Dokumen tersebut membahas tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah di Indonesia. Ia menjelaskan dasar hukum pendirian bank syariah menurut undang-undang dan peraturan Bank Indonesia, perbedaan antara bank konvensional dan syariah, serta produk dan kegiatan usaha bank syariah seperti Bank Muamalat misalnya penghimpunan dana berdasarkan prinsip bagi hasil dan penyaluran dana berdasarkan jual beli.

1. BAB 9
BANK UMUM BERDASAR
PRINSIP SYARIAH
Oleh :
Julio Valdano Abram

2. Dasar Hukum
1. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU
Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat
3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank
adalah menyediakan pembiayaan dan atau
melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah ,
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.

3. Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh BI memuat
antara lain:
a. Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan
prinsip syariah.
b. Pembentukan dan dewan pengawas Syariah.
c. Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang
melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk
melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah.

4. Terjadi revisi pada UU No.7 Thun 1992 Tentang Perbankan
Pasal 6 huruf m. Perubahan ini pada dasarnya menyangkut
tiga hal, yaitu:
a. Istilah “prinsip bagi hasil” diganti dengan prinsip syariah,
meskipun esensinya tidak berbeda.
b. Ketentuan rinci semula ditetapkan dengan “peraturan
pemerintah” kemudian diganti denga ketentuan Bank
Indonesia”
c. UU yang lama hanya menyebutkan prisnsip bagi hasil
dalam hal penyediaan dana saja, sedangkan UU yang
baru menyebutkan prinsip bagi hasil dalam hal
penyediaan dana dan juga dalam “kegiatan lain”.
Keiatan lain bisa diterjemahkan dalam banyak hal yang
mencakup penghimpunan dana dan penggunaan dana.

5. Bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara
konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah melalui:
A. Pendirian kantor cabang atau kantor dibawah kantor
cabang baru: atau
B. Pengubahan kantor cabang atau kantor dibawah
kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha
secara konvensional menjadi kantor yang melakukan
kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

6. • Bank Umum yang sejak awal kegiatannya berdasarkan
prisnsip syariah tidak diperbolehkan melakukan kegiatan
usaha secara konvensional.
• Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan
kegiatannya berdasarkan prinsip syariah tidak
diperkenankan melaksanakan kegiatan secara
konvensional.
• Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan
kegiatannya secara konvensional tidak diperkenankan
melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

7. Pengertian
a. Bank Konvensional
Bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunana
dana maupun dalam rangka penyaluran dananya,
memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga
tau sejumlah imbalan dalam presentase tertentu dari
dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu
ini biasanya ditetapkan per tahun.
b. Bank Syariah
Bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpun dana
maupun dalam rangka penyaluran dananya
memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar
prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

8. Hingga awal tahun 2005 terdapat 3 Bank UmumSyariah dan 16 Unit
Usaha Syariah.
• Bank Umum Syariah:
1. Bank Muamalat Indonesia (BMI)
2. Bank Syariah Mandiri (BSM)
3. Bank Syariah Indonesia
• Unit Usaha Syariah
1. Bank IFI Syariah
2. Bank Danamon Syariah
3. BRI Syariah
4. Bank Niaga Syariah
5. Bank Permata Syariah
6. BNI syariah
7. BII Syariah
8. Bank Riau Syariah
9. Bank Jabar Syariah
10. Bank Sumut Syariah
11. Bank DKI Syariah
12. Bank Lombok NTB
13. Bank Aceh Syariah
14. Bank Kalsel Syariah
15. HSBC Syariah
16. BTN Syariah

9. Perbedaan Bank Konvensional dengan
Bank Syariah
Perbedaan Falsafah
Bank Syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam
seluruh aktivitasnya sedangkan bank konvensional justru
kebalikannya.
Konsep Pengelolaan Dana Nasabah
Dalam sistem bank syariah, dana nasabah dikelola dalam
bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi
berbeda dengan deposito pada Bank Konvensional dimana
deposito merupakan upaya membungakan uang.

10. Kewajiban mengelola Zakat
Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yaitu
dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun,
mengadministrasikannya dan menditribusikannya.
Struktur Organisasi
Didalam struktur organisasi Bank Syariah diharuskan
adanya Dewan Pengawas Syaraih (DPS). DPS dibawahi
oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

11. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional
secara ringkas.
NO Bank Syariah Bank Konvensional
1 Berinvestasi pada sesuatu
yang halal
Bebas Nilai
2 Atas dasar bagi hasil,
margin keuntungan dan dan
fee
Sistem Bunga
3 Besaran bagi hasil berubah-
ubah tergantung kinerja
usaha
Besarannya tetap
4 Profit dan Falah oriented Profit Oriented
5 Pola hubungan kemitraan Hubungan debitur-kreditur
6 Ada dewan pengawas
syariah
Tidak ada lembaga sejenis

12. Dewan Pengawas, Dewan Komisaris, dan
Direksi
Berdasarkan Prinsip Syariah, kepengurusan Bank syariah terdiri
dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
yang berkedudukan di kantor pusat bank.
Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi wajib memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang
perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.
b. Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya.
c. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan
tersebut harus memiliki integritas yang baik.

13. • Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2
(dua)orang.
• Jumlah Dewan Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga)
orang.
• Bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dapat
menempatkan WNA sebagai anggota Dewan Komisaris
dan Direksi.

14. Kegiatan Usaha Bank Syariah
• Prinsip Kegiatan Usaha
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
Nomor 32/34/KEP/DIR 2 Mei 1999, Prinsip kegiatan Bank
Syariah adalah:
- Hiwalah - Qardh
- Ijarah - Al Qard Ul Hassan
- Ijarah Wa Iqtina - Al Rahn
- Istishna - Salam
- Kafalah - Sharf
- Mudharabah - Ujr
- Murabahah - Wadi’ah
- Musyarakah - Wakalah

15. Kegiatan Usaha
Bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan
kegiatan usahanya yang meliputi:
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan yang meliputi:
 Giro berdasarkan prinsip wadi’ah
 Tabungan berdasarkan prinsip wadi’ah atau
mudharabah
 Deposito berjangka berdasarkan prinsip
mudharabah
 Bentuk lain berdasarkan prinsip wadi’ah atau
mudharabah

16. 2. Melakukan Penyaluran Dana Melalui:
 Transaksi jual beli berdasrkan prinsip murabahah,
ishtisna,ijarah, salam dan jual beli lainnya.
 Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah,
musyarakah.
3. Memberikan jasa-jasa
 Memindahkan uang berdasrkan prinsip wakalah
 Menyediakan tempat penyimapana barang dan surat
berharga berdasrkan prinsip wadia’ah yad amanah.
4. Melakukan Kegiatan Lain, seperti:
 Melakukan prinsip valuta asing berdasarkan prinsip sharf
 Melakukan kegiatan penyertaan modal mealui prinsip
musyarakah
5. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang
disetuji oleh Dewan Syariah Nasional.

17. Badan Hukum Dan Pendirian
 Badan Hukum
Bentuk badan hukum suatu bank berdasarkan prinsip
syariah dapat berupa:
1) Perseroan Terbatas
2) Koperasi
3) Perusahaan daerah
 Pendirian
Bank berdasarkan prinsip syariah hanya dapat didirikan
dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariah dengan izin direksi BI.

18. Bank tersebut hanya dapat di dirikan oleh :
1) Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum
Indonesia
2) Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum
Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan
hukum asing secara kemitraan.
 Modal
Modal disetor untuk mendirikan bank berdasarkan
prinsip syariah ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar
Rp. 3 triliun. Modal disetor bagi bank yang berbentuk
badan hukum koperasi adalah simpanan pokok, simpanan
wajib, dan hibah sebagaimana di atur dalam UU tentang
Perkoperasian.

19. Kepemilikan Bank Syariah
Kepemilikan bank berdasarkan prinsip syariah oleh badan
hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal sendiri
bersih badan hukum yang bersangkutan. Modal sendiri
bersih merupakan :
• Penjumlahan dari modal di setor, cadangan dan laba,
dikurangi penyertaan dan kerugian , bagi badan hukum
Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, atau
• Penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib,
hibah, modal penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil
usaha, di kurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan
hukum koperasi

20. Yang dapat menjadi pemilik bank berdasarkan prinsip
syariah adalah pihak-pihak yang :
 Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang
perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh BI.
 Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan
memiliki Integritas yang baik. Pemilik bank yang memiliki
integritas yang baik antara lain adalah pihak - pihak yang
memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen
yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank
yang sehat, serta dinilai layak dan wajar untuk menjadi
pemegang saham bank.

21. Bank Muamalat
• Produk-produk bank Muamalat:
a) Penyaluran dana:
Produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh bank
Muamalat meliputi hal-hal berikut ini:
1) Pembiayaan atas dasar prinsip Murabahah.
2) Pembiayaan atas dasar prinsip Bai Bithaman Ajil
3) Pembiayaan dengan prinsip Mudharabah.
4) Pembiayaan atas dasar prinsip Musyarakah.
5) Pembiayaan atas dasar prinsip Quardh ul Hasan.

22. b) Penghimpunan Dana
Bank tidak memberikan imbalan berupa bunga atas
dana yang disimpan oleh nasabah didalam bank.
Imbalannya diberikan atas dasar prinsip bagi hasil.
Produk-produk penghimpunan dana ini meliputi:
1. Deposito atas dasar prinsip Mudharabah.
2. Tabungan atas dasar prinsip Mudharabah.
3. Giro atas dasar prinsip Wadiah.

23. SEKIAN DAN TERIMAKASIH