Download as PDF, PPTX
6 demokrasi-pancasila
- 1. DEMOKRASI PANCASILA Oleh: MAHIFAL, SH., MH. BukuPegangan: PANCASILA dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi Oleh: H. Subandi Al Marsudi, SH., MH.
- 2. PENGERTIAN, PAHAM ASAS DANSISTEM DEMOKRASI Yunani: Demos = rakyat ; Cratein = pemerintah Pemerintahan rakyat = pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (the government from the people, by the people and for the people) Kontradiktif pemahaman: Secara harfiah : Yang memerintah lebih banyak dari yang diperintah Kenyataannya : Yang memerintah lebih sedikit dari yang diperintah Jean Jacques Rousseau: Bilamana pengertian demokrasi diartikan secara umum, maka sesungguhnya demokrasi itu tidak pernah ada atau bahkan tidak akan ada Adalah berlawanan dengan kodrat alam bilamana yang memerintah lebih banyak dari yang diperintah
- 3. PENGERTIAN, PAHAM ASASDAN SISTEM DEMOKRASI (lanjutan) Oleh karena itu: Demokrasi dapat diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan dengan mengikutsertakan rakyat Penggunaan paham dan asas demokrasi dianut oleh berbagai negara, kendati pelaksanaannya berbeda, seperti: Social democracy, liberal democracy, people democracy, guided democracy, dan sebagainya Perbedaan pelaksanaan paham dan asas demokrasi dari beberapa negara tercermin dari konstitusi negaranya masing-masing Bentuk ketatanegaraan: Negara kesatuan, federal, republik, dan kerajaan Sistem ketatanegaraan: Sistem satu kamar, dua kamar, pemerintahan parlementer, pemerintahan presidensiil, diktatorial, campuran, dan sebagainya
- 4. PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA 1945– 1965 = Demokrasi Terpimpin (ORDE LAMA) Semangat dasarnya adalah demokrasi terpimpin oleh sila-sila Pancasila Terjadi penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 Terjadi stagnasi dalam menjalankan roda demokrasi/pemerintahan Terjadi pengkultusan individu terhadap pemimpin negara Tidak berperannya fungsi lembaga-lembaga perwakilan dan permusyawaratan Puncaknya terjadinya tragedi pemberontakan G-30S/PKI 1966 – 1997 = Demokrasi Pancasila (ORDE BARU) Bertekad menjalankan Pancisila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen Tetapi dalam prakteknya juga terjadi penyimpangan semangat, karena tekad tersebut hanya sekedar semboyan dan menjadi jargon saja Tidak bermuara pada pemberdayaan kedaulatan rakyat Hanya memperkuat kedudukan Melindungi kepentingan penguasa dan kroni-kroninya 1998 – sekarang = Demokrasi Pancasila (ORDE REFORMASI)
- 5. PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA(lanjutan) Demokrasi Pancasila Paham demokrasi yang dijiwai dan disemangati oleh sila-sila Pancasila Paham demokrasi Pancasila bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 Demokrasi Pancasila adalah KEDAULATAN RAKYAT sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” Asasnya tercantum dalam Sila KEEMPAT Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”
- 6. PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA(lanjutan) KONSEKUENSI ASAS Kedaulatan Rakyat sesuai Sila KEEMPAT PANCASILA Rakyat harus ditempatkan sebagai subjek demokrasi Rakyat sebagai keseluruhan berhak untuk ikut serta secara aktif menentukan keinginan-keinginannya sekaligus sebagai pelaksana dari keinginan-keinginan tersebut Rakyat seharusnya berperanserta dalam menentukan garis-garis besar pada haluan negara Rakyat turut menentukan mandataris atau pimpinan nasional yang akan melaksanakan garis-garis besar haluan negara tersebut Perwujudan keikutsertaan RAKYAT Disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang dibentuk secara demokratis melalui Pemilihan Umum Lima Tahunan Hasil PEMILU berupa keanggotaan atas dewan perwakilan atau majelis permusyawaratan rakyat sesuai dengan tingkat pemilihan tersebut diadakan Berlandaskan pada konstitusi/UUD 1945 dengan segala perubahan- perubahannya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 7. PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA(lanjutan) Pemilihan Umum (PEMILU) Peraturan perundang-undangan PEMILU harus bersifat aspiratif dan populis: Berpihak pada rakyat Tidak berorientasi pada kekuasaan atau kepentingan penguasa Memuat asas-asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL). Hasil PEMILU diharapkan benar-benar memberikan legitimasi yang kuat bagi para wakil-wakil rakyat, baik di MPR, DPR maupun Pemegang Mandataris MPR dan wakil serta para menteri dan pejabat pemerintahan lainnya Wakil rakyat yang legitimit diharapkan dapat menyuarakan aspirasi rakyat dan berpegang pada amanat rakyat dengan sebaik- baiknya
- 8. PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA(lanjutan) Lembaga-lembaga perwakilan rakyat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DPRD Propinsi DPRD Kabupaten/Kota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Anggota DPR secara otomatis merupakan anggota MPR Anggota tambahannya : Utusan daerah Utusan golongan
- 9. PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA(lanjutan) Demokrasi Pancasila meliputi segi bentuk dan isinya Bentuk demokrasi Pancasila adalah didasarkan atas permusyawaratan/perwakilan Tata cara pengambilan keputusan yang demokratis Isi demokrasi Pancasila Hasil keputusan yang diambil harus demokratis dan bermuara pada kepentingan seluruh rakyat dan tidak bermuara pada kepentingan perorangan atau golongan Penjabaran demokrasi Pancasila di bidang Politik tercermin dalam Pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan (2), Pasal 22C ayat (1), Pasal 22E, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28. Penyelesaian masalah nasional yang menyangkut perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seoptimal mungkin dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan pemungutan suara (voting) harus merupakan jalan terakhir yang tidak dapat dielakkan.
