1. HIRARKI DAN TATA ATURAN
DALAM MUHAMMADIYAH
OLEH:
Drs .Muthalib , M.M
2. Pertanyaan Diskusi
1. Apakah yang dimaksud dengan Organisasi
2. Sebutkan Prinsip-Prinsip Organisasi
3. Sebutkan Jenis Peraturan dalam Muhammadiyah
4. Apakah yang dimaksud dengan:
A. Anggaran Dasar;
B. Anggaran Rumah Tangga;
C. Qaidah;
D. Peraturan;
E. Pedoman;
F. Ketentuan.
3. PENGERTIAN :
a. Pengertian organisasi
Kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara
sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat
diindentifikasi , yang bekerja atas dasar yang rerelatif
terus menerus untuk mencapai satu tujuan bersama
atau sekelompok tujuan (Stephen P Robbins).
Organisasi merupakan sebuah sistem sosial yang
mempunyai identitas kolektif secara tegas, progja yang jelas,
prosedur dan cara kerja, serta daftar anggota yang secara
terperinci (Janu Murdiyamoko & Citra Handayan)
Sekelompok orang lebih dari satu yang bekerja
sama untuk mencapai tujuan yang sama
4. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang
besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama
Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga
dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut
Nabi Muhammad SAW.
Muhammadiyah secara etimologis berarti pengikut nabi
Muhammad, karena berasal dari kata Muhammad,
kemudian mendapatkan ya nisbiyah, sedangkan secara
terminologi berarti gerakan Islam, dakwah amar ma’ruf
nahi mungkar dan tajdid, bersumber pada al-Qur’an dan
as-Sunnah.
5. Unsur-unsur partisipasi organisasi
Menurut Keith Davi ada tiga unsur penting partisipasi :
1. Unsur pertama, bahwa partisipasi atau keikut
sertaan sesungguhnya merupakan suata keterlibatan
mental dan perasaan, lebih dan perasaan, lebih dari
pada semata – mata atau keterlibatan secara
jasmaniah.
2. Unsur kedua adalah kesediaan memberikan
sesuatu kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Ini
berarti, bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan
membantu kelompok.
3. Unsur ketiga adalah unsur tanggung jawab.
Unsur tersebut merupakan unsur yang menonjol dari
rasa menjadi anggota. Hal ini diakui sebagai anggota
artinya ada rasa “ sense of belongingness”
6. DISIPLIN BERORGANISASI
A. Pengertian disiplin dalam organisasi
Disiplin berasal dari akar kata “disciple“ yang
berarti belajar. Disiplin merupakan arahan untuk
melatih dan membentuk seseorang melakukan
sesuatu menjadi lebih baik. Disiplin adalah
suatu proses yang dapat menumbuhkan
perasaan seseorang untuk mempertahankan
dan meningkatkan tujuan organisasi secara
obyektif, melalui kepatuhannya menjalankan
peraturan organisasi.
7. Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan
melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan
orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah dan
peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, disiplin
adalah sikap mentaati peraturan dan ketentuan yang
telah ditetapkan tanpa pamrih.
Dalam ajaran Islam banyak ayat Al Qur’an dan
Hadist yang memerintahkan disiplin dalam arti
ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan,
antara lain surat An Nisa ayat 59:
8. Disiplin adalah kunci sukses, sebab dalam disiplin
akan tumbuh sifat yang teguh dalam memegang
prinsip, tekun dalam usaha maupun belajar, pantang
mundur dalam kebenaran, dan rela berkorban untuk
kepentingan agama dan jauh dari sifat putus asa.
Perlu kita sadari bahwa betapa pentingnya disiplin
dan betapa besar pengaruh kedisiplinan dalam
kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi,
bermasyarakat, berbangsa maupun kehidupan
bernegara.
9. B. Prinsip-prinsip Organisasi
1. Pemimpin mempunyai prilaku positif
•Untuk dapat menjalankan disiplin yang baik dan benar, seorang
pemimpin harus dapat menjadi role model/panutan bagi
bawahannya. Oleh karena itu seorang pimpinan harus dapat
mempertahankan perilaku yang positif sesuai dengan harapan staf.
2. Penelitian yang Cermat
•Dampak dari tindakan indisipliner cukup serius, pimpinan harus
memahami akibatnya. Data dikumpulkan secara faktual, dapatkan
informasi dari berbagai sumber atau pimpinan yang lain, tanyakan
secara pribadi rangkaian pelanggaran yang telah dilakukan, analisa,
dan bila perlu minta pendapat dari pimpinan lain.
