1. LOGO
Kementerian
Keuangan R.I.
Kebijakan dan Pengalokasian
Dana Alokasi Khusus
IMAM MUKHLIS AFFANDI / KEPALA SEKSI DAK III
DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN, DJPK
Disampaikan pada:
Acara Penyusunan Data Teknis
DAK Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kefarmasian

2. Ruang Lingkup Transfer Ke Daerah 2012 (Triliun Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH) 100,06
APBN 2012
Dana Alokasi Umum (DAU) 273,81 DBH Pajak
Dana Perimbangan
Dana Alokasi Khusus (DAK) 26,11 DBH PBB 33,97
399,98 18,96
DBH PPh
Dana Otsus PAPUA 3,83
DBH Cukai HT 1,44
Dana Otsus PAPUA BRT 1,64
TRANSFER Dana
KE DAERAH Otsus Dana Otsus ACEH 5,48 DBH SDA
11,95
Dana Infras Otsus Papua 0,57 Kehutanan 1,54
470,40 T
Dana Infras Otsus PaBarat 0,43 Pertamb um 11,56
Dana Otsus & Perikanan 0.12
Penyesuaian Tamb Penghasilan Guru 2,89
Migas 32,28
70,42 Tunjangan Profesi Guru 30,56
Panas Bumi 0,18
Bantuan Op Sek (BOS) 23,59
Dana
Penyesuaian Dana Insentif Daerah (DID) 1,38
58,47

3. UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah
PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
PMK tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman
Umum DAK
 PMK DAK 2012 : Nomor 209/PMK.07/2011 tanggal 12 Desember 2011
PMK tentang Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
 PMK Nomor 06/PMK.07/2012
PMT tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK
PMDN tentang Pengelolaan Keuangan DAK di
Daerah

4. Pengertian Dana Alokasi Khusus (1)
 dana yang bersumber dari Pendapatan APBN
 dialokasikan kepada daerah tertentu
 untuk membantu
 mendanai kegiatan khusus
 yang merupakan urusan daerah
 sesuai prioritas nasional
Tujuan DAK membantu daerah tertentu untuk mendanai
kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat,
dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan
pencapaian sasaran prioritas nasional.

5. Pengertian Dana Alokasi Khusus (2)
 Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud adalah daerah
yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria
umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
 Membantu dalam arti “bukan penyediaan dana yang utama”
dan/atau “bukan menggantikan yang semua sudah ada”.
Demikian juga hanya “diberikan kepada daerah/bidang yang
menurut kebijakannnya harus dibantu”
 Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah
mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan
dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan
prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur
ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik
penunjang.

6. Pengertian Dana Alokasi Khusus (3)
 Kewenangan daerah, bukan kewenangan pusat/
Kementerian/lembaga.
 Program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana
dimaksud dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun
anggaran bersangkutan. RKp disetujui DPR,selanjutnya
dimuat dalam Nota Keuangan dan RAPBN.

7. ALOKASI DAK 2003 - 2012
30
25 26,1
24,8 25,2
21,2
20 21,1
Triliun rupiah
17,1
15
11,6
10
5
4,0
2,3 2,8
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
RAPBN '12
2012

8. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 2012 Rp 26,115.9
No Bidang DAK % Rp (Triliun)
1. Pendidikan 38,4 10,041.3
2. Kesehatan 11,5 3,005.9
3. Infrastruktur Jalan 15,4 4,012.8
4. Infrastruktur Irigasi 5,2 1,348.5
5. Infrastruktur Air Minum 1,9 502.5
6. Infrastruktur Sanitasi 1,8 463.7
7. Prasarana Pemerintah 1,7 444.5
8. Kelautan dan Perikanan 5,9 1,547.1
9. Pertanian 7,2 1,879.6
10. Lingkungan Hidup 1,8 479.7
11. Keluarga Berencana 1,5 392.3
12. Kehutanan 1,9 489.8
13. Perdagangan 1,3 345.1
14. Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal 1,4 356.9
15. Listrik Pedesaan 0,7 190.6
16. Perumahan dan Permukiman 0,7 191.2
17. Transportasi Perdesaan 0,6 171.4
18. Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan 0,4 121.4
19. Keselamatan Transportasi Darat 0,5 131.6

