SOP HRD SUPER LENGKAP – STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT LENGKAP
Bagi Anda yang sedang membutuhkan referensi dalam pembuatan SOP (Standar Operational Prosedur) HRD, maka berikut kami tawarkan Produk berupa “Paket CONTOH SOP HRD LENGKAP untuk Perusahaan”.
*Produk yang kami tawarkan ini berupa SoftCopy (Format Microsoft Word dan Excel), jadi bisa Anda Edit sesuai kebutuhan.
*Produk SOP sudah dilengkapi dengan Contoh Job Description, Flowchart (Diagram Alur), dan Formulir2 Pendukung SOP.
*Mayoritas Dokumen SOP HRD ini sudah berbahasa Indonesia
*Produk dibagi atas 3 Versi (Versi 1, versi 2, dan versi 3). Antar versi mempuyai tampilan, jumlah, dan format yang berbeda, baik dari segi Jobdesk, prosedur SOP, flowchart, dan formulir. Harapannya Anda memiliki banyak referensi dan bahan materi dalam penyusunan SOP HRD.
* Untuk Detailnya, Produk SOP HRD ini terdiri atas 65 Job Description, 103 Prosedur SOP, dan 164 Formulir HRD.
Sistem penomor inventaris menggunakan 16 digit yang terdiri dari nama/klasifikasi inventaris, jenis, tahun pembelian, dan nomor urut. Inventaris dikelompokkan menjadi tanah, bangunan, kendaraan, kantor/kebaktian/pastor, musik, audio visual, dan multimedia. Setiap kelompok memiliki tipe yang lebih spesifik seperti tanah, bangunan, kendaraan roda 2, roda 4, peralatan kantor, furnitur, alat
Formulir ini meminta persetujuan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas. Terdapat informasi tentang jenis kendaraan, merk, nomor polisi, daftar perawatan/perbaikan yang dibutuhkan beserta keterangannya, serta tanda tangan pejabat yang menyetujui permohonan tersebut.
Template dokumen ini memberikan contoh sistem dan prosedur SDM perusahaan untuk membantu praktisi SDM dalam membuat SOP di bidang sumber daya manusia. Template ini terdiri dari berbagai contoh prosedur untuk memudahkan penerapannya di perusahaan manapun.
Dokumen tersebut menjelaskan tugas dan tanggung jawab seorang office boy di suatu perusahaan beserta jadwal kerjanya. Office boy bertugas membersihkan ruangan, menyediakan makanan dan minuman, mengirim dokumen, serta melaksanakan permintaan lain dari karyawan. Dokumen juga menjelaskan sanksi yang diberikan bila office boy melakukan pelanggaran seperti datang terlambat atau tidak menyelesaikan tugas.
Rapat evaluasi bulanan PT Borobudur membahas peningkatan produksi dan pemasaran yang stabil serta program kerja untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan, dengan mengevaluasi kinerja setiap bagian dan menyimpulkan perlu meningkatkan kinerja karyawan.
Dokumen tersebut menjelaskan proses penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk setiap jenjang jabatan mulai dari eselon I hingga pegawai negeri sipil berdasarkan rencana strategis dan kerja organisasi serta unit kerja yang lebih rendah. SKP tersebut merupakan implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
SOP HRD SUPER LENGKAP – STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT LENGKAP
Bagi Anda yang sedang membutuhkan referensi dalam pembuatan SOP (Standar Operational Prosedur) HRD, maka berikut kami tawarkan Produk berupa “Paket CONTOH SOP HRD LENGKAP untuk Perusahaan”.
*Produk yang kami tawarkan ini berupa SoftCopy (Format Microsoft Word dan Excel), jadi bisa Anda Edit sesuai kebutuhan.
*Produk SOP sudah dilengkapi dengan Contoh Job Description, Flowchart (Diagram Alur), dan Formulir2 Pendukung SOP.
*Mayoritas Dokumen SOP HRD ini sudah berbahasa Indonesia
*Produk dibagi atas 3 Versi (Versi 1, versi 2, dan versi 3). Antar versi mempuyai tampilan, jumlah, dan format yang berbeda, baik dari segi Jobdesk, prosedur SOP, flowchart, dan formulir. Harapannya Anda memiliki banyak referensi dan bahan materi dalam penyusunan SOP HRD.
* Untuk Detailnya, Produk SOP HRD ini terdiri atas 65 Job Description, 103 Prosedur SOP, dan 164 Formulir HRD.
Sistem penomor inventaris menggunakan 16 digit yang terdiri dari nama/klasifikasi inventaris, jenis, tahun pembelian, dan nomor urut. Inventaris dikelompokkan menjadi tanah, bangunan, kendaraan, kantor/kebaktian/pastor, musik, audio visual, dan multimedia. Setiap kelompok memiliki tipe yang lebih spesifik seperti tanah, bangunan, kendaraan roda 2, roda 4, peralatan kantor, furnitur, alat
Formulir ini meminta persetujuan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas. Terdapat informasi tentang jenis kendaraan, merk, nomor polisi, daftar perawatan/perbaikan yang dibutuhkan beserta keterangannya, serta tanda tangan pejabat yang menyetujui permohonan tersebut.
