Pelayanan kesehatan usia reproduksi mencakup berbagai layanan mulai dari remaja hingga lanjut usia yang meliputi kehamilan, kelahiran, kontrasepsi, hingga pencegahan penyakit."
Lembar balik kesehatan reproduksi dan seksial bagi calon pengantinDokter Tekno
Dokumen tersebut membahas persiapan calon pengantin sebelum menikah, termasuk persiapan gizi, kesehatan, dan pengetahuan tentang organ reproduksi serta hak dan tanggung jawab mereka dalam pernikahan."
Dokumen tersebut membahas tentang analisis masalah di bidang kesehatan masyarakat di suatu daerah. Beberapa masalah utama yang diidentifikasi adalah belum terbentuknya Desa Siaga, belum adanya kebijakan publik yang memadai di bidang kesehatan, dan jumlah tema pesan edukasi kesehatan ke masyarakat yang masih rendah. Dokumen ini kemudian menganalisis penyebab-penyebab masalah tersebut dengan menggunak
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan kesehatan usia reproduksi yang mencakup berbagai layanan kesehatan untuk kelompok usia mulai dari remaja hingga lanjut usia seperti kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pencegahan dan penanganan berbagai masalah kesehatan reproduksi lainnya."
Dokumen tersebut membahas indikator dan cakupan pelayanan kesehatan untuk anak balita dan prasekolah. Indikator untuk anak balita meliputi pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun, dan pemberian vitamin A 2 kali setahun. Sedangkan untuk anak prasekolah meliputi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan minimal 2 kali setahun. Cakupan pelayanan dihitung dari jumlah an
Upaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
Upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi di Provinsi Sulawesi Barat melalui strategi pelayanan kesehatan ibu dan anak secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari kehamilan, persalinan, nifas hingga anak sekolah. Pemerintah daerah diharapkan mendukung dengan menetapkan peraturan daerah tentang penanganan kesehatan ibu, bayi dan anak agar program-program penurunan angka kematian dapat dilaksan
Lembar balik kesehatan reproduksi dan seksial bagi calon pengantinDokter Tekno
Dokumen tersebut membahas persiapan calon pengantin sebelum menikah, termasuk persiapan gizi, kesehatan, dan pengetahuan tentang organ reproduksi serta hak dan tanggung jawab mereka dalam pernikahan."
Dokumen tersebut membahas tentang analisis masalah di bidang kesehatan masyarakat di suatu daerah. Beberapa masalah utama yang diidentifikasi adalah belum terbentuknya Desa Siaga, belum adanya kebijakan publik yang memadai di bidang kesehatan, dan jumlah tema pesan edukasi kesehatan ke masyarakat yang masih rendah. Dokumen ini kemudian menganalisis penyebab-penyebab masalah tersebut dengan menggunak
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan kesehatan usia reproduksi yang mencakup berbagai layanan kesehatan untuk kelompok usia mulai dari remaja hingga lanjut usia seperti kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pencegahan dan penanganan berbagai masalah kesehatan reproduksi lainnya."
Dokumen tersebut membahas indikator dan cakupan pelayanan kesehatan untuk anak balita dan prasekolah. Indikator untuk anak balita meliputi pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun, dan pemberian vitamin A 2 kali setahun. Sedangkan untuk anak prasekolah meliputi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan minimal 2 kali setahun. Cakupan pelayanan dihitung dari jumlah an
Upaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
Upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi di Provinsi Sulawesi Barat melalui strategi pelayanan kesehatan ibu dan anak secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari kehamilan, persalinan, nifas hingga anak sekolah. Pemerintah daerah diharapkan mendukung dengan menetapkan peraturan daerah tentang penanganan kesehatan ibu, bayi dan anak agar program-program penurunan angka kematian dapat dilaksan
Salah satu pendampingan yang dilakukan oleh kader dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam rangka mencegah stunting adalah menyiapkan calon pengantin (Catin) yang mempunyai kesiapan baik secara fisik maupun mental.
Penyiapan Catin ini, seyogyanya dilakukan oleh lingkup keluarga sejak mereka masih remaja. Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh para orangtua yang memiliki remaja adalah dengan memperhatikan pola makan dan pemberian tablet Zat Besi (Fe).
Pemberian Fe ini penting untuk menjaga kesehatan reproduksi remaja putri. Terlebih ketika remaja putri menstruasi akan mengalami kekurangan Zat Besi.Oleh sebab itu, selain mengkonsumsi tablet FE, remaja putri juga dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan vitamin yang cukup.
Setelah remaja putri beranjak dewasa dan akan melaksanakan pernikahan, maka tugas selanjutnya bagi kader TPK adalah memberikan pendampingan bagi Catin, minimal 3 bulan sebelum pernikahan.
Konsep pendampingan Catin yang dilakukan adalah menilai status gizi calon Pasangan Usia Subur (PUS) sejak 3 bulan sebelum menikah (pra nikah), sehingga akan terkoreksi sebelum masuk masa pernikahan dan bulan madu.Beberapa kasus yang sering ditemui pada Catin adalah banyaknya remaja atau pasangan usia subur yang status gizinya ada yang sebahagian anemia, yang kalau tidak dicegah akan berpotensi lahirnya bayi stunting.
Dokumen tersebut membahas tentang pemeriksaan kesehatan sederhana oleh kader kesehatan melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) dengan tujuan menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat."
