2. PENDATAAN
KOPERASI
SECARA
LANGSUNG
MANFAAT
PENDATAAN &
RENCANA
DIMENSI DATA
BERKUALITAS
IMPLEMENTASI TERHADAP
UU 23/2014
POLA PEMBIAYAAN DAN
PEMBERDAYAAN KOPERASI
DAN UKM
LANDASAN DAN DASAR
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENDATAAN KOPERASI DAN UKM
KONDISI UMUM
UMKM
AKSES NOMOR
INDUK KOPERASI
PROSEDUR PENERBITAN
SERTIFIKAT NOMOR
INDUK KOPERASI
SERTIFIKAT
NOMOR INDUK
KOPERASI
NOMOR INDUK
KOPERASI
KONDISI UMUM
KOPERASI
OUTL
INE
2
3
4
5
1
6
7
8
9
10
11
PENGELOLAA
N
DATA
KOPERASI
12
13
2
4. RASIO DATA KOPERASI
AGGREGAT & ODS PER TAHUN 2016
4
213.779 = 21,37%
150.789 = 15,07%
60.146 = 6,01%
11.006 = 1,08 %
Jumlah = Rasio
5. RUANG LINGKUP KINERJA KOPERASI
SECARA NASIONAL
Catatan :
a. Data Koperasi berdasarkan Online Data System (ODS)
b. Data per 22 Agustus 2017
5
NO URAIAN SATUAN 2015 2016 2017
1 KOPERASI AKTIF Unit 148.589 150.789 152.664
2 KOPERASI TIDAK
AKTIF
Unit 57.192 57.376 56.641
3 KOPERASI YANG RAT Unit 8.438 11.563 7.674
4 SERTIFIKAT NIK Unit 1.276 8.603 11.362
5 ANGGOTA Orang 25.685.871 25.547.646 27.055.688
6 MANAGER Orang 22.073 22.058 23.216
7 KARYAWAN Orang 320.077 317.322 348.464
8 MODAL SENDIRI Rp. (Juta) 71.904.993 66.593.331 63.782.432
9 MODAL LUAR Rp. (Juta) 96.485.496 75.846.061 74.566.092
10 VOLUME USAHA Rp. (Juta) 175.459.514 165.596.981 167.618.107
11 SHU Rp. (Juta) 5.617.738 7.766.085 6.081.931
6. JENIS KOPERASI SECARA NASIONAL
Catatan :
a. Data Koperasi berdasarkan Online Data System (ODS)
b. Data per 22 Agustus 2017
6
18%
2%
64%
3%
13%
Produsen
Pemasaran
Konsumen
Jasa
Simpan Pinjam
3.754 Unit
97.961 Unit
27.973 Unit
19.738 Unit
3.314 Unit
7. Catatan :
a. Data Koperasi berdasarkan Online Data System (ODS)
b. Data per 22 Agustus 2017
7
KELOMPOK KOPERASI SECARA NASIONAL
No Kelompok Koperasi Jumlah No Kelompok Koperasi Jumlah
1 Koperasi Unit Desa 5.986 12 Kop. Angkatan Darat 1.309
2 Pertanian 7.339 13 Kop. Angkatan Laut 134
3 Perkebunan 1.696 14 Kop. Angkatan Udara 141
4 Peternakan 579 15 Kop. Kepolisian 569
5 Koperasi Nelayan 1.953 16 Kop. Serba Usaha 34.422
6 Koperasi Kehutanan 471 17 Kop. Pasar 1.455
7 Kopti 140 18 Kop. Simpan Pinjam 10.838
8 Kopra 25 19 Kop. Angkutan Darat 520
9 Kopinkra 742 20 Kop. Angkutan Laut 36
10 Koppontren 4.499 21 Kop. Angkutan Udara 8
11 Kopkar 9.650 22 Kop. Angkutan Sungai 3
8. Catatan :
a. Data Koperasi berdasarkan Online Data System (ODS)
b. Data per 22 Agustus 2017
8
KELOMPOK KOPERASI SECARA NASIONAL
No Kelompok Koperasi Jumlah No Kelompok Koperasi Jumlah
23
Kop. Angkutan
Penyebrangan 2 34Kop. Wredatama 630
24Kop. Wisata 60 35Kop. Pepabri 337
25Kop. Telkom 156 36Kop. Mahasiswa 359
26Kop. Perumahan 157 37Kop. Pemuda 472
27KBPR 107 38Kop. Pertambangan 147
28KPRI 15.477 39
Kop. Pedagang Kaki
Lima 284
29Kop. Listrik Pedesaan 37 40Kop. Jamu Gendong 43
30
Kop. Asuransi
Indonesia 8 41Kop. Lainnya 35.281
31Kop. Wanita 12.763 42KSPPS 3.024
32Kop. Profesi 312 43Kop. Sekunder 314
33Kop. Veteran 247
10. Nomor Induk Koperasi diberikan dalam bentuk
Sertifikat Nomor Induk Koperasi yang
dilengkapi dengan QR Code, kelompok jenis dan
skala usaha serta peringkat koperasi.