Template dokumen ini memberikan contoh sistem dan prosedur SDM perusahaan untuk membantu praktisi SDM dalam membuat SOP di bidang sumber daya manusia. Template ini terdiri dari berbagai contoh prosedur untuk memudahkan penerapannya di perusahaan manapun.
Dokumen tersebut menjelaskan tugas dan tanggung jawab seorang office boy di suatu perusahaan beserta jadwal kerjanya. Office boy bertugas membersihkan ruangan, menyediakan makanan dan minuman, mengirim dokumen, serta melaksanakan permintaan lain dari karyawan. Dokumen juga menjelaskan sanksi yang diberikan bila office boy melakukan pelanggaran seperti datang terlambat atau tidak menyelesaikan tugas.
Rapat evaluasi bulanan PT Borobudur membahas peningkatan produksi dan pemasaran yang stabil serta program kerja untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan, dengan mengevaluasi kinerja setiap bagian dan menyimpulkan perlu meningkatkan kinerja karyawan.
Dokumen tersebut menjelaskan proses penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk setiap jenjang jabatan mulai dari eselon I hingga pegawai negeri sipil berdasarkan rencana strategis dan kerja organisasi serta unit kerja yang lebih rendah. SKP tersebut merupakan implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
Formulir pengajuan lembur karyawan untuk divisi tertentu pada tanggal tertentu. Formulir ini meminta informasi nama, jabatan, keperluan lembur, jam mulai dan jam akhir lembur, serta tanda tangan karyawan.
Dokumen tersebut merupakan format penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Terdapat informasi tentang nama, NIP, pangkat/golongan, dan jabatan dari pejabat penilai dan pegawai yang dinilai. Kemudian dilanjutkan dengan daftar tugas pokok jabatan yang dinilai beserta target kuantitas, kualitas, waktu, output dan mutu yang dicapai pegawai.
Lokakarya ini membahas rencana aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah Semarang. Dokumen tersebut menjelaskan tentang analisis status pencapaian SPM saat ini, identifikasi kebutuhan untuk mencapai SPM, serta program dan anggaran yang dibutuhkan untuk penerapan SPM selama 5 tahun ke depan."
Dokumen tersebut merupakan laporan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB. Laporan tersebut mencakup identitas pejabat penilai, pegawai yang dinilai, atasan pejabat penilai, unsur penilaian yang mencakup pencapaian sasaran kerja dan perilaku kerja, serta tanda tangan persetujuan dari pegawai yang dinilai dan atasan pejabat penilai.
Standar operasional prosedur Bagian Umum Pengadilan Negeri membahas pengelolaan surat masuk dan keluar, administrasi perlengkapan dan perencanaannya, tugas rumah tangga kantor seperti perpustakaan dan kebersihan, pelaporan, serta penghapusan barang milik negara. Prosedur Bagian Kepegawaian membahas peningkatan pengelolaan data pegawai, termasuk absensi, daftar urut kepangkatan, dan inventarisasi pegawai.
Dokumen tersebut memberikan pedoman tentang teknis penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintahan. Terdapat uraian mengenai dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, format, dan langkah-langkah penyusunan SOP mulai dari persiapan, penilaian kebutuhan, pengembangan, hingga monitoring dan evaluasi.
Dokumen tersebut membahas tentang kerangka acuan dan laporan kegiatan. Kerangka acuan memberikan informasi yang dibutuhkan sebelum melaksanakan suatu kegiatan, sedangkan laporan merupakan penyajian data fakta tentang suatu kegiatan atau keadaan.
Dokumen tersebut merupakan hasil identifikasi umpan balik pelanggan di Puskesmas Lampihong yang meliputi 7 poin utama, yaitu keamanan, petugas kebersihan, waktu tunggu pelayanan, antrian pendaftaran, kedatangan petugas, tempat parkir, dan prioritas pelayanan anak sekolah. Dokumen tersebut juga memberikan analisis dan rekomendasi tindak lanjut untuk setiap poin masukan, seperti penambahan satpam, petugas
Dokumen ini memberikan pedoman pelaksanaan orientasi bagi petugas di UPTD Puskesmas Harum, Kabupaten Bangka Selatan. Tujuannya agar petugas memahami tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing. Langkah-langkah orientasi meliputi mempersiapkan bahan dan jadwal, tempat, metode ceramah dan diskusi, serta pengarahan kepala puskesmas tentang tugas setiap unit seperti KIA, gizi, promkes, dan farmasi.