Dokumen tersebut mengidentifikasi beberapa akar penyebab masalah kesehatan ibu dan anak di desa tersebut, diantaranya kurangnya keterampilan dan pengetahuan bidan, kurangnya kunjungan rumah dan layanan kesehatan, serta tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang rendah.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan tentang Posyandu Remaja di Kelurahan Pulau Untung Jawa. Posyandu Remaja hadir untuk mendekatkan akses dan meningkatkan layanan kesehatan bagi remaja karena rendahnya akses remaja terhadap layanan kesehatan. Posyandu Remaja diselenggarakan oleh kader remaja dan petugas kesehatan dengan melakukan berbagai kegiatan seperti pemeriksaan status gizi, konseling kesehat
Standar operasional prosedur ttlksana balita gizi burukyusup firmawan
Dokumen ini memberikan standar operasional prosedur untuk penatalaksanaan balita gizi buruk di Puskesmas Kalimanggis. Prosedur ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi balita yang gizinya buruk dan menargetkan balita berusia 0-59 bulan yang mengalami gizi buruk. Prosedur yang dijelaskan meliputi persiapan, pelaksanaan yang terdiri dari pemeriksaan medis, anamnesa, penentuan kebutuhan gizi, pemberian p
Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) merupakan pusat kegiatan pengendalian faktor risiko PTM secara terpadu dan berkelanjutan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Posbindu bertujuan untuk mendeteksi dini dan menangani faktor risiko PTM secara komunitas berbasis.
CEGAH STUNTING PADA 1000 HPK DENGAN PANGAN AMAN DAN SEHAT.pptxDEWIRAHAYU53
Dokumen tersebut membahas pentingnya peran gizi yang optimal pada periode 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK) untuk menanggulangi stunting dan menunjang pertumbuhan anak. Periode 1000 HPK merupakan masa pertumbuhan yang sangat cepat dan menentukan kualitas hidup manusia ke depannya. Dokumen ini menyarankan optimalisasi gizi pada 1000 HPK melalui pemberian makanan bergizi untuk ibu hamil dan menyusui, serta pember
BAB 4 Standar Akreditasi Puskesmas membahas program prioritas nasional yang meliputi 5 program yaitu: (1) pencegahan dan penurunan stunting, (2) penurunan angka kematian ibu dan bayi, (3) peningkatan cakupan dan mutu imunisasi, (4) program penanggulangan tuberkulosis, (5) pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risikonya. Standar ini menjelaskan proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evalu
Kegiatan Orientasi Kader kesehatan sangat perlu dilakukan terlebih pada awal tahun sebelum action kegiatan dimulai, karena peranan kader dalam program kesehatan sangatlah besar dan membantu petugas kesehatan di wilayah kerja..
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan kesehatan usia reproduksi yang mencakup berbagai layanan kesehatan untuk kelompok usia mulai dari remaja hingga lanjut usia seperti kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pencegahan dan penanganan penyakit menular seksual, kanker payudara dan serviks, serta kesehatan reproduksi pada situasi khusus."
Salah satu pendampingan yang dilakukan oleh kader dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam rangka mencegah stunting adalah menyiapkan calon pengantin (Catin) yang mempunyai kesiapan baik secara fisik maupun mental.
Penyiapan Catin ini, seyogyanya dilakukan oleh lingkup keluarga sejak mereka masih remaja. Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh para orangtua yang memiliki remaja adalah dengan memperhatikan pola makan dan pemberian tablet Zat Besi (Fe).
Pemberian Fe ini penting untuk menjaga kesehatan reproduksi remaja putri. Terlebih ketika remaja putri menstruasi akan mengalami kekurangan Zat Besi.Oleh sebab itu, selain mengkonsumsi tablet FE, remaja putri juga dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan vitamin yang cukup.
Setelah remaja putri beranjak dewasa dan akan melaksanakan pernikahan, maka tugas selanjutnya bagi kader TPK adalah memberikan pendampingan bagi Catin, minimal 3 bulan sebelum pernikahan.
Konsep pendampingan Catin yang dilakukan adalah menilai status gizi calon Pasangan Usia Subur (PUS) sejak 3 bulan sebelum menikah (pra nikah), sehingga akan terkoreksi sebelum masuk masa pernikahan dan bulan madu.Beberapa kasus yang sering ditemui pada Catin adalah banyaknya remaja atau pasangan usia subur yang status gizinya ada yang sebahagian anemia, yang kalau tidak dicegah akan berpotensi lahirnya bayi stunting.
Dokumen tersebut membahas tentang pemeriksaan kesehatan sederhana oleh kader kesehatan melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) dengan tujuan menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat."
Dokumen tersebut mengidentifikasi beberapa akar penyebab masalah kesehatan ibu dan anak di desa tersebut, diantaranya kurangnya keterampilan dan pengetahuan bidan, kurangnya kunjungan rumah dan layanan kesehatan, serta tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang rendah.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan tentang Posyandu Remaja di Kelurahan Pulau Untung Jawa. Posyandu Remaja hadir untuk mendekatkan akses dan meningkatkan layanan kesehatan bagi remaja karena rendahnya akses remaja terhadap layanan kesehatan. Posyandu Remaja diselenggarakan oleh kader remaja dan petugas kesehatan dengan melakukan berbagai kegiatan seperti pemeriksaan status gizi, konseling kesehat
Standar operasional prosedur ttlksana balita gizi burukyusup firmawan
Dokumen ini memberikan standar operasional prosedur untuk penatalaksanaan balita gizi buruk di Puskesmas Kalimanggis. Prosedur ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi balita yang gizinya buruk dan menargetkan balita berusia 0-59 bulan yang mengalami gizi buruk. Prosedur yang dijelaskan meliputi persiapan, pelaksanaan yang terdiri dari pemeriksaan medis, anamnesa, penentuan kebutuhan gizi, pemberian p
Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) merupakan pusat kegiatan pengendalian faktor risiko PTM secara terpadu dan berkelanjutan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Posbindu bertujuan untuk mendeteksi dini dan menangani faktor risiko PTM secara komunitas berbasis.