9. Penetapan Program dan Kegiatan DAK
Penghitungan DAK
Penetapan Alokasi dan
Penggunaan DAK
Penganggaran DAK

10. PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAK
 DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan
program yang menjadi prioritas nasional yang
dimuat dalam RKP tahun anggaran bersangkutan.
 Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang
akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah
berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri,
Menteri Keuangan, dan Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai
dengan RKP.
 Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang
kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan.

11. Penghitungan Alokasi DAK
(Pasal 53 PP 55 tahun 2005)
Setelah menerima usulan kegiatan khusus dari Menteri Teknis
terkait, Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK
(Pasal 54 PP 55 tahun 2005)
 Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan,
yaitu:
Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK;
Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing Daerah.
 Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum,
kriteria khusus, dan kriteria teknis.
 Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan
perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus,
dan kriteria teknis. 11

12. Formula Perhitungan DAK Per Daerah
1. Menentukan daerah penerima dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria, yaitu:
Kriteria KU = (PAD + DAU + DBH – DBH DR) - Belanja Gaji PNSD
Umum (KU) Daerah dengan KU dibawah rata-rata KU secara Nasional
adalah daerah yang prioritas mendapatkan DAK
Berupa :
Kriteria a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur
Khusus (KK) penyelenggaraan otonomi khusus (Papua & Papua Barat), dan
seluruh daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK.
b. Karakteristik daerah, meliputi:
(1) Daerah Tertinggal;
(2) Daerah perbatasan dengan negara lain;
(3) Daerah rawan bencana;
(4) Daerah Pesisir dan/ atau Kepulauan;
(5) Daerah ketahanan pangan;
(6) Daerah pariwisata
Kriteria berdasarkan indikator-indikator teknis yang dapat
Teknis (KT) menggambarkan kondisi sarana dan prasarana yang akan
didanai dari DAK
2. Menghitung DAK per daerah menggunakan porporsi KU, KK dan KT

13. Indikator Teknis Bidang Kesehatan
PELAYANAN DASAR PELAYANAN KEFARMASIAN
1. Jumlah poskesdes, Jumlah Desa dan Usulan 1. Jumlah penduduk miskin data
Poskesdes jamkesmas Th 2011
2. Jumlah Puskesmas, jumlah penduduk, 2. Jumlah penduduk
usulan puskesmas 3. Anggaran Obat dan Perbekkes APBD 2
3. Jumlah Puskesmas PONED, usulan Th 2011
puskesmas PONED 4. Prediksi sisa stok obat s/d Desember
2011
4. IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan
5. Kondisi sarana prasarana Instalasi
Masyarakat)
Farmasi
5. Luas Wilayah 6. Kondisi sarana prasarana pendukung
Instalasi Farmasi
PELAYANAN RUJUKAN
1. BOR Klas III
2. Sarana prasarana PONEK RS
3. Sarana Prasarana Pelayanan Darah
4. Sarana Prasarana IGD RS di RS Pemerintah
type D
13

14. PAD T- 2 Daerah & KemKeu
Kriteria DAU T- 2 KemKeu
Umum
DBH T-2 KemKeu
Belanja Gaji PNSD T-2 Daerah & KemKeu
Daerah Tertinggal T-1 Kem PDT
Daerah Perbatasan T-1 Kem Dalam Negeri
Kriteria
Khusus Daerah Rawan Bencana T-1 BNPB
Da Ketahanan Pangan T-1 Kem Pertanian
Da Potensi Pariwisata T-1 Kem Bud Par
Daerah Pesisir T-1 Kem Kelautan & Per
Kriteria
Teknis Kondisi Infrastruktur T-1 K/L terkait
Per Bidang Per daerah

