Beberapa poin penting dalam dokumen tersebut adalah (1) ketidakkoherenan dan ketidakkonsistenan kebijakan pemerintah mengenai Papua, (2) lemahnya instrumen kebijakan pemerintah pusat di Papua, dan (3) perlunya peningkatan koherensi kebijakan, melibatkan tokoh masyarakat Papua, dan memperbaiki pelayanan publik.

1. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
KAJIAN RESOLUSI PERMASALAHAN
PAPUA DARI ASPEK POLITIK DAN
PEMERINTAHAN

2. KESIMPULAN
1. Tiadanya koherensi-konsistensi kebijakan, dan tidak
adanya leading sector agency
• implementasi kebijakan saling berseberangan
• menimbulkan pemaknaan yang beragam di
masyarakat.
2. Perbedaan legal spirit antara UU No. 45 Tahun 1999 dan
UU No. 21 Tahun 2001
• UU No. 45 Tahun 1999 merupakan derivasi
ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 yang meletakkan
otonomi pada kabupaten/kota,
• UU No. 21 Tahun 2001 meletakkan otonomi pada
Propinsi.
3. Lemahnya instrumentasi kebijakan pemerintah pusat di
daerah.

3. 4. Terjadinya kesenjangan antara kebijakan dan realitas
sosial, sehingga regulasi yang dibuat oleh negara
senantiasa berbelok atau dibelokkan ke persoalan-
persoalan yang terkait dengan aspek etnis dan
perebutan sumberdaya.
5. Lemahnya diplomasi Pemerintah RI dibandngkan
dengan elemen-elemen masyarakat Papua yang
menghendaki kemerdekaan.
6. Lemahnya fasilitasi negara dalam mendorong
komunikasi antara elemen-elemen yang saling
berseberangan dalam masyarakat.
7. Negara di tingkat lokal menjadi arena perebutan sumber
daya dan birokrasi antar kelompok kepentingan

4. 8. Lemahnya pelayanan publik di tingkat lokal,
menyebabkan kepercayaan masyarakat pada negara
sangat lemah, sehingga guncangan sekecil apapun bisa
melenyapkan trust.
9. Dengan tidak dilaksanakannya kebijakan peraturan
perUU-an secara konsekuen mengakibatkan munculnya
faktor criminogeen, dan faktor victimogeen.
10.Tidak dilibatkannya gereja dan adat, menyebabkan
terbelokkannya pemaknaan setiap kebijakan negara.
• Negara cenderung menganggap adat dan gereja
sebagai saingan untuk diletakkan di bawah kontrol
aparaturnya,

5. REKOMENDASI
1. Perlu peningkatan koherensi dan konsistensi kebijakan
pada tingkat nasional, dan sebuah leading sector agency
yang kuat dan otoritatif pada tingkat nasional.
• Leading sektor bisa bersifat umum, dan untuk itu DDN
bisa melaksanakan fungsi ini.
• Namun bisa juga bersifat khusus, misalnya dalam bentuk
Dewan Nasional atau semacamnya.
2. Segera dikeluarkan PP untuk merealisasikan pembentukan
MRP, dengan klausula:
• Melaksanakan pemekaran (bdsrk UU 21/2001 & UU
45/1999) pada 3 th pertama
• Disusun Perdasus ttg alokasi penggunaan dana otsus
• Disusun Perdasus ttg hubungan kewenangan antara
pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/ kota
• Dalam waktu 3 th dilaksanakan evaluasi.
• Perlu dibentuk Tim Asistensi dan Monitoring yg mrpk
representasi Pem Pus & Pemda

6. 3. Perlu komunikasi dengan tokoh kunci masyarakat
Papua secara intens, agar regulasi yang dibuat oleh
negara tidak dibelokan ke arah pertentangan
horisontal dan perebutan sumberdaya ekonomi.
4. Perlu dilakukan upaya diplomasi yang lebih intensif ttg
persoalan Papua di lembaga2 internasional.
5. perlu dibentuk Task Force yang berfungsi memperkuat
kemampuan memfasilitasi komunikasi antar elemen
yang berseberangan dalam masyarakat.
6. Perlu memperbaiki mekanisme aliran keuangan dari
Pusat ke Papua.
7. Guna mendapatkan penyelesaian komprehensif thd
persoalan pertanahan, perlu dilakukan penelitian dan
inventarisasi mengenai hak ulayat yang masih hidup di
dalam masyarakat.

7. 8. Perlu dilakukan upaya perbaikan pelayanan publik
sebagai tujuan besar yang menjadi basis berpikir
setiap kebijakan dan aparat pemerintah baik pada
level nasional maupun lokal.
9. Negara perlu memperhatikan makna strategis gereja
dan masyarakat adat dalam setiap persoalan Papua.