1. Pemerintah Provinsi Lampung membutuhkan jasa konsultasi perencanaan penataan ruang untuk mereview masterplan Pelabuhan Perikanan Pantai Kota Agung agar dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan. 2. Lokasi proyek di Pelabuhan Perikanan Pantai Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung dengan anggaran Rp200 juta dari APBD Provinsi Lampung 2021. 3. Jangka waktu

1. 1
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
NAMA PPK : Ahmad Darma Habibillah, S.Pi, M.E.
NAMA PEKERJAAN : Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan
Ruang Review Masterplan UPTD PPP Kota Agung
TAHUN ANGGARAN 2021
PEKERJAAN : Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang
Review Masterplan UPTD PPP Kota Agung

2. 2
1. Latar Belakang Perikanan mempunyai peranan yang penting dan
strategis dalam pembangunan perekonomian nasional,
terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan
kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf
hidup masyarakat pada umumnya, dengan tetap
memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan
sumber daya ikan.
Dalam rangka optimalisasi peran tersebut, telah
ditetapkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan, yang antara lain mengamanatkan bahwa,
Pemerintah menyelenggarakan dan membina pelabuhan
perikanan. Undang-Undang tersebut kemudian
disempurnakan oleh Undang-Undang No. 45 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun
2004 tentang Perikanan dan Peraturan Gubernur
Lampung nomor 31 tahun 2019 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah
Provinsi Lampung
Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari
daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas
tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan
kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan
sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan
atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang
perikanan.
Sesuai dengan Peraturan daerah, Provinsi Lampung
memiliki beberapa Unit Pelaksana Teknis Dinas atau
UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Lampung diantaranya berada di Kabupaten Tanggamus.

3. 3
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, keberadaan
Pelabuhan Perikanan Pantai Kota Agung diharapkan
dapat mengambil bagian dalam peningkatan pelayanan
Dibidang perikanan tangkap, mulai dari pra produksi,
produksi hingga pasca produksi. Sasaran akhir yang
ingin dicapai adalah meningkatkan pendapatan dan taraf
hidup masyarakat perikanan serta terkendalinya
sumberdaya kelautan dan perikanan.
Sebagai pelaksana tugas teknis daerah Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Lampung, Pelabuhan Perikanan
dituntut melaksanakan revitalisasi peran dan fungsinya
dalam rangka perwujudan Pelabuhan Perikanan sebagai
pusat pengembangan sistem bisnis perikanan berbasis
perikanan tangkap, meliputi jenis ikan pelagis dan
demersal diantaranya : Tongkol (Auxis thazard), Layang
(Decapterus macrosoma), Kakap Merah (Luttjanus
altiffronchanus), Tenggiri (Scomberomorus commersoni),
Selar Kuning (Selaroidesleptolepis), Belanak (Valamugin
spelgleri), Kembung (Restrelliger brachysoma), Ikan
Sebelah (Psettodes erumei), Bawal Hitam (Formeoniger),
Bawal Putih (Pampus argenteus), Peperek (Leiognatus
splendens), Kerapu (Epinephelus taufina), Tiga waja
(Johnius dussumieri), Manyung (Arius thalassinus),
Sembilang (Plotosus canius), Pari Kepala (Trygon
sephen), Remang (Conggresox talabon), Bloso (Ssaurida
tumbil), sontong, serta cumi-cumi.
Memperhatikan potensi dan pemanfaatan fasilitas serta
permasalahan di lapangan, maka diperlukan suatu
perencanaan strategi yang berkesinambungan yang
dapat mengakomodir kepentingan pengusaha, kelompok
nelayan, stake holder lainnya serta mampu mengatasi

