3. • sebelum dunia Barat memperkenalkan Hak Asasi Manusia alias HAM pada sekitar abad
XVI-XIX, Islam sudah terlebih dahulu memperkenalkan konsep HAM pada 1.300 tahun
sebelumnya.
• Bahkan Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, merupakan salah satu
sosok revolusioner sekaligus pejuang penegak HAM yang paling gigih se antero jagad. Ia
tidak hanya sekedar membawa serangkaian pernyataan HAM yang tertuang dalam kitab
suci (Al-Qur’an), namun juga memperjuangkan dengan penuh pengorbanan dan
kesungguhan.
• Salah satu kegigihan Nabi dalam memperjuangkan HAM, yakni memurnikan ajaran
kebiasaan yang ada pada zamannya, yakni tradisi masyarakat Arab Jahiliyah di