RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN SKPD TERKAIT KOMISI A DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH PERIHAL MUTASI KEPALA KEPALA SEKOLAH.

1. PAPARAN DINAS PENDIDIKAN
RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN
SKPD TERKAIT KOMISI A DPRD
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PERIHAL
MUTASI KEPALA KEPALA SEKOLAH.
Pandan, 7 Juli 2015

2. DATA SEKOLAH
JENJANG
PENDIDIKAN
STATUS
TOTAL
NEGERI SWASTA
TK 7 35 42
SD 290 16 306
MI 7 18 25
SMP 56 22 78
MTS 2 19 21
SMA 13 11 24
MA 3 6 9
SMK 9 12 21

3. DATA GURU
JENJANG
PENDIDIKAN
PNS NON PNS TOTAL
L P L P L P
TK - 17 - 46 - 63
SD 572 1532 433 897 1005 2429
SMP 186 336 233 418 419 754
SMA 113 187 84 103 197 290
SMK 58 54 101 124 159 178

4. TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI
KEPALA SEKOLAH /MADRASAH
PERMENDIKNAS NO.13
Th 2007
PERMENDIKNAS NO.28
Th 2010
DASAR :
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
• Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
• Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
• Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
• Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
• Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
• Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah

5. Pasal 1
Kepala Sekolah :
Guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin
TK/RA,SD/MI,SMP/MTs,SMA/MA, dan SMK,
Guru : Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini
jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah.

6. GURU SYARAT
KEPALA
SEKOLAH
SYARAT UMUM :
• kualifikasi akademik minimal
S1/D-IV kependidikan atau
nonkependidikan.
• Usia max 56 pada tahun
pengangkatan pertama
• Memiliki sertifikat pendidik
pengalaman mengajar min 5
tahun kecuali TK Min.3 Thn
• Memiliki Golongan 2 min III/c
bagi PNS dan guru Non PNS
disetarakan kepangkatan
SYARAT KHUSUS :
• Berstatus sebagai guru pada
jenis atau jenjang
sekolah/madrasah yang sesuai
dengan sekolah atau
madrasah tempat
bersangkutan diberi tugas
tambahan
• Memiliki sertifikat kepala
sekolah/madrasah pada jenis
dan jenjang yang sesuai
dengan pengalaman nya
sebagai pendidik yang di
terbitkan oleh lembaga yang
ditetapkan Direktur Jenderal
Pasal 2

7. PENYIAPAN KEPALA SEKOLAH/
MADRASAH
Pasal 3
1. Rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala
sekolah/madrasah.
2. Kepala dinas sesuai kewenangannya menyiapkan calon kepala
sekolah/madrasah berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang
akan datang.
Pasal 4
1. Calon kepala sekolah/madrasah direkrut melalui pengusulan oleh
kepala sekolah/madrasah dan/atau pengawas.

8. Pasal 5
1. Dinas melakukan seleksi administratif dan akademik melalui penilaian
kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang
sebagai bukti bahwa calon kepala sekolah/madrasah bersangkutan
telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksudkan pada
Pasal 2 ayat (2).
2. Seleksi akademik dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan
dan penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah/madrasah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6
Guru yang telah lulus seleksi calon kepala sekolah/madrasah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Harus Mengikuti program
pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah di lembaga
terakreditasi ditunjuk dan ditetapkan oleh menteri.

9. Pasal 7
1. Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah kegiatan
pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik yang
bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan
keterampilan pada dimensidimensi kompetensi kepribadian, manajerial,
kewirausahaan, supervisi, dan sosial yang dilaksanakan dalam kurun
waktu minimal 100 (seratus) jam dan praktik pengalaman lapangan
dalam kurun waktu minimal selama 3 (tiga) bulan.
2. Calon kepala sekolah/madrasah yang dinyatakan lulus penilaian diberi
sertifikat kepala sekolah/madrasah oleh lembaga penyelenggara
3. Sertifikat kepala sekolah/madrasah dicatat dalam database nasional dan
diberi nomor unik oleh menteri atau lembaga yang ditunjuk
Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiapan calon kepala sekolah/madrasah
diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