1
0
NOMORINDUK
KOPERASI
11. 11
050
010
012
10
82
ID Provinsi ID Kecamatan ID Koperasi
ID Kabupaten/
Kota
ID Kelurahan
KODE UNIK
NOMOR INDUK KOPERASI DAN QR CODE
8210050010012
QRCODE
13. Sertifikat yang diberikan pemerintah
kepada koperasi sebagai apresiasi dan
diakui sebagai koperasi aktif secara
kelembagaan dan usaha
SERTIFIKAT NOMOR INDUK KOPERASI
1
3
14. Pada tanggal 26 Mei 2015 yang lalu telah di
laksanakan Launching Sertifikat Nomor Induk
Koperasi (NIK) kepada Koperasi Aktif yang telah
melaksanakan RAT.
NIK diberikan kepada seluruh Koperasi Aktif
sebanyak 147.249 Unit.
Pemberian sertifikat NIK hanya diberikan kepada
koperasi yang telah melakukan RAT.
14
LAUNCHING
SERTIFIKATNOMORINDUK
KOPERASI
15. MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN
SERTIFIKAT NOMOR INDUK KOPERASI
1. Maksud pemberian Sertifikat NIK adalah :
a. Menertibkan administrasi badan hukum Koperasi; dan
b. Memudahkan pelayanan kebutuhan informasi badan hukum
koperasi.
2. Tujuan Pemberian Sertifikat Koperasi:
a. Mengidentifikasi nama-nama Koperasi yang benar-benar aktif
secara kelambagaan dan usaha;
b. Memudahkan monitoring, evaluasi dalam rangka pengembangan
koperasi secara terarah dan tepat sasaran melalui program
peningkatan daya saing maupun penguatan kelembagaan koperasi;
c. Mendorong terwujudnya kemitraan dengan lembaga lainnya
(BUMN, BUMD, Swasta) dengan prinsip saling percaya dan
menguntungkan.
15
16. PEMERINTAHKOPERASI
MANFAAT
SERTIFIKAT NOMOR INDUK KOPERASI
BAGI
Sebagai syarat pemberian
Rekomendasi Usulan Program
Pemerintah Pusat dan Daerah
Sebagai syarat Permohonan
Kredit Perbankan dan Lembaga
Non Bank
Sebagai Syarat Permohonan Ijin
Usaha Baru
Sebagai Syarat Keikutsertaan
dalam Pameran dan Promosi
Perdagangan
Syarat Kegunaan Lainnya yang
Memerlukan Kelegalitasan
Koperasi dari segi hukum
Dapat mengidentifikasi Kesehatan
Usaha dan Kepatuhan Koperasi
dalam melaksanakan nilai dan prinsip
Koperasi
Memudahkan Pelayanan Kebutuhan
Informasi Tentang Kualitas Koperasi
Secara Cepat dan Akurat
Memudahkan Monitoring, Evaluasi
dan Pengembangan Koperasi
Mendorong Terwujudnya kerjasama
antar Koperasi dengan BUMN,
BUMD, dan Swasta dengan prinsip
saling menguntungkan
16
17. KOPERASI YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT NIK
SEBANYAK 11,362 UNIT KOPERASI SECARA NASIONAL
NO PROVINSI JML NO PROVINSI JML NO PROVINSI JML
1 Aceh 213 13 Jawa Tengah 1.380 25 Sulawesi Utara 203
2 Sumatera Utara 245 14 D.I. Yogyakarta 394 26
Sulawesi
Tengah
28
3 Sumatera Barat 310 15 Jawa Timur 3.050 27
Sulawesi
Selatan
257
4 Riau 257 16 Banten 273 28
Sulawesi
Tenggara
128
5 Jambi 56 17 Bali 1.161 29 Gorontalo 115
6 Sumatera Selatan 172 18 NTB 256 30 Sulawesi Barat 15
7 Bengkulu 100 19 NTT 49 31 Maluku 28
8 Lampung 249 20 Kalimantan Barat 81 32 Maluku Utara 66
9
Kep. Bangka
Belitung
73 21
Kalimantan
Tengah
70 33 Papua 13
10 Kepulauan Riau 88 22
Kalimantan
Selatan
138 34 Papua Barat 30
11 DKI Jakarta 284 23 Kalimantan Timur 129
12 Jawa Barat 1.436 24 Kalimantan Utara 15 TOTAL 11.362
17Catatan :
a. Data Koperasi berdasarkan Online Data System (ODS)
b. Data per 22 Agustus 2017
18. PROFIL KOPERASI DI PROVINSI
SUMATERA BARAT
NO URAIAN SATUAN 2017
1 KOPERASI AKTIF Unit 2.867
2 KOPERASI TIDAK AKTIF Unit 897
3 KOPERASI YANG RAT Unit 180
4 SERTIFIKAT NIK Unit 310
5 ANGGOTA Orang 370.300
6 MANAGER Orang 332
7 KARYAWAN Orang 3.375
8 MODAL SENDIRI Rp. (Juta) 1.461.936
9 MODAL LUAR Rp. (Juta) 965.275
10 VOLUME USAHA Rp. (Juta) 2.935.621
11 SHU Rp. (Juta) 133.811
Catatan :
a. Data Koperasi berdasarkan Online Data System (ODS)
b. Data per 22 Agustus 2017
18
19. KONDISI KOPERASI DI PROVINSI
SUMATERA BARAT
No Kab/ Kota Koperasi
Aktif
Koperasi
Tidak Aktif
Jumlah