4. 4
permasalahan di lapangan, sehingga pada gilirannya
akan menunjang pengembangan dan pembangunan sub
sektor perikanan dan pertumbuhan ekonomi wilayah.
2. Maksud dan
Tujuan
1. Menata ulang peruntukan lahan yang telah ada untuk
meningkatkan daya jual hasil tangkap.
2. Memberikan Data dan Informasi yang lebih detail
mengenai tata letak fungsi masing masing bangunan
utama dan penunjang sebagai Pelabuhan Perikanan
Pantai.
3. Memberikan gambaran teknis tentang syarat-syarat
dan standarisasi Pelabuhan Perikanan Pantai.
3. Target Sasaran Dalam perencanaan pembangunan ke depan PPP Kota
Agung dapat didesain sebagai kawasan industri
perikanan terpadu, karena PPP Kota Agung letaknya
sangat strategis dan memiliki akses distribusi yang cukup
luas ke berbagai wilayah dan kota-kota lainnya.
4. Nama Organisasi
Penyedia Barang/
Jasa
Pemerintah : Provinsi lampung
OPD : Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Lampung
PPK : Ahmad Darma Habibillah, S.Pi, M.E.
5. Lokasi Kegiatan Jl. Samudra No.1, Desa Baros, Kecamatan Kota Agung
Kabupaten Tanggamus Lampung
6. Sumber
Pendanaan
Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan:
DPA – APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021
Sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
7. Jangka waktu
Pelaksanaan
Pekerjaan
Jangka waktu pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari
kalender, dengan jadwal sebagai berikut:

5. 5
No Kegiatan I II III IV V VI
1 Persiapan
lelang
2 Proses
Lelang
3 Pelaksanaan
Pekerjaan
4 Serah Terima
Pekerjaan
5 Pelaporan
Pekerjaan
8. Tenaga Ahli/
Terampil
Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi, meliputi :
a. Ketentuan penggunaan bahan / material yang
diperlukan;
b. Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan;
c. Ketentuan penggunaan tenaga kerja;
No Keahlian Pendidikan Pengalaman
1
SKA Ahli Teknik
Pantai/Hidrologi
1 orang
Sarjana S1.
Teknik Sipil
3 Tahun
2
SKA Ahli Arsitektur
1 orang
Sarjana S1.
Arsitektur
1 Tahun
3 Surveyor Diploma 3 3 Tahun
4 Drafter Diploma 3 3 Tahun
d. Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk
pelaksanaan pekerjaan (disertai bukti kepemilikan alat,
baik milik sendiri maupun dari pemberi dukungan / sewa,
yaitu :

6. 6
No Nama/Jenis Peralatan Jumlah Alat
Ukuran
Kapasitas
1 Printer 2 unit A4/A3
2 Laptop, Komputer PC 2 Unit -
3 Alat Ukur Topografi 1 Unit -
4 Alat Ukur Waterpass 1 Unit -
5 Drone Camera 1 unit -
6 Kendaraan Roda 4 1 unit -
e. Syarat- syarat penyedia :
1. Sertifikat Badan Usaha (SBU) : AR102 (Jasa Desain
Arsitektural) dan KL 401 (Jasa Konsultansi
Lingkungan) yang masih berlaku.
2. Kategori Perusahaan penyedia : Kecil
3. Melampirkan nomor NPWP perusahaan
4. Izin Usaha jasa Konstruksi (IUJK) masih berlaku.
5. Memiliki sertifikat BPJS badan usaha.
6. Memiliki paling kurang : 1 (satu) tenaga tetap
bersertifikat keahlian (SKA) ( yang sesuai dengan
klasifikasi SBU) yang disyaratkan :
1. Bukti setor pajak PPh pasal 21 form 1721 atau
form 1721-I, atau;
2. Bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang
mencantumkan nama jelas serta nama
perusahaan yang sama dengan nama perusahaan
peserta tender.
3. SK, Susunan Organisasi, atau Daftar Gaji tidak
dapat menjadi bukti tenaga kerja tetap. Tenaga
tetap hadir pada saat pembuktian kualifikasi
dengan membawa Sertifikat Keahlian Asli, Ijazah
Asli.

7. 7
9. Penutup Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai
pedoman bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan
Pelaksana Pekerjaan dalam melaksanakan tugasnya,
sehingga dapat tercapai kinerja yang tinggi dengan hasil
sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan,
serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bandar Lampung, Juli 2021
Pejabat Pembuat Komitmen
Ahmad Darma Habibillah, S.Pi, M.E.
Penata TK.1
NIP. 19800618 200501 1 007