Format laporan bulanan dan tahunan RSI Siti Rahmah terdiri dari pengantar, ketentuan umum, format laporan, dan penutup. Format laporan mencakup bab pendahuluan, ketenagaaan, kegiatan pengembangan SDM, sarana prasarana, dan hasil kinerja unit. Laporan diserahkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya dan diberikan sanksi bila terlambat.
Rapat bulanan komite mutu dan manajemen risiko RSPAD Gatot Soebroto membahas temuan hasil telusur di beberapa instalasi, meliputi IGD, ICU, hemodialisa, radiologi dan laboratorium. Rapat menetapkan tindak lanjut dan waktu penyelesaian masing-masing temuan.
Dokumen tersebut merangkum materi pelatihan evaluasi jabatan PNS yang mencakup penjelasan tentang pengertian evaluasi jabatan, mekanisme pelaksanaannya, contoh penyusunan informasi faktor jabatan struktural dan penjelasan masing-masing faktor yang dinilai. Pelatihan ini diikuti oleh peserta dari berbagai unit kerja dan bertujuan agar peserta mampu menyusun informasi faktor jabatan."
Dokumen tersebut membahas tentang kaidah-kaidah umum penulisan uraian tugas jabatan pada level eselon II, III, dan IV. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain jumlah uraian tugas yang sesuai dengan level jabatan, penggunaan kata yang tepat sesuai dengan level jabatan, dan adanya benang merah antar tingkatan jabatan.
Dokumen tersebut membahas tentang analisis jabatan dan perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan peraturan bersama Menteri PAN, RB, dan Menteri Keuangan. Faktor yang dipertimbangkan dalam perhitungan antara lain standar kemampuan rata-rata, waktu kerja, dan pendekatan hasil kerja maupun tugas per tugas. Diberikan contoh perhitungan kebutuhan pegawai untuk jabatan operator komputer dan pemroses naskah perjanjian
Dokumen tersebut membahas penyeragaman fungsi manajemen dan tugas-tugas pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas di lingkungan pemerintahan. Termasuk di dalamnya penjelasan mengenai perencanaan, pengawasan, pelaporan, pembinaan, dan penilaian kinerja.
Dokumen ini memberikan panduan prosedur pelaksanaan Survey Mawas Diri (SMD) di puskesmas, meliputi pembuatan jadwal, pemberitahuan ke masyarakat, persiapan kelengkapan, pelaksanaan kunjungan rumah ke rumah, pembuatan laporan, dan penyelesaian laporan SMD.
Formulir pengajuan lembur karyawan untuk divisi tertentu pada tanggal tertentu. Formulir ini meminta informasi nama, jabatan, keperluan lembur, jam mulai dan jam akhir lembur, serta tanda tangan karyawan.
Dokumen tersebut merupakan format penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Terdapat informasi tentang nama, NIP, pangkat/golongan, dan jabatan dari pejabat penilai dan pegawai yang dinilai. Kemudian dilanjutkan dengan daftar tugas pokok jabatan yang dinilai beserta target kuantitas, kualitas, waktu, output dan mutu yang dicapai pegawai.
Lokakarya ini membahas rencana aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah Semarang. Dokumen tersebut menjelaskan tentang analisis status pencapaian SPM saat ini, identifikasi kebutuhan untuk mencapai SPM, serta program dan anggaran yang dibutuhkan untuk penerapan SPM selama 5 tahun ke depan."
Dokumen tersebut merupakan laporan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB. Laporan tersebut mencakup identitas pejabat penilai, pegawai yang dinilai, atasan pejabat penilai, unsur penilaian yang mencakup pencapaian sasaran kerja dan perilaku kerja, serta tanda tangan persetujuan dari pegawai yang dinilai dan atasan pejabat penilai.
Standar operasional prosedur Bagian Umum Pengadilan Negeri membahas pengelolaan surat masuk dan keluar, administrasi perlengkapan dan perencanaannya, tugas rumah tangga kantor seperti perpustakaan dan kebersihan, pelaporan, serta penghapusan barang milik negara. Prosedur Bagian Kepegawaian membahas peningkatan pengelolaan data pegawai, termasuk absensi, daftar urut kepangkatan, dan inventarisasi pegawai.
Dokumen tersebut memberikan pedoman tentang teknis penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintahan. Terdapat uraian mengenai dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, format, dan langkah-langkah penyusunan SOP mulai dari persiapan, penilaian kebutuhan, pengembangan, hingga monitoring dan evaluasi.
Dokumen tersebut membahas tentang kerangka acuan dan laporan kegiatan. Kerangka acuan memberikan informasi yang dibutuhkan sebelum melaksanakan suatu kegiatan, sedangkan laporan merupakan penyajian data fakta tentang suatu kegiatan atau keadaan.