CEGAH STUNTING PADA 1000 HPK DENGAN PANGAN AMAN DAN SEHAT.pptxDEWIRAHAYU53
Dokumen tersebut membahas pentingnya peran gizi yang optimal pada periode 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK) untuk menanggulangi stunting dan menunjang pertumbuhan anak. Periode 1000 HPK merupakan masa pertumbuhan yang sangat cepat dan menentukan kualitas hidup manusia ke depannya. Dokumen ini menyarankan optimalisasi gizi pada 1000 HPK melalui pemberian makanan bergizi untuk ibu hamil dan menyusui, serta pember
BAB 4 Standar Akreditasi Puskesmas membahas program prioritas nasional yang meliputi 5 program yaitu: (1) pencegahan dan penurunan stunting, (2) penurunan angka kematian ibu dan bayi, (3) peningkatan cakupan dan mutu imunisasi, (4) program penanggulangan tuberkulosis, (5) pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risikonya. Standar ini menjelaskan proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evalu
Kegiatan Orientasi Kader kesehatan sangat perlu dilakukan terlebih pada awal tahun sebelum action kegiatan dimulai, karena peranan kader dalam program kesehatan sangatlah besar dan membantu petugas kesehatan di wilayah kerja..
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan kesehatan usia reproduksi yang mencakup berbagai layanan kesehatan untuk kelompok usia mulai dari remaja hingga lanjut usia seperti kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pencegahan dan penanganan penyakit menular seksual, kanker payudara dan serviks, serta kesehatan reproduksi pada situasi khusus."
Dokumen tersebut membahas konsep kesehatan reproduksi menurut beberapa lembaga kesehatan dan menjelaskan tujuan, sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta pendekatan yang ditempuh untuk mencapai kesehatan reproduksi yang optimal. Dokumen tersebut juga membahas hak reproduksi, pilar utama, dan situasi kesehatan reproduksi di Indonesia yang meliputi kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana.
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan asuhan antenatal yang merupakan upaya untuk menjaga kesehatan ibu hamil agar dapat bersalin dengan selamat serta melahirkan bayi yang sehat. Pelayanan antenatal terpadu memberikan layanan komprehensif yang terintegrasi dengan program kesehatan lainnya selama kehamilan untuk memenuhi hak ibu hamil mendapatkan pelayanan kehamilan berkualitas. Standar pelayanan antenatal meliputi 10 Tind
Tiga tujuan pendidikan seks dan kesehatan reproduksi adalah memberikan pengetahuan tentang perkembangan fisik, emosi, dan sosial remaja, menanamkan nilai-nilai moral dan agama, serta mencegah kehamilan muda dan penyakit menular seksual. Dokumen ini juga membahas hak kesehatan reproduksi perempuan dengan disabilitas dan strategi layanan kesehatan yang inklusif.
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan reproduksi seperti pelayanan KB, edukasi kesehatan reproduksi, serta informasi yang berhak didapatkan pasangan usia subur."
Dokumen tersebut membahas tentang pendekatan siklus hidup perempuan dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Pendekatan ini memperhatikan kebutuhan kesehatan perempuan sepanjang siklus hidupnya mulai dari masa kanak-kanak, remaja, usia subur hingga lanjut usia. Pelayanan kesehatan perlu disesuaikan dengan tahapan siklus hidup tersebut agar dapat mencegah masalah kesehatan di masa depan.
Remaja dan upaya pemenuhan layanan kesehatan mereka merupakan fokus dokumen ini. Dokumen menjelaskan tentang permasalahan kesehatan reproduksi yang dihadapi remaja, strategi untuk mencapai indikator kesehatan remaja, serta upaya yang dilakukan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan sekolah dalam memberikan layanan kesehatan yang memadai bagi remaja.
Dokumen tersebut membahas tentang prakonsepsi dan pra nikah. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa prakonsepsi adalah masa sebelum konsepsi atau hamil, yang meliputi persiapan fisik, gizi, dan psikologis untuk mendukung kehamilan yang sehat. Dokumen tersebut juga membahas pentingnya skrining kesehatan dan konseling bagi pasangan usia subur sebelum menikah atau merencanakan ke
Dokumen tersebut membahas tentang prakonsepsi dan pra nikah. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa prakonsepsi adalah masa sebelum konsepsi atau hamil, yang meliputi persiapan fisik, gizi, dan psikologis untuk mendukung kehamilan yang sehat. Dokumen tersebut juga membahas pentingnya skrining kesehatan dan konseling bagi pasangan usia subur sebelum menikah atau merencanakan ke
Dokumen tersebut berisi riwayat jabatan dan pengalaman kerja seseorang beserta materi pelatihan tentang etika tim penilai jabatan fungsional kesehatan. Materi pelatihan mencakup pengertian etika, prinsip-prinsip etika, etika tuntutan organisasi, etika sesama penilai, dan etika dengan pihak yang dinilai.
Pengorganisasian Tim Penilai Jabatan Fungsional KesehatanBidangTFBBPKCiloto
Dokumen tersebut membahas tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional (TPAK) yang bertugas menilai kinerja pejabat fungsional dalam bentuk angka kredit. TPAK terdiri dari ketua, sekretaris, dan minimal 3 anggota yang berasal dari unsur teknis dan pejabat fungsional dengan jenjang lebih tinggi. TPAK bertugas mengevaluasi hasil penilaian, memberikan rekomendasi kenaikan pangkat, dan memberikan pertimbangan ke
Pembekalan Nusantara Sehat Batch XVI akan dilaksanakan secara blended learning selama 5 minggu mulai 25 Oktober hingga 2 Desember 2020 dengan jumlah peserta antara 75-100 orang yang akan ditempatkan di 13 lokus. Kegiatannya mencakup pembelajaran daring, klasikal selama 5 hari, dan pelantikan. Protokol kesehatan dan rapid test wajib dilaksanakan.
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan kefarmasian di puskesmas, yang meliputi pengertian dan tujuan pelayanan kefarmasian, standar pelayanan kefarmasian sesuai peraturan, peran apoteker di puskesmas, indikator mutu pelayanan kefarmasian, serta strategi peningkatan penggunaan obat rasional.