1 Kab. Agam 201 61 262
2 Kab. Pasaman 109 122 231
3 Kab. Pasaman Barat 264 22 286
4 Kab. Lima Puluh Koto 138 80 218
5 Kab. Solok 109 54 163
6 Kab. Solok Selatan 65 68 133
7 Kab. Padang Pariaman 190 60 250
8 Kab. Pesisir Selatan 206 108 314
9 Kab. Tanah Datar 201 21 222
10 Kab. Sijunjung 100 79 179
19
20. KONDISI KOPERASI DI PROVINSI
SUMATERA BARAT
No Kab/ Kota Koperasi
Aktif
Koperasi
Tidak Aktif
Jumlah
11 Kab. Dharmasraya 188 15 203
12 Kab. Kepulauan
Mentawai
43 89 132
13 Kota Bukittinggi 87 18 105
14 Kota Padang 591 25 616
15 Kota Sawahlunto 68 13 81
16 Kota Padang Panjang 57 16 73
17 Kota Solok 48 8 56
18 Kota Payakumbuh 140 18 158
19 Kota Pariaman 62 20 82
Provinsi 46 36 82
20
21. No Kab/ Kota Koperasi
Aktif
Bersertifikat
NIK
Keterangan
1 Kab. Agam 201 66
2 Kab. Pasaman 109 11
3 Kab. Pasaman Barat 264 3
4 Kab. Lima Puluh
Koto
138 59
5 Kab. Solok 109 2
6 Kab. Solok Selatan 65 16
7 Kab. Padang
Pariaman
190 7
8 Kab. Pesisir Selatan 206 1
9 Kab. Tanah Datar 201 2
10 Kab. Sijunjung 100 1
KONDISI KOPERASI BERSERTIFIKAT NIK
PROVINSI SUMATERA BARAT
21
22. No Kab/ Kota Koperasi
Aktif
Bersertifikat
NIK
Keterangan
11 Kab. Dharmasraya 188 2
12 Kab. Kepulauan
Mentawai
43 6
13 Kota Bukittinggi 87 22
14 Kota Padang 591 9
15 Kota Sawahlunto 68 21
16 Kota Padang Panjang 57 36
17 Kota Solok 48 13
18 Kota Payakumbuh 140 26
19 Kota Pariaman 62 7
TOTAL 2.867 310
KONDISI KOPERASI BERSERTIFIKAT NIK
PROVINSI SUMATERA BARAT
22
23. PROFIL KOPERASI DI PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
NO URAIAN SATUAN 2017
1 KOPERASI AKTIF Unit 1.680
2 KOPERASI TIDAK AKTIF Unit 281
3 KOPERASI YANG RAT Unit 40
4 SERTIFIKAT NIK Unit 88
5 ANGGOTA Orang 42.995
6 MANAGER Orang 37
7 KARYAWAN Orang 1.411
8 MODAL SENDIRI Rp. (Juta) 234.998
9 MODAL LUAR Rp. (Juta) 98.249
10 VOLUME USAHA Rp. (Juta) 223.641
11 SHU Rp. (Juta) 20.198
Catatan :
a. Data Koperasi berdasarkan Online Data System (ODS)
b. Data per 22 Agustus 2017
23
24. KONDISI KOPERASI DI PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
No Kab/ Kota Koperasi
Aktif
Koperasi
Tidak Aktif
Jumlah
1 Kab. Bintan 227 20 247
2 Kab. Karimun 338 1 339
3 Kab. Natuna 51 125 176
4 Kab. Kepulauan
Anambas
47 8 55
5 Kab. Lingga 53 12 65
6 Kota Batam 747 56 803
7 Kota Tanjungpinang 217 59 276
Provinsi 30 0 30
24
25. 25
No Kab/ Kota Koperasi
Aktif
Bersertifikat
NIK
Keterangan
1 Kab. Bintan 227 20
2 Kab. Karimun 338 6
3 Kab. Natuna 51 24
4 Kab. Kepulauan
Anambas
47 1
5 Kab. Lingga 53 1
6 Kota Batam 747 28
7 Kota Tanjungpinang 217 8
TOTAL 1.680 88
KONDISI KOPERASI BERSERTIFIKAT NIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
26. PROFIL KOPERASI DI PROVINSI
RIAU
NO URAIAN SATUAN 2017
1 KOPERASI AKTIF Unit 3.264
2 KOPERASI TIDAK AKTIF Unit 1.870
3 KOPERASI YANG RAT Unit 400
4 SERTIFIKAT NIK Unit 257
5 ANGGOTA Orang 393.649
6 MANAGER Orang 262
7 KARYAWAN Orang 5.033
8 MODAL SENDIRI Rp. (Juta) 1.367.734
9 MODAL LUAR Rp. (Juta) 1.809.441
10 VOLUME USAHA Rp. (Juta) 2.680.791
11 SHU Rp. (Juta) 245.659
Catatan :
a. Data Koperasi berdasarkan Online Data System (ODS)
b. Data per 22 Agustus 2017 26
27. KONDISI KOPERASI DI PROVINSI
RIAU
No Kab/ Kota Koperasi
Aktif
Koperasi
Tidak Aktif
Jumlah
1 Kab. Pelalawan 187 80 267
2 Kab. Indragiri Hilir 173 345 518
3 Kab. Kampar 398 97 495
4 Kab. Rokan Hilir 275 58 333
5 Kab. Siak 199 91 290
6 Kab. Bengkalis 668 173 841
7 Kota Pekanbaru 563 393 956
8 Kab. Kuantan Singingi 188 88 276
9 Kota Dumai 155 90 245
10 Kab. Indragiri Hulu 173 197 370
11 Kab. Rokan Hulu 190 95 285
12 Kab. Kepulauan Meranti 95 163 258
Provinsi 20 48 68 27
28. 28
No Kab/ Kota Koperasi
Aktif
Bersertifikat
NIK
Keterangan
1 Kab. Pelalawan 187 81
2 Kab. Indragiri Hilir 173 1
3 Kab. Kampar 398 12
