SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
63 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang
Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan FungsionalPranata Komputer;
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang
Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
002/BPS-SKB/II/2004 dan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penilaian
Angka Kredit Pranata Komputer.

More Related Content

What's hot

NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONALNOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONALtemanna #LABEDDU
 
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...Ridho Fitrah Hyzkia
 
Pergub no 189_ump dki 2013
Pergub no 189_ump dki 2013Pergub no 189_ump dki 2013
Pergub no 189_ump dki 2013saslirais
 
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015Winarto Winartoap
 
Surat keputusan direktur_tentang_satuan
Surat keputusan direktur_tentang_satuanSurat keputusan direktur_tentang_satuan
Surat keputusan direktur_tentang_satuannuningsih gunawan
 
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013moliiceman
 
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014BBPP_Batu
 
Pp nomor 72 tahun 2019 perubahan pp 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
Pp nomor 72 tahun 2019 perubahan pp 18 tahun 2016 tentang perangkat daerahPp nomor 72 tahun 2019 perubahan pp 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
Pp nomor 72 tahun 2019 perubahan pp 18 tahun 2016 tentang perangkat daerahtemanna #LABEDDU
 
Pemberhentian pegawai
Pemberhentian pegawaiPemberhentian pegawai
Pemberhentian pegawaiOvienMardiana
 
2452 perka bkn no.20 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan perpres no.44 tahun 2...
2452 perka bkn no.20 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan perpres no.44 tahun 2...2452 perka bkn no.20 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan perpres no.44 tahun 2...
2452 perka bkn no.20 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan perpres no.44 tahun 2...Winarto Winartoap
 
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahPP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahYudhi Aldriand
 
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiPeraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiYudhi Aldriand
 
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...Yudhi Aldriand
 
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014iceu novida adinata
 

What's hot (18)

NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONALNOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
 
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...
 
Pergub no 189_ump dki 2013
Pergub no 189_ump dki 2013Pergub no 189_ump dki 2013
Pergub no 189_ump dki 2013
 
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015
 
Surat keputusan direktur_tentang_satuan
Surat keputusan direktur_tentang_satuanSurat keputusan direktur_tentang_satuan
Surat keputusan direktur_tentang_satuan
 
Murad65
Murad65Murad65
Murad65
 
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
 
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 2014
 
Pp nomor 72 tahun 2019 perubahan pp 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
Pp nomor 72 tahun 2019 perubahan pp 18 tahun 2016 tentang perangkat daerahPp nomor 72 tahun 2019 perubahan pp 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
Pp nomor 72 tahun 2019 perubahan pp 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
 
Permendagri 68 th 2015
Permendagri 68 th 2015Permendagri 68 th 2015
Permendagri 68 th 2015
 
Pemberhentian pegawai
Pemberhentian pegawaiPemberhentian pegawai
Pemberhentian pegawai
 
PERDA BAKORLUH JABAR
PERDA BAKORLUH JABARPERDA BAKORLUH JABAR
PERDA BAKORLUH JABAR
 
2452 perka bkn no.20 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan perpres no.44 tahun 2...
2452 perka bkn no.20 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan perpres no.44 tahun 2...2452 perka bkn no.20 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan perpres no.44 tahun 2...
2452 perka bkn no.20 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan perpres no.44 tahun 2...
 
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahPP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
 
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiPeraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
 
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
 
Hbl rsud 2017
Hbl rsud 2017Hbl rsud 2017
Hbl rsud 2017
 
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
 

Similar to ASN dan Jabatan Fungsional

Peraturan bkn tentang pemberkasan
Peraturan bkn tentang pemberkasanPeraturan bkn tentang pemberkasan
Peraturan bkn tentang pemberkasanWarsito Sito
 
Permentan nomor 09_2017
Permentan nomor 09_2017Permentan nomor 09_2017
Permentan nomor 09_2017Eko Rochadi
 
KK BKN No 9 Tahun 2012
KK BKN No 9 Tahun 2012KK BKN No 9 Tahun 2012
KK BKN No 9 Tahun 2012Handi Asha
 
Permenpan nomor 02 tahun 2016
Permenpan nomor 02 tahun 2016Permenpan nomor 02 tahun 2016
Permenpan nomor 02 tahun 2016Buya Fachriy
 
Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...
Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...
Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...Penataan Ruang
 
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan StrukturalRaperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan StrukturalAde Suerani
 
Sk ppk pansek 2013
Sk ppk pansek 2013Sk ppk pansek 2013
Sk ppk pansek 2013moliiceman
 
Pp nomor 63_tahun_2009
Pp nomor 63_tahun_2009Pp nomor 63_tahun_2009
Pp nomor 63_tahun_2009erfne
 
Perka bkpm ri no 14 tahun 2015
Perka bkpm ri no 14 tahun 2015Perka bkpm ri no 14 tahun 2015
Perka bkpm ri no 14 tahun 2015HusniMubarak25
 
SK Tim Reformasi Birokrasi
SK Tim Reformasi BirokrasiSK Tim Reformasi Birokrasi
SK Tim Reformasi Birokrasibagorghst
 
RAPERDA PENGADAAN PNSD
RAPERDA PENGADAAN PNSDRAPERDA PENGADAAN PNSD
RAPERDA PENGADAAN PNSDAde Suerani
 
MANAJEMEN PNS_PP No. 11/2017 jo 17/2020
MANAJEMEN PNS_PP No. 11/2017 jo 17/2020 MANAJEMEN PNS_PP No. 11/2017 jo 17/2020
MANAJEMEN PNS_PP No. 11/2017 jo 17/2020 Kanaidi ken
 