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan kefarmasian di puskesmas, yang meliputi pengertian dan tujuan pelayanan kefarmasian, standar pelayanan kefarmasian sesuai peraturan, peran apoteker di puskesmas, serta indikator dan target pelayanan kefarmasian.
Dokumen tersebut memberikan tips untuk menjadi fasilitator yang efektif dengan memberdayakan peserta, menyakinkan mereka, bersikap terbuka, fokus, menyadari keterbatasan diri dan orang lain, belajar mengelola waktu, kreatif, membaca situasi, serta menghargai kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan orang lain. Dokumen tersebut juga menjelaskan peran fasilitator di setiap jendela model Johari.
Dokumen tersebut membahas tentang bencana dan dampaknya terhadap kesehatan, terutama kelompok rentan. Indonesia memiliki risiko tinggi terjadinya bencana karena kondisi geografis dan geologisnya. Upaya yang ditempuh meliputi pengurangan risiko bencana, penanggulangan darurat, dan pemulihan."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan penanganan korban bencana, konsep risiko bencana, dan manajemen penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana.
2. Risiko bencana didefinisikan sebagai fungsi dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas masyarakat.
3. Pada tahap pra-bencana, mitig
Dokumen tersebut membahas tentang triase, yaitu proses memilah pasien berdasarkan tingkat kegawatdaruratannya untuk menentukan prioritas perawatan. Metode triase yang dijelaskan adalah START (Simple Triage And Rapid Treatment) untuk dewasa dan Jump START untuk anak-anak, yang meliputi penilaian nafas, sirkulasi, dan kesadaran untuk menentukan kategori imeres, tertunda, minor, atau harapan. Beberapa contoh kasus juga d
Dokumen ini memberikan panduan tentang pengangkatan dan pemindahan pasien darurat. Terdapat beberapa teknik pemindahan yang dijelaskan, yaitu pemindahan emergensi untuk situasi darurat dan pemindahan non-emergensi untuk situasi yang tidak membahayakan. Dokumen ini juga menjelaskan mekanika tubuh yang tepat untuk mengangkat pasien secara aman serta faktor-faktor penting lainnya dalam proses pengangkatan dan pemindahan pasien.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang penatalaksanaan pasien trauma. Peserta akan mempelajari prinsip penatalaksanaan pasien trauma, pengertian perdarahan dan cara menghentikannya, penatalaksanaan berbagai jenis luka dan cedera seperti luka tembus, amputasi, benda menancap, patah tulang, dislokasi, serta cedera kepala dan tulang belakang. Peserta juga akan belajar cara memasang bidai dan menghentikan perdarahan
2. Usia Reproduksi adalah masa di
antara pubertas dan menopause yang
pembuahannya sering kali jadi
(positif);
KBBI
Usia reproduksi: 15 – 49 tahun
Ruang Lingkup Kesehatan Reproduksi:
1. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
2. Keluarga Berencana (KB)
3. Pencegahan & penanganan infertilitas
4. Pencegahan & penanganan komplikasi keguguran
5. Pencegahan & penanganan IMS-HIV
6. Kesehatan seksual
7. Pencegahan & penanganan Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak (KtP/A)
8. Deteksi dini kanker payudara & kanker serviks
9. Kespro Remaja
10. Kespro Lanjut Usia
11. Kesehatan reproduksi pada situasi dan kelompok khusus
12. Pencegahan praktik berbahaya
Setiap Perempuan berhak atas pelayanan
Kesehatan sistem reproduksi
(PP No 61 Tahun 2014 pasal 30)
Kesehatan Reproduksi
Keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh,
tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang
berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi
pada laki-laki dan perempuan
(UU RI No. 36 Tahun 2009 Pasal 71 Ayat 1)
3. Status Kesehatan Reproduksi
Persepsi Budaya
Keterbatasan
Sosial-Ekonomi
Ketidaksetaraan Gender:
Diskriminasi, Subordinasi, Rentan Mengalami Kekerasan, Peran Ganda
Kondisi Geografis
(8) Globocan 2018
(1) SUPAS 2015
(7) Laporan Perkembangan HIV AIDS dan
PIMS Triwulan III Tahun 2019(6) SPHPN 2016
(5) CATAHU 2018(3) Riskesdas 2018
(2) SDKI 2017 (4) Riskesdas 2010
(9) POGI-IAUI, 2013
1 dari 3 perempuan 15-56 thn mengalami kekerasan fisik
dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan(6)
ANEMIA(3)
•pada perempuan: 23,9%
•pada Ibu Hamil: 48,9%
34.5% Perempuan menikah
usia 20-24 tahun pertama kali menikah
pada usia 18 tahun ke bawah(2)
• Angka Kematian Ibu 305/100.000 KH(1)
• Angka Kematian Bayi 24/1000 KH(2)
348.446 perempuan
mengalami kekerasan(5)
17.275 ibu rumah tangga AIDS dan menempati urutan tertinggi kedua
(berdasarkan jumlah kumulatif AIDS menurut pekerjaan/status)(7)
Hipertensi (pengukuran)
pada perempuan:
36,85%(3)
KEK(3)
• WUS 15-49 th: 31,8%
• ibu hamil: 17,3%
Persentase Infeksi
HIV tertinggi7):
usia 25-49 th: 70,7%
20-24 th: 15,6%
TFR
2,4(2)
Rasio HIV pada laki-laki dan perempuan 2:1
Rasio AIDS pada laki-laki dan perempuan 4:1
Rasio IMS pada laki-laki dan perempuan(7) 2:1
ASFR 15-19
36% (2)
Unmet need
11% (2)
Ca Prostat: 7,1% dari semua jenis
kanker pada laki-laki(8)
7% Perempuan
usia 15-19 tahun
sudah menjadi
ibu(2)
Ca Payudara: 30,9% dan Ca Cervix
17,2% dari semua jenis kanker pada
perempuan(8)
Proporsi merokok
pada penduduk
umur ≥10 tahun(3)
laki-laki: 55,8%
perempuan: 1,9%
Presentase pria
kawin usia 15-49
tahun menggunakan
kontrasepsi(2)
Kondom: 3,1%
MOP: 0,2%
Penyebab
Infertilitas(9)
• Perempuan: 30%
• Laki-laki: 30%
• Perempuan dan
Laki-laki: 30%
• Idiopatik: 10%
Faktor risiko HIV
tertinggi(7):
LSL: 20%
Heteroseksual: 18%
Pengguna NAPZA
suntik: 1%
