Dokumen tersebut membahas tentang hubungan industrial di Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa hubungan industrial adalah sistem hubungan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah dalam proses produksi barang dan jasa. Dokumen tersebut juga menjelaskan prinsip-prinsip hubungan industrial seperti kepentingan bersama keberhasilan perusahaan, pembagian kerja antara pengusaha dan pekerja, serta peningkatan produ

1. BAB I
PENDAHULUAN
Hubungan Industrial adalah sistem hubungan antara para pelaku produksi barang dan
jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah. Di Indonesia
idealnya sebagai negara yang menganut azas negara Pancasila dan UUD 1945,yang
sudah menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai konsensus nasional sebagai dasar
berbangsa dan bernegara yang mestinya nilai –nilai tersebut dapat kita rasakan dan
dilaksanakan secara nyata bukan hanya sekedar aturan belaka dalam proses
pergaulan dan pelaksanaan hubungan industrial.
Sistem hubungan industrial adalah suatu formulasi dan strategi untuk mensinergikan
kekuatan para pelaku agar dapat tercapai produksi barang dan jasa secara optimal
sekaligus mengatur benturan kepentingan antara pelaku-pelaku dalam hubungan
industrial tersebut.
Hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh adalah pola hubungan yang
paradoks,satu sisi pengusaha dan pekerja/buruh dalam proses mempunyai
kepentingan dan tujuan yang sama agar menghasilkan barang/jasa secara optimal,
namun dalam sisi yang lain dalam hal pembagian hasil pencapaian proses dan
distribusi kemakmuran kedua pihak terjebak dalam sifat manusia sebagai “homo
homoni lupus”. Cenderung egois, menjadi manusia “serigala” pemangsa manusia yang
lain.

2. BAB II
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang
dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha,pekerja/buruh, dan pemerintah yang
didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 16 UU
No. 13/2003.Hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang
tersangkut atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu
perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan atas keberhasilan perusahaan dan
berhubungan langsung sehari-hari adalah pengusaha atau manajemen dan pekerja.
Disamping itu masyarakat juga mempunyai kepentingan, baik sebagai pemasok faktor
produksi yaitu barang dan jasa kebutuhan perusahaan, maupun sebagai masyarakat
konsumen atau pengguna hasil-hasil perusahaan tersebut. Pemerintah juga
mempunyai kepentingan langsung dan tidak langsung atas pertumbuhan perusahaan,
antara lain sebagai sumber penerimaan pajak. Jadi hubungan industrial adalah
hubungan antara semua pihak yang berkepentingan tersebut. Dalam pengertian
sempit, hubungan industrial diartikan sebagai hubungan antara manajemen dan
pekerja atau Management-Employees Relationship,hubungan antara pihak
manajemen ( pengusaha) dan pekerja
B. SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL
Prinsip-prinsip hubungan industrial akan dapat dilaksanakan dengan baik di
perusahaan apabila dilengkapi dengan beberapa sarana sebagai berikut :
1. Peraturan Perusahaan
Peraturan perusahaan memuat ketentuan mengenai kewajiban dan hak pekerja serta
kewenangan dan kewajiban pengusaha. Peraturan perusahaan pada dasarnya dibuat
secara sepihak oleh pengusaha. Namun demikian peraturan perusahaan harus
mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan perusahaan harus
dapat menjadi pedoman bagi pengusaha dan pekerja dan untuk dipatuhi oleh kedua
pihak,ketentuan peraturan antara lain mengenai :
Hari kerja, jam kerja dan waktu lembur
Waktu istirahat kerja dan cuti
Skala upah, tunjangan dan bonus
Program keselamatan dan kesehatan kerja

3. Ketentuan dan tindakan disiplin
Perawatan kesehatan dan pengobatan
Program kesejahteraan pekerja dan keluarganya
2. Lembaga Bipartit
Lembaga atau forum bipartit adalah forum konsultasi antara wakil penguasa dan wakil
pekerja. Wakil pekerja perlu diupayakan mewakili unit-unit kerja dan kelompok
golongan jabatan pekerja. Jumlah wakil pengusaha tidak perlu sama dengan jumlah
wakil pekerja karena forum bipartit tidak mengambil keputusan menurut suara
terbanyak atau secara voting.
Fungsi utama lembaga bipartit adalah untuk menampung dan menyelesaikan keluhan
dan tuntutan pekerja serta masalah-masalah hubungan industrial pada umumnya.
Lembaga bipartit perlu menerima dan segera menanggapi keluhan pekerja sebelum
terakumulasi menjadi masalah dan potensi perselisihan
3. Serikat Pekerja
Partisipasi pekerja dalam hubungan industrial dapat dilakukan secara langsung dan
atau melalui sistem perwakilan dalam bentuk serikat pekerja.
Pertama, serikat pekerja mempunyai fungsi kanalisasi, yaitu fungsi
menyalurkan aspirasi, saran, pandangan, keluhan bahkan tuntuan masing-
masing pekerja kepada pengusaha. Dan sebaliknya, serikat pekerja berfungsi
sebagai saluran informasi yang efektif dari pengusaha kepada para pekerja.
Kedua, dengan memanfaatkan jalur dan mekanisme serikat pekerja,
pengusaha dapat menghemat waktu yang cukup besar menangani masalah-
masalah ketenagakerjaan, dalam mengakomodasikan saran-saran mereka,
serta untuk membina paara pekerja maupun dalam memberikan perintah-
perintah, daripada melakukannya secara individu terhadap setiap pekerja
4. Perjanjian Kerja Bersama
Perjanjian Kerja Bersama atau PKB adalah yang baik dan mencerminkan Hubungan
Industrial Pancasila seharusnya terbentuk bukan dari persetujuan yang terpaksa
antara pihak-pihak yang ingin mencapai tujuan yang berbeda tetapi merupakan
persetujuan yang menyatakan kehendak pengusaha dan pekerja untuk meningkatkan
produktivitas dan kondisi kerja dalam perusahaan, supaya dengan demikian
meningkatkan kesejahteraan pengusaha dan pekerja
5. Asosiasi Pengusaha
Asosiasi pengusaha sebagai organissi atau perhimpunan wakil pimpinan perusahaan-
perusahaan merupakan mitra kerja serikat pekerja dan pemerintah dalam
penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Asosiasi

4. pengusaha dapat dibentuk menurut sektor industri atau jenis usaha, mulai dari tingkat
lokal sampai ke tingkat kabupaten, propinsi hingga tingkat pusat atau tingkat nasional.
6. Lembaga Tripartit
Lembaga atau forum tripartit adalah forum konsultasi antara wakil-wakil serikat
pekerja, asosiasi pengusaha dan pemerintah.
Fungsi utama lembaga tripartit adalah membantu Pemerintah merumuskan kebijakan
ketenagakerjaan pada umumnya dan menyelesaikan masalah-masalah hubungan
indutrial.Lembaga tripartit dapat dibentuk menurut sektor industri atau jenis usaha,
mulai dari tingkat lokal sampai ke tingkat kabupaten, propinsi hingga ke tingkat
pusat/nasional
7. Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Setiap keluhan, perbedaan pendapat atau tuntutan pekerja diharapkan dapat
diselesaikan di lembaga bipartit. Bila lembaga bipartit tidak mampu menyelesaikan-
nya, maka wakil pengusaha atau wakil pekerja dapat meminta jasa perantara dari
pegawai perantara Departemen Tenaga kerja atau mediator dari lembaga tripartit
yang terkait.
8. Peraturan-perundangan Ketenagakerjaan
Peraturan-perundangan ketenagakerjaan pada dasarnya mencakup ketentuan
sebelum bekerja, selama bekerja dan sesudah bekerja. Peraturan sebelum bekerja
menyangkut pendaftar lowongan pencari kerja, pergerkan tenaga kerja secara lokal
atau antara daerah atau ke luar negeri, dan menyangkut latihan. Peraturan selama
bekerja mencakup ketentuan jam kerja dan istirahat, pengupahan, perlindungan,
penyelesaian perselisihan industrial dan lain-lain. Peraturan sesudah tidak bekerja
mencakup jaminan kecelakaan, jaminan hari tua dan lain-lain.
C. PERUSAHAAN SEBAGAI KEPENTINGAN BERSAMA
Setiap usaha, kecil atau besar, selalu menyangkut kepentingan banyak orang yaitu
pengusaha atau pemilik, pekerja, masyarakat pemasok bahan dan masyarakat
konsumen, serta Pemerintah :
a. Kepentingan pengusaha dalam perusahaan
Setiap pengusaha atau pemilik mempunyai kepentingan langsung dan sebab itu
selalu berupaya untuk meningkatkan keberhasilan dan menjamin kelangsungan
perusahaannya. Upaya tersebut dilakukan dalam bentuk dan untuk:

5. Menjaga atau mengamankan asetnya;
Mengembangkan modal atau asetnya supaya memberi nilai tambah yang tinggi;
Meningkatkan penghasilannya;
Dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya;
Bukti aktualisasi diri sebagai pengusaha yang berhasil
b. Kepentingan Pekerja
Demikian juga para pekerja selalu mempunyai kepentingan atas perusahaan dan
oleh sebab itu harus berupaya dan bekerja keras untuk keberhasilan dan
kelangsungan perusahaan; karena bagipekerja perusahaan mempunyai makna dan
arti penting yaitu sebagai:
Sumber kesempatan kerja;
Sumber penghasilan;
Sarana melatih diri, memperkaya pengalaman kerja serta meningkatkan keahlian
dan keterampilan kerja;
Tempat mengembangkan karier;
Tempat mengaktualisasikan keberhasilan
c. Kepentingan Pemerintah
Bagi pemerintah, setiap usaha yang dilakukan oleh masyarakat, kecil atau besar, di
sektor formal atau sektor informal, mempunyai peranan dan makna yang sangat
penting.
Pertama,perusahaan merupakan sumber kesempatan kerja. Lapangan
dankesempatan kerja merupakan kebutuhan masyarakat.
Kedua, perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang.
Ketiga, perusahaan merupakan sumber pertumbuhan ekonomi, kemakmuran
bangsa serta ketahanan nasional. Pendapatan nasional adalah akumulasi nilai
tambah yang dihasilkan oleh seluruh perusahaan.
Keempat, perusahaan merupakan sumber devisa. Dalam globalisasi ekonomi,
devisa merupakan sutu kebutuhan negara yang sangat penting.
Kelima, pemerintah berkepentingan dan mengharapkan semua perusahaan
dapat menjamin penyediaan dan arus barang, baik untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat konsumen maupun sebagai masukan barang setengah jadi untuk
perusahaan lain.
Keenam, keuntungan perusahaan dan pendapatan karyawannya merupakan
sumber utama pendapatan negara melalui sistem pajak.

6. D. PRINSIP HUBUNGAN INDUSTRIAL
pada persamaan kepentingan semua unsur atas keberhasilan dan kelangsungan
perusahaan. Dengan demikian, hubungan industrial mengandung prinsip-prinsip
berikut ini:
 Pertama, pengusaha dan pekerja, demikian Pemerintah dan masyarakat pada
umumnya, sama-sama mempunyai kepentingan atas keberhasilan dan
kelangsungan perusahaan. Sebab itu, terutama pengusaha dan pekerja harus
sama-sama memberikan upaya yang maksimal melalui pelaksanaan tugas
sehari-hari untuk menjaga kelangsungan perusahaan dan meningkatkan
keberhasilan perusahaan.
 Kedua, perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang.
Seemakin banyak pengusaha yang mengembangkan perusahaan atau
membuka usaha baru, semakin banyak pekerja yang memperoleh penghasilan.
Semakin banuak perusahaan yang berhasil meningkatkan produktivitas,
semakin banyak pekerja yang memperoleh peningkatan penghasilan. Dengan
demikian, pendapatan nasional akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat
akan meningkat pula.
 Ketiga, pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-
masing mempunyai fungsi yang berbeda dengan pembagian kerja atau
pembagian tugas.Pengusaha sebagai pemimpin mempunyai fungsi
menggerakkan, membina dan mengawasi. Pekerja mempunyai fungsi
melakukan pekerjaan operasional.
 Keempat, pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga perusahaan.
Sebagai anggota keluarg mereka harus saling mengasihi, saling
memperhatikan kepentingan yang lain dan saling membantu. Pengusaha perlu
memahami cara pikir dan kepentingan pekerja serikat pekerja. Pengusaha
perlu memperhatikan kondisi dan kebutuhan pekerja dan sedapat mungkin
memenuhinya dan Sebaliknya
 Kelima, tujuan pembinaan hubungan industrial adalah menciptakan
ketenangan perusahan dan ketentraman bekerja supaya dengan demikian
dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.
 Keenam, peningkatan produktivitas perusahaan harus dapat meningkatkan
kesejahteraan bersama, yaitu kesejahteraan pengusaha dan kesejahteraan
pekerja.

7. BAB III
KESIMPULAN
Tingkat upah dalam setiap pasar tenaga kerja di tentukan oleh kekuatan ekonomi yang
berlawanan dari buruh dan majikan.Apabila buruh meningkatkan kekuatan ekonominya
dengan cara bertindak bersama-sama melalui serikat-seriakat buruhnya sebagai
bargaining agent,maka mereka dapat meningkatkan upah mereka.Kekutan ekonomi di
ukur dari kemampuan untuk mengengkang tenaga kerja,dengan demikian dapat
memaksa majikan untuk mencari pengganti bagi tenaga kerja baru
Menurut teori bargaining baik karyawan maupun majikan memasuki pasar tenaga kerja
tanpa harga permintaan dan penawaran yang pasti.Tetapi ada batas harga permintaan
atau penawaran tertinggih dan terendah.Dalam harga batas-batas tersebut tingkat upah
di tentukan oleh bargaining kedua belah pihak.Buruh individualyang berkekuatan lemah
harus menerima tingkat upah yang terendah,sebaliknya serikat buruh dapat
menggunakan kekuatan ekonominya yang lebih besar untuk menuntut tingksat upah
yang lebih tinggi.
Mengapa sistem hubungan industrial di Indonesia dalam era reformasi ini tidak segera
mengurai kompleksitas masalah ketenagakerjaan yang sekian lama belum dapat
diperbaiki, bahkan masalah ketenagakerjajan semakin hari semakin carut marut dengan
kompleksitas problematik yang mepengaruhinya? Dugaan awalnya bahwa dalam
sistem HIP “Hubungan Industrial Pancasila” tempo dulu dimasa Rezim orde baru
berkuasa, kekuatan sistem itu dilakasanakan dan dipertahankan dengan Hyper
kekuasaan yang memangsa komponen sistem yang lemah (pekerja/buruh). Pada saat
itu Sikap kritis gerakan protes dari pekerja/buruh diberangus oleh penguasa yang
dianggap ganguan dari sistem itu sendiri, Sistem ini beroperasi layaknya predator
dalam rimbah, Karateristik sistem HIP yang otoriter itu masih mengakar kuat dalam
tataran praktis sampai saat ini, terasa banyak sekali campur tangan yang diluar sistem
yang ingin mendapatkan pembagian kue dengan dalih “kekuasaan” dengan konsep
KKN nya.
Pada era itu kompleksitas dan dinamika permasalahan ketenegakerjaan yang terjadi
tidak ditanggapi dengan dialog melainkan dengan intimidasi dan terror terhadap
pekerja/buruh. contoh terakhir terjadinya kasus pembunuhan terhadap aktifis Dari luar
sistem ini tampak stabil tapi fakta menunjukan setelah sekian puluh tahun bertahan,
sistem ini akhirnya jebol juga seiring momentum perlawanan rakyat terhadap sistem
kekuasaan negara yang dilaksanakan secara otoriter dalam segala dimensi kehidupan.