Dokumen tersebut membahas tentang kewirausahaan dan perpajakan. Dokumen tersebut menjelaskan berbagai jenis pajak seperti PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Bea Materai serta cara perhitungan dan ketentuan tarifnya. Dokumen tersebut juga mendefinisikan barang dan jasa kena pajak beserta pengecualiannya serta ketentuan PPH Pasal 21-26.

1. Kewirausahaan
(perpajakan)
Disusun oleh :
oAnisa Fitriani
oNeng Sonia
oRinda Wirda Sari
oSuci Ragantini
oYolan Rochmalanita

2. Pengolongan pajak
1. Pengertian Pajak
2. Fungsi Pajak
3. Pengelolaan Pajak, Terdiri dari
Pajak Penghasilan
Pajak Pertambahan Nilai
Subjek PPN
Pajak Penjualan atas barang mewah
Pajak Bumi Dan Bangunan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)
Bea Materai
4. barang kena pajak
5. jasa kena pajak
6. Barang Yang Tidak Kena Pajak
7. Jasa yang tidak kena pajak
8. Tarif PPN
9. Tarif PPnBM
10. Cara Perhitungan PPN
11. Perhitungan PPnBM
11. PPH pasal 21
12. PPH pasal 22
13. PPH Pasal 23
14. PPH Pasal 24
15. PPH Pasal 25
16. PPH Pasal 26

3. Pengertian pajak
Pajak yaitu :
 iuran dari rakyat kepada negara,
 berdasarkan undang-undang,
 tanpa imbalan atau kontra prestasi dari negara secara,
 langsung dapat ditunjuk,
 digunakan untuk membiayai rumah tangga negara
←

4. Fungsi pajak
1. Fungsi budgeter
(sumber dana dalam pembiayaan
negara)
2. Fungsi mengatur (regulerend) yaitu sebagai alat
untuk mengatur atau melaksanakan
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial
dan ekonomi.
←

5. Penggolongan Pajak
1.Pph (pajak penghasilan)
a) Pengertian Pph (pajak penghasilan)
Pph berdasarkan UU pasal 25 adalah pajak yang dibebankan pada
Penghasilan Perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Baik
Penghasilan dari usaha, penghasilan pejabat pemerintah, pensiun dan
Pembayaran berkala.Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif,
proporsional, atau regresif. Tarifnya bersifat proporsional dari 1%, 2%,
dan 3% atas dasarkriteria tertentu. ←

6. Pajak penambahan nilai (PPN)
Pengertian PPN
Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap
pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari
produsen ke konsumen. Tarif PPN adalah 10%
←

7. 2. Subjek PPN
←

8. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
(PPnBM)
←

9. Pajak Bumi Dan
Bangunan
1. Pengertian PBB
PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB
merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada
Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Tarif PBB 10%. Tarif Pajak
40% dari nilai jual kena apabila nilai jual objek pajaknya ≥ Rp 1.000.000,00.
20% dari nilai jual kena pajak apabila nilai jual objek pajaknya < Rp 1.000.000,00.
Besar PBB adalah 0,5% yang dapat dihitung dengan rumus :
PBB = Tarif pajak × NJKP
PBB = 0,5 × 20% × (NJOP - NJOPTKP) atau PBB = 0,5 × 40% × (NJOP - NJOTKP)
←

10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1 Pengertian BPHTB
BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau
bangunan.
Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi
penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi
maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.
Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten
/Kota antara lain meliputi :
1.Pajak Propinsi
a.Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
c.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor
d.Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
2.Pajak Kabupaten/Kota
a.Pajak Hotel
b.Pajak Restoran
c.Pajak Hiburan
d.Pajak Reklame
e.Pajak Penerangan Jalan
f.Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

11. Bea Materai
Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen (kertas yang berisikan tulisan yang
mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan
atau pihak yang berkepentingan) yang menurut Undang-Undang Bea Meterai (UU No 13 Tahun
1985 tentang Bea Meterai), menjadi obyek Bea Meterai. Atas setiap dokumen yang menjadi objek
Bea Meterai harus sudah dibubuhi benda meterai atau pelunasan Bea Meterai dengan
menggunakan cara lain sebelum dokumen itu digunakan.
Benda Meterai yang dimaksud diatas adalah Meterai tempel dan kertas Meterai yang
dikeluarkan oleh Pemerintah. Sedangkan tanda tangan yang dimaksud yaitu tanda tangan
sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap
paraf, teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan.
Dokumen yang harus dikenakan Bea Meterai adalah dokumen yang menyatakan nilai nominal
sampai jumlah tertentu (Meterai Rp 6.000,- digunakan untuk dokumen yang memuat jumlah uang
lebih dari Rp 1.000.000,- dan Meterai Rp 3.000,- digunakan untuk dokumen yang memuat jumlah
uang Rp 250.000 – Rp 1.000.000,-), dokumen yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan
dimuka pengadilan. Secara Umum dokumen yang tidak dikenakan Bea Meterai adalah dokumen
yang berhubungan dengan transaksi intern perusahaan, berkaitan dengan pembayaran pajak dan
dokumen negara.
←