Dokumen tersebut merupakan hasil identifikasi umpan balik pelanggan di Puskesmas Lampihong yang meliputi 7 poin utama, yaitu keamanan, petugas kebersihan, waktu tunggu pelayanan, antrian pendaftaran, kedatangan petugas, tempat parkir, dan prioritas pelayanan anak sekolah. Dokumen tersebut juga memberikan analisis dan rekomendasi tindak lanjut untuk setiap poin masukan, seperti penambahan satpam, petugas
Dokumen ini memberikan pedoman pelaksanaan orientasi bagi petugas di UPTD Puskesmas Harum, Kabupaten Bangka Selatan. Tujuannya agar petugas memahami tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing. Langkah-langkah orientasi meliputi mempersiapkan bahan dan jadwal, tempat, metode ceramah dan diskusi, serta pengarahan kepala puskesmas tentang tugas setiap unit seperti KIA, gizi, promkes, dan farmasi.
Format laporan bulanan dan tahunan RSI Siti Rahmah terdiri dari pengantar, ketentuan umum, format laporan, dan penutup. Format laporan mencakup bab pendahuluan, ketenagaaan, kegiatan pengembangan SDM, sarana prasarana, dan hasil kinerja unit. Laporan diserahkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya dan diberikan sanksi bila terlambat.
Rapat bulanan komite mutu dan manajemen risiko RSPAD Gatot Soebroto membahas temuan hasil telusur di beberapa instalasi, meliputi IGD, ICU, hemodialisa, radiologi dan laboratorium. Rapat menetapkan tindak lanjut dan waktu penyelesaian masing-masing temuan.
Dokumen tersebut merangkum materi pelatihan evaluasi jabatan PNS yang mencakup penjelasan tentang pengertian evaluasi jabatan, mekanisme pelaksanaannya, contoh penyusunan informasi faktor jabatan struktural dan penjelasan masing-masing faktor yang dinilai. Pelatihan ini diikuti oleh peserta dari berbagai unit kerja dan bertujuan agar peserta mampu menyusun informasi faktor jabatan."
Dokumen tersebut membahas tentang kaidah-kaidah umum penulisan uraian tugas jabatan pada level eselon II, III, dan IV. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain jumlah uraian tugas yang sesuai dengan level jabatan, penggunaan kata yang tepat sesuai dengan level jabatan, dan adanya benang merah antar tingkatan jabatan.
Dokumen tersebut membahas tentang analisis jabatan dan perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan peraturan bersama Menteri PAN, RB, dan Menteri Keuangan. Faktor yang dipertimbangkan dalam perhitungan antara lain standar kemampuan rata-rata, waktu kerja, dan pendekatan hasil kerja maupun tugas per tugas. Diberikan contoh perhitungan kebutuhan pegawai untuk jabatan operator komputer dan pemroses naskah perjanjian
Dokumen tersebut membahas penyeragaman fungsi manajemen dan tugas-tugas pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas di lingkungan pemerintahan. Termasuk di dalamnya penjelasan mengenai perencanaan, pengawasan, pelaporan, pembinaan, dan penilaian kinerja.
Dokumen ini memberikan panduan prosedur pelaksanaan Survey Mawas Diri (SMD) di puskesmas, meliputi pembuatan jadwal, pemberitahuan ke masyarakat, persiapan kelengkapan, pelaksanaan kunjungan rumah ke rumah, pembuatan laporan, dan penyelesaian laporan SMD.
Pelaksanaan management pemeliharaan peralatan medis pjnhkLies Dina Liastuti
Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum dan sistem pemeliharaan peralatan medis di RSJPDHK yang meliputi UU Kesehatan, Rumah Sakit, struktur organisasi bidang sarana medis, SDM, peralatan kerja dan kalibrasi, serta prosedur pemeliharaan yang dilakukan oleh pemakai, teknisi, dan pihak ketiga.
Dokumen tersebut merangkum tugas dan tanggung jawab berbagai subbagian dan unit di Puskesmas Muara Ancalong, termasuk subbagian tata usaha, unit keuangan, unit umum dan kepegawaian, serta unit-unit program kesehatan.
Permenkes 3 2015 peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotikaUlfah Hanum
Peraturan ini mengatur tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Peraturan ini mengatur tata cara peredaran melalui penyaluran dan penyerahan, serta persyaratan izin untuk produksi, impor, dan penyaluran narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi.
Dokumen tersebut berisi tentang struktur organisasi Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Umum Daerah Kelet, Provinsi Jawa Tengah. Terdapat penjelasan tentang jabatan-jabatan yang ada di Instalasi Gawat Darurat seperti Direktur, Kepala Instalasi, Dokter Jaga, Perawat, dan juga uraian tugas dari masing-masing jabatan.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerahinfosanitasi
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengelolaan barang milik negara dan daerah. Dokumen ini menjelaskan tentang pengelola barang, pengguna barang, kuasa pengguna barang, serta tata cara pengelolaan barang milik negara dan daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang.