4 Kab. Rokan Hilir 275 42
5 Kab. Siak 199 16
6 Kab. Bengkalis 668 18
7 Kota Pekanbaru 563 49
8 Kab. Kuantan
Singingi
188 1
9 Kota Dumai 155 35
10 Kab. Indragiri Hulu 173 0
11 Kab. Rokan Hulu 190 2
12 Kab. Kepulauan
Meranti
95 0
TOTAL 3.264 257
KONDISI KOPERASI BERSERTIFIKAT NIK
PROVINSI RIAU
29. PROFIL KOPERASI DI PROVINSI
BANGKA BELITUNG
NO URAIAN SATUAN 2017
1 KOPERASI AKTIF Unit 802
2 KOPERASI TIDAK AKTIF Unit 224
3 KOPERASI YANG RAT Unit 118
4 SERTIFIKAT NIK Unit 73
5 ANGGOTA Orang 88.480
6 MANAGER Orang 102
7 KARYAWAN Orang 1.089
8 MODAL SENDIRI Rp. (Juta) 143.425
9 MODAL LUAR Rp. (Juta) 124.556
10 VOLUME USAHA Rp. (Juta) 496.639
11 SHU Rp. (Juta) 27.832
Catatan :
a. Data Koperasi berdasarkan Online Data System (ODS)
b. Data per 22 Agustus 2017 29
30. KONDISI KOPERASI DI PROVINSI
BANGKA BELITUNG
No Kab/ Kota Koperasi
Aktif
Koperasi
Tidak Aktif
Jumlah
1 Kab. Bangka 189 23 212
2 Kab. Belitung 161 40 201
3 Kota Pangkal Pinang 126 38 164
4 Kab. Bangka Barat 72 12 84
5 Kab. Bangka Tengah 119 42 161
6 Kab. Bangka Selatan 78 22 100
7 Kab. Belitung Timur 57 47 104
Provinsi 25 20 45
30
31. 31
No Kab/ Kota Koperasi
Aktif
Bersertifikat
NIK
Keterangan
1 Kab. Bangka 189 1
2 Kab. Belitung 161 8
3 Kota Pangkal Pinang 126 11
4 Kab. Bangka Barat 72 17
5 Kab. Bangka Tengah 119 24
6 Kab. Bangka Selatan 78 3
7 Kab. Belitung Timur 57 9
TOTAL 802 73
KONDISI KOPERASI BERSERTIFIKAT NIK
PROVINSI BANGKA BELITUNG
32. PROFIL KOPERASI DI PROVINSI
JAMBI
NO URAIAN SATUAN 2017
1 KOPERASI AKTIF Unit 2.416
2 KOPERASI TIDAK AKTIF Unit 882
3 KOPERASI YANG RAT Unit 38
4 SERTIFIKAT NIK Unit 56
5 ANGGOTA Orang 114.109
6 MANAGER Orang 88
7 KARYAWAN Orang 1.539
8 MODAL SENDIRI Rp. (Juta) 394.542
9 MODAL LUAR Rp. (Juta) 160.148
10 VOLUME USAHA Rp. (Juta) 799.498
11 SHU Rp. (Juta) 39.610
Catatan :
a. Data Koperasi berdasarkan Online Data System (ODS)
b. Data per 22 Agustus 2017
32
33. KONDISI KOPERASI DI PROVINSI
JAMBI
No Kab/ Kota Koperasi
Aktif
Koperasi
Tidak Aktif
Jumlah
1 Kota Jambi 685 82 767
2 Kab. Batanghari 170 112 282
3 Kab. Bungo 241 30 271
4 Kab. Merangin 212 64 276
5 Kab. Kerinci 187 16 203
6 Kab. Tanjung Jabung
Barat
211 140 351
7 Kab. Muaro Jambi 165 125 290
8 Kab. Sarolangun 230 17 247
9 Kab. Tanjung Jabung
Timur
78 148 226
10 Kab. Tebo 162 133 295
11 Kota Sungai Penuh 75 15 90
Provinsi 63 10 73
33
34. 34
No Kab/ Kota Koperasi
Aktif
Bersertifikat
NIK
Keterangan
1 Kota Jambi 685 4
2 Kab. Batanghari 170 0
3 Kab. Bungo 241 7
4 Kab. Merangin 212 2
5 Kab. Kerinci 187 4
6 Kab. Tanjung Jabung
Barat
211 33
7 Kab. Muaro Jambi 165 1
8 Kab. Sarolangun 230 0
9 Kab. Tanjung Jabung
Timur
78 0
10 Kab. Tebo 162 0
11 Kota Sungai Penuh 75 5
TOTAL 2.416 56
KONDISI KOPERASI BERSERTIFIKAT NIK
PROVINSI JAMBI
35. RASIO DATA KOPERASI
AGGREGAT & ODS
PER TAHUN 2016
Jumlah Koperasi RAT Bersertifikat Nik
Saat Ini
Aggregat ODS
Jumlah 213.779 150.789 60.146 10.328
Rasio 21,37
(21 Unit)
15,07
(15 Unit)
6,01
(6 Unit)
1,03
(1 Unit)
35
37. 37
Catatan :
a. Data Koperasi berdasarkan Online Data System (ODS)
b. Data per 22 Agustus 2017
CAPAIAN REALISASI PELAKSANAAN SERTIFIKAT NOMOR INDUK KOPERASI (SERTIFIKAT NIK)
TERHADAP KOPERASI AKTIF DI LIMA PROVINSI
22 AGUSTUS 2017
Sumatera Barat Kepulauan Riau Riau Bangka Belitung Jambi
2,913
1,710
3,283
827
2,479
310
88
257
73
56
KOPERASI AKTIF BERSERTIFIKAT NIK
48. KONDISI UMUM UMK DAN UMB
TAHUN 2016
48Sumber : Data Sensus Ekonomi 2016 dan Data Sensus Pertanian 2013
Badan Pusat Statistik
PONDASI :
USAHA MIKRO DAN KECIL
52.399.118 Unit (99,13%)
TIANG DAN ATAP:
USAHA MENENGAH DAN
BESAR
457.543 Unit (0,87%)
USAHA MIKRO DAN KECIL
ADALAH PONDASI PEREKONOMIAN NASIONAL
Masyarakat
Koperasi
Indonesia
Usaha Besar
Omzet/tahun lebih dari Rp 50 Miliar