12. Macam-macam barang kena pajak dan
jasa kena pajak
1. barang kena pajak
Menurut pasal 1 angka 2 tahun 2009 UU no 42 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 8
tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai Barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah,
barang disini Adalah barang berwujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat berupa barang bergerak,
dan barang tidak bergerak. Sebagaimana pengertian diatas, barang dapat dibagi dua jenis, yaitu :
a. Barang berwujud, dBarang tidak berwujud, adalah barang yang tidak ada wujudnya tetapi mempunyai
nilai. Contoh : sekuritas, hak cipta yang di patenkan, merk dagang yang dipatenkan dll. Dipatenkan
artinya didaftarkan di Direktorat paten kementrian hukum dan HAM. Barang tidak bergerak, yaitu barang
yang pada dasarnya tidak dapat dipindahkan sendiri dan dipindahkan, contohnya tanah dan bangunan.
Barang berwujud dibagi menjadi 2 :
o Barang bergerak, yaitu barang yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan.
Contohnya : uang kas, mobil, mesin, dll. Barang tidak bergerak, yaitu barang yang pada dasarnya tidak
dapat dipindahkan sendiri dan dipindahkan, contohnya tanah dan bangunan.
b. Barang tidak berwujud, adalah barang yang tidak ada wujudnya tetapi mempunyai nilai. Contoh :
sekuritas, hak cipta yang di patenkan, merk dagang yang dipatenkan dll. Dipatenkan artinya didaftarkan
di Direktorat paten kementrian hukum dan HAM.
←

13. jasa kena pajak
Menurut pasal UU No 11 tahun 1994 dan UU No 18 tahun 2000,
definisi jasa kena pajak tidak mengalami perubahan, yaitu jasa kena pajak adalah setiap
kegiatan pelayanan berdasarkan satu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan
suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa
yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan
dan atas petunjuk dari pemesanan yang dikenakan pajak berdasarkan UU ini. Contohnya :
 Jasa konsultan
 Jasa sewa
 Jasa kontruksi (kontraktor)
 Jasa peranta
←

14. Barang tidak kena PPN, yaitu:
Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang
diambil langsung dari sumbernya, misalnya minyak mentah,
gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara sebelum
diproses menjadi briket batu bara, bijih timah, bijih besi, bijih
emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, dan bijih bauksit.
Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan
oleh masyarakat, misalnya segala jenis beras dan gabah,
segala jenis jagung, sagu, segala jenis kedelai, garam,
makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran,
warung dan sejenisnya serta uang, emas batangan dan
surat-surat berharga.
←

15. Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak
Jasa tidak kena PPN, yaitu:
1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan misalnya jasa dokter
umum, dokter spesialis, dokter hewan dan jasa para medis
maupun perawat;
2. Jasa di bidang perbankan, dan asuransi;
3. Jasa di bidang keagamaan;
4. Jasa di bidang pendidikan;
5. Jasa di bidang penyiaran;
6. Jasa di bidang angkutan umum;
7. Jasa di bidang tenaga kerja;
8. Jasa di bidang perhotelan, dll.
←

16. Tarif PPN
Ketentuan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga pasal 7 berbunti sbb :
Pasal 7
(1)
Tarif PPN adalah 10%
(2)
Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas :
ekspor barang kena pajak berwujud
Ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan
Ekspor jasa kena pajak
(3)
Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di ubah menjadi paling
Rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya dapat diatur oleh Pemerintah
←

17. Tarif PPnBM
Ketentuan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga pasal 7 berbunti sbb :
Pasal 7
(1)
Tarif PPN adalah 10%
(2)
Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas :
 ekspor barang kena pajak berwujud
 Ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan
 Ekspor jasa kena pajak
Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di ubah menjadi paling
Rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya dapat diatur oleh
Pemerintah
←

18. Cara menghitung PPN
Barang Kena Pajak
PKP “A” Menjual tunai BKP dengan harga jual Rp. 250.000.000,-
PPN yang terutang adalah :
= 10% X 250.000.000,-
= 2500.000,-
PPN sebesar Rp.2500.000,- tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh
Pengusaha kena pajak “A”
Jasa Kena Pajak
PKP “B” melakukan penyerahan JKP dengan memperoleh penggantian sebesar
Rp. 20.000.000,- PPN yang terutang yang dipungut oleh PKP “B”
= 10% X 20.000.000,-
= Rp. 2000.000,-
PPN sebesar Rp. 2000.000,- tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut
oleh PKP “B” ←

19. Cara menghitung PPnBM
PKP “D” mengimpor BKP yang tergolong mewah dengan nilai impor
Rp. 5000.000,- BKP tersebut selain dikenakan PPN juga dikenai
PPnBM misalnya dengan tarif 20% perhitungan PPN dan PPnBM
yang terutang atas impor BKP yang tergolong mewah tersebut
adalah :
a. Dasar pengenaan pajak = Rp. 5000.000,-
b. PPN = 10% X Rp. 5000.000,- = Rp. 500.000,-
c. PPnBM = 20% X Rp. 5000.000,- = Rp. 1000.000,-
←