[Ringkasan]
Keputusan Direktur RSD Kol. Abundjani Bangko menetapkan standar pengelolaan sumber daya manusia bidang kesehatan di rumah sakit tersebut. Standar tersebut mencakup pengelolaan secara makro dan mikro, termasuk perencanaan, rekrutmen, evaluasi, dan pengembangan sumber daya manusia bidang kesehatan. Keputusan ini juga menetapkan prosedur penghitungan kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan klasifikasi
Permenkes nomor 54 tahun 2015 tentang pengujian dan kalibrasi alat kesehatanAgung Oktavianto
Peraturan ini mengatur tentang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan untuk memastikan alat kesehatan yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar. Alat kesehatan tertentu wajib diuji dan dikalibrasi sekali setahun, dan alat yang lulus akan diberi sertifikat dan label laik pakai.
Dokumen tersebut merangkum informasi mengenai jabatan Pengelola Barang di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Jabatan ini bertanggung jawab atas pengelolaan barang sesuai prosedur, meliputi perencanaan, pengecekan, pengelolaan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan. Syarat utama jabatan ini adalah pendidikan DIII dan pengalaman kerja satu tahun di bidang umum.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan inventarisasi barang milik negara di lingkungan Universitas Sebelas Maret. Terdapat penjelasan mengenai tujuan, fungsi, sasaran, istilah-istilah, organisasi, dan instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik negara.
MATERI BIMTEK UNTUK DINKES aset bpkpd.pptxAndriSujarwo1
Dokumen tersebut membahas tentang inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah, termasuk definisi, jenis barang, prosedur pelaporan, dan peraturan yang mengaturnya."
Dokumen tersebut membahas tentang sensus barang milik daerah yang merupakan kegiatan inventarisasi secara khusus dan menyeluruh untuk mengakuratkan data barang milik daerah, provinsi, dan negara yang digunakan oleh pemerintah daerah guna memperoleh data yang lengkap dan akurat.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi persediaan pemerintah menurut PSAP 05 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Persediaan merupakan aset berwujud yang terdiri dari barang, perlengkapan, bahan baku, barang dalam proses produksi, dan barang jadi yang dimiliki pemerintah untuk mendukung operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Dokumen ini juga menjelaskan pengakuan, pengukuran, dan pen
Dokumen tersebut membahas mengenai pengurusan aset kerajaan termasuk definisi aset, jenis aset, peraturan pengurusan aset, dan isu-isu yang muncul dalam audit pengurusan aset. Dokumen tersebut juga menjelaskan prosedur pendaftaran, penggunaan, penyelenggaraan, dan pelupusan aset kerajaan.
Qanun ini mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Bireuen. Dokumen ini menjelaskan definisi istilah yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah, ketentuan umum pengelolaan barang milik daerah, dan ketentuan lain yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Bireuen.
Peraturan ini mengatur pelaksanaan penilaian kembali barang milik negara berupa aset tetap seperti tanah, gedung, dan jalan serta menetapkan kewenangan dan tanggung jawab pengelola barang dalam melaksanakan penilaian kembali tersebut.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengurusan aset kerajaan termasuk definisi, kategori aset, verifikasi stok, dan pengurusan penggunaan kenderaan. Beberapa aspek pengurusan aset yang dibahas adalah perancangan, perolehan, penyimpanan, penyenggaraan, penggunaan, rekod, pemeriksaan, dan pelupusan aset. Dokumen tersebut juga membahas peraturan dan arahan terkait pengurusan aset kera
Dokumen tersebut membahas mengenai pengurusan aset kerajaan termasuk harta modal, inventori, dan bekalan pejabat. Ia menjelaskan tanggung jawab pegawai pengawal dalam merekod, menyimpan, menyelenggara, dan melaporkan aset-aset tersebut sesuai dengan peraturan dan panduan kewangan. Dokumen tersebut juga membahas isu-isu yang dihadapi dalam pengurusan aset berdasarkan laporan Ketua Audit Negara.
Dokumen tersebut membahas mengenai pengurusan aset kerajaan termasuk definisi, kategori, pengurusan stor, verifikasi stok, dan pengurusan penggunaan kenderaan. Beberapa poin penting meliputi pendefinisian aset kerajaan, kategori aset seperti harta modal dan inventori, proses verifikasi stok untuk memastikan kesesuaian antara stok fisik dan rekod, serta aturan penggunaan kenderaan untuk tugas rasmi.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan perundang-undangan dan definisi mengenai pengelolaan keuangan negara dan daerah, termasuk definisi aset, persediaan, dan pengungkapan terkait persediaan dalam laporan keuangan pemerintah.
