggota, tindakan korupsi
dapat terjadi karena perilaku tidak jujur, tidak disiplin, tidak ada kesadaran diri, aturan yang
tidak jelas, struktur organisasi tidak jelas, dan pemimpin yang tidak tegas.
 Faktor Hukum ( Seringkali tindakan hukum terlihat tumpul ke atas tajam ke bawah. Artinya, para
pejabat dan orang dekatnya cenderung diperlakukan istimewa di mata hukum, sedangkan
masyarakat kecil diperlakukan tegas. Hal ini bisa saja terjadi adanya praktik suap dan korupsi di
lembaga hukum).
 Fakktor Hukum ( Seringkali tindakan hukum terlihat tumpul ke atas tajam ke bawah. Artinya,
para pejabat dan orang dekatnya cenderung diperlakukan istimewa di mata hukum, sedangkan
masyarakat kecil diperlakukan tegas. Hal ini bisa saja terjadi karena adanya praktik suap dan
korupsi di lembaga hukum.
( Lanjutan )


2.3. Jenis Korupsi :
 Penyuapan (memberikan uang/ imbalan kepada pihak lain yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang untuk mendapatkan apa yang diinginkan.
 Penggelapan (tindakan kecurangan dalam bentuk penggelapan : membuat faktur tagihan fiktif,
menggunakan kas kecil untuk kepentingan pribadi, penggelembungan biaya perjalanan dinas.
Biasanya hal ini dilakukan saat kamu membuat sebuah proposal, kamu meminta biaya lebih dari
yang semestinya)
 Kecurangan (Kecurangan adalah suatu tindakan kejahatan ekonomi yang disengaja di mana
seseorang melakukan penipuan, kecurangan, dan kebohongan untuk mendapatkan keuntungan
pribadi).
 Pemerasan ( Suatu tindakan koruptif dimana seseorang atau kelompok melakukan ancaman
secara zalim kepada pihak lain untuk memperoleh uang, barang dan jasa, atau perilaku yang
diinginkan dari pihak yang diancam.
.
( Lanjutan )


III. Kolusi :
Kolusi adalah suatu bentuk tindakan persekongkolan atau permufakatan secara rahasia yang
dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana tujuannya adalah untuk melakukan perbuatan tidak
baik demi mendapatkan keuntungan. Dilihat dari definisinya, perilaku ini hampir sama dengan
korupsi yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
IV. Nepotisme
Nepotisme adalah suatu tindakan seseorang yang memanfaatkan jabatan atau posisi untuk
mengutamakan kepentingan keluarga atau kerabat/kolega di atas kepentingan umum dengan
memilih orang bukan atas dasar kemampuannya tetapi atas dasar hubungan keluarga atau
kedekatan.
.
( Lanjutan )


V. Pola Penjcegahannya (KKN)
Guna menghindari Prakter Kotor KKN ini, langkah antisipasi yang dilakukan
adalah :
 Perlu Revolusi Mental melalui pembinaan P2A
 Tutup Pintu Peluang Korupsi
 Buka Akses Wistle Blower agar masyarakat dapat langsung melaporkan apabila
terjadi Indikasi KKN
 Penegakan Hukum;
 Melakukan fungsi kontrol/pengawasan kepada staf (aparaturnya) secara rutin;
 Monitoring /evaluasi pada Satker pelaksana .
 Penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan
akuntabilitas kinerja.
( Lanjutan )

Fix Program Prioritas Kemenag Kota Tual Tahun 2020 Dari Kakan.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Fix Program Prioritas Kemenag Kota Tual Tahun 2020 Dari Kakan.pptx

Similar to Fix Program Prioritas Kemenag Kota Tual Tahun 2020 Dari Kakan.pptx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (12)

Fix Program Prioritas Kemenag Kota Tual Tahun 2020 Dari Kakan.pptx