20. ←

21. ←

22. ←

23. PPH Pasal 24
←

24. ←

25. * Suatu perusahaan penyewaan gedung kantor, PT Cunha, mengasuransikan bangunan
Bertingkat ke perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi selama
Tahun 1995 sebesar Rp1 Miliar.
Perkiraan penghasilan = 50% x Rp1 Miliar = Rp500.000.000,-
PPh Pasal 26 = 20% x Rp500.000.000,- = Rp100.000.000,- (10% x Rp1 Miliar)
* Jika PT Cunha mengasuransikan kepada perusahaan asuransi di dalam negeri,
PT Handoko, dengan membayar jumlah premi yang sama sebesar Rp1 Miliar, dan
kemudian PT Handoko
merngansuransikan sebagian polis asuransi tersebut kepada perusahaan asuransi luar
negeri dengan membayar premi sebesar Rp500 juta.
Perkiraan penghasilan neto = 10% x Rp500 juta = Rp50.000.000,-
PPh Pasal 26 yang wajib dipotong oleh PT Handoko adalah
= 20% x Rp50 juta = Rp10.000.000,- (2% x Rp500.000.000,-)
←
PPH Pasal 26

26. Menghihtung pajak usaha
Kurang dari Rp4.8 Miliar
Misalkan di tahun 2013, PT. Adil Makmur memperoleh penghasilan kotor
sebesar Rp2 Miliar. Maka besar pajak penghasilan PT. Adil Makmur adalah
Rp2 Miliar x1 % = Rp20 juta. Cukup sederhana perhitungannya. Namun, perlu dibuat
catatan bahwa selama periode tahun 2013, PT. Adil Makmur telah menyetor pajak
penghasilan karyawan ke kas negara sebesar Rp10 juta dan pajak PPh Pasal 23
sebesar Rp2 juta. Maka, pajak penghasilan terhutang PT. Adil Makmur adalah
Rp20 juta - Rp10 juta - Rp2 juta = Rp8 juta.
Inilah sisa pajak yang dibayar PT. Adil Makmur ke Kas Negara atas pajak penghasilan
badan usaha di tahun 2013. Tentu, pajak ini bisa dicicil dengan meminta persetujuan
dari kantor pajak setempat.
←

27. No. keterangan Rp
1. Penghasilan Kotor 8.000.000
2. Kredit Pajak PPh 21 10.000.000
3. Kredit Pajak PPh 23 2.000.000
4. Pajak Penghasilan Badan (1% x (1) 20.000.000
5.
Pajak Penghasilan Terhutang ((4)-(2)-(3))
2.000.000.000
Dalam bentuk tabel, berikut adalah ringkasan dari perhitungan
pajak penghasilan PT. Adil Makmur
←

28. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan
Bila Penghasilan Kotor Lebih dari
Rp4.8 Miliar s/d Rp50 Miliar
Bagaimana kalau penghasilan bruto dari sebuah badan usaha di atas Rp4.8 Miliar?
Karena penghasilan bruto di atas Rp4.8 Miliar, maka tarif badan usaha berbeda dan
Perhitungan pajaknya juga berbeda. Misalkan PT. Sentosa Abadi memperoleh
penghasilan kotor di tahun 2013sebesar Rp10 Miliar, dan Penghasilan Kena Pajak
adalah Rp3 Miliar, maka besar pajak PT. Sentosa Abadi menggunakan formula berikut:
(0.25 - (0.6 Miliar/Gross Income)) dikali Penghasilan Kena Pajak.
(0.25 - (0.6 Miliar/10 Miliar)) x 3 Miliar = Rp570 juta (19%)
Namun, perlu dibuat catatan bahwa selama periode tahun 2013, PT. Sentosa Abdi
telah menyetor pajak penghasilan karyawan ke kas negara sebesar,
Rp200 juta dan PPh Pasal 23 sebesar Rp100 juta. Maka, pajak penghasilan terhutang
PT. Sentosa Abadi adalah
Rp570 juta - Rp200 juta - Rp100 juta = Rp270 juta. Inilah sisa pajak yang dibayar
PT. Sentosa Abadi ke Negara atas pajak penghasilan badan usaha tersebut di tahun 2013.
Tentu, ini bisa dicicil dengan meminta persetujuan dari kantor pajak setempat.
←

29. Dalam bentuk tebal, berikut adalah ringkasan dari
perhitungan pajak penghasilan PT. Sentosa Abadi.
No. keterangan Rp
1. Penghasilan Kotor 10.000.000.000
2. Pengeluaran (biaya) 7.000.000.000
3. Penghasilan Kena Pajak (PKP) (1-2) 3.000.000.000
4. Kredit Pajak PPh 21
200.000.000
5. Kredit Pajak PPh 23 100.000.000
6. Pajak Penghasilan Badan (.25 -
(600.000.000/10.000.000.000)) x (3)
570.000.000
7. Pajak Penghasilan Terhutang ((6)-(4)-(5)) 270.000.000
←

30. Wassalamu’alaikum wr. Wb   
Atas pehatiannya
Semoga bermanfaat