4. Remaja
Dewasa
(Catin,
PUS)
Bumil,
Janin
Bulin, BBL
Bufas,
Bayi
Balita,
Apras
Usia
Sekolah
Remaja
Lansia
Kesehatan Masa Sebelum Hamil
• Sekolah: kurikulum kespro,
UKS, Pramuka SBH,
Penjaringan kes, Rapor
Kesehatanku, TTD Rematri
• Fasyankes: PKM PKPR
• Komunitas: Posyandu Remaja
Remaja
• Yankespro catin
• Bimbingan
Perkawinan bagi
Catin (KUA/LA)
• TTD Catin
Catin
• Yankespro PUS
• Perencanaan
kehamilan
• Tes IVA
• SADARI,
SADANIS
PUS
Pengaturan Kehamilan
• Pelayanan kontrasepsi/KB bagi
perempuan dan laki-laki
• Penapisan kelayakan medis
penggunaan kontrasepsi
• Perencanaan kehamilan pada
pasangan ODHA
• Reproduksi dengan bantuan dan
kehamilan di luar cara alamiah
(Pencegahan dan Penanganan
Infertilitas) bagi perempuan dan
laki-laki
Perlindungan Kesehatan
Reproduksi
• Pencegahan praktik sunat perempuan
• Pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan
medis dan kehamilan akibat perkosaan
• Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) dan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
• Kesehatan reproduksi pada situasi dan
kelompok khusus (bencana/krisis,
rutan/lapas, penyandang disabilitas)
• Pelayanan kesehatan seksual
Ruang Lingkup Intervensi
KESEHATAN USIA REPRODUKSI
“Setiap tahapan usia dalam siklus hidup”
Pencegahan perilaku berisiko:
seks pranikah, penggunaan rokok, alkohol, dan NAPZA
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2014
tentang Kesehatan Reproduksi
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97
Tahun 2014, tentang Pelayanan Kesehatan
Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil,
Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan,
Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi,
serta Pelayanan Kesehatan Seksual
8. Mempersiapkan menjadi orang dewasa yang
sehat, produktif, serta terbebas dari berbagai
gangguan kesehatan yang dapat
menghambat kemampuan menjalani
kesehatan reproduksi secara sehat
Mempersiapkan perempuan dalam menjalani kehamilan
dan persalinan yang sehat dan selamat serta
memperoleh bayi yang sehat
Setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada perempuan
saat remaja hingga saat sebelum hamil dalam rangka menyiapkan perempuan
dalam menjalani kehamilan, persalinan, dan melahirkan bayi yang sehat
Remaja
Permenkes No 97 Tahun 2014
Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil
Tujuan
Calon
Pengantin
Pasangan
Usia Subur
Tujuan
9. Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil
Bagi Setiap Kelompok Sasaran
• Anamnesis umum
• Anamnesis HEEADSSS
• Deteksi dini masalah
kesehatan jiwa
• Pemeriksaan fisik
• Pemeriksaan penunjang
• KIE / Konseling
• Pelayanan Gizi
• Imunisasi
• Pengobatan/terapi/
rujukan sesuai kebutuhan
• Anamnesis umum
• Deteksi dini masalah kesehatan
jiwa
• Pemeriksaan fisik
• Pemeriksaan penunjang
• SADANIS
• IVA/pap smear
• KIE / Konseling
• Pelayanan Gizi
• Skrining dan imunisasi TT
• Pelayanan KB
• Pengobatan/terapi/ rujukan
sesuai kebutuhan
• Anamnesis umum
• Deteksi dini masalah
kesehatan jiwa
• Pemeriksaan fisik
• Pemeriksaan penunjang
• KIE / Konseling
• Pelayanan Gizi
• Skrining dan imunisasi TT
• Konseling KB
• Pengobatan/terapi/ rujukan
sesuai kebutuhan
Calon
Pengantin
Pasangan
Usia Subur
Remaja
PKP
R
UKS
Posyandu
Remaja
14. Pasangan
Catin
Puskesmas
Pelayanan kespro catin:
• Pemberian KIE Kesehatan
Reproduksi
• Pemeriksaan kesehatan
• Melengkapi Imunisasi TT
Kelurahan/Desa
Formulir model
(N1, N2, dan N4)
KUA/Lembaga Agama
• Pendaftaran
• Pencatatan
• Kursus Catin/Bimbingan
Perkawinan
• Pelaporan
4
Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan
Kartu Sehat Calon Pengantin
Pengantin Catatan Sipil
Keterangan: Catin di luar agama Islam, pencatatan pernikahan di kantor Catatan Sipil
1 2 3
Alur Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Catin
UU No 16 Tahun
2019 tentang
Perkawinan:
Batas minimal
menikah laki-laki
dan perempuan
usia 19 tahun
5 4
16. Menunda kehamilan (usia klien < 20
tahun, atau klien yang memiliki
masalah kesehatan)
Mengatur jarak kehamilan (minimal 2
tahun)
Tidak hamil lagi (usia > 35 tahun dan
memiliki anak ≥3)
Tindakan pemberian pelayanan
kontrasepsi dilakukan pada:
Pelayanan Kontrasepsi
Tujuan
Pasangan Suami Istri
Sasaran
a. Masa interval
b. Pascapersalinan
c. Pascakeguguran
d. Pelayanan kontrasepsi darurat
17. Klien
Konseling KB di
lapangan
Informed
choice
Konseling KB di
Fasyankes
Informed
consent
Pasang kontra
sepsi
• Petugas lini lapangan
KB
• Alat bantu: ABPK, dll
• Informasi lengkap dan
motivasi ber-KB
• Nakes (Dokter, bidan)
• Penilaian kesehatan
klien dan penapisan
kelayakan medis
• Informed choice sesuai
kondisi kesehatan
Lapangan Fasyankes
Mekanisme Pelayanan Kontrasepsi
PMK 97 Tahun 2014
Sesuai dengan
kondisi medis
18. Harus dilakukan sesuai standar oleh nakes di fasyankes
Dapat dilakukan/diberikan di fasyankes atau fasilitas lain
MAL :Metode Amenore Laktasi
AKDR : Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
Non metode
kontrasepsi jangka
panjang
(Non MKJP)
Metode kontrasepsi
jangka panjang (MKJP)
Suntik
Pil
Kondom
MAL
KB Alamiah
AKDR
Implan
Vasektomi
Tubektomi
Pilihan Metode Kontrasepsi
Pelayanan Kontrasepsi Dalam Program KB
(Permenkes No.97/2014)
KONDOM
Utamakan :
19. KLOP KB adalah alat bantu bagi nakes dalam melakukan penapisan kelayakan medis sebelum
klien menggunakan suatu alat/obat kontrasepsi. KLOP KB berupa diagram lingkaran versi cetak
maupun aplikasi smartphone (dapat diunduh di PlayStore dengan kata kunci: KLOP KB).