- 10. PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA(lanjutan) Demokrasi Pancasila dijabarkan dalam bentuk Perundang-undangan UU No.2/1999 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No.31/2002 UU No.3/1999 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No.12/2003 UU No.4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD Demokrasi Pancasila di bidang Ekonomi tercermin dalam Pasal- pasal Batang Tubuh UUD 1945 UU No.5/1984 tentang Perindustrian UU No.25/1992 tentang Perkoperasian UU No.4/1992 tentang Perumahan dan Permukiman UU No.7/1992 tentang Perbankan UU No.1/1995 tentang Perseroan Terbatas UU No.7/1996 tentang Pangan UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia UU No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 11. PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA(lanjutan) Demokrasi Pancasila di bidang Pertahanan Tercermin dalam rumusan Pasal 30 UUD 1945 Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta Bela negara setiap warga negara Dwifungsi ABRI dicabut dan dikembalikan sesuai dengan performa TNI yang profesional Pemisahan TNI dan Kepolisian dengan Tap MPR No.VI/MPR/2000 UU No.1/1982 diubah dengan UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara
- 12. UNSUR-UNSUR DEMOKRASI / DEMOKRASIPANCASILA Demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 Demokrasi berdasarkan kepentingan umum Res = kepentingan; publica = umum Di dalam UUD 1945 dibakukan sebagai Republik yang bersifat kesatuan Demokrasi menampilkan sosok Negara Hukum Negara hukum (Rechtsstaat) umumnya dirumuskan sebagai Negara Hukum Demokrasi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 : “Negara Indonesia adalah negara hukum” Negara Demokratis menggunakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya Dalam Penjelasan UUD 1945 Pemerintahan berdasarkan atas konstitusi dan tidak berdasarkan absolutisme
- 13. UNSUR-UNSUR DEMOKRASI / DEMOKRASIPANCASILA (lanjutan) Semua negara demokrasi menggunakan lembaga perwakilan Lembaga-lembaga perwakilan di Indonesia: MPR, DPR, dan DPRD, serta ditambah sekarang dengan Dewan Perwakilan Daearah (DPD) Di dalam negara demokrasi Kepala Negara adalah atas nama rakyat Presiden dan wakil presiden sekarang lebih legitimit karena langsung dipilih oleh Rakyat melalui Pemilu Presiden Negara demokrasi mengakui hak asasi Hak fundamental berdasarkan konstitusi Di dalam UUD 1945 dirinci dalam: Hak dan kewajiban warga negara Hak dan kewajiban penduduk Hak dan kewajiban penyelenggara negara
- 14. UNSUR-UNSUR DEMOKRASI / DEMOKRASIPANCASILA (lanjutan) Kelembagaan negara didasarkan pada pertimbangan yang bersumber pada kedaulatan rakyat Berdasarkan UUD 1945, kelembagaan negara disusun berdasarkan prinsip: Kelembagaan tertinggi negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat Lembaga-lembaga tinggi Alat perlengkapan negara lainnya Setiap demokrasi memiliki tujuan dalam bernegara Tujuan demokrasi adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila Setiap demokrasi memiliki mekanisme pelestariannya Pelestarian demokrasi Pancasila dijamin dengan persyaratan Kepala Negara dan perubahan hukum dasar adalah sulit (Lihat Pasal 37 UUD 1945)
- 15. UNSUR-UNSUR DEMOKRASI / DEMOKRASIPANCASILA (lanjutan) Setiap demokrasi memiliki lembaga legislatif Lembaga legislatif di Indonesia adalah DPR Setiap demokrasi memiliki lembaga eksekutif Lembaga eksekutif di Indonesia adalah Presiden dan Menteri Setiap demokrasi memiliki kekuasaan kehakiman Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peralihan lainnya, sebagai kekuasaan merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah Setiap demokrasi kedudukan warga negaranya sama Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945)
- 16. UNSUR-UNSUR DEMOKRASI / DEMOKRASIPANCASILA (lanjutan) Setiap demokrasi memberikan kebebasan dalam penyaluran aspirasi rakyat Kemerdekaan berserikat, Kemerdekaan berkumpul, Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya diatur dengan undang-undang Setiap demokrasi menggariskan tata cara menggerakkan negara yang demokratis sifatnya
- 17.