Dokumen tersebut membahas tentang peranan pers dalam masyarakat demokratis. Pers dijelaskan memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan lembaga ekonomi. Dibahas pula teori-teori tentang pers seperti pers otoritarian, libertarian, dan tanggung jawab sosial. Sistem pers di beberapa negara seperti Barat, Rusia, dan negara berkembang juga dibahas. Perkembangan pers di Indonesia sejak z

1. PERANAN PERS

2. KELOMPOK 5
 Chatur Emy Saputri
 Kadek Widya Wedhanti
 Noviana Mardha Tilla H

3.  Restu Imam Prasetyo
 Fadil Erlangga
 Syamsul Arifin

4. DAFTAR ISI
1. Pengertian Pers
2. Teori-teori Tentang
Pers
3. Sistem Pers di
Beberapa Negara
4. Sifat, Fungsi dan
Peranan Pers
5. Perkembangan Pers di
Indonesia
6. Pers Yang Bebas dan
Bertanggung Jawab
Sesuai Kode Etik
Jurnalistik Dalam
Masyarakat
Demokratis Di

5. 1. Pengertian Pers
1.

6. Apa sih Pers itu ?
bahasa Belanda, persen
Pers
tekan atau cetak
bahasa Inggris, press

7. Wartawan orang yang secara teratur melaksanakan
kegiatan jurnalistik

8. 1. Ensiklopedi Pers Indonesia, istilah Pers merupakan sebutan
bagi penerbit/perusahaan/kalangan yang berkaitan dengan
media masa atau wartawan.
2. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers , adalah lembaga
sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan
kegiatan jurnalistik meliputi
3. Profesor Oemar Seno Adji , Pers dalam arti sempit mengan dung penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan atau beritaberita dengan kata tertulis. D alam arti luas , yaitu memasuk kan di dalamnya semua media mass communications yang
memancarkan pikiran, dan perasaan seseorang baik dengan
kata-kata tertulis maupun dengan lisan.

9. 4. L. Taufik, dalam bukunya , pengertian pers terbagi dua :
a. Pers dalam arti sempit diartikan sebagai surat
kabar, koran, majalah, tabloid, dan buletin-buletin
kantor berita. Jadi, pers terbatas pada media
tercetak.
b. Pers dalam arti luas mencakup semua media massa,
termasuk radio, televisi, film dan internet.
4. Leksikom Komunikasi , Pers berarti : 1) usaha
percetakan dan penerbitan, 2) usaha pengumpulan dan
penyiaran berita, 3) penyiaran berita melalui surat
kabar, majalah, radio, dan televisi. Istilah “ press ” atau
pers : surat kabar dan majalah (dalam arti sempit) &
dalam arti luas y aitu, menyangkut media massa (surat
kabar, radio, televisi, dan film).

10. 2. Teori-teori Tentang Pers
Teori Pers Otoritarian
Mc. Quail, dasar prinsip-prinsip pelaksanaan
pers
otoritarian :
negara merupakan
ekspresi tertinggi dari
organisasi kelompok
manusia, mengungguli
masyarakat dan individu.
1. Harus tunduk kepada penguasa yang ada.
2. Penyensoran dapat dibenarkan.
3. Wartawan tidak mempunyai kebebasan di
dalam organisasinya.
PEMERINTAH
PEMERINTAH
PERS
PERS

11. Teori Pers Libertarian
Tugas Pers:
1. Melayani kebutuhan kehidupan ekonomi (iklan)
2. Melayani kebutuhan kehidupan politik
3. Mencari keuntungan
4. Menjaga hak warga negara
5. Memberi hiburan.
PEMERINTAH
PEMERINTAH
PERS
PERS
Berpendapat bahwa
pers harus
memiliki
kebebasan yg
seluas-luasnya
untuk membantu
manusia mencari
dan menemukan
kebenaran yang
hakiki tersebut.