10. 3. Kesegeraan
•Pimpinan harus peka terhadap pelanggaran yang
dilakukan oleh pimpinan lain ( tidak aktif ) sesegera mungkin
dan harus diatasi dengan cara yang bijaksana. Karena, bila
dibiarkan menjadi kronis, pelaksanaan disiplin yang akan
ditegakkan dapat dianggap lemah, tidak jelas, dan akan
mempengaruhi hubungan berbuat ( beraktifitas ) dalam
organisasi tersebut.
4. Lindungi Kerahasiaan (privacy)
•Tindakan indisipliner akan mempengaruhi ego pimpinan ,
oleh karena itu akan lebih baik apabila permasalahan
didiskusikan secara pribadi, pada ruangan tersendiri dengan
suasana yang rileks dan tenang. Kerahasiaan harus tetap
dijaga karena mungkin dapat mempengaruhi masa depannya
.
11. 5. Fokus pada Masalah.
Pimpinan harus dapat melakukan penekanan pada
kesalahan yang dilakukan pimpinan dan bukan pada
pribadinya, kemukakan bahwa kesalahan yang dilakukan
tidak dapat dibenarkan.
6. Peraturan Dijalankan Secara Konsisten
Peraturan dijalankan secara konsisten, tanpa pilih kasih.
Setiap pegawai/ pimpinan yang bersalah harus dibina
sehingga mereka tidak merasa dihukum dan dapat
menerima sanksi yang dilakukan secara wajar.
7. Fleksibel
Tindakan disipliner ditetapkan apabila seluruh informasi
tentang pegawai telah di analisa dan dipertimbangkan.
Hal yang menjadi pertimbangan antara lain adalah tingkat
kesalahannya, prestasi pekerjaan yang lalu, tingkat
kemampuannya dan pengaruhnya terhadap organisasi
12. 8. Mengandung Nasihat
•Jelaskan secara bijaksana bahwa pelanggaran yang dilakukan tidak
dapat diterima. File pegawai / pimpian yang berisi catatan khusus
dapat digunakan sebagai acuan, sehingga mereka dapat memahami
kesalahannya.
9. Tindakan Konstruktif
•Pimpinan harus yakin bahwa bawahan telah memahami perilakunya
bertentangan dengan tujuan organisasi dan jelaskan kembali
pentingnya peraturan untuk staf maupun organisasi. Upayakan agar
staf dapat merubah perilakunya sehingga tindakan indisipliner tidak
terulang lagi.
10. Follow Up (Evaluasi)
•Pimpinan harus secara cermat mengawasi dan menetapkan apakah
perilaku bawahan sudah berubah. Apabila perilaku bawahan tidak
berubah, pimpinan harus melihat kembali penyebabnya dan
mengevaluasi kembali batasan akhir tindakan indisipliner.
13. C. Tujuan Disiplin dalam Organisasi
Difokuskan untuk mengoreksi penampilan kerja agar peraturan kerja
dapat diberlakukan secara kon sisten.Tidak bersifat menghakimi
dalam memberla kukan hukuman atas tindakan indisipliner.
D. Tindakan Disiplin dalam Organisasi
Bimbingan Teguran Secara Lisan
Skors Teguran Secara Tertulis
14. a. Teguran Secara Lisan
•Teguran secara lisan terbatas dalam hal mengingatkan
pimpinan/ staf untuk kesalahan yang kecil dan baru
pertama kali dilakukan. Sebagai suatu tindakan koreksi,
biasanya teguran dilakukan secara pribadi dengan
cara yang bersahabat dengan tetap memperhatikan
situasi dan kondisi lingkungan. Bantu bawahan untuk
membuat keputusan agar tidak mengulangi
kesalahannya. Buat catatan khusus bahwa pimpinan/ staf
telah melakukan konsultasi, catat waktu, tempat, dan
permasalahannya, serta kesimpulan konsultasi. Dokumen
dimasukkan kedalam file pribadi pimpinan / staf.
15. b. Teguran Secara Tertulis
•Teguran secara tertulis dilakukan apabila pelanggaran
diulangi kembali, tidak menunjukan perbaikan atau
pelanggarannya cukup serius. Dalam teguran secara tertulis,
harus dicantumkan nama pegawai, nama pimpinan,
permasalahannya, rencana perbaikan, dan batas waktu
perbaikan serta konsekwensi nya apabila pelanggaran
diulangi. Bawahan harus membaca dan memahami sanksi yang
diberikan dan disepakati bersama. Dokumen dimasukan ke
dalam file pribadi pegawai dan tembusannya diberikan kepada
yang bersangkutan. Sanksi biasanya disesuaikan dengan
kebijakan institusi atau organisasi setempat.
