asfsfsdf

1. ASPEK HUKUM KONSTRUKSI
Semester VIII (Delapan) Dosen Ir. Hery Susanto, MT
Jumlah Sks 2 Pertemuan Ke 4 (Empat)
• menjelaskan tentang Undang-undang Jasa Konstruksi yang berlaku di Indonesia
UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI
(UUJK)

2. UU NO. 02/2017
TENTANG
JASA KONSTRUKSI
2
2
4/4/2020

3. Dalam UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mencakup:
• Pembagian Tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi
• Perbaikan klasifikasi dalam usaha jasa konstruksi
• Pengaturan terkait badan usaha asing
• Pengaturan proses dalam penyelesaian sengketa yang lebih mengedepankan
musyawarah mufakat dan meminimalisir penyelesaian melalui pengadilan
• Perbaikan proses penetapan kegagalan bangunan
• Penguatan tenaga kerja konstruksi dan pengaturan tenaga kerja asing
• Penguatan kelembagaan yang mencakup unsur-unsur kelembagaan dan
pembiayaan kelembagaan, dan
• Meniadakan kriminalisasi dengan menghilangkan ketentuan pidana
PENDAHULUAN
3
4/4/2020

4. KERANGKA UUJK NO 2/2017
BAB I.
KETENTUAN
UMUM
BAB II. ASAS DAN
TUJUAN
BAB III.
TANGGUNG
JAWAB DAN
KEWENANGAN
BAB IV. USAHA
JASA
KONSTRUKSI
BAB V.
PENYELENGGA
R-AAN JASA
KONTRUKSI
BAB VI.
BAB VI.
KEAMANAN,
KESELAMATAN,
KESEHATAN, DAN
KEBERLANJUTAN
KONSTRUKSI
BAB VII. TENAGA
KERJA
KONSTRUKSI
BAB VIII.
PEMBINAAN
BAB IX. SISTEM
INFORMASI JASA
KONSTRUKSI
BAB X.
PARTISIPASI
MASYARAKAT
BAB XI.
PENYELESAIAN
SENGKETA
BAB XII. SANKSI
ADMINISTRATIF
BAB XIII.
KETENTUAN
PERALIHAN
BAB XIV.
KETENTUAN
PENUTUP
1. Wilayah Pengaturan: Sektor ke-
PU-an dan Industri Konstruksi
2. Lingkup : Jasa, usaha penyediaan
bangunan dan rantai pasok
3. Pembinaan : desentralisasi
4. Perlindungan Hukum
5. Keterbukaan informasi
memanfaatkan teknologi
6. Klasifikasi usaha mendukung
daya saing.
7. Kemudahan dalam berusaha
8. Pengembangan berkelanjutan
(CPD, CBD)
9. Jaminan mutu produk konstruksi
10. Perbaikan/penetapan standar
Remunerasi minimal Tenaga
Kerja Ahli
11. Reformasi peran masyarakat
SUBSTANSI PENGATURAN
4
4/4/2020

5. Tanggung Jawab dan Kewenangan
UU NO. 18 TAHUN 1999
Hanya mengatur masalah pembinaan yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat jasa
konstruksi dimana tugas pembinaan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah yang diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 35)
UU NO. 2 TAHUN 2017
• Sudah diatur lebih tegas dalam Bab tersendiri (Bab III) mengenai pembagian tugas,
tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pasal
4 – Pasal 10) termasuk di dalamnya masalah pembinaan (Bab VIII Pasal 76 - Pasal 77)
• Tanggung Jawab Pemerintah Pusat misalnya meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha
jasa konstruksi nasional; terselenggaranya jasa konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan,
keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan; meningkatkan kompetensi, profesionalitas dan
produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional; meningkatkan partisipasi masyarakat jasa
konstruksi (Pasal 4).
• Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja
konstruksi; penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan wilayah provinsi (Pasal 7).
Kewenangan Pemerintah Daerah Kab/Kota adalah menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja
konstruksi; penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan wilayah kab/kota;
penertiban izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah dan besar; dan pengawasan tertib
usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi (Pasal 8)
5
4/4/2020