Asset lebih dari 10 Miliar
Omzet/tahun Rp 2,5 Miliar s.d. Rp 50 Miliar
Asset Rp. 500 juta s.d. Rp 10 Miliar
Usaha Kecil
Omzet/tahun Rp 300 Juta s.dRp 2,5 Miliar
Asset Rp. 50 juta s.d. Rp 500 Juta
Usaha Mikro
Omzet/tahun s.d.Rp 300 Juta
Asset s.d. Rp. 50 juta
Kontribusi Tenaga Kerja
UMK : 76,28%
UMB : 23,72%
(Data Sensus Ekonomi 2016 dan Data
Sensus Pertanian 2013 - Badan Pusat
Statistik Republik Indonesia)
49. Rumah Tangga Usaha Pertanian
(RumahTangga)
Perusahaan Pertanian
Berbadan Hukum
(Perusahaan)
Usaha Pertanian
Lainnya
Jumlah
Sumatera 6.287.602 1.455 1.371 6.290.428
Jawa 13.428.498 1.275 2.271 13.432.044
Bali dan NT 1.787.700 187 1.013 1.788.900
Kalimantan 1.556.229 877 373 1.557.479
Sulawesi 2.260.964 249 595 2.261.808
Maluku dan Papua 814.476 166 359 815.001
Indonesia 26.135.469 4.209 5.982 26.145.660
Sumber: Data Sensus Pertanian 2013 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
Pulau
Usaha Pertanian (Tahun 2013)
Jumlah Usaha Pertanian menurut Wilayah dan Pelaku Usaha per Pulau 2013
UMK UMB Jumlah
Sumatera 4.897.457 74.276 4.971.733
Jawa 15.931.889 291.697 16.223.586
Bali dan NT 1.495.526 22.088 1.517.614
Kalimantan 1.352.324 26.645 1.378.969
Sulawesi 2.134.579 25.110 2.159.689
Maluku dan Papua 451.874 7.536 459.410
Indonesia 26.263.649 447.352 26.711.001
Pulau
Skala Usaha
Jumlah Usaha/Perusahaan menurut Skala Usaha dan Pulau, 2016
Sumber: Data Sensus Ekonomi 2016 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
49
50. PERANANUSAHAMIKRO,KECIL
DANMENENGAH(UMKM)
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah
satu penggerak perekonomian Indonesia yang utama, tidak saja
karena jumlahnya yang dominan dalam struktur pelaku ekonomi
di Indonesia, namun juga karena kontribusinya dalam
penyerapan tenaga kerja dan pembentukan Produk Domestik
Bruto (PDB).
50
51. KRITERIAUSAHAMIKRO
MENURUT
UUNO.20TAHUN2008TENTANG
UMKM
Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik
orang perorangan dan/atau badan usaha
perorangan yang memenuhi kriteria Usaha
Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini.
I
51
52. KRITERIAUSAHAKECIL
MENURUT
UUNO.20TAHUN2008TENTANG
UMKM
Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00
(dua milyar lima ratus juta rupiah).
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari
usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi
kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini.
II
52
53. KRITERIAUSAHAMENENGAH
MENURUT
UUNO.20TAHUN2008TENTANG
UMKM
Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :
a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh
milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua
milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.
50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif
yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perseorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil
atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau
hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini.
III
53
55. TUJUHBELASSEKTORUTAMA
(KLASIFIKASILAPANGANUSAHA
INDONESIA/KLUI)1. Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik, Gas
5. Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estat
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial
17. Jasa lainnya
Sumber : Badan Pusat Statistik
55
57. 57
Merubah paradigma dari
pendekatan kuantitas menjadi
kualitas kelembagaan
koperasi.
Secara bertahap dan terukur
melakukan peningkatan dan
pengembangan kapasitas
usaha dan kelembagaan
koperasi untuk mendorong
menjadi koperasi skala besar
Internasional.
Pembaharuan organisasi
koperasi melalui
pemutakhiran data dan
pembekuan, akan
ditindaklanjuti dengan
pembubaran koperasi.