Pp 27 th 2014pengelolaan barang milik negara daerahWinarto Winartoap
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengelolaan barang milik negara dan daerah. Menteri Keuangan ditunjuk sebagai pengelola barang milik negara sedangkan gubernur/bupati/walikota ditunjuk sebagai pengelola barang milik daerah. Peraturan ini mengatur tentang pengelola, pengguna, dan penatausahaan barang milik negara dan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang Barang Milik Daerah yang mencakup aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya seperti persediaan, tanah, peralatan, gedung, jalan, dan aset tidak berwujud. Dokumen ini juga menjelaskan kategori dan kualifikasi persediaan seperti barang pakai habis, tak habis pakai, dan bekas dipakai."
SEIRI/Ringkas, merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan sehingga segala barang yang ada di lokasi kerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja
BUKU SAKU PANDUAN PRAKTIS INVENTARISASI ASET DESA.pdfanitaalimin
Dokumen tersebut membahas tentang panduan praktis inventarisasi aset desa yang mencakup tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan inventarisasi aset desa serta penjelasan mengenai aplikasi yang digunakan dalam inventarisasi aset desa."
1. KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
Jl. Ir. H. Juanda No 95
Ciputat 15412 Indonesia
No. Dok. Un.01-B.II-AKLAP-AISBMN-SOP-001
Tgl. Terbit 1 Oktober 2013
No. Revisi 001
Hlm. 1 | 6
SOP PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
1. TUJUAN
Standard Operating Procedure (SOP) ini bertujuan untuk:
a. Tercapainya tertib administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan Negara.
b. Mempermudah pengawasan dan penyelamatan barang milik/kekayaan Negara.
c. Mempermudah dalam menghitung kekayaan Negara
d. Tercapainya penghematan keuangan Negara
2. RUANG LINGKUP
Standard Operating Procedure (SOP) ini meliputi:
2.1 Menyediakan data sebagai bahan pijakan untuk merencanakan dan menentukan kebutuhan barang-barang milik/kekayaan negara
2.2 Memberikan informasi sebagai bahan masukan untuk pengadaan barang milik/kekayaan negara
2.3 Menjadi pedoman dalam pendistribusian barang milik/kekayaan negara
2.4 Memberikan informasi dalam pemeliharaan barang milik/kekayaan negara
2.5 Menyediakan data/informasi dalam menentukan kondisi barang milik/kekayaan negara (rusak/berlebih) dan penghapusan serta pertanggung jawabannya
2.6 Membina katalogisasi dan standarisasi barang milik/kekayaan negara
3. REFERENSI
a. Petunjuk Teknik Opname Fisik Barang Inventaris (OFBI) di lingkungan Departemen Agama, Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal 1999/2000
b. Klasifikasi dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara, Departemen Agama, Sekretariat Jenderal, Tahun 2000
4. ISTILAH DAN DEFINISI
4.1 Pedoman pembukuan dan inventarisasi barang milik/kekayaan negara di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah rangkaian ketentuan yang harus dilaksanakan dan dijadikan pegangan, tuntutan dan dasar dalam melakukan pembukuan UIN Syarif Hidayatullah
4.2 Pembukuann barang milik/kekayaan negara adalah kegiatan untuk melakukan pencatatan barang milik/kekayaan negara baik data asal barang, penempatan barang di unit kerja, mutasi barang maupun inventarisasi barang.
4.3 Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran barang milik/kekayaan negara pada suatu saat tertentu.
4.4 Barang milik/kekayaan negara adalah semua barang milik negara yang berasal/dibeli dengan dana yang bersumber untuk seluruhnya atau sebagian dari APBN ataupun dengan dana dari luar APBN yang dikuasai/dibawah pengurusan kementerian, lembaga-lembaga Negara, Lembaga Non
2. KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
Jl. Ir. H. Juanda No 95
Ciputat 15412 Indonesia
No. Dok. Un.01-B.II-AKLAP-AISBMN-SOP-001
Tgl. Terbit 1 Oktober 2013
No. Revisi 001
Hlm. 2 | 6
SOP PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
Pemerintah Non Departemen serta unit-unit di dalam lingkungannya yang terdapat baik di dalam mupun di luar negeri.
4.5 Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang terdiri dari satuan-satuan tertentu yang dapat dihitung, diukur, ditimbang, dan tidak termasuk uang dan surat berharga.
4.6 Barang bergerak adalah barang milik/kekayaan negara yang menurut sifat dan penggunaannya dapat dipindah-pindahkan misalnya alat pengangkut, peralatan kantor, alat kesehatan dan lainnya.
4.7 Barang tidak bergerak barang milik keayaan negara yang menurut aturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan sebagai barang tidak bergerak misalnya tanah, bangunan, dermaga dan landasan lainnya.
4.8 Barang persediaan adalah barang yang merupakan bagian dari kekayaan negara yang masih disimpan dalam ruangan penyimpan (gudang) yang belum digunakan dalam kegiatan dinas
4.9 Barang pakai habis adalah barang yang merupakan bagian dari kekayaan negara yang menurut sifatnya dipakai habis untuk keperluan dinas atau jangka waktu pemakaian kurang dari 1 tahun.
4.10 Barang inventaris adalah barang yang merupakan bagian dari kekayaan negara baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang berada dalam penguasaan dan pengurusan departemen/non departemen yang jangka waktu pemakaiannya lebih dari 1 tahun dan telah digunakan dalam kegiatan dinas.
4.11 Daftar Inventaris barang adalah daftar yang memuat catatan barang inventaris yang berada dalam lingkungan satuan kerja
4.12 Unit Akuntansi Kuasa Pengguna barang (UAKPB) adalah instansi pada tingkat kantor/satuan kerja/proyek yang menguasai anggaran sendiri dan atau menguasai dan mengurus barang milik negara/kekayaan negara (Rektor)
4.13 Unit Akuntansi Pembantu Kuasa pengguna Barang (UAPKPB) adalah pimpinann di lingkungan fakultas atau biasa disebut dengan Dekan Fakultas.
4.14 Unit Akuntansi Pembantu Penguasa Barang (UAPPB-W) merupakan unit akuntansi BMN pada tingkat kantor wilayah atau unit kerja lain di wilayah yang ditetapkan sebagai UAPPB-W, atau Kepala Unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W. UAPPB-W membawahi UAKPB. Untuk UAPPB-W Dekonsentrasi penanggungjawabnya adalah Gubernur atau Departemen Agama adalah Kepala kantor wilayah Departemen Agama.
4.15 Unit Akuntansi Pembantu Penguasa Barang (UAPPB-E1) pada unit Eselon I adalah Pejabat Eselon yang bertanggung jawab atas pembinaan barang inventaris dalam lingkungan Unit Eselon I yang bersangkutan (Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal)
3. KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
Jl. Ir. H. Juanda No 95
Ciputat 15412 Indonesia
No. Dok. Un.01-B.II-AKLAP-AISBMN-SOP-001
Tgl. Terbit 1 Oktober 2013
No. Revisi 001
Hlm. 3 | 6
SOP PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
4.16 Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) pada Departemen Agama adalah Menteri Agama yang bertanggung jawab atas pembinaan barang inventaris dalam lingkungan Departemen Agama.
4.17 Pengelola barang milik/kekayaan negara adalah pejabat/pimpinan organisasi/unit satuan kerja yang diberi wewenang dan tanggung jawab pembinaan, pengurusan pemakaian barang inventaris yang dikuasai/digunakan oleh Departemen Agama
4.18 Bendaharawan barang adalah pejabat yang oleh negara diserahi tugas, menerima, menyimpan, dan mengeluarkann serta mempertanggung jawabkan barang-barang dan membantu UAPPB-E1 mempersiapkan merencanakan penghapusan barang persediaan yang menjadi tanggung jawabnya.
4.19 Gudang adalah suatu ruangan atau tempat penyimpanan baik yang tertutup atau yang terbuka, yang khsus dipakai untuk penyimpanan barang persediaan dan tempat tersebut tidak untuk umum.
4.20 Buku mutasi adalah buku yang terdiri dari lembaran-lembaran mutasi yang digunakan untuk mencatat semua penambahan, pengurangan dan perubahan status barang
4.21 Buku inventaris adalah buku yang terdiri dari lembaran daftar inventaris yang mencatat barang-barang inventaris, riwayat barang, inventaris barang dan sebagainya yang perlu dimonitor terus menerus
4.22 KIB (Kartu Inventaris Barang) adalah kartu yang digunakan untuk mencatat data asal barang-barang inventaris yang berada pada setiap proyek, UAPKPB, UAKPB, UAPPB-W, UAPPB-E1, UAPB.