16. c. Keputusan Terakhir/Skors
• Keputusan terakhir atau tereliminasi dilakukan karena
pimpinan melihat bahwa kesalahan yang dilakukan oleh
bawahan/ pimpinan sudah sangat serius dan selama batas
waktu perbaikan perilaku bawahan tidak memperlihatkan
perubahan. Keputusan terakhir biasanya dilakukan dengan
melibatkan pimpinan organisasi/Departemen. Keputusan
terakhir /skors dapat dilakukan dengan berbagai cara
tergantung pada tingkat kesalahannya maupun kebijakan
dari institusi / organisasi. Antara lain adalah : Penurunan
pangkat, mutasi, penundaan kenaikan pangkat / berkala,
penurunan insentif, tidak diperkenankan bekerja untuk
jangka waktu pendek , jangka waktu panjang, atau akhirnya
diberhentikan / dikeluarkan.
17. TATA ATURAN DALAM MUHAMMADIYAH
Jenis Peraturan dalam Muhammadiyah terdiri dari:
1. Jenis peraturan yang bersifat pengaturan,
meliputi:
• Anggaran Dasar;
• Anggaran Rumah Tangga;
• Qaidah;
• Peraturan;
• Pedoman;
• Ketentuan.
18. 2. Tata urutan peraturan yang bersifat penetapan, meliputi:
a. Tingkat pusat:
1. Keputusan Muktamar;
2. Keputusan Tanwir;
3. Keputusan Rapat Pimpinan Pusat;
4. Keputusan Pimpinan Pusat;
5. Maklumat, Instruksi, dan Edaran Pimpinan Persyarikatan dan
Majelis tingkat pusat.
b. Tingkat wilayah:
1. Keputusan Musyawarah Wilayah;
2. Keputusan Musyawarah Pimpinan Wilayah;
3. Keputusan Rapat Pimpinan Wilayah;
4. Keputusan Pimpinan Wilayah;
5. Maklumat, Instuksi, dan Edaran Pimpinan Persyarikatan dan
Majelis tingkat wilayah.
19. c. Tingkat daerah:
1. Keputusan Musyawarah Daerah;
2. Keputusan Musyawarah Pimpinan Daerah;
3. Keputusan Rapat Pimpinan Daerah;
4. Keputusan Pimpinan Daerah;
5. Maklumat, Instuksi, dan Edaran Pimpinan Persyarikatan dan Majelis
tingkat daerah.
d. Tingkat cabang:
1. Keputusan Musyawarah Cabang;
2. Keputusan Musyawarah Pimpinan Cabang;
3. Keputusan Pimpinan Cabang;
4. Maklumat, Instuksi, dan Edaran Pimpinan Persyarikatan dan Majelis
tingkat cabang.
e. Tingkat ranting:
1. Keputusan Musyawarah Ranting;
2. Keputusan Musyawarah Pimpinan Ranting;
3. Keputusan Pimpinan Ranting;
4. Maklumat, Instuksi, dan Edaran Pimpinan Persyarikatan tingkat ranting.
20. Peraturan dalam Muhammadiyah terdiri dari:
1. Materi muatan peraturan yang bersifat pengaturan meliputi:
a. Materi muatan Anggaran Dasar berupa operasionalisasi idea yang
termuat dalam Muqqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah.
b. Materi muatan Anggaran Rumah Tangga berupa pelaksanaan
Anggaran Dasar.
c. Materi muatan Qaidah berupa pelaksanaan Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga,
d. Materi muatan Peraturan berupa pelaksanaan Anggaran Dasar,
dan Anggaran Rumah Tangga, dan Qaidah.
e. Materi muatan Pedoman berupa pelaksanaan Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, Qaidah, dan Peraturan.
f. Materi muatan Ketentuan berupa pelaksanaan Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, Qaidah, Peraturan, dan Pedoman.
21. 2. Materi muatan peraturan yang bersifat penetapan meliputi:
a. Tingkat pusat:
1. Materi muatan Keputusan Muktamar berupa hasil Muktamar;
2. Materi muatan Keputusan Tanwir berupa hasil Tanwir;
3. Materi muatan Keputusan Rapat Pimpinan Pusat berupa hasil
Rapat Pimpinan Pusat;
4. Materi muatan Keputusan Pimpinan Pusat berupa hasil
keputusan Pimpinan Pusat;
5. Materi muatan fvlaklumat berupa pernyataan Pimpinan
Persyarikatan atau Majelis;
6. Materi muatan Instuksi berupa perintah Pimpinan Persyarikatan
atau Majlis;
7. Materi muatan Edaran berupa pemberitahuan mendesak
Pimpinan Pusat atau MajeIis.