LANDASAN KEBIJAKAN
UNTUK MEMBANGUN KEKUATAN PEREKONOMIAN RAKYAT MELALUI
PENGUATAN FUNGSI DAN PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI YANG
DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT RIIL BAGI MASYARAKAT
REHABILITASI
KOPERASI
REORIENTASI
KOPERASI
PENGEMBANGAN
KOPERASI
57
58. LANDASAN PROGRAM
Fasilitasi Pembuatan Akta Koperasi Bagi Usaha Mikro
Kecil
Fasilitasi Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
Pengembangan Kewirausahaan
Perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Penyediaan Dana Bergulir bagi KUMKM
Fasilitasi UKM tenant dalam Galeri Indonesia “WOW"
Sertifikasi dan Standarisasi Produk KUKM (HaKI)
Penataan Data Koperasi melalui NIK & Sertifikat (NIK)
58
59. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM
Nomor: 10/PER./M.KUKM/VI/2016
tentang Pendataan Koperasi dan
UMKM
PEDOMAN OPERASIONAL
PENDATAAN KOPERASI DAN
UMKM
• ODS Koperasi dan UKM adalah sistem aplikasi pendataan Koperasi dan UKM
yang dapat diakses secara online oleh para pihak yang berkepentingan yang ada
pada SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi KUKM diselenggarakan
oleh Bagian Data Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah
• ODS adalah sistem pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan publikasi data
perkembangan koperasi yang dilakukan secara berkesinambungan dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi baik secara langsung dari
KUKM maupun tidak langsung melalui petugas SKPD yang membidanginya.
• ODS mewujudkan basis data sehingga dapat tercipta tata kelola data Koperasi
dan UKM yang terpadu dan menghasilkan data yang berkualitas, lengkap dan
akurat serta representatif untuk memenuhi kebutuhan Kementerian dan
pemangku kepentingan lainnya
59
61. PEMBIAYAAN PROGRAM
BIDANG KUMKM
ANGGARAN DEKONSENTRASI
• Mendukung penguatan dan pemberdayaan peran gubernur
selaku wakil pemerintah pusat, dan kegiatannya bersifat non
fisik;
• Kegiatan berupa koordinasi, pameran dan pendampingan
•
TUGAS PEMBANTUAN
• Membiayai kegiatan yang bersifat fisik, dan ditujukan kepada
gubernur/bupati/ walikota selaku kepala daerah otonom;
• Kegiatan berupa Revitalisasi Balatkop, PLUT dan Revitalisasi
Pasar Rakyat
BANTUAN PEMERINTAH
Bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial
yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan,
kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah /non
pemerintah
Kegiatan Berupa, IUMK, Wirausaha Pemula & Fasilitasi
Akta Notaris
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
• DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah
• DAK Kementerian Koperasi dan UKM dalam bentuk Non
Fisik yang dialokasikan untuk melaksanakan tugas pelatihan
dan pendampingan
61
63. KLASIFIKASI URUSAN
PEMERINTAN
(UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMDA)
ABSOLUT
a. Politik LN;
b. Pertahanan;
c. Keamanan;
d. Yustisi;
e. Moneter dan Fiskal Nasional;
f. Agama.
PEMERINTAHAN UMUM
TIDAK BERKAITAN DGN PELAYANAN
DASAR
BERKAITAN DGN PELAYANAN
DASAR
PILIHAN
a. Tenaga Kerja;
b. Pemberd. Perempuan & Perlin. Anak;
c. Pangan;
d. Pertanahan;
e. Lingkungan Hidup;
f. Administrasi Dukcapil;
g. Permb. Masyarakat Desa;
h. Pengendalian Penduduk & KB;
i. Perhubungan;
j. Komunikasi dan Informatika
k. KOPERASI & UKM;
l. Penanaman Modal;
m.Kepemudaan & Olahraga;
n. Statistik;
o. Persandian;
p. Kebudayaan;
q. Perpusatakaan;
r. Kearsipan.
a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang;
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman;
e. Ketentraman, Ketertiban umum dan
Perlindungan;
f. Masyarakat;dan
g. Sosial.
a. Kelautan dan Perikanan;
b. Pariwisata;
c. Pertanian;
d. Kehutanan;
e. Energi dan Sumberdaya Minieral;
f. Perdagangan;
g. Perindustrian;dan
h. Transmigrasi.
WAJIB
KONKUREN
63
64. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KAB/KOTA
1. Badan Hukum Koperasi a. Pengesahan akta
pendirian, perubahan
anggaran dasar koperasi,
dan pembubaran
koperasi.
b. Pengumuman badan
hukum koperasi di Berita
Negara Republik
Indonesia.
