1. PENELITIAN KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN / KOTA DI
JAWA TENGAH
Murzid Zuhri dkk
Balitbang Prov. Jateng
Jl. Imam Bonjol 190 Semarang
RINGKASAN
Pendahuluan
Melihat letak dan kondisi geografis Indonesia serta perbedaan kondisi sosial
budaya, ekonomi, dan politik seperti sekarang ini maka hubungan antara pemerintahan
daerah yang satu dengan pemerintah yang lain patut mendapatkan perhatian serius.
Bagaimanapun hubungan antara mereka merupakan perekat sosial yang menentukan
ketahanan sosial.Mandat untuk membina hubungan ini telah diungkapkan dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sejak 1 Januari 201 yang
kemudian direvisi melalui UU Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah.
Tujuan Penelitian Kerjasama Antar Daerah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah adalah
untuk mengidentifikasi potensi,permasalahan yang timbul dari bentuk kerjasama yang
telah dilakukan; merumuskan beberapa model kerjasama yang telah di lakukan;
merumuskan beberapa model kerjasama antar daerah Kabupaten kota di Jawa Tengah.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan menggunakan metode deskriftif evaluatif dan sifatnya
institusional research dengan cakupan kelembagaan dan bukan orang perorangan.
Populasi peneltian ini adalah institusi pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Prov. Jateng
dan pengambilan sampel dilakukan secara purposive.. Pengumpulan data mengunakan
panduan wawancara, panduan observasi,angket dan FGD. Lokasi penelitian yaitu Kota
Surakarta,Kabupaten Grobogan,Kabupaten Pati, Kabupaten Magelang, Kabupaten
Purbalingga, dan Kabupaten Tegal.
2. Hasil dan Pembahasan
Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat berbagai bentuk kerjasama antar daerah
dalam suatu kawasan sesuai potensi, masalah dan kebutuhan yang dihadapi.Kawasan-
kawasan tersebut telah melakukan kerjasama antar daerah sesuai dengan PeraturanDaerah
(Perda) Nomor 21 Tahun 2003 Pasal 28 huruf g tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Propinsi Jawa Tengah. Kerjasama ini dibedakan menjadi: (a) kawasan yang telah
melakukan kerjasama yaitu Kawasan Barlingmascakeb dan Subosukawonosraten, (b)
kawasan rintisan yaitu kawasan Saptamitra Pantura dan kawasan Kedungsepur, (c)
kawasan yang masih dalam wacana yaitu Kawasan Wanarakuti, Kawasan Banglor dan
kawasan Purwomanggung.
Kegiatan-kegiatan yang potensial untuk dikerjasamakan antara lain adalah
(1)kawasan Barlingmascakeb meliputi pariwisata, pertanian dan perindustrian, (2)
kawasan Subosukawonosraten meliputi ketenagakerjaan, tata ruang, sumberdaya alam
dan lingkungan hidup, pembangunan sarana dan prasarana, perhubungan, pariwisata,
kependudukan, pemukiman dan masalah sosial, air bersih, perindustrian dan
perdagangan,penelitian dan pengembangan IPTEK, sumberdaya manusia,
kesehatan,pertanian dan pengairan, (3) kawasan Saptamitrapantura meliputi pertanian,
industri, perdagangan nasional dan internasional, pariwisata, penyusunan tata ruang
bersama, sistem transportasi, manajemen daerah aliran sungai, air minum, persampahan,
mitigasi bencana alam, manajemen daerah perbatasan berkaitan dengan Cibening,
(4)kawasan Kedungsepur meliputi tata ruang, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan hidup, pemanfaatan air baku, penataan tata ruang daerah aliran
sungai Jratunseluna, DAS Garang, DAS Babon, Tuntang dan Rawa Pening, kawasan
perbatasan, pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan, penambangan bahan galian,
industri dan perdagangan (pakan ternak, semen, mebel, pengolahan batu kapur), pusat
promosi bersama dan terminal terpadu, sarana prasarana perbatasan, perhubungan dan
pariwisata, kebersihan dan kesehatan, perumahan dan permukiman, transportasi,
3. pertanian dan pengairan, pendidikan dan kebudayaan, kependudukan ketenagakerjaan
dan masalah sosial, pemanfaatan pusat promosi Lopait, (5) kawasan Wanarakuti meliputi
kerjasama pembangunan Waduk Randugunting, kerjasama batas wilayah, pemanfaatan
lahan bersama, pemanfaatan bahan tambang dan kerjasama perdagangan, (6) kawasan
Banglor meliputi pengairan (Waduk Randugunting), Perternakan, kelautan, pariwisata
dan transportasi udara, (7) kawasan Purwomanggung meliputi kerjasama pemanfaatan
pasar lelang Soropadan dan pariwisata.
Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) secara yuridis lembaga Kerjasama Antar
Daerah terdapat beberapa kawasan yang sudah memiliki landasan yang kuat sebagai
pijakan dibentuknya lembaga kerja sama, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu
untuk dilakukan perbaikan dalam landasan yuridis tersebut, (2) kerjasama antar wilayah
perbatasan harus betul-betul didasarkan pada prioritas yang sama bagi daerah yang akan
melakukan kerja sama, (3) Struktur organisasi belum mengakomondasi tugas dan fungsi
lembaga, belum lengkap, dan belum ada keseimbangan tanggung jawab dan kewenangan,
(4) yang perlu diperhatikan untuk menopang elektivitas dan berkelanjutan kerjasama
antar daerah kabupaten / kota adalah membentuk basis kerjasama yang kuat.
Dari potensi kerjasama yang ada,terdapat beberapa bentuk kerjasama yang relatif
sama dilaksanakan oleh kabupaten / Kota di Jawa Tengah, yaitu (1) Kerjasama non
sektoral,misalnya jalan,air dan listrik,(2) kerjasama monodisiplin misalnya displin ilmu
ekonomi,(3) kerjasama multisektoral,(4) kerjasama dengan perencanaan terintegrasi
Saran/Rekomendasi
Rekomendasi dari penelitian ini adalah (1) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama antar daerah di Jawa Tengah, serta
merevitalisasi Biro Otomomi Daerah Sekretariat Provinsi Jawa Tengah,sesuai dengan
struktur organisasi dan tata kerja baru dengan mewadahi berbagai perkembangan
pelaksanaan otonomi daerah yang menuntut adanya kerjasama antar daerah,(2) Kepada