15. Indeks kriteria pengalokasian DAK
KRITERIA KEMAMPUAN INDEKS
UMUM KEUANGAN FISKAL
DAERAH NETTO (IFN)
a1
PERATURAN YANG
BERLAKU DAN INDEKS INDEKS FISKAL,
KRITERIA
KARAKTERISTIK KEWILAYAH WILAYAH DAN
KHUSUS
KEWILAYAHAN AN (IKW) TEKNIS (IFWT)
a2
DITETAPKAN INDEKS
KRITERIA TEKNIS PER
TEKNIS OLEH MENTERI
TEKNIS TERKAIT BIDANG (IT)
a3
15

16. BAGAN PERHITUNGAN ALOKASI DAK Kriteria Teknis
Kriteria Umum Kriteria Khusus 2
PERATURAN YES INDIKATOR KEBUTUHAN TEKNIS
KEMAMPUAN
PERUNDANGAN
KEUANGANDAERAH NO
(IFN < 1) NO 4 INDEKS TEKNIS
IT = (Indikator Teknis)
KARAKTERISTIK
YES 1 DAERAH (IKW)
INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS
(IFWT-1) = (0,5 IFW + 0,5 IT)
INDEKS FISKAL & WILAYAH
(IFW) = (IFN-1 + IKW)
IFWT-1 > 1
YES NO
3 IFW > 1 NO
DAERAH
YES
TIDAK LAYAK
DAERAH
LAYAK
INDEKS TEKNIS DAERAH TIDAK LAYAK
IT = (Indikator Teknis) ; IT > 0 No
UNTUK BIDANG TERTENTU
Yes
INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS
(IFWT-2) = (0,2 IFW + 0,8 IT)
BOBOT DAK Per Daerah Per Bidang
(BD) = IFWT-2 * IKK
ALOKASI DAK Utk DAERAH
ALOKASI DAK per BIDANG
(AD) = (ADB1)+(ADB2)+….(ADBn) 16
(ADB) = (BD/BD)* PAGU per BIDANG

17. Fungsi Kriteria/Indeks Teknis
1.Penentuan Daerah Penerima
a) Jika Suatu daerah tidak layak dari sisi kriteria umum maupun
kriteria khusus (IFN>1 ; IFWT<1), dimungkinkan mendapatkan
alokasi DAK di bidang tertentu jika kriteria teknis di bidang
tersebut signifikan (IT bidang tersebut besar).
b) Sebaliknya jika suatu daerah layak dari sisi kriteria umum
maupun kriteria khusus, namun daerah tersebut tidak
mempunyai kebutuhan teknis di suatu bidang (IT = 0), maka
daerah tersebut tidak akan mendapatkan alokasi DAK bidang
tersebut.
2.Penentuan Besaran Alokasi
Diantara tiga indeks yang ada, Indeks Teknis mempunyai bobot
yang terbesar didalam penentuan besaran alokasi DAK untuk
masing-masing daerah.

19. Penetapan Alokasi dan Penggunaan DAK
■ Pedoman Umum dan Alokasi DAK per
daerah ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Keuangan
■ Berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan tersebut, Menteri Teknis
menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan
DAK

20. Rekapitulasi Penyelesaian Petunjuk Teknis DAK TA. 2012
NO. BIDANG NOMOR JUKNIS TANGGAL
DITETAPKAN
1. Pendidikan
a. SD Permendikbud Nomor 56 Tahun 2011 13 Desember 2011
b. SMP Permendikbud Nomor 57 Tahun 2011 13 Desember 2011
2. Kesehatan Permenkes Nomor 2494/Menkes/PER/XII/2011 15 Desember 2011
3. Keluarga Berencana Per Kepala BKKBN Nomor 272/PER/B1/2011 15 Desember 2011
4. Kelautan dan Perikanan Permen KP Nomor 50/MEN/SJ/2011 15 Desember 2011
5. Kehutanan Permenhut Nomor P.69/Menhut-II/2011 22 Desember 2011
6. Pertanian Permentan Nomor 91 Tahun 2011 27 Desember 2011
7. Perdagangan Permendag Nomor 43/M-DAG/PER/12/2011 20 Desember 2011
8. Lingkungan Hidup Permen LH Nomor 17 tahun 2011 29 Desember 2011
9. Infrastruktur Permen PU Nomor 15/PRT/M/2010 1 November 2010
10. Sarpras Daerah Tertinggal Permen PDT Nomor 13 Tahun 2011 20 Desember 2011
11. Prasarana Pemerintahan Permendagri Nomor 73 Tahun 2011 30 Desember 2011
12. Listrik Pedesaan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2012 13 Januari 2012
13 Perumahan dan Pemukiman Permenpera Nomor 30 Tahun 2011 23 Desember 2011
14 Keselamatan Transportasi Darat Permenhub Nomor 3 Tahun 2012 06 Januari 2012
15 Transportasi Pedesaan Permendagri Nomor 73 Tahun 2011 30 Desember 2011
16 Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan Permendagri Nomor 73 Tahun 2011 30 Desember 2011

21. Penganggaran DAK PP 55/2005 Pasal 60
 Daerah penerima DAK wajib mencantumkan
alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD.
 Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK.
 DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai
administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik,
penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.

22. UU 33/2004 Pasal 41
DANA PENDAMPING PP 55/2005 Pasal 61
 Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana
Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10%
(sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang
diterimanya.
 Kewajiban penyediaan Dana Pendamping menunjukkan komitmen
daerah terhadap bidang kegiatan yang didanai dari DAK yang
merupakan kewenangan daerah.
 Dana Pendamping digunakan untuk mendanai kegiatan
yang bersifat kegiatan fisik.
 Yang dimaksud kegiatan fisik adalah kegiatan diluar kegiatan
administrasi proyek, kegiatan penyiapan proyek fisik, kegiatan
penelitian, kegiatan pelatihan, kegiatan perjalanan pegawai
daerah, dan kegiatan umum lain yang sejenis.

23. OPTIMALISASI
Pasal 29
PMK 06/2012
 Daerah penerima DAK dapat melakukan optimalisasi
penggunaan DAK dengan merencanakan dan
menganggarkan kembali kegiatan DAK dalam APBD
Perubahan tahun berjalan apabila akumulasi nilai
kontrak pada suatu bidang DAK lebih kecil dari pagu
bidang DAK tersebut.
 Optimalisasi penggunaan DAK sebagaimana
dimaksud dilakukan untuk kegiatan-kegiatan pada
bidang DAK yang sama dan sesuai dengan petunjuk
teknis yang ditetapkan
23

24. SISA DAK
Pasal 29
PMK 06/2012
 Dalam hal terdapat sisa DAK pada kas daerah saat tahun
anggaran berakhir, daerah dapat menggunakan sisa DAK
tersebut untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang
sama tahun anggaran berikutnya sesuai dengan petunjuk
teknis tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun anggaran
berjalan.
 Sisa DAK sebagaimana dimaksud tidak dapat digunakan
sebagai dana pendamping DAK.
 Pemerintah daerah menyampaikan Laporan Penggunaan Sisa
DAK sebagaimana dimaksud pada kepada Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan
setelah kegiatan yang didanai dari sisa DAK selesai
24

25. PELAPORAN DAK
1. DALAM RANGKA PENYALURAN
• Dilakukan setiap Tahapan Penyaluran Kepada Menteri
Keuangan
• Format pelaporan berdasarkan PMK ttg Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
• Merupakan Syarat Penyaluran
• Menunjukkan kinerja penyerapan dari kas daerah
2. DALAM RANGKA REALISASI FISIK
• Dilakukan setiap triwulanan kepada :
1. Menteri Teknis (untuk masing-masing bidang) dan
2. Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri
(merupakan kompilasi seluruh bidang).
• Format pelaporan berdasarkan Juknis
• Dapat dijadikan salah satu indikator kriteria teknis
• Menunjukkan kinerja pelaksanaan fisik kegiatan

26. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN DAK
 Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi
dari segi teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan di
daerah yang dibiayai dari DAK sesuai dengan
kewenangan masing-masing
 Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan
evaluasi pengelolaan keuangan DAK
 Pengawasan atas pelaksanaan DAK sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

27. Penyaluran paling cepat Februari, setelah 1.Perda APDB, 2.Laporan
DAK tahun sebelumnya, 3. Laporan Realisasi DAK tahap 3, 4. Rekap
SP2D, 5. Surat Pernyataan Dana Pendamping, diterima DJPK
Prinsip penyaluran adalah untuk pengisian Kas Daerah
Disalurkan secara bertahap
Tahap 1 : 30%
Tahap 2 : 45 % Setelah sisa dana Tahap 1 < 10%
Tahap 3 : 25% Setelah sisa di Kas Daerah < 10%
Data penyerapan DAK dibuktikan dengan Laporan Penyerapan yang
diterima DepKeu
Penyaluran paling akhir selambat-lambatnya 7 hari kerja sebelum
Akhir Desember, dan tidak dapat dilakukan sekaligus di akhir tahun

28. Penyaluran DAK
Dalam Rupiah
Tahun Alokasi DAK Realisasi Salur %
2008 21.202.141.000.000 20.787.346.700.000 98,04 %
2009 24.819.588.800.000 24.707.415.400.000 99,55 %
2010 21.138.385.200.000 20.957.561.843.000 99,14 %
2011 25.232.800.000.000 24.803.509.025,000 98,30 %
Persentase Penyerapan DAK Kesehatan*
Kesehatan Dasar Rujukan
2008 92,25%
2009 93,28% 93,69% 90,94%
2010 92,59% 92,61% 92,49%
* Berdasarkan laporan realisasi penyerapan daerah
pada akhir tahun anggaran sebagai syarat
penyaluran tahap 1 DAK tahun berikutnya

29. Tranparansi dan Akuntabilitas
Pengalokasian DAK
 Mekanisme pengalokasian DAK, termasuk didalamnya kriteria dan dasar
perhitungan alokasi DAK, dimuat secara jelas dalam UU nomor 33 tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah serta PP nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
 Data dasar yang digunakan dalam perhitungan alokasi DAK diperoleh dari sumber
yang jelas (K/L, Daerah dan Kemenkeu) serta simulasi perhitungan alokasi
dilakukan secara bersama antara Kemenkeu dan K/L terkait.
 Pengalokasian DAK dibahas dan ditetapkan dalam rapat terbuka pembahasan di
DPR, disahkan dalam rapat paripurna, yang kemudian dimuat dalam UU APBN.
 Setiap Tahun BA 999.05 yaitu Transfer Ke Daerah (termasuk DAK) diaudit oleh BPK
atas Kebijakan, Pengalokasian dan Penyalurannya termasuk Data-Data dan Kriteria
yang digunakan.
• LKPP Tahun 2008, Predikat Untuk transfer ke daerah adalah WDP untuk Dana
Perimbangan dan WTP untuk Dana Otonomi Khusus
• Untuk LKPP Tahun 2009 dan LKPP tahun 2010, transfer ke daerah mendapat
predikat WTP.
 Penetapan Alokasi DAK bisa diunduh di website www.djpk.depkeu.go.id

30. LOGO
Kementerian
Keuangan R.I.
Alamat :
Kementerian Keuangan RI, Gd. Radius Prawiro (A) Lantai 7
Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710
Telp. 021-350 9445 Faks: 021-350 9445
Website: www.djpk.depkeu.go.id
30