6. USAHA JASA KONSTRUKSI
UU NO. 18 TAHUN 1999
Mengenal istilah bidang usaha Jasa Konstruksi yang mencakup pekerjaan arsitektural
dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrikal dan/atau tata lingkungan,
masing-masing beserta kelengkapannya (Pasal 6)
UU NO. 2 TAHUN 2017
• Dalam UU baru ini terjadi perubahan klasifikasi usaha yang sebelumnya didasarkan pada
bidang arsitektur, sipil, mekanikal, kelistrikan dan tata lingkungan (ASMET) yang
sudah tidak sesuai dengan klasifikasi lapangan usaha saat ini, menjadi klasifikasi yang
didasarkan pada Central Product Classification (CPC).
• Artinya, klasifikasi bidang usaha didasarkan pada produk yaitu pekerjaan yang menghasilkan
sebuah bangunan gedung atau bangunan sipil (klasifikasi umum) dan pekerjaan instalasi,
konstruksi khusus, konstruksi pabrikasi, penyelesaian bangunan, atau penyewaan peralatan
(klasifikasi spesialis) (Pasal 14 ayat 2 ayat dan 3),
• Klasifikasinya tidak lagi berdasarkan jenis pekerjaannya seperti pekerjaan sipil, pekerjaan
arsitek, pekerjaan eletrikal atau pekerjaan mekanikal
Central Product Classification (CPC) sesuai standar PBB dan Peraturan Kepala Badan Statistik No. 57 tahun
2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
6
4/4/2020

7. BADAN USAHA ASING
UU NO. 18 TAHUN 1999
Hanya diatur dalam satu ayat pada Pasal
5 ayat (4) bahwa pekerjaan konstruksi
yang berisiko besar dan/atau yang
berteknologi tinggi dan/atau yang
berbiaya besar hanya dapat dilakukan
oleh badan usaha yang berbentuk
perseroan terbatas atau badan usaha
asing yang dipersamakan
UU NO. 2 TAHUN 2017
Terkait badan usaha asing; ketentuan
badan usaha asing lebih dipertegas
dengan berbagai kriteria dan kewajiban
serta diatur dalam bagian tersendiri antara
lain mempekerjakan lebih banyak
tenaga kerja Indonesia daripada
tenaga kerja asing dan menempatkan
warga negara Indonesia sebagai
pemimpin tertinggi kantor perwakilan
(Pasal 23, Pasal 32-35).
7
4/4/2020

8. PENYELESAIAN SENGKETA
UU NO. 18 TAHUN 1999
Penyelesaian sengketa jasa konstruksi
dapat ditempuh melalui pengadilan
atau di luar pengadilan berdasarkan
pilihan secara sukarela para pihak yang
bersengketa (Pasal 36). Artinya para
pihak bisa langsung memilih opsi
penyelesaian melalui pengadilan
UU NO. 2 TAHUN 2017
• Sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja
Konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar
musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
• Tahapan upaya penyelesaian sengketa meliputi
mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
• Selain upaya penyelesaian sengketa para pihak
dapat membentuk dewan sengketa dimana
pemilihan keanggotaan dewan sengketa
dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas
dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak
(Pasal 88).
• Artinya proses penyelesaian sengketa
meminimalisir penyelesaian sengketa melalui
pengadilan
8
4/4/2020

9. KEGAGALAN BANGUNAN
UU NO. 18 TAHUN 1999
Dalam UU No. 18/1999 yang
menentukan kegagalan bangunan adalah
penilai ahli, dimana belum dijelaskan
secara gamblang tentang siapa
penilai ahli yang menyatakan
kegagalan bangunan tersebut (Pasal
25)
UU NO. 2 TAHUN 2017
Dalam UU baru ini yang menetapkan
kegagalan bangunan adalah penilai ahli yang
ditetapkan oleh Menteri dengan persyaratan-
persyaratan yang lebih rinci (Pasal 61)
Menteri harus menetapkan penilai ahli
dalam waktu paling lambat 30 hari kerja
terhitung sejak diterimanya laporan mengenai
terjadinya Kegagalan Bangunan dan melaporkan hasil
penilaiannya kepada Menteri dan instansi yang
mengeluarkan izin membangun, paling lambat 90 hari
kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas
9
4/4/2020