4.23 Kondisi barang (baik, rusak, rusak sama sekali)
4.23.1 Menurut kondisinya, tanah disebut:
Baik
- Jika tanah telah/akan digunakan sesuai dengan peruntukan
- Jika tanah tidak/masih memerlukan pengolahan lagi untuk digunakkan menurut peruntukan
Rusak
Jika tanah mengalami kerusakan, misalnya longsor, erosi dan kebanjiran tetapi amsih dapat digunakan sesuai dengan tingkat peruntukkannya
Rusak sama sekali
Jika tanah yang rusak sama sekali karena bencana alam sebab lain dan tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan peruntukkannya
4.23.2 Menurut kondisinya, non tanah disebut:
4. KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
Jl. Ir. H. Juanda No 95
Ciputat 15412 Indonesia
No. Dok. Un.01-B.II-AKLAP-AISBMN-SOP-001
Tgl. Terbit 1 Oktober 2013
No. Revisi 001
Hlm. 4 | 6
SOP PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
Baik
- Jika barang tersebut masih dalam keadaan baik dan baru
- Jika barang tersebut masih dalam keadaan baik dan hanya memerlukan perbaikan- perbaikan rutin yang ringan
- Jika barang tersebut masih dapat diperbaiki secara efisien yang memerlukan perbaikan/penggantian bagian atau perlengkapan saja
Rusak
Jika barang tersebut masih bisa dipakai walaupun tidak efisien lagi serta sering memerlukan perbaikan besar yang tidak dapat dielakkan
Rusak Sama Sekali
Jika barang tersebut sudah tidak dapat dipakai dan tidak dapat diperbaiki lagi
5. FORM
a. Form Neraca Barang Milik Negara
b. Form Catatan atas Laporan BMN
c. Form Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel
d. Form Laporan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomptabel
e. Form Laporan Barang Kuasa Pengguna Gabungan
f. Form Laporan Barang Kuasa Pengguna Konstruksi
g. Form Laporan Barang Kuasa Pengguna Aset tak Berwujud
6. INSTRUKSI KERJA
a. Petunjuk instalasi aplikasi SIMAK BMN
b. Petunjuk pengisian data Aplikasi SIMAK BMN
7. REKAMAN MUTU
a. Neraca Barang Milik Negara
b. Berita acara Rekonsiliasi dengan KPKNL
c. Catatan atas Laporan BMN
d. Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel
e. Laporan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomptabel
f. Laporan Barang Kuasa Pengguna Gabungan
g. Laporan Barang Kuasa Pengguna Konstruksi
h. Laporan Barang Kuasa Pengguna Aset tak Berwujud
8. DOKUMEN TERKAIT
a. SOP Penghapusan BMN
5. KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
Jl. Ir. H. Juanda No 95
Ciputat 15412 Indonesia
No. Dok. Un.01-B.II-AKLAP-AISBMN-SOP-001
Tgl. Terbit 1 Oktober 2013
No. Revisi 001
Hlm. 5 | 6
SOP PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
b. SOP Stock Opname Fisik Barang
c. Petunjuk Teknik Opname Fisik Barang Inventaris (OFBI) di lingkungan Departemen Agama, Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal 1999/2000
d. Klasifikasi dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara, Departemen Agama, Sekretariat Jenderal, Tahun 2000
Dasar hukum:
Kualifikasi Pelaksana:
a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
c. Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN
d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN
Mempunyai keterampilan dalam mengoperasikan aplikasi SIMAK-BMN.
Telah mengikuti pelatihan Aplikasi SIMAK BMN
Keterkaitan:
Peralatan/Perlengkapan:
Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum, Ka. Biro PKSI, Kabag Keuangan, Kabag. Umum, UAKPB-W
Aplikasi SIMAK-BMN
Peringatan:
Pencatatan dan Pendataan:
Melaporkan BMN ke SAKPA dilakukan setiap akhir bulan, apabila tidak terlaksana maka akan mendapat teguran dari KPPN IV dan VI Jakarta.
Melaporkan BMN setiap semester ke KPPN Serpong dan Kanwil Kemenag RI sebelum tanggal 10 Januari dan 10 Juli, apabila tidak terlaksana maka akan mendapatkan teguran dari KPPN Serpong dan Kanwil Kemenag RI
Daftar Inventaris Barang
6. KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
Jl. Ir. H. Juanda No 95
Ciputat 15412 Indonesia
No. Dok. Un.01-B.II-AKLAP-AISBMN-SOP-001
Tgl. Terbit 1 Oktober 2013
No. Revisi 001
Hlm. 6 | 6
SOP PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
No.
Aktivitas
Pelaksana
Mutu Baku
Staf AIS BMN
UAKPB-W
Persyaratan/
Perlengkapan
Waktu
Output
1.
Mengumpulkan data transaksi
SPJ dan bukti serah terima
Setiap Pengajuan GUP
Data trasnsaksi BMN
2.
Membukukan data transaksi BMN
Data transaksi, form pembukuan
Setiap Pengajuan GUP
Dokumen pembukuan BMN
3.
Membuat dan memutaakhirkan KIB, DIR, dan DIL
Tidak
Data Transaksi dan Informasi BMN Lainnya
Setiap Pengajuan GUP
KIB, DIR Update
4.
Mencocokkan Data antara laporan BMN dengan laporan Keuangan
Ya
Laporan BMN dan laporan keuangan
Per - Bulan
Laporan BMN
5.
Menyusun laporan BMN
Laporan BMN yang telah dicocokan
Per - Semester
Laporan BMN
6.
Melaporkan ke UAKPB-W
(Kanwil Kemenag RI) dan KPKNL
Bukti serah terima, Laporan BMN
Per - Semester
Laporan BMN
7.
Menerima Laporan BMN
Bukti serah terima, Laporan BMN
Per - Semester
Laporan BMN
8.
Menyimpan Arsip data BMN dan melakukan tutup buku
Bukti serah terima, Laporan BMN
Per - Semester
Laporan BMN