2365 perka bkn nomor 7 tahun 2013 @ pedoman penyusunan standar kompetensi man...
2365 perka bkn nomor 7 tahun 2013 @ pedoman penyusunan standar kompetensi man...2365 perka bkn nomor 7 tahun 2013 @ pedoman penyusunan standar kompetensi man...
2365 perka bkn nomor 7 tahun 2013 @ pedoman penyusunan standar kompetensi man...Sri Budi Sukiyanto
 
Kpts. bupati penugasan pegawai dr mutasi masuk ke Kabupaten Pangandaran
Kpts. bupati penugasan pegawai dr mutasi masuk ke Kabupaten PangandaranKpts. bupati penugasan pegawai dr mutasi masuk ke Kabupaten Pangandaran
Kpts. bupati penugasan pegawai dr mutasi masuk ke Kabupaten PangandaranDani Setiawan
 
Pergub_42_Th_11.doc
Pergub_42_Th_11.docPergub_42_Th_11.doc
Pergub_42_Th_11.docABINUL HAKIM
 
PERMENPANRB NO 46 TAHUN 2012 (1).pdf
PERMENPANRB NO 46 TAHUN 2012 (1).pdfPERMENPANRB NO 46 TAHUN 2012 (1).pdf
PERMENPANRB NO 46 TAHUN 2012 (1).pdfDavidAnggoro1
 
Identifikasi-UU-Yang-Berkaitan-3.docx
Identifikasi-UU-Yang-Berkaitan-3.docxIdentifikasi-UU-Yang-Berkaitan-3.docx
Identifikasi-UU-Yang-Berkaitan-3.docxdinkes4
 

Similar to ASN dan Jabatan Fungsional (20)

Peraturan
PeraturanPeraturan
Peraturan
 
Sk badan pemberdayaan masyarakat
Sk badan pemberdayaan masyarakatSk badan pemberdayaan masyarakat
Sk badan pemberdayaan masyarakat
 
Peraturan bkn tentang pemberkasan
Peraturan bkn tentang pemberkasanPeraturan bkn tentang pemberkasan
Peraturan bkn tentang pemberkasan
 
Permentan nomor 09_2017
Permentan nomor 09_2017Permentan nomor 09_2017
Permentan nomor 09_2017
 
KK BKN No 9 Tahun 2012
KK BKN No 9 Tahun 2012KK BKN No 9 Tahun 2012
KK BKN No 9 Tahun 2012
 
Permenpan nomor 02 tahun 2016
Permenpan nomor 02 tahun 2016Permenpan nomor 02 tahun 2016
Permenpan nomor 02 tahun 2016
 
Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...
Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...
Permen PU Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor:02/PR...
 
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan StrukturalRaperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
 
Sk ppk pansek 2013
Sk ppk pansek 2013Sk ppk pansek 2013
Sk ppk pansek 2013
 
Pp nomor 63_tahun_2009
Pp nomor 63_tahun_2009Pp nomor 63_tahun_2009
Pp nomor 63_tahun_2009
 
Perka bkpm ri no 14 tahun 2015
Perka bkpm ri no 14 tahun 2015Perka bkpm ri no 14 tahun 2015
Perka bkpm ri no 14 tahun 2015
 
SK Tim Reformasi Birokrasi
SK Tim Reformasi BirokrasiSK Tim Reformasi Birokrasi
SK Tim Reformasi Birokrasi
 
RAPERDA PENGADAAN PNSD
RAPERDA PENGADAAN PNSDRAPERDA PENGADAAN PNSD
RAPERDA PENGADAAN PNSD
 
MANAJEMEN PNS_PP No. 11/2017 jo 17/2020
MANAJEMEN PNS_PP No. 11/2017 jo 17/2020 MANAJEMEN PNS_PP No. 11/2017 jo 17/2020
MANAJEMEN PNS_PP No. 11/2017 jo 17/2020
 
2365 perka bkn nomor 7 tahun 2013 @ pedoman penyusunan standar kompetensi man...
2365 perka bkn nomor 7 tahun 2013 @ pedoman penyusunan standar kompetensi man...2365 perka bkn nomor 7 tahun 2013 @ pedoman penyusunan standar kompetensi man...
2365 perka bkn nomor 7 tahun 2013 @ pedoman penyusunan standar kompetensi man...
 
Kpts. bupati penugasan pegawai dr mutasi masuk ke Kabupaten Pangandaran
Kpts. bupati penugasan pegawai dr mutasi masuk ke Kabupaten PangandaranKpts. bupati penugasan pegawai dr mutasi masuk ke Kabupaten Pangandaran
Kpts. bupati penugasan pegawai dr mutasi masuk ke Kabupaten Pangandaran
 
Pergub_42_Th_11.doc
Pergub_42_Th_11.docPergub_42_Th_11.doc
Pergub_42_Th_11.doc
 
PERMENPANRB NO 46 TAHUN 2012 (1).pdf
PERMENPANRB NO 46 TAHUN 2012 (1).pdfPERMENPANRB NO 46 TAHUN 2012 (1).pdf
PERMENPANRB NO 46 TAHUN 2012 (1).pdf
 
Sk pengabdian pencatatan sipil kabupaten muna
Sk pengabdian pencatatan sipil kabupaten munaSk pengabdian pencatatan sipil kabupaten muna
Sk pengabdian pencatatan sipil kabupaten muna
 
Identifikasi-UU-Yang-Berkaitan-3.docx
Identifikasi-UU-Yang-Berkaitan-3.docxIdentifikasi-UU-Yang-Berkaitan-3.docx
Identifikasi-UU-Yang-Berkaitan-3.docx
 

ASN dan Jabatan Fungsional

  • 1. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional; 6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan FungsionalPranata Komputer; 7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014; 8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya; 9. Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 002/BPS-SKB/II/2004 dan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Pranata Komputer.