22. b. Tingkat wilayah:
1. Materi muatan Keputusan Musyawarah Wilayah berupa hasil Musyawarah
Wilayah;
2. Materi muatan Keputusan Musyawarah Pimpinan Wilayah berupa hasil
Musyawarah Pimpinan Wilayah;
3. Materi muatan Keputusan Rapat Pimpinan Wilayah berupa hasil Rapat
Pimpinan Wilayah;
4. Materi muatan Keputusan Pimpinan Wilayah berupa hasil Keputusan
Pimpinan Wilayah;
5. Materi muatan Maklumat berupa pernyataan Pimpinan Wilayah atau
Majelis tingkat Wilayah;
6. Materi muatan Instuksi berupa perintah Pimpinan Wilayah atau Majelis
tingkat Wilayah;
7. Materi muatan Edaran Pimpinan Wilayah atau Majelis tingkat wilayah
berupa pemberitahuan mendesak Pimpinan Wilayah atau Majelis tingkat
wilayah.
23. c. Tingkat daerah:
1. Materi muatan Keputusan Musyawarah Daerah berupa Keputusan
Musyawarah Daerah;
2. Materi muatan Keputusan Musyawarah Pimpinan Daerah berupa hasil
Musyawarah Pimpinan Daerah;
3. Materi muatan Keputusan Rapat Pimpinan Daerah berupa hasil
Keputusan Rapat Pimpinan Daerah;
4. Materi muatan Keputusan Pimpinan Daerah berupa hasil Keputusan
Pimpinan Daerah;
5. Materi muatan Maklumat berupa pernyataan Pimpinan Daerah atau Majelis
tingkat daerah;
6. Materi muatan Instuksi berupa hasil berupa perintah Pimpinan Daerah atau
Majelis tingkat daerah;
7. Materi muatan Edaran Pimpinan Daerah atau Majelis tingkat daerah
berupa pemberitahuan mendesak Pimpinan Daerah atau Majelis tingkat
daerah.
24. d. Tingkat cabang:
1. Materi muatan Keputusan Musyawarah Cabang berupa hasil Keputusan
Musyawarah Cabang;
2. Materi muatan Keputusan Musyawarah Pimpinan Cabang berupa hasil
Musyawarah Pimpinan Cabang;
3. Materi muatan Keputusan Rapat Pimpinan Cabang berupa hasil Keputusan
Rapat Pimpinan Cabang;
4. Materi muatan Keputusan Pimpinan Cabang berupa hasil Keputusan
Pimpinan Cabang;
5. Materi muatan Maklumat berupa pernyataan Pimpinan Cabang atau Majelis
tingkat cabang;
6. Materi muatan Instuksi berupa perintah Pimpinan cabang atau Majelis
tingkat cabang;
7. Materi muatan Edaran berupa pemberitahuan mendesak Pimpinan
Cabang atau Majelis tingkat cabang.
25. e. Tingkat ranting:
1. Materi muatan Keputusan Musyawarah Ranting berupa hasil
Keputusan Musyawarah Ranting;
2. Materi muatan Keputusan Musyawarah Pimpinan Ranting berupa
hasil Musyawarah Pimpinan Ranting;
3. Materi muatan Keputusan Rapat Pimpinan Ranting berupa hasil
Keputusan Rapat Pimpinan Ranting;
4. Materi muatan Keputusan Pimpinan Ranting berupa hasil
Keputusan Pimpinan Ranting;
5. Materi muatan Maklumat berupa pernyataan Pimpinan Ranting;
6. Materi muatan Instuksi berupa perintah Pimpinan Ranting;
7. Materi muatan Edaran Pimpinan Ranting berupa pemberitahuan
mendesak Pimpinan Ranting.
26. Strategi implementasi kebijakan / aturan di Muhammadiyah
1. Sosialisasi kebijakan / aturan melalui surat
2. Sosialisasi dengan sistem berjenjang
3. Sosialisasi melalui lembaga AUM
4. Sosialisasi melalui pelatihan/workshop
27. TOTALITAS KEDISIPLINAN
• KEDISIPLINAN WAKTU
• KEDISIPLINAN MENCERAHKAN DIRI
• KEDISIPLINAN DALAM BERIBADAH
• KEPATUHAN KEPADA ALLAH DAN RASUL
• KEPATUHAN KEPADA ATURAN ORGANISASI
MUARA KEDISIPLINAN ITU PADA “DIRI SENDIRI”