10. TENAGA KERJA KONSTRUKSI
UU NO. 18 TAHUN 1999
Terkait dengan sertifikasi dan registrasi tenaga kerja dilakukan oleh Lembaga
(LPJK) (Pasal 33). UU ini belum mengatur masalah upah dan remunerasi.
UU NO. 2 TAHUN 2017
• Sertifikat kompetensi kerja diperoleh melalui uji kompetensi yang pelaksanaanya
dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). LSP dapat dibentuk oleh Asosiasi
profesi terakreditasi dan lembaga pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan (Pasal 71).
• Akreditasi terhadap asosiasi profesi diberikan oleh Menteri kepada asosiasi profesi
yang memenuhi persyaratan. LSP diberikan lisensi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan (saat ini oleh BNSP) setelah mendapat rekomendasi dari
menteri
• Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman profesional, setiap tenaga kerja
konstruksi harus melakukan registrasi kepada Menteri (Pasal 72).
• Setiap tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja
berhak atas imbalan yang layak atas layanan jasa yang diberikan dalam bentuk
upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 73).
Terhadap jenjang jabatan ahli, pengguna jasa harus memperhatikan
standar remunerasi minimal yang ditetapkan oleh Menteri (Pasal 43)
10
4/4/2020

11. TENAGA KERJA KONSTRUKSI ASING
UU NO. 18 TAHUN 1999
Tidak secara tegas membahas masalah tenaga kerja asing.
UU NO. 2 TAHUN 2017
• Tenaga kerja konstruksi asing dapat melakukan pekerjaan di bidang
jasa konstruksi di Indonesia hanya pada jabatan tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli di bidang jasa konstruksi
yang akan dipekerjakan oleh pemberi kerja harus memiliki surat
tanda registrasi dari Menteri (Pasal 74)
Jabatan tertentu adalah jabatan komisaris, direksi, manajer, dan ahli tertentu yang
ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan
11
4/4/2020

12. KELEMBAGAAN
UU NO. 18 TAHUN 1999
Masalah kelembagaan dalam UU No. 18/1999 hanya termaktub dalam lembaga yang diatur
bagian kedua yaitu masyarakat jasa konstruksi (Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34)
UU NO. 2 TAHUN 2017
• Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk
oleh Menteri.
• Unsur pengurus lembaga dapat diusulkan dari asosiasi perusahaan yang terakreditasi,
asosiasi profesi yang terakreditasi, institusi pengguna Jasa Konstruksi yang
memenuhi kriteria, perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria, dan asosiasi
terkait rantai pasok konstruksi yang terakreditasi.
• Pengurus lembaga ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari
Dewan Perwakilan Rakyat
• Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan oleh lembaga dibiayai dengan
anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Biaya yang diperoleh dari masyarakat atas layanan dalam penyelenggaraan sebagian
kewenangan yang dilakukan lembaga merupakan PNBP sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. (Pasal 84)
12
4/4/2020

13. PIDANA
UU NO. 18 TAHUN 1999
Ada ketentuan pidana yang menghentikan proses konstruksi jika terjadi ketentuan pidana terkait
dengan kesalahan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan yang tidak sesuai dengan
ketentuan keteknikan yang menyebabkan kegagalan pekerjaan (Pasal 43).
UU NO. 2 TAHUN 2017
• Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat akan adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran
yang disengaja dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan hukum terhadap
Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dilakukan dengan tidak mengganggu atau
menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
• Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat terkait dengan kerugian negara dalam penyelenggaraan
Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil
pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara.
• Hal-hal tersebut dikecualikan dalam hal terjadi hilangnya nyawa seseorang; dan/atau tertangkap
tangan melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 86)
Dalam UU ini, jika terjadi pidana maka tidak akan menghentikan proses konstruksi yang sedang
berjalan.
13
4/4/2020

14. Umpan balik dan Tugas Mandiri:
1. Carilah naskah tentang UUJK no. 18 th 1999 dan UUJK no. 2 th 2017 dan PP (Peraturan
Pemerintah) yang mengatur masing-masing undang-undang tersebut dalam
pelaksanaannya (dapat browsing melalui internet).
2. Jelaskan kembali dengan bahasa anda persamaan dan perbedaan antara UUJK no. 18 th
1999 dengan UUJK no. 2 th 2017.
3. Menurut anda apakah dengan berlakunya UUJK no. 2 th 2017 secara otomatis UUJK no.
18 th 1999 sudah tidak berlaku lagi. Apa alasannya ?
Tugas hendaknya diketik dan dikirim via e-mail : hery_s050200@yahoo.co.id dengan
mencantumkan nama dan NRP masing-masing dengan format:
NRP_nama_no.telp_Tugas Materi 4.
Tugas dikirimkan paling lambat hari Senin 13 April 2020
Selamat Belajar !!!
Tetap Semangat !!!

15. 15
4/4/2020