10. 1. Pengangkatan kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui penilaian
akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala
sekolah/madrasah.
2. Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah ditetapkan
oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau
penyelenggara sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat
sesuai dengan kewenangannya
3. Tim pertimbangan melibatkan unsur pengawas sekolah/madrasah dan
dewan pendidikan.
4. Berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala
sekolah/madrasah, Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan
kewenangannya mengangkat guru menjadi kepala sekolah/madrasah
sebagai tugas tambahan.
5. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah
mendapatkan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 9
Proses Pengangkatan Kepala Sekolah/ Madrasah

11. 4. Berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala
sekolah/madrasah, Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai
dengan kewenangannya mengangkat guru menjadi kepala
sekolah/madrasah sebagai tugas tambahan.
5. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah
mendapatkan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
1. Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4
(empat) tahun.
2. Masa tugas kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila
memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja
3. Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala
sekolah/madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat
ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah di
sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari
sekolah/madrasah sebelumnya, apabila : a. telah melewati tenggang
waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau b. memiliki
prestasi yang istimewa
Pasal 10

12. MASA TUGAS
Pasal 10
 Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4
(empat) tahun dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas
apabila memiliki prestasi kerja minimal baik.
 Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala
sekolah/madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat
ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah di
sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari
sekolah/madrasah sebelumnya, apabila : a. telah melewati tenggang
waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau b. memiliki
prestasi yang istimewa
 Kepala sekolah/madrasah yang masa tugasnya berakhir, tetap
melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya

13. PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
Pasal 11
 Pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi pengembangan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada dimensi-dimensi
kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan
sosial.
 Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan melalui
pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.
 Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan Direktur Jenderal.

14. PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH/MADRASAH
Pasal 12
 Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilakukan secara berkala
setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
 Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas
sekolah/madrasah
 Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan
langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai
yang terdiri dari pengawas sekolah/madrasah, pendidik, tenaga
kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan
bertugas.
 Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 usaha pengembangan sekolah/madrasah
 peningkatan kualitas sekolah/madrasah berdasarkan 8 (delapan)
standar nasional
 Usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala
sekolah/madrasah;

15. MUTASI DAN PEMBERHENTIAN TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA
SEKOLAH/MADRASAH
Pasal 13
Kepala sekolah/madrasah dapat dimutasikan setelah melaksanakan
masa tugas dalam 1 (satu) sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 2
(dua) tahun.
Pasal 14
Kepala sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
a. permohonan sendiri;
b. masa penugasan berakhir;
c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru
d. diangkat pada jabatan lain;
e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 12
g. berhalangan tetap;
h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;dan/atau
i. meninggal dunia

16. KOPETENSI HARUS DIMILIKI KEPALA SEKOLAH
BERDASARKAN PERMENDIKNAS NO 13 Thn 2007
 KEPRIBADIAN
 Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan
menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah.
 Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin.
 Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala
sekolah/madrasah
 Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
 Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai
kepala sekolah/ madrasah.
 Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.

17.  MANAJERIAL
 Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan
perencanaan.
 Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan.
 Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya
sekolah/madrasah secara optimal.
 Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju
organisasi pembelajar yang efektif.
 Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif
bagi pembelajaran peserta didik.
 Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya
manusia secara optimal. Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan
masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan
pembiayaan sekolah/ madrasah.
 Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan
penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik.
 Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai
dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.

18.  Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsi p
pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien.
 Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung
pencapaian tujuan sekolah/ madrasah.
 Mengelola unit layanan khusus sekolah/madrasah dalam mendukung
kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah.
 Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung
penyusunan program dan pengambilan keputusan.
 Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan
pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah.
 Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program
kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat, serta
merencanakan tindak lanjutnya.

19.  KEWIRAUSAHAAN
 Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah.
 Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai
organisasi pembelajar yang efektif.
 Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah.
 Pantang menyerah dan se lalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi
kendala yang dihadapi sekolah/madrasah.
 Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa
sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik.

20.  SUPERVISI
 Merencanakan progr am supervisi akademik dalam rangka
peningkatan profesionalisme guru.
 Melaksanakan s upervisi akademik terhadap guru dengan
menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.
 Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam
rangka peningkatan profesionalisme guru.

21.  Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah
 Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
 Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.
 SOSIAL