SOSIALISASI PERDA PERLINDUNGAN PEREMPUAN KOTA BIMA

1. SOSIALISASI PERDA KOTA BIMA NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN
Oleh:
Dr. Ridwan, S.H., M.H
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Bima
Email: sahecapi13@gmail.com
Kamis, 28 Maret 2018
Diselenggarakna oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Pemerintah Kota Bima

4. Setiap korban berhak mendapatkan:
perlindungan;
informasi;

pelayanan optimal;

penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;

penanganan secara rahasia;

pendampingan secara psikologis dan hukum; dan

jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga
maupun anggota masyarakat.

11. kekerasan fisik;

kekerasan psikis;

kekerasan seksual;

penelantaran; dan

eksploitasi.

12. 1. Setiap korban berhak mendapatkan:
2. perlindungan;
3. informasi;
4. pelayanan optimal;
5. penanganan berkelanjutan sampai tahap
rehabilitasi;
6. penanganan secara rahasia;
7. pendampingan secara psikologis dan hukum; dan
8. jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status
sebagai anggota keluarga maupun anggota
masyarakat.

13. Dalam BAB VIII tentang PEMBIAYAAN Pasal 29 dijelaskan
pembiayaan penyelenggaraan perlindungan perempuan
korban kekerasan, bersumber dari dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; dan sumber lain yang sah
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Dalam Pasal 30 ayat 1 dijelaskan Pemerintah Daerah dapat
memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi
masyarakat, organisasi sosial, atau lembaga swadaya
masyarakat dan perguruan tinggi yang melaksanakan
perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.

14. Pemerintah Daerah;

masyarakat;

keluarga; dan

orangtua.

15. Dalam BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan
Daerah ini diundangkan.