12. Teori Tanggung Jawab
Sosial
kebebasan pers
harus disertai
tanggung jawab
kepada masyarakat.
Kebebasan pers
perlu dibatasi
oleh dasar moral,
etika & hati nurani
insan pers.
PEMERINTAH
PEMERINTAH
PERS
PERS

13. Prinsip Utama Teori
Tanggung Jawab
Sosial
1. Menetapkan standar yang tinggi terhadap
informasi, kebenaran, subyektivitas, dll
2. Dapat mengatur diri sendiri dalam kerangka
hukum dan lembaga yang ada.
3. Tidak Memuat unsur SARA
4. Bersifat
pluralis
kebhinekaan.
5. Memberi
kesempatan
dan
yang
mencerminkan
sama
untuk

14. 3. Sistem Pers di Beberapa
Negara
Sistem Pers Barat
Pada umunya Sisten Pers Barat menganut falsafah
“Liberalisme”, yang menjadi landasan sistem sosial,
sistem politik dan sistem pemerintahan mereka.
Di Amerika Serikat, pers mempunyai kebebasan
untuk bergerak. Di dalam sistem liberal, pers tidak
berorientasi pada politik pemerintah (bkn
merupakan terompet pemerintah seperti di negaranegara).

15. Pers digunakan sebagai alat
untuk mencapai tujuan
kekuasaan pemerintah dan
partai untuk kegiatan
propaganda
dan agitasi .
Ada lembaga kontrol /sensor yang
diberi nama Glavit. Tugasnya :
Glavit
mengawasi bahan-bahan pers yang
akan dipublikasikan dan tugas-tugas
untuk mengamankan politik
ideologis dan keamanan .

16. 1. Pers sebagai alat propaganda, agitator, dan organisator
kolektif.
2. Pers merupakan tempat pendidikan kader-kader komu -nis di
kalangan masa.
3. Pers bertugas sebagai lembaga yang memmobilisasi dan
berorganisir masa untuk pembangunan ekonomi.
4. Pers menerapkan dan menyiarkan semua dekrit, keputusan,
intruksi yang di keluarkan oleh Komite Sentral Partai maupun
oleh Pemerintah Rusia serta bahan publikasi lain dari
pemerintah.
5. Pers berfungsi sebagai alat untuk melakukan kontrol dan
kritik.

17. Ciri-ciri khusus :
1.Cenderung mengikuti sistem pers
negara bekas penjajahnya.
2.Masih mencari bentuk yang tepat ,
sehingga kurang stabil.
3.Dituntut dapat berperan sebagai “ agent
of social change ” dan mempunyai
tanggung jawab atas keberhasilan
pembangunan.

18. 4. Dalam pelaksanaannya , terdapat
pembatasan-pembatasan dengan
menganut sistem pers tanggung jawab
sosial ( social responsibility ).
5. Mengalami masalah di bidang
komunikasi, yaitu; ketimpangan informasi,
monopoli, dan pemusatan yang berlebihan
dari sumber dan jalur komunikasi.
6. Pola hubungan antara pers &
pemerintah mempunyai tendensi
perpaduan antara sistem-sistem yang ada

19. 4. Sifat, Fungsi dan Peranan
Pers
Sifat Pers
Sifat (Falsafah) Pers,
mencakup:
Liberal Democration press (Pers Demokrasi
liberal)
Communist Press (Pers
Komunis)
Authoritarian Press (Pers Otoriter
)
Freedom and Responsibility Press (Pers Bebas dan
Bertanggung-jawab)
Five Foundation Press (Pers
Pancasila)

20. Misi dan Fungsi Pers
Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
tentang Pers, pada Pasal 3 antara lain
disebutkan pers nasional berfungsi sebagai
media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol
sosial dan dapat juga sebagai lembaga ekonomi.

22. Peranan Pers
g
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,
menyebutkan tentang peranan pers :
Memenuhi hak masyarakat untuk
mengetahui.
Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong
terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi
Manusia, serta menghormati kebhinekaan.

23. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi
yang tepat, akurat dan benar.
Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan
umum.
Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

24. 5. Perkembangan Pers di
Indonesia
Pers Jaman Penjajahan Belanda & Jepang
Pemerintah penjajah Belanda
memandang perlu membuat
undang-undang khusus untuk
membendung pengaruh pers
Indonesia, kehidupan pers
masa itu sangat tertekan.
Masa pendudukan Jepang,
pers Indonesia banyak yang
berjuang tidak hanya dengan
tulisan, melainkan juga
melalui : orgkeagamaan,
pendidikan, politik, d sb.

25. 
Pers di Masa
Pergerakan
Dengan munculnya pergerakan
modern Budi
Utomo (20 Mei 1908), surat kabar yang
dikeluarkan lebih banyak berfungsi sebagai alat
perjuangan.
 Saat itu, pers mendapat tekanan dari pemerintah
Hindia Belanda, dengan cara memberantas dan
menutup usaha penerbitan pers pergerakan.
 Pada masa pergerakan, berdirilah Kantor Berita
Nasional Antara pada tanggal 13 Desember
1937.