2. Izin Usaha Simpan Pinjam a. Penerbitan izin usaha
simpan pinjam untuk
koperasi dengan wilayah
keanggotaan lintas
daerah Provinsi
a. Penerbitan izin usaha
simpan pinjam untuk
koperasi dengan wilayah
keanggotaan lintas daerah
Kab/Kota dalam 1 (satu)
daerah Provinsi
a. Penerbitan izin usaha
simpan pinjam untuk
koperasi dengan wilayah
keanggotaan lintas
daerah Kab/Kota
b. Penerbitan izin
pembukaan kantor
cabang, cabang
pembantu dan kantor kas
koperasi simpan pinjam
untuk koperasi dengan
wilayah keanggotaan
lintas daerah provinsi
b.Penerbitan izin
pembukaan kantor cabang,
cabang pembantu dan
kantor kas koperasi simpan
pinjam untuk koperasi
dengan wilayah
keanggotaan lintas daerah
Kab/Kota dalam 1 (satu)
daerah Provinsi
b. Penerbitan izin
pembukaan kantor
cabang, cabang
pembantu dan kantor kas
koperasi simpan pinjam
untuk koperasi dengan
wilayah keanggotaan
lintas daerah Kab/Kota
dalam 1 (satu) daerah
Kab/Kota
64
65. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,
USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN MENENGAH
NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KAB/KOTA
3. Pengawasan dan
Pemeriksaan
a. Pemeriksaan dan
Pengawasan koperasi yang
wilayah keanggotaannya
lintas daerah provinsi
b. Pemeriksaan dan
Pengawasan koperasi
simpan pinjam/unit simpan
pinjam koperasi yang
wilayah keanggotaannya
lintas daerah provinsi
a. Pemeriksaan dan
Pengawasan koperasi yang
wilayah keanggotaannya
lintas daerah Kab/Kota
dalam 1 (satu) daerah
Provinsi
b.Pemeriksaan dan
Pengawasan koperasi
simpan pinjam/unit simpan
pinjam koperasi yang
wilayah keanggotaannya
lintas daerah Kab/Kota
dalam 1 (satu) daerah
Provinsi
a. Pemeriksaan dan
Pengawasan koperasi
yang wilayah
keanggotaannya dalam
daerah Kab/Kota
b.Pemeriksaan dan
Pengawasan koperasi
simpan pinjam/unit
simpan pinjam koperasi
yang wilayah
keanggotaannya dalam
daerah Kab/Kota
4. Penilaian Kesehatan
KSP/USP Koperasi
Penilaian kesehatan koperasi
simpan pinjam/unit simpan
pinjam koperasi yang wilayah
keanggotannnya lintas daerah
Provinsi
Penilaian kesehatan koperasi
simpan pinjam/unit simpan
pinjam koperasi yang wilayah
keanggotannnya lintas
daerah Kab/Kota dalam 1
(satu) daerah Provinsi
Penilaian kesehatan
koperasi simpan
pinjam/unit simpan pinjam
koperasi yang wilayah
keanggotannnya dalam
daerah Kab/Kota
5. Pendidikan dan Latihan
Perkoperasian
Pendidikan dan latihan
perkoperasian bagi koperasi
yang wilayah keanggotaannya
lintas daerah Provinsi.
Pendidikan dan latihan
perkoperasian bagi koperasi
yang wilayah keanggotaannya
lintas daerah Kab/Kota dalam
1 (satu) daerah Provinsi
Pendidikan dan latihan
perkoperasian bagi koperasi
yang wilayah
keanggotannnya dalam
daerah Kab/Kota
65
66. NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KAB/KOTA
6. Pemberdayaan dan
Perlindungan Koperasi
Pemberdayaan dan
perlindungan koperasi yang
wilayah keanggotaannya
lintas daerah Provinsi
Pemberdayaan dan
perlindungan koperasi yang
wilayah keanggotaannya
lintas daerah Kab/Kota dalam
1 (satu) daerah Provinsi
Pemberdayaan dan
perlindungan koperasi yang
wilayah keanggotaannya
dalam daerah Kab/Kota
7. Pemberdayaan Usaha
Menengah, Usaha Kecil
dan Usaha Mikro (UMKM)
Pemberdayaan usaha
menengah dilakukan melalui
pendataan, kemitraan,
kemudahan perijinan,
penguatan kelembagaan dan
koordinasi dengan para
pemangku kepentingan.
Pemberdayaan usaha kecil
dilakukan melalui pendataan,
kemitraan, kemudahan
perijinan, penguatan
kelembagaan dan koordinasi
dengan para pemangku
kepentingan.
Pemberdayaan usaha mikro
dilakukan melalui
pendataan, kemitraan,
kemudahan perijinan,
penguatan kelembagaan
dan koordinasi dengan para
pemangku kepentingan.
8. Pengembangan UMKM Pengembangan usaha
menengah dengan orientasi
peningkatan skala usaha
menjadi usaha besar
Pengembangan usaha kecil
dengan orientasi peningkatan
skala usaha menjadi usaha
menengah
Pengembangan usaha
mikro dengan orientasi
peningkatan skala usaha
menjadi usaha kecil.
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,
USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN MENENGAH
66
69. Relevansi
Relevance
Data mampu memenuhi kebutuhan
pengguna, baik aspek cakupan
maupun konten
Mendeskripsikan dan mengklasifikasikan pengguna utama
Identifikasi kebutuhan pengguna utama
Perbedaan antara kebutuhan dan output
DIMENSI DATA BERKUALITAS (1)
69
70. Koherensi &
Keterbandingan
Coherence &
Comparability
Koheren:
Data dari sumber dan metode berbeda,
tetapi menghasilkan informasi yang mirip
Keterbandingan:
Data antar wilayah dan waktu
Definisi & standar yg digunakan
Series data yang diperbandingkan
Keterbandingan dg produk statistik lain
Keterbandingan antar item data
DIMENSI DATA
BERKUALITAS (2)
70
72. Interpretabilitas
Interpretability
Data disajikan secara jelas dan
mudah dipahami oleh pengguna
Ketersediaan ringkasan temuan penting
Ketersediaan contact point
Ketersediaan metadata/informasi pendukung
Format publikasi statistik disusun sesuai standar
DIMENSI DATA
BERKUALITAS (4)
72
73. Aksesibilitas
Accessibility
Kemudahan bagi para pengguna
untuk mengakses data
Kebijakan pengaksesan data dan metadata
Media akses
Format data dan metadata
Tersedia jadwal rilis publikasi
Tersedia katalog publikasi
DIMENSI DATA
BERKUALITAS (5)
73
74. Aktualitas &
Tepat Waktu
Timeliness &
Punctuality
Jarak waktu antara menghasilkan dan
diseminasi pendek, serta diseminasi
sesuai jadwal
Rentang waktu antara periode referensi dengan rilis data
Ketepatan waktu antara rencana dan realisasi penerbitan publikasi
DIMENSI DATA
BERKUALITAS (6)
74
76. Meningkatkan efisiensi dan objektivitas
pengumpulan data Koperasi dan UKM yang tersebar
di seluruh Indonesia dalam satu pintu melalui
Kementerian;
Mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
program/kegiatan di bidang pemberdayaan Koperasi
dan UKM.