KLOP KB diadaptasi dari WHO Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use (WHO, 2015). Versi
Indonesia disusun oleh Kemenkes, BKKBN, WHO, IDI, POGI, IBI, serta lintas program/sektor terkait.
KLOPK R I T E R I A K E L A Y A K A N M E D I S K O N T R A S E P S I
Meningkatkan kualitas konseling
dan pelayanan KB (KLOP KB
digunakan sebagai bagian dari
konseling KB)
Acuan nakes dalam menapis
kondisi-kondisi kesehatan klien
sebelum menggunakan kontrasepsi
Memberi kepastian bagi klien
dalam memilih metode kontrasepsi
yang sesuai kondisi kesehatannya
Mengurangi risiko putus pakai
kontrasepsi akibat masalah
kesehatan pasca penggunaan
kontrasepsi
Meningkatkan kesinambungan
klien dalam ber-KB
contoh penggunaan KLOP KB
Ny. Y usia 30 tahun, pasca melahirkan 1 minggu yang lalu, datang kunjungan
nifas risiko tinggi. Ybs menderita hipertensi 160/100 mmHg dan diabetes. Ybs
menanyakan apakah bisa ber-KB dan jika bisa, metode apa yang cocok?
Kondisi
KOK/
Koyo/
CVK
KIK PP
DMPA/
NET-EN
Implan,
LNG/ETG
AKDR-
Cu
AKDR-
LNG
Tubek
tomi
Vasek
tomi
Hipertensi
≥160 mmHg
4 4 2 3 2 1 1 S -
Diabetes 2Q 2Q 2 2Q 2 1 2 Cc C
Post partum
48 jam s/d <4
minggu
4D,F 4D,F 2 3 2 3 3 A/Da -
Skoring hasil penapisan kelayakan medis menggunakan KLOP KB:
Berdasarkan penapisan tsb, metode KB yang direkomendasikan untuk
digunakan (skor 1, 2, dan C) dan sesuai kondisi kesehatan klien adalah:
Kontrasepsi pil progestin (PP)
Implan
Vasektomi
Manfaat KLOP KB:
20. KB pascapersalinan (KBPP)
KB PP
Kembalinya kesuburan pasca persalinan tidak terduga dan kadang
dapat terjadi sebelum datangnya menstruasi.
(rata-rata pada ibu yang tidak menyusui, ovulasi terjadi pada 45 hari
pasca persalinan atau lebih awal)
Secara umum, hampir semua metode kontrasepsi dapat digunakan
sebagai metode KB PP (menyusui vs. tidak menyusui mempengaruhi
ketersediaan pilihan)
Tujuan KB PP: mengatur jarak kelahiran/kehamilan dan menghindari
kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga setiap keluarga dapat
merencanakan kehamilan yang aman dan sehat
PMK 97/2014
AKDR
Pasca
plasenta Paling berpotensi
untuk mencegah missed
opportunity KB PP
pemasangan AKDR dalam
10 menit setelah plasenta
lahir (atau sebelum
penjahitan uterus pada SC)
Waktu Pemasangan Definisi Angka Ekspulsi Observasi
Insersi dini
pascaplasenta
Dalam 10 menit
setelah plasenta lahir
9,5-12,5% Ideal : angka
ekspulsi rendah
Insersi segera
pascapersalinan
10 menit – 48 jam
pasca persalinan
25-37 % Cukup aman
Insersi tunda
pascapersalinan
>48 jam – 4 minggu
pasca persalinan
TIDAK
DIREKOMENDA
SIKAN
Risiko tinggi
perforasi, ekspulsi
dan infeksi
Perpanjangan interval
pascapersalinan
>4 minggu pasca
persalinan
3-13% Aman
21. Standar Kriteria Fasyankes Sesuai Peraturan Masing-
Masing Fasyankes
FKTP
Fasyankes
Tingkat Pertama
FKRTL
Fasyankes Rujukan Tingkat
Lanjut
Puskesmas / setara
Klinik Pratama / setara
Praktik Mandiri Dokter
RS D Pratama / setara
Praktik mandiri bidan/ perawat
(bagi kecamatan tidak ada dokter, dengan penugasan Kadinkes Kab/ Kota,
sifat sementara)
Klinik Utama / setara
Rumah Sakit Umum
Rumah Sakit Khusus
PMK 75/2014 ttg Puskesmas
PMK 9/2014 ttg Klinik
PMK 28/2017 ttg Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
PMK 9/2014 ttg Klinik
PMK 56/2014 ttg Klasifikasi dan Perizinan RS
PMK 56/2014 ttg Klasifikasi dan Perizinan RS
PMK 24/2014 ttg RS Kelas D Pratama
PMK 2052/2011 ttg Izin dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
Permenkes 99 Tahun 2015
Fasyankes Penyedia Pelayanan KB
23. Kesehatan reproduksi merupakan bagian dari hak asasi
manusia yang harus dijamin sekalipun dalam situasi darurat
bencana/krisis kesehatan.
Dalam kondisi bencana, tetap ada kebutuhan akan pelayanan
kesehatan reproduksi: ibu hamil, melahirkan, komplikasi
obstetri, abortus, KB dan lain sebagainya.
Kebutuhan khusus perempuan: perlindungan saat menstruasi
(pembalut), higiene kit dsb.
Perempuan/anak berisiko mengalami kekerasan seksual,
bahkan perdagangan orang yang dapat meningkat selama
ketidakstabilan sosial
Setiap individu berisiko tertular IMS/HIV pada pelayanan
yang tidak sesuai standar dan risiko penularan IMS/HIV
meningkat pada populasi padat
Kebutuhan untuk melanjutkan kehidupan seksual dan lain
sebagainya.
Fakta
24. Klaster
Internasional
Klaster Nasional
Keputusan Kepala BNPB No 173 Tahun 2014
KESEHATAN
PENCARIAN DAN
PENYELAMATAN
LOGISTIK
PENGUNGSIAN DAN
PERLINDUNGAN
PENDIDIKAN
SARANA DAN
PRASARANA
EKONOMI
PEMULIHAN DINI
Pelaksanaan penanggulangan masalah kesehatan di
situasi bencana, dilaksanakan dengan pendekatan
sistem klaster yang dikeluarkan oleh BNPB, dimana
salah satunya adalah Klaster Kesehatan.
Klaster Kesehatan membawahi beberapa subklaster,
termasuk Subklaster Kesehatan Reproduksi
Mekanisme Klaster dan Sub Klaster
dalam Penanganan Bencana
25. 3komponen prioritas tambahan:
1. Menghindari kehamilan tak diinginkan
melalui kesinambungan pelayanan
kontrasepsi/KB
2. Informasi dan layanan kespro remaja
3. Pengelolaan logistik kespro
Komponen 1:
Mengidentifikasi koordinator dan
mekanisme koordinasi subklaster Kespro
Komponen 2:
Mencegah dan menangani kekerasan
seksual berbasis gender
Komponen 3:
Mencegah penularan HIV
Komponen 4:
Mencegah meningkatnya kesakitan dan kematian
maternal dan neonatal
Komponen 5:
Merencanakan pelayanan kesehatan reproduksi
komprehensif dan terintegrasi ke dalam
pelayanan kesehatan dasar ketika situasi stabil
ibu hamil, ibu
bersalin, bayi baru
lahir, ibu nifas, wanita
usia subur, balita,
remaja, lansia
5 KOMPONEN UTAMA
Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) Kesehatan Reproduksi :
Sekumpulan kegiatan prioritas kesehatan reproduksi yang dilaksanakan pada
tanggap darurat krisis kesehatan
26. POSKESDES/
POLINDES
PUSKESMAS
RUMAH SAKIT
Tenda Kespro didirikan untuk
memulihkan dan menjamin
kesinambungan layanan terpadu
kespro yang mudah diakses oleh
pengungsi, khususnya di tingkat
dasar (Puskesmas) dan komunitas
(Poskesdes/Polindes)
Pos Pelayanan Terpadu Kespro/Tenda Kespro
28. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
terhadap Perempuan dan Anak (PP-KtPA)
• Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) adalah segala bentuk tindak kekerasan berbasis gender yang berakibat, atau mungkin
berakibat, menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap perempuan; termasuk ancaman dari tindakan
tersebut, pemaksaan atau perampasan semena-mena kebebasan, baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun
dalam kehidupan pribadi
• Kekerasan terhadap anak (KtA) adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional,
penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain, yang mengakibatkan cedera/ kerugian
nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh-kembang anak, atau martabat anak,
yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung-jawab, kepercayaan atau kekuasaan (WHO).
• Perdagangan Orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,
penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang
kendali orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau
mengakibatkan orang tereksploitasi
29. Pelayanan
KtP/A
Penanganan
pengaduan
Pelayanan
kesehatan
Rehabilitasi
sosial
Penegakan
dan
bantuan
hukum
Pemulangan
dan
reintegrasi
sosial
Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
fasyankes sering kali merupakan pihak pertama
yang berhadapan dengan korban kekerasan
Dalam pelayanan KtP/A, tenaga kesehatan memiliki
peran penting untuk:
1. Mengenali ciri-ciri medis dan psikologis baik
kekerasan fisik, psikis maupun seksual
2. Menganalisis dan menginterpretasi temuan
medis
3. Melakukan dokumentasi dalam rekam medis
4. Membuat VeR sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan permintaan kepolisian
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2013
tentang Kewajiban Pemberi Layanan Kesehatan
Untuk Memberikan Informasi Atas Adanya Dugaan
Kekerasan Terhadap Anak
30. Aspek Medis
Aspek Mediko
legal
Aspek Psiko
sosial
LINTAS SEKTOR
TERKAIT
Rujukan
Puskesmas
melakukan
pelayanan
tatalaksana
KtP/A
PPT/PKT
RS/ RSUD/ RS Pendidikan
Rumah Aman/
Shelter/ Panti
Multi Disiplin
Approach
KESEHATAN
KEMEN PP-PA,
KEMENSOS,
POLRI, KEMENKUM-HAM,
KEMENDIKNAS
KEMENDAGRI
Penanganan gawat darurat
Tatalaksana medis
Rujukan
• Medis
• non medis
Penanganan Kasus KtPA
32. Dasar Pencabutan Permenkes No. 1636/2010
• Sunat perempuan bukan merupakan tindakan kedokteran.
• Tindakan yang dilakukan dalam bidang kedokteran harus
berdasarkan indikasi medis dan terbukti bermanfaat secara ilmiah.
SE Dirjen Bina Kesmas
No.HK.00.07.1.3.1047a
tahun 2006 tentang “
Larangan Medikalisasi
Sunat Perempuan bagi
Petugas Kesehatan”
Permenkes No.
1636/MENKES/PER/XI/
2010 tentang “Sunat
Perempuan”
Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 6
Tahun 2014 tentang
“Pencabutan Permenkes
No.1636/MENKES/PER/
XI/2010 tentang Sunat
Perempuan”
Dasar Hukum Sunat Perempuan
33. Female Genital Mutilation dan
Sunat Perempuan
• Sunat Perempuan/Female Genitale Mutilation (FGM)
adalah seluruh bentuk pemotongan alat kelamin
perempuan baik sebagian atau keseluruhan atau dalam
bentuk apapun yang melukai alat kelamin perempuan,
dengan alasan di luar kepentingan pengobatan
• Istilah lain FGM dan sunat perempuan adalah
Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan
(P2GP)
• FGM tidak mempunyai manfaat dari aspek medis dan
merupakan salah satu bentuk tindakan kekerasan
terhadap perempuan yang sangat ditentang
masyarakat global dan melanggar HAM
34. Aspek Kesehatan Sunat Perempuan
• Komplikasi
• Nyeri berlebihan
• Syok perdarahan
• Pembengkakan jaringan genitalia
• Demam
• Infeksi
• Masalah berkemih
• Perlukaan pada jaringan sekitar genitalia
Dampak
Jangka Pendek
• Kerusakan jaringan
• Nyeri kronis dan infeksi
• Jaringan parut dan keloid
• Nyeri saat berhubungan seksual
• Berkurangnya hasrat seksual
• Infeksi saluran kemih
• Peningkatan risiko komplikasi persalinan dan
kematian bayi baru lahir
• Kebutuhan operasi lebih lanjut, bahkan
berulang
• Masalah psikologis
Dampak
Jangka
Panjang
Praktik sunat perempuan
menghilangkan dan
merusak jaringan kelamin,
dan mempengaruhi
fisiologis tubuh anak
perempuan dan
perempuan.
Sumber: WHO (2000), IPPF (2001)
dalam Population Council (2002-
2003), Factsheet WHO
Kode etik medis
“DO NO HARM”
36. Pedoman Bagi Tenaga Kesehatan
Dalam Pencegahan Praktik
Pemotongan dan Perlukaan
Genitalia Perempuan (P2GP)
(2018)
Lembar Balik Pencegahan Praktik Pemotongan
dan Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP)
(2018)
Media KIE Pencegahan Praktik
Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP)
37. Kesehatan Reproduksi Bagi Kelompok Marginal
Pedoman Pelaksanaan
Pelayanan Kesehatan
Reproduksi Bagi Penyandang
Disabilitas Usia Dewasa (2017)
Pedoman Pelaksanaan
Pelayanan Kesehatan
Reproduksi Bagi Warga Binaan
Pemasyarakatan Usia Dewasa
(2017)
Lembar Balik Perencanaan Kehamilan
Bagi Pasangan Orang Dengan HIV
AIDS (ODHA) (2017)
38. Peran Tim Nusantara Sehat
Pada Kelompok Usia Reproduksi
Dokter, Bidan, dan Perawat: Tenaga kesehatan lain:
1. Memberikan KIE dan konseling kespro catin
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah
3. Melakukan konseling perencanaan kehamilan dan
pemeriksaan kesehatan masa sebelum hamil bagi PUS
4. Mengidentifikasi PUS berisiko tinggi
5. Memberikan konseling KB dan melakukan pelayanan
KB sesuai dengan kewenangan
6. Mensosialisasikan dan melaksanakan PPAM
Kesehatan Reproduksi pada situasi krisis kesehatan
7. Mensosialisasikan, mendeteksi dini, dan melakukan
tatalaksana korban KtP/A
8. Mengedukasi masyarakat dan tidak melakukan
praktik P2GP
1. Memberikan KIE kesehatan reproduksi
catin
2. Mensosialisasikan pentingnya pelayanan
kesehatan masa sebelum hamil
3. Mengidentifikasi PUS berisiko tinggi
4. Mensosialisasikan peran KB dalam
pembangunan kesehatan
5. Mensosialisasikan PPAM Kesehatan
Reproduksi pada situasi krisis kesehatan
6. Mensosialisasikan dan mendeteksi dini
kasus KtP/A
7. Mengedukasi masyarakat dan mencegah
praktik P2GP
39. Contoh Kasus 1
• Sepasang calon pengantin datang ke Puskesmas untuk melakukan
pemeriksaan kesehatan pra nikah. Catin perempuan berusia 23 tahun,
pernikahan pertama, tampak kurus dan pucat. Catin laki-laki berusia
35 tahun, pernikahan kedua, ada keluhan batuk lebih dari 1 bulan.
Pemeriksaan apa saja yang perlu dilakukan, rencanakan tatalaksana,
serta saran apa yang diberikan kepada catin?
40. Contoh Kasus 2
• Seorang perempuan usia 33 tahun datang ke Puskesmas membawa
anaknya usia 5 tahun yang sakit demam. Anak terlihat kurus dan
pendek tidak sesuai dengan usianya. Ibu tampak pucat dan ada luka
memar di pipi tetapi ibu tidak mau diperiksa. Apa yang harus
dilakukan oleh tenaga kesehatan?
41. Contoh Kasus 3
• Seorang perempuan usia 30 tahun datang ke Puskesmas ingin
mendapatkan pelayanan kontrasepsi untuk pertama kalinya. Klien
telah mempunyai 4 anak dengan usia anak terkecil 1 tahun.
Bagaimana langkah-langkah pelayanan yang Saudara berikan?