26. Pers di Masa Penjajahan Jepang
Pers banyak mengalami
penderitaan dan pengekangan
kebebasan yang lebih
daripada jaman Belanda.
Namun, ada beberapa keuntungan bagi
insan pers Indonesia yang bekerja pada
penerbitan Jepang :
1. Pengalaman yang diperoleh para
karyawan bertambah.
2. Penggunaan Bahasa Indonesia dalam
pemberitaan makin sering dan luas.
3. Adanya pengajaran untuk rakyat agar
berpikir kritis terhadap berita yang
disajikan oleh sumber-sumber resmi
Jepang.

27. Pers di Masa Revolusi Fisik
Sesuai dengan fungsi,
naluri dan tradisinya, pers
harus menjadi penjaga
kepentingan publik ( public
watch dog ).
Untuk menangani
masalah-masalah pers,
pemerintah mem -bentuk
Dewan Pers pada
tanggal 17 Maret 1950 ,
yang terdiri dari orangorang persuratkabaran,
cendikiawan, dan
pejabat-pejabat
pemerintah.

28. Pers di Era Demokrasi Pancasila dan Orde Baru
Penguasa lebih
menggiatkan laranganSejak terjadinya
larangan melalui telepon
“Peristiwa Malari” 1974,
supaya pers tidak
kebebasan pers menga menyiarkan suatu berita .
lami set-back yang
Demikian juga
berakibat beberapa
pengawasan terhadap
surat kabar dilarang
kegiatan pers dan
terbit.
wartawan diperketat ,
terutama menjelang
Sidang MPR-1978.
Rezim Orde Baru melihat
pers tidak lebih dari sekedar
institusi politik yang harus
diatur dan dikontrol seperti
halnya dengan organisasi
massa dan Partai Politik.

29. Kode artinya tanda (sign) yang secara luas
diartikan sebagai bangun simbolis.
Kode Etik Jurnalistik adalah suatu kode etik
profesi yang harus dipatuhi oleh wartawan
Indonesia.

30. dasa r Hukum Pers Indonesia

31. Norma-norma Pers Nasional
 Pers Nasional, menganut Norma-norma :
a. Keserasian sosiologis
b. Pola pikir dan kerja berdasarkan nilai-nilai
gotong-royong.
 Lingkup hubungannya pers :
a. Hubungan antara pers dan pemerintah
b. Hubungan antara pers dan masyarakat cq.
golongan-golongan dalam masyarakat.
 Hubungan antara pers dan pemerintah terjalin
dalam bentuk yang dijiwai oleh semangat
persekawanan ( partnership ).

32. Organisasi Pers
Dalam komponen sistem pers nasional, terdapat
Dewan Pers.
Anggota Dewan Pers terdiri dari:
1. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
2. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi
perusahaan pers;
3. Tokoh masyarakat.
4. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota;
5. Keanggotaan Dewan Pers harus dari keputusan
presiden;
6. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga
tahun.

33. Sistem Pers Nasional
Sistem pers nasional adalah sistem pers yang
berlaku di Indonesia.
Ciri khas sistem pers nasional :
1. Integrasi
2. Keteraturan
3. Keutuhan
4. Organisasi
5. Koherensi
6. Keterhubungan dan
7. Ketergantungan

34. Pertanggungjawaban :
 Dalam menjalankan profesinya seorang
wartawan harus :
a. Dengan sadar menjalankan tugasnya
b. Mengemukakan apa yang sebenarnya terjadi.
 Pers dalam pengembangan kegiatan sehari-hari
harus berada dalam konteks interaksi positif .
 Jika ada masalah dalam masyarakat, pers
berupaya membantu menjernihkan persoalan
(fungsi mendidik), bukan sebaliknya.

35. Kode Etik Jurnalistik
 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) telah
menetapkan Kode
Etik Kewartawanan .
 Kode Etik Wartawan telah dijadikan pedoman ;
a. Sejak berdirinya PWI di Surakarta bulan Februari
1946.
b. Penegasan kembali dilaksanakan pada tgl 1 Mei
1955.
 Kode Etik Jurnalistik merupakan aturan mengenai
perilaku dan
pertimbangan moral yang harus dianut dan ditaati
oleh media
pers dalam siarannya.

36. DAFTAR PUSAKA
www.slideshare.net/putraivan/bab-iiipersdlmmasyarakat
knburahmaayue.blogspot.com/2012/12/bab-3-perananpers-dalam-masyarakat.html?m=1

37. Terimakasih