MANFAAT PENDATAAN KOPERASI DAN UKM
76
77. REKEMENDASI KEDEPAN DALAM RANGKA PENDATAAN
KOPERASI DAN UKM SECARA EFEKTIF
• Online Data System adalah Sistem Aplikasi Pendataan Koperasi dan
UKM yang diakses secara online melalui jaringan internet oleh
operator data SKPD tingkat Provinsi dan Kab/Kota yang
membidangi UKM
• Sedangkan untuk Pendataan Koperasi akan ditingkatkan melalui
swamandiri oleh masing-masing koperasi untuk input data
sebagaimana mengacu pada Permen 10/PER./M.KUKM/VI/2016
tentang Pendataan Koperasi dan UMKM
77
78. IMPLEMENTASI ODS KOPERASI DAN ODS UMKM
SAMPAI SAAT INI
•34 Provinsi/D.I
ODS
Koperasi
• 10 Provinsi/D.I;
• (Aceh, Riau, Lampung, Kep. Babel,
Jabar, Jatim, Bali, Kalteng dan Kalsel) ;
• Data By Name By Address 6.881.757
unit.
ODS
UMKM
78
79. PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN
ODS KOPERASI DAN ODS UMKM
• ODS Langsung Koperasi
• Pencetakan Sertifikat
NIK di Wilayah Setempat
ODS
Koperasi
• Perluasan dan Pengembangan ODS
UMKM Pada Provinsi dan Kab/Kota
lainnya.
• Penyempurnaan Sistem Aplikasi
ODS
UMKM
79
81. PROSEDUR PENCETAKAN SERTIFIKAT NOMOR INDUK KOPERASI (NIK)
PADA DINAS KAB/KOTA/PROVINSI/KEMENTERIAN KUKM
Sistem verifikasi terintegrasi data usulan cetak Sertifikat NIK pada Aplikasi ODS Koperasi. Jika
memenuhi persyaratan cetak, maka Sertifikat NIK dapat dicetak. Jika belum memenuhi kriteria
untuk dicetak, maka akan diinformasikan kekurangan data tersebut untuk diperbaiki kembali
Proses verifikasi berkas usulan, jika data sudah sesuai, maka dapat dilanjutkan ke proses
pengolahan data dan jika ada kekurangan berkas, maka akan dikembalikan berkas tersebut untuk
dilengkapi terlebih dahulu olehkoperasi dan diusulkan kembali
Menentukan tujuan penyampaian berkas usulan pencetakan Sertifikat sesuai dengan wilayah
keanggotaan Koperasi2
Proses pengolahan data adalah proses input atau update data koperasi sesuai dengan ketentuan
penerbitan Sertifikat NIK pada Aplikasi Online Data System Koperasi (ODS) Koperasi
1
Proses cetak Sertifikat NIK oleh masing-masing Dinas Kab/Kota/Provinsi/Kementerian Koperasi
dan UKM
4
5
6
7
Gerakan Koperasi merencanakan mengusulkan Sertifikat NIK, dengan melengkapi syarat-syarat
yang harus dipenuhi termasuk Form Pengajuan dan Informasi Laporan Rapat Anggota Tahunan
minimal 3 Tahun terakhir berturut-turut, kecuali koperasi baru berdiri.
8
Setelah proses cetak selesai, sertifikat diserahkan ke Gerakan Koperasi dan sekaligus dilakukan
arsip Salinan Sertifikat NIK
Menerima usulan sekaligus memverifikasi kelengkapan berkas usulan sesuai ketentuan.3
81
84. Program
Fasilitasi
PENGELOLAAN DATA KOPERASI
Koperasi dalam Aplikasi ODS
(Belum Bersertifikat NIK)
Koperasi Sudah Bersertifikat NIK
Koperasi yang telah
Bersertifikat NIK,
direkomendasikan
mendapat dukungan
fasilitasi program-
program pemerintah
(Permen: 10 Tahun 2016)
KOPERASI BELUM
BERSERTIFIKAT NIK
TIDAK
direkomendasikan
mendapat
dukungan
fasilitasi
program-program
pemerintah
Bantuan Kapal
Kemudahan Pinjaman
Peluang Mitra Usaha
Pelatihan Perkoperasian
84
Data yang berkualitas tidak hanya terkait data yang akurat, tepat waktu, mudah diakses, mudah dipahami, dan koheren yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna, tetapi juga:
