SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau
hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 210823DLHH
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAXIMILE (021) 7398323
SITUS http://www.menpan.go.id
Nomor : B/150/RB.04/2021 24 Agustus 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 Berkas
Hal : Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Tahun 2021
Yth.
1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;
di
Tempat
Merujuk Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman
Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25
Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami akan melakukan evaluasi
pelaksanaan reformasi birokrasi terhadap Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah
Provinsi Kalimantan Tengah.
Tujuan evaluasi ini untuk menilai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan memberikan
saran perbaikan yang diperlukan. Pelaksanaan evaluasi ini akan dimulai pada tanggal 7 September
2021 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam surat tugas terlampir. Sebagai upaya
pencegahan penyebaran Covid-19, maka evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi akan dilakukan
secara virtual.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan Saudara agar dapat membantu
mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dimaksud, dalam bentuk:
Memberikan akses data dan informasi yang dibutuhkan oleh Tim Evaluator Kementerian PAN
1.
dan RB;
Mengoordinasikan dan membantu pelaksanaan evaluasi dalam pengumpulan dan
2.
penyampaian data yang dibutuhkan kepada Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB; dan
Mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi agar dicapai perbaikan
3.
pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berkelanjutan.
8. Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya.
Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau
hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
• Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 210823DLHH
Kami juga mengharapkan bantuan Saudara guna penegakan integritas kami dengan tidak
memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada tim evaluator. Semua pemberian gratifikasi
akan dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi.
Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami haturkan terima kasih.
Ditandatangani secara elektronik oleh :
ERWAN AGUS PURWANTO
Deputi Bidang Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur,
dan Pengawasan
NIP. 196808021998031001
Tembusan
Menteri PANRB;
1.
Sekretaris Kementerian PANRB;
2.
Gubernur Kalimantan Tengah;
3.
Bupati Barito Utara;
4.
Bupati Kapuas;
5.
Bupati Kotawaringin Barat;
6.
Bupati Kotawaringin Timur;
7.
Bupati Murung Raya;
8.
9. Bupati Seruyan;
10. Walikota Palangkaraya.
JADWAL EVALUASI IMPLEMENTASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Waktu Pemerintah Daerah
Kelas Meeting ID dan
Password
7 September 2021
08.30 – 11.30 WIB
Provinsi Kalimantan Tengah B
Meeting ID: 845 5444
5814
Passcode: RBSAKIP
Kabupaten Barito Utara E
Kabupaten Kotawaringin
Timur
F
13.00 – 16.00 WIB
Kota Palangkaraya C
Kabupaten Kotawaringin
Barat
E
Kabupaten Murung Raya F
8 September 2021
08.30 – 11.30 WIB Kabupaten Kapuas D Meeting ID: 825 1078
0891
Passcode: RBSAKIP
13.00 – 16.00 WIB Kabupaten Seruyan D
Ketentuan Umum:
Masing-masing Instansi Pemerintah Daerah diharapkan:
1. Menyiapkan Sampel Perangkat Daerah yang akan dievaluasi minimal 10 Perangkat
Daerah;
2. Mengunggah seluruh dokumen bukti dukung terbaru PMPRB dalam bentuk Softcopy
dalam tautan bukti dukung;
3. Menyiapkan data terkait bukti dukung Komponen Pengungkit yang terdapat pada LKE
RB;
4. Menyiapkan paparan singkat terkait Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi baik di
level Pemda maupun sampel unit kerja/Perangkat Daerah. Poin-poin yang harus
disajikan dalam paparan adalah sebagai berikut:
a. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya;
b. Progress capaian hasil pelaksanaan RB yang telah dilakukan (before dan after);
c. Progress penyederhanaan organisasi;
d. Progres penyederhanaan Jabatan;
e. Dampak akibat Pandemi Covid-19 terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi,
terutama pada pemberian pelayanan publik;
f. Tautan/link bukti dukung agar dicantumkan dalam Paparan;
5. Paparan terkait hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi baik di Pemerintah Daerah
maupun setiap sample unit kerja/OPD agar digabungkan menjadi satu google
drive/cloud/dropbox dan link akses agar disampaikan melalui tautan berikut
bit.ly/evaluasiRB2021 maksimal 2 (dua) hari sebelum evaluasi dimulai;
6. Memperhatikan jadwal evaluasi dan Log In pada Zoom 15 menit sebelum acara
dimulai.
7. Menggunakan format Nama_Instansi Pemerintah_ Kelas pada saat Zoom Meeting.
Contoh: Agus_Prov.Kalteng_B

More Related Content

What's hot

Jawaban lap pembentukan tim pokja pembangunan zi 2017 2
Jawaban lap pembentukan tim pokja pembangunan zi 2017 2Jawaban lap pembentukan tim pokja pembangunan zi 2017 2
Jawaban lap pembentukan tim pokja pembangunan zi 2017 2Imam Pirdaus
 
Standar pelayanan skck
Standar pelayanan skckStandar pelayanan skck
Standar pelayanan skckImam Pirdaus
 
Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 15 tahun 2011
Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 15 tahun 2011Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 15 tahun 2011
Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 15 tahun 2011transparansiacehtamiang
 
Jawaban2 180623063912
Jawaban2 180623063912Jawaban2 180623063912
Jawaban2 180623063912Imam Pirdaus
 
Permenpan2014 016
Permenpan2014 016Permenpan2014 016
Permenpan2014 016pelayanan
 
Jawaban 3.c laporan tindak lanjut monev tw i 2018
Jawaban 3.c laporan tindak lanjut monev tw i 2018Jawaban 3.c laporan tindak lanjut monev tw i 2018
Jawaban 3.c laporan tindak lanjut monev tw i 2018Imam Pirdaus
 
Wbk dan wbbm kppn malang
Wbk dan wbbm kppn malangWbk dan wbbm kppn malang
Wbk dan wbbm kppn malangAhmad Abdul Haq
 
Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 22 tahun 2011
Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 22 tahun 2011Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 22 tahun 2011
Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 22 tahun 2011transparansiacehtamiang
 
Laporan pelatihan pelayanan prima
Laporan pelatihan pelayanan primaLaporan pelatihan pelayanan prima
Laporan pelatihan pelayanan primaImam Pirdaus
 
Penyusunan IKM Unit Pelayanan Publik
Penyusunan IKM Unit Pelayanan PublikPenyusunan IKM Unit Pelayanan Publik
Penyusunan IKM Unit Pelayanan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Kepmen pan nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan ikm unit pelay...
Kepmen pan nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan ikm unit pelay...Kepmen pan nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan ikm unit pelay...
Kepmen pan nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan ikm unit pelay...pelayanan
 
Pkpu No 5 2016 ralat kedua tentang pencalonan kada dan waka
Pkpu No 5 2016 ralat kedua tentang pencalonan kada dan wakaPkpu No 5 2016 ralat kedua tentang pencalonan kada dan waka
Pkpu No 5 2016 ralat kedua tentang pencalonan kada dan wakaDede Muhidin
 
Perda nomor-6-tahun-2012
Perda nomor-6-tahun-2012Perda nomor-6-tahun-2012
Perda nomor-6-tahun-2012Medan Comonity
 
Jawaban 1.b mekanisme dan persyaratan tim pokja
Jawaban 1.b mekanisme dan persyaratan tim pokjaJawaban 1.b mekanisme dan persyaratan tim pokja
Jawaban 1.b mekanisme dan persyaratan tim pokjaImam Pirdaus
 
Pkpu 4 2016 tentang tahapan pilkada 2017
Pkpu 4 2016 tentang tahapan pilkada 2017Pkpu 4 2016 tentang tahapan pilkada 2017
Pkpu 4 2016 tentang tahapan pilkada 2017Dede Muhidin
 

What's hot (20)

Spm
SpmSpm
Spm
 
Jawaban lap pembentukan tim pokja pembangunan zi 2017 2
Jawaban lap pembentukan tim pokja pembangunan zi 2017 2Jawaban lap pembentukan tim pokja pembangunan zi 2017 2
Jawaban lap pembentukan tim pokja pembangunan zi 2017 2
 
Standar pelayanan skck
Standar pelayanan skckStandar pelayanan skck
Standar pelayanan skck
 
Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 15 tahun 2011
Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 15 tahun 2011Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 15 tahun 2011
Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 15 tahun 2011
 
Jawaban2 180623063912
Jawaban2 180623063912Jawaban2 180623063912
Jawaban2 180623063912
 
Permenpan2014 016
Permenpan2014 016Permenpan2014 016
Permenpan2014 016
 
Jawaban 3.c laporan tindak lanjut monev tw i 2018
Jawaban 3.c laporan tindak lanjut monev tw i 2018Jawaban 3.c laporan tindak lanjut monev tw i 2018
Jawaban 3.c laporan tindak lanjut monev tw i 2018
 
Wbk dan wbbm kppn malang
Wbk dan wbbm kppn malangWbk dan wbbm kppn malang
Wbk dan wbbm kppn malang
 
Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 22 tahun 2011
Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 22 tahun 2011Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 22 tahun 2011
Qanun kabupaten aceh tamiang nomor 22 tahun 2011
 
Laporan pelatihan pelayanan prima
Laporan pelatihan pelayanan primaLaporan pelatihan pelayanan prima
Laporan pelatihan pelayanan prima
 
Penyusunan IKM Unit Pelayanan Publik
Penyusunan IKM Unit Pelayanan PublikPenyusunan IKM Unit Pelayanan Publik
Penyusunan IKM Unit Pelayanan Publik
 
Kepmen pan nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan ikm unit pelay...
Kepmen pan nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan ikm unit pelay...Kepmen pan nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan ikm unit pelay...
Kepmen pan nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum penyusunan ikm unit pelay...
 
Sop bagren
Sop bagrenSop bagren
Sop bagren
 
Pkpu No 5 2016 ralat kedua tentang pencalonan kada dan waka
Pkpu No 5 2016 ralat kedua tentang pencalonan kada dan wakaPkpu No 5 2016 ralat kedua tentang pencalonan kada dan waka
Pkpu No 5 2016 ralat kedua tentang pencalonan kada dan waka
 
Perda nomor-6-tahun-2012
Perda nomor-6-tahun-2012Perda nomor-6-tahun-2012
Perda nomor-6-tahun-2012
 
01. slide-sp
01. slide-sp01. slide-sp
01. slide-sp
 
Jawaban 1.b mekanisme dan persyaratan tim pokja
Jawaban 1.b mekanisme dan persyaratan tim pokjaJawaban 1.b mekanisme dan persyaratan tim pokja
Jawaban 1.b mekanisme dan persyaratan tim pokja
 
E ktp
E ktpE ktp
E ktp
 
Pkpu 4 2016 tentang tahapan pilkada 2017
Pkpu 4 2016 tentang tahapan pilkada 2017Pkpu 4 2016 tentang tahapan pilkada 2017
Pkpu 4 2016 tentang tahapan pilkada 2017
 
Pkpu 24 2013
Pkpu 24 2013Pkpu 24 2013
Pkpu 24 2013
 

Similar to Surat undangan eval rb kalteng

Se bkn-nomor-5587-tahun-2021
Se bkn-nomor-5587-tahun-2021Se bkn-nomor-5587-tahun-2021
Se bkn-nomor-5587-tahun-2021ssuserdb523a
 
No. 1 Tentang pedoman tata cara pengadaan barang jasa secara elektronik
No. 1 Tentang pedoman tata cara pengadaan barang jasa secara elektronikNo. 1 Tentang pedoman tata cara pengadaan barang jasa secara elektronik
No. 1 Tentang pedoman tata cara pengadaan barang jasa secara elektronikkabupaten_pakpakbharat
 
Bahan Paparan Sosialisasi DS KL IT Tahap II (2).pptx
Bahan Paparan Sosialisasi DS KL IT Tahap II (2).pptxBahan Paparan Sosialisasi DS KL IT Tahap II (2).pptx
Bahan Paparan Sosialisasi DS KL IT Tahap II (2).pptxAdiSaputra221935
 
S-Revisi Jadwal Pelaksanaan CASN 2023 (DS) (1).pdf
S-Revisi Jadwal Pelaksanaan CASN 2023 (DS) (1).pdfS-Revisi Jadwal Pelaksanaan CASN 2023 (DS) (1).pdf
S-Revisi Jadwal Pelaksanaan CASN 2023 (DS) (1).pdfamby sky
 
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptxStandar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptxssusera8d31f
 
Materi TTE-DS Sistem SAKTI_1Sep2023.pptx
Materi TTE-DS Sistem SAKTI_1Sep2023.pptxMateri TTE-DS Sistem SAKTI_1Sep2023.pptx
Materi TTE-DS Sistem SAKTI_1Sep2023.pptxrinjaninationalpark
 
Perpres nomor 83_tahun_2021
Perpres nomor 83_tahun_2021Perpres nomor 83_tahun_2021
Perpres nomor 83_tahun_2021CIkumparan
 
Pengumuman pelaksanaan skb cpns kabupaten kupang 2021
Pengumuman pelaksanaan skb cpns kabupaten kupang 2021Pengumuman pelaksanaan skb cpns kabupaten kupang 2021
Pengumuman pelaksanaan skb cpns kabupaten kupang 2021adhysoon
 
Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2010
Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2010Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2010
Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2010Billy Buhaiba
 
SOP Penerbitan Sertifikat Elektronik.pdf
SOP Penerbitan Sertifikat Elektronik.pdfSOP Penerbitan Sertifikat Elektronik.pdf
SOP Penerbitan Sertifikat Elektronik.pdfTasyaPratiwi2
 
Korlap 20012024 Kegiatan Terkait Database.pptx
Korlap 20012024 Kegiatan Terkait Database.pptxKorlap 20012024 Kegiatan Terkait Database.pptx
Korlap 20012024 Kegiatan Terkait Database.pptxdoubleclixs
 
Paparan-PerLKPP-No-10-Tahun-2021-tentang-Fungsi-LPSE (1).pdf
Paparan-PerLKPP-No-10-Tahun-2021-tentang-Fungsi-LPSE (1).pdfPaparan-PerLKPP-No-10-Tahun-2021-tentang-Fungsi-LPSE (1).pdf
Paparan-PerLKPP-No-10-Tahun-2021-tentang-Fungsi-LPSE (1).pdfAchmadGhuffar
 
03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx
03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx
03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptxMarioMario435914
 
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 Kota
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 KotaSurat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 Kota
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 KotaNurul Angreliany
 
PENGUMUMAN BKN.pdf
PENGUMUMAN BKN.pdfPENGUMUMAN BKN.pdf
PENGUMUMAN BKN.pdfOrdeSaragih
 

Similar to Surat undangan eval rb kalteng (20)

Se bkn-nomor-5587-tahun-2021
Se bkn-nomor-5587-tahun-2021Se bkn-nomor-5587-tahun-2021
Se bkn-nomor-5587-tahun-2021
 
No. 1 Tentang pedoman tata cara pengadaan barang jasa secara elektronik
No. 1 Tentang pedoman tata cara pengadaan barang jasa secara elektronikNo. 1 Tentang pedoman tata cara pengadaan barang jasa secara elektronik
No. 1 Tentang pedoman tata cara pengadaan barang jasa secara elektronik
 
Perka pu pns
Perka pu pnsPerka pu pns
Perka pu pns
 
Bahan Paparan Sosialisasi DS KL IT Tahap II (2).pptx
Bahan Paparan Sosialisasi DS KL IT Tahap II (2).pptxBahan Paparan Sosialisasi DS KL IT Tahap II (2).pptx
Bahan Paparan Sosialisasi DS KL IT Tahap II (2).pptx
 
S-Revisi Jadwal Pelaksanaan CASN 2023 (DS) (1).pdf
S-Revisi Jadwal Pelaksanaan CASN 2023 (DS) (1).pdfS-Revisi Jadwal Pelaksanaan CASN 2023 (DS) (1).pdf
S-Revisi Jadwal Pelaksanaan CASN 2023 (DS) (1).pdf
 
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptxStandar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
 
Peranan katalog
Peranan katalogPeranan katalog
Peranan katalog
 
Materi TTE-DS Sistem SAKTI_1Sep2023.pptx
Materi TTE-DS Sistem SAKTI_1Sep2023.pptxMateri TTE-DS Sistem SAKTI_1Sep2023.pptx
Materi TTE-DS Sistem SAKTI_1Sep2023.pptx
 
Perpres nomor 83_tahun_2021
Perpres nomor 83_tahun_2021Perpres nomor 83_tahun_2021
Perpres nomor 83_tahun_2021
 
Pengumuman pelaksanaan skb cpns kabupaten kupang 2021
Pengumuman pelaksanaan skb cpns kabupaten kupang 2021Pengumuman pelaksanaan skb cpns kabupaten kupang 2021
Pengumuman pelaksanaan skb cpns kabupaten kupang 2021
 
Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2010
Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2010Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2010
Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2010
 
SOP Penerbitan Sertifikat Elektronik.pdf
SOP Penerbitan Sertifikat Elektronik.pdfSOP Penerbitan Sertifikat Elektronik.pdf
SOP Penerbitan Sertifikat Elektronik.pdf
 
Korlap 20012024 Kegiatan Terkait Database.pptx
Korlap 20012024 Kegiatan Terkait Database.pptxKorlap 20012024 Kegiatan Terkait Database.pptx
Korlap 20012024 Kegiatan Terkait Database.pptx
 
Paparan-PerLKPP-No-10-Tahun-2021-tentang-Fungsi-LPSE (1).pdf
Paparan-PerLKPP-No-10-Tahun-2021-tentang-Fungsi-LPSE (1).pdfPaparan-PerLKPP-No-10-Tahun-2021-tentang-Fungsi-LPSE (1).pdf
Paparan-PerLKPP-No-10-Tahun-2021-tentang-Fungsi-LPSE (1).pdf
 
03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx
03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx
03_paparan_wtp_kabkota_Bapak_slamet.pptx
 
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 Kota
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 KotaSurat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 Kota
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 Kota
 
Skb Rekonsiliasi
Skb RekonsiliasiSkb Rekonsiliasi
Skb Rekonsiliasi
 
SKB Rekonsiliasi
SKB RekonsiliasiSKB Rekonsiliasi
SKB Rekonsiliasi
 
PENGUMUMAN BKN.pdf
PENGUMUMAN BKN.pdfPENGUMUMAN BKN.pdf
PENGUMUMAN BKN.pdf
 
Jadwal Seleksi.pdf
Jadwal Seleksi.pdfJadwal Seleksi.pdf
Jadwal Seleksi.pdf
 

Surat undangan eval rb kalteng

  • 1. Catatan : • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.' • Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. • Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 210823DLHH KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAXIMILE (021) 7398323 SITUS http://www.menpan.go.id Nomor : B/150/RB.04/2021 24 Agustus 2021 Sifat : Biasa Lampiran : 2 Berkas Hal : Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 Yth. 1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara; 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas; 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; 6. Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya; 7. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan; di Tempat Merujuk Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami akan melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi terhadap Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan evaluasi ini untuk menilai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Pelaksanaan evaluasi ini akan dimulai pada tanggal 7 September 2021 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam surat tugas terlampir. Sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19, maka evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi akan dilakukan secara virtual. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan Saudara agar dapat membantu mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dimaksud, dalam bentuk: Memberikan akses data dan informasi yang dibutuhkan oleh Tim Evaluator Kementerian PAN 1. dan RB; Mengoordinasikan dan membantu pelaksanaan evaluasi dalam pengumpulan dan 2. penyampaian data yang dibutuhkan kepada Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB; dan Mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi agar dicapai perbaikan 3. pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berkelanjutan. 8. Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya.
  • 2. Catatan : • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.' • Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. • Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 210823DLHH Kami juga mengharapkan bantuan Saudara guna penegakan integritas kami dengan tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada tim evaluator. Semua pemberian gratifikasi akan dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami haturkan terima kasih. Ditandatangani secara elektronik oleh : ERWAN AGUS PURWANTO Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan NIP. 196808021998031001 Tembusan Menteri PANRB; 1. Sekretaris Kementerian PANRB; 2. Gubernur Kalimantan Tengah; 3. Bupati Barito Utara; 4. Bupati Kapuas; 5. Bupati Kotawaringin Barat; 6. Bupati Kotawaringin Timur; 7. Bupati Murung Raya; 8. 9. Bupati Seruyan; 10. Walikota Palangkaraya.
  • 3. JADWAL EVALUASI IMPLEMENTASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Waktu Pemerintah Daerah Kelas Meeting ID dan Password 7 September 2021 08.30 – 11.30 WIB Provinsi Kalimantan Tengah B Meeting ID: 845 5444 5814 Passcode: RBSAKIP Kabupaten Barito Utara E Kabupaten Kotawaringin Timur F 13.00 – 16.00 WIB Kota Palangkaraya C Kabupaten Kotawaringin Barat E Kabupaten Murung Raya F 8 September 2021 08.30 – 11.30 WIB Kabupaten Kapuas D Meeting ID: 825 1078 0891 Passcode: RBSAKIP 13.00 – 16.00 WIB Kabupaten Seruyan D Ketentuan Umum: Masing-masing Instansi Pemerintah Daerah diharapkan: 1. Menyiapkan Sampel Perangkat Daerah yang akan dievaluasi minimal 10 Perangkat Daerah; 2. Mengunggah seluruh dokumen bukti dukung terbaru PMPRB dalam bentuk Softcopy dalam tautan bukti dukung; 3. Menyiapkan data terkait bukti dukung Komponen Pengungkit yang terdapat pada LKE RB; 4. Menyiapkan paparan singkat terkait Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi baik di level Pemda maupun sampel unit kerja/Perangkat Daerah. Poin-poin yang harus disajikan dalam paparan adalah sebagai berikut: a. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya; b. Progress capaian hasil pelaksanaan RB yang telah dilakukan (before dan after); c. Progress penyederhanaan organisasi; d. Progres penyederhanaan Jabatan; e. Dampak akibat Pandemi Covid-19 terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, terutama pada pemberian pelayanan publik; f. Tautan/link bukti dukung agar dicantumkan dalam Paparan; 5. Paparan terkait hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi baik di Pemerintah Daerah maupun setiap sample unit kerja/OPD agar digabungkan menjadi satu google drive/cloud/dropbox dan link akses agar disampaikan melalui tautan berikut bit.ly/evaluasiRB2021 maksimal 2 (dua) hari sebelum evaluasi dimulai; 6. Memperhatikan jadwal evaluasi dan Log In pada Zoom 15 menit sebelum acara dimulai. 7. Menggunakan format Nama_Instansi Pemerintah_ Kelas pada saat Zoom Meeting. Contoh: Agus_Prov.Kalteng_B