Download to read offline
Probity Audit Hans-1.pptx
- 1.
- 2.
- 3. Konsep Probity-Definisi • Probity didefinisikan sebagai honesty, integrity, uprightness •Honesty: kejujuran, ketulusan, dan ketulusan hati • Integrity: yang dihubungkan dengan kejujuran, mutu, sifat, dan keutuhan • Uprightness: ketulusan
- 4.
- 5. Konsep Probity-Pendekatan Risiko •A risk management approach: meyakinkan bahwa prosedur- prosedur dilakukan dengan berintegritas • Future oriented • Prevention approach • Risk identification and mitigation
- 6. Konsep Probity insubstance Secara substansi, dengan probity diharapkan tahapan-tahapan dalam suatu proyek atau kegiatan pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip- prinsip: ethically, honestly, impartially, and with fairness to all participants
- 7. Probity dalam PengadaanBarang/Jasa Probity diartikan sebagai integritas (integrity), kebenaran (uprightness), dan kejujuran (honesty). Suatu pola pikir (mindset), sikap (attitude) dan tindakan- tindakan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip probity yang berlandaskan nilai-nilai kejujuran/probity (kejujuran, kebenaran dan integritas) untuk mencapai tujuan suatu organisasi/entitas. KONSEP PROBITY (Probity Concept) Terkait dengan proses pengadaan barang/jasa: Probity dapat juga diartikan sebagai ’good process’ yaitu proses PBJ dilakukan dengan prinsip dan etika PBJ (Principles/probity requirement) yang berlandaskan integritas, kebenaran, dan kejujuran (Values) untuk memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.
- 8. Best value for company’smoney Identification and resolution of conflict of interest Accountability Ethically, honestly, impartially and fairness Monitoring and evaluating performance Prinsip Probity Prinsip PBJ Etika PBJ
- 9. Prinsip 1: Bestvalue for money Tidak sekedar untuk mendapatkan harga yang paling murah Kualitas, Experience, Reliability, Kebutuhan organisasi, Kontinuitas, Kualifikasi personel, Referensi dari organisasi lain terkait kinerja sebelumnya, Contoh-contoh dari pekerjaan- pekerjaan lain yang relevan Spesifikasi dan kriteria yang jelas Kompetisi terbuka dan melakukan pengetesan pasar untuk mengidentifikasikan apakah sebuah layanan jasa dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif Prinsip PBJ: 1. EFISIEN 2. EFEKTIF 3. BERSAING 4. TRANSPARAN 5. TRANSPARAN 6. TERBUKA 7. AKUNTABEL ETIKA PBJ: • Tidak saling mempengaruhi yang berakibat persaingan usaha tidak sehat • Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara
- 10. Prinsip 2: Ethically,honestly, impartially and fairness Perlakuan yang setara dan adil pada semua peserta lelang pada setiap tahapan proses pengadaan barang/jasa Mengurangi kesempatan terjadinya fraud/korupsi Proses yang tidak transparan dan tidak adil mengurangi kualitas kompetensi dan berdampak pada value for money Prinsip PBJ: 4. TRANSPARAN 5. TERBUKA 6. ADIL ETIKA PBJ: Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi
- 11. Prinsip 3: Identificationand resolution of conflict of interest • Staf/personel pengadaan melaksanakan tugasnya secara adil dan tidak bias, serta dalam pengambilan keputusan tidak dipengaruhi oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, menguntungkan keluarga/teman baik langsung maupun tidak langsung. • Penanganan yang tidak memadai terhadap conflict of interest ini akan meningkatkan kemungkinan terjadinya fraud/korupsi (misalnya: suap). • Organisasi mengimplentasikan sistem, kebijakan dan prosedur yang bisa meyakinkan bahwa conflicy of interest diungkapkan dan ditangani ETIKA PBJ: • Mencegah dan menghindari terjadinya pertentangan kepentingan yang berakibat persaingan usaha tidak sehat • Menghindari danmencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi • Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk meberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan PBJ
- 12. Prinsip 4: Accountability •Memiliki mekanisme yang menunjukkan bahwa organisasi sudah akuntabel dalam melaksanakan proses bisnis dan pengambilan keputusan, termasuk dalam hal ini dalam pengadaan barang/jasa • Mendokumentasikan secara lengkap seluruh proses pengadaan barang dan jasa, termasuk proses pengambilan keputusan, dan dasar pengambilan keputusan. • Dapat mengurangi kesempatan fraud/korupsi, menghemat uang, waktu dan sumber daya lain, serta mengurangi permasalahan- permasalahan dalam jangka panjang PRINSIP PBJ: 7. AKUNTABEL ETIKA PBJ: • Melaksanakan tugas secara tertib, rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan PBJ • Bekerja secara professional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi untuk mencegah penyimpangan PBJ • Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan sesuai kesepakatan tertulis
- 13. Prinsip 5: Monitoringand evaluating performance • Monitoring yang sistematis dilakukan secara regular untuk mengevaluasi kinerja kontraktor dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk meyakinkan bahwa target kinerjanya tercapai sesuai kriteria dan jadwal yang telah ditetapkan pada saat perencanaan • Pada akhir pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan evaluasi untuk meyakinkan bahwa kontraktor telah memenuhi kebutuhan pengguna barang/jasa dan menyediakan output sesuai yang ditetapkan dalam kontrak • Identifikasi pendekatan yang inovatif, spesifikasi yang menguntungkan, kriteria evaluasi, dan pengalaman dalam menangani permasalahan yang muncul selama proses pengadaan barang/jasa akan membantu meningkatkan proses pengadaan di masa mendatang ETIKA PBJ: • Melaksanakan tugas secara tertib, rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan PBJ • Bekerja secara professional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi untuk mencegah penyimpangan PBJ
- 14. Korporasi Menjamin kesesuaian prosesdengan kriteria/standar/pedoman/peraturan perundangan Menghindari potensi kecurangan/fraud dan korupsi Menyediakan Akuntabilitas Menjaga integritas organisasi Menyakinkan semua penawaran dievaluasi dengan kriteria yang sama Memberikan keyakinan pada publik dan pemasok atas proses yang dilakukan oleh perusahaan Meminimalkan potensi konflik dan permasalahan hukum Meyakinkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa menghasilkan keluaran terbaik Tujuan Proses Probity
- 15. Probity in Procurement •Probity is the evidence of ethical behaviour in a particular process • Maintaining probity involves more than simply avoiding corrupt or dishonest conduct. It involves applying public sector values such as impartiality, accountability and transparency. Ensuring probity in public sector activities is part of every public official’s duty to adopt processes, practices and behaviour that enhance and promote public sector values and interests (Queensland Govt)
- 16. Probity in Procurement •Probity principles should be integrated into all procurement planning • Procurement must be conducted with probity in mind • Probity to enable purchasers and suppliers to deal with each other on the basis of mutual trust and respect • Probity to enable business to be conducted reasonably and with integrity • Achieving an ethical, transparent approach requires that the procurement rules be clear, open, well understood and applied equally to all parties to the process
- 17. Keep in Mind •Even the best probity processes do not guarantee that a project or activity will be immune from problems or criticism • Mistakes, delays and disputes can still arise despite the best efforts to ensure good management of probity risks. • However, adopting best practice procurement procedures will minimize such situations and limit the potential adverse consequences
- 18.
- 19. Pengujian dalam ProbityAudit No Langkah/Tahapan Pengadaan Compliance Prinsip Etika Tujuan VFM Kebijakan 1 Perencanaan Pengadaan - Identifikasi Kebutuhan - Penetapan Jenis ... 2 Persiapan Pengadaan - Penetapan Spesifikasi - Penatapan OE ...
- 20. PERENCANAAN • Penetapan tujuandan lingkup penugasan • Pemahaman auditi • Identifikasi dan penilaian risiko • Identifikasi pengendalian kunci • Evaluasi pengendalian • Penyusunan rencana pengujian • Penyusunan program audit • Pengalokasian sumber daya PELAKSANAAN • Pengujian dan pengumpulan bukti • Evaluasi bukti dan pengambilan kesimpulan • Pengembangan temuan dan rekomendasi PELAPORAN • Penyampaian simpulan sementara • Penyusunan laporan • Distributi laporan • Monitoring tindak lanjut TAHAPAN AUDIT RISK BASE
- 21. Pengujian dana ProbityAudit (Risk Base)
- 22. Pengujian dana ProbityAudit (Risk Base)
- 23. Probity Audit TahapPemilihan Penyedia Pemilihan Penyedia: Evaluasi Kualifikasi Evaluasi Tender
- 24. Pengujian dalam ProbityAudit No Langkah/Tahapan Pengadaan Compliance Prinsip Etika Pemilihan Penyedia - Kualifikasi Tidak sesuai ketentuan Tidak Kompeten Diskriminasi Suap Conflict of interest - Dok Tender Tidak sesuai ketentuan Diskriminasi Tidak Transparan Bukan termurah yang lulus teknis (bila harga terendah) Suap Conflict of interest
- 25. Pengujian dalam ProbityAudit No Langkah/Tahapan Pengadaan Compliance Prinsip Etika Tahap Pelaksanaan - Persiapan Tidak dilaksanakan Suap - Konstruksi/Pelaksanaan (Pengendalian Kontrak) SSUK Kontrak tidak dipatuhi Pemborosan Want not Need Suap
- 26. Pengujian dalam ProbityAudit No Langkah/Tahapan Pengadaan Compliance Prinsip Etika Pemilihan Serah Terima dan Pembayaran - Pengujian Cara Tidak sesuai kontrak Suap - Pembayaran Tidak Lengkap dibayar Tidak Transparan Kick Back Pemotongan
- 27. PELAPORAN HASIL AUDIT PELAKSANAAN PROBITYAUDIT PENGKOMUNIKASIAN HASIL PROBITY AUDIT Atensi Manajemen Apabila dalam pelaksanaan probity audit ditemukan proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa serta etika pengadaan barang/jasa, yg memuat: Pokok/kondisi permasalahan dan ketidaksesuaiannya dengan probity requirement, penyebab, dampak/potensi dampak, serta saran perbaikkan Laporan Hasil Probity Audit
- 28. TUJUAN PELAPORAN HASIL AUDITProbity 1 2 3 Informasi yg Obyektif ttg Pelaksanaan PBJ Penilaian Pelaksanaan PBJ (Pelaksanaan Prinsip2 Pengadaan Quality, Economy, eficiency, transparancy, Non- discrimination, dan Etika serta memberikan rekomendasi perbaikan) Pengambilan Keputusan - memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian PBJ
- 29. SUBSTANSI LAPORAN HASILAUDIT DASAR AUDIT TUJUAN DAN SASARAN AUDIT RUANG LINGKUP AUDIT BATASAN DAN TANGGUNG JAWAB PENUGASAN METODOLOGI INFORMASI UMUM AUDITAN DAFTAR DATA/DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM AUDIT HASIL AUDIT
- 30. FORMAT LAPORAN HASILAUDIT LAMPIRAN LAPORAN HASIL AUDIT
- 31. FORMAT LAPORAN HASILAUDIT
- 32. FORMAT LAPORAN HASILAUDIT