jadwal

1. Surabaya, 29 Februari 2024
Nomor : 000.7.1.3/4376/201.2/2024 Kepada
Yth. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota se-Jawa
Timur
di
TEMPAT
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Jadwal Penginputan Usulan
Musrenbang Kabupaten dan
Kota melalui SIPD-RI Tahun
Anggaran 2025
Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, maka sebagai bagian
implementasi pendekatan perencanaan khususnya pendekatan
perencanaan bawah-atas (bottom-up planning), bersama ini dimohon
bantuannya untuk mengusulkan program dan kegiatan berdasarkan hasil
Musrenbang Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Pemerintah
Daerah (SIPD-RI) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Usulan Program dan Kegiatan yang merupakan kewenangan Provinsi
dapat diusulkan paling banyak 5 (lima) usulan untuk setiap Perangkat
Daerah Provinsi tujuan;
2. Usulan-usulan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota agar
diusulkan melalui Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota (BKK),
surat usulan ditandatangani oleh Bupati/Walikota ditujukan kepada
Gubernur;
3. Usulan-usulan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa agar
diusulkan melalui Belanja Bantuan Keuangan Desa (BKD), surat
usulan ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Gubernur;
4. Khusus untuk usulan yang merupakan Program Prioritas
Pembangunan Provinsi seperti BKK Kesehatan, BKK Pendidikan, BKK
Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM), BKD Jatim Puspa, BKD
BUMDes, dan BKD Desa Berdaya, diminta untuk diusulkan kepada
Pemerintah Provinsi melalui Belanja BKK dan BKD, yang surat
usulannya ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau Kepala Desa dan
agar berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi terkait;
5. Tata cara dan persyaratan usulan BK sebagaimana tersebut pada
angka 2 (dua) dan 3 (tiga), agar memperhatikan ketentuan
sebagaimana diatur pada Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 64
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Pahlawan No. 102-108 Telpon (031) 3554851-57 Fax. (031) 3534339
S U R A B A Y A 60174

2. Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring
dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;
6. Waktu penyampaian usulan melalui SIPD-RI dimulai Tanggal
01 Maret sampai dengan 01 April 2024;
7. Usulan-usulan sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu), 2 (dua),
dan 3 (tiga) agar mengacu pada Kamus Usulan sebagaimana
terlampir.
Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan
kerjasamanya diucapkan terima kasih.
KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Ir. MOHAMMAD YASIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690916 199710 1 001

3. PENJELASAN KAMUS USULAN
1. Untuk usulan Program dan Kegiatan yang merupakan kewenangan Provinsi, agar
menggunakan kamus usulan dengan hashtag #BP (Belanja Program)
2. Untuk usulan Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota, agar menggunakan
kamus usulan dengan hashtag #BK (Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota) dengan
ketentuan :
“ Jika dalam satu surat usulan Bupati/Walikota terdapat beberapa usulan yang
terdiri dari beberapa sektor, agar dilakukan penginputan pada masing-masing
sektor sesuai kamus usulan. ”
3. Untuk usulan Belanja Bantuan Keuangan Desa, agar menggunakan kamus usulan
dengan hashtag #BKD (Bantuan Keuangan Desa) dengan ketentuan :
“ Jika dalam satu surat usulan Kepala Desa terdapat beberapa usulan yang terdiri
dari beberapa sektor, agar dilakukan penginputan pada masing-masing sektor
sesuai kamus usulan. ”
4. Untuk usulan yang merupakan Program Prioritas Pembangunan Provinsi agar
menggunakan kamus usulan #BK dan #BKD (sesuai dengan program prioritas)
5. Jika terdapat usulan belanja Bantuan Sosial, agar menggunakan kamus usulan
dengan hashtag #BS (Bantuan Sosial)
6. Detail kamus usulan dapat diunduh pada : https://bit.ly/KamusUsulanJatim2025
Lampiran I
Surat Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur
Tanggal : 29 Februari 2024
Nomor : 000.7.1.3/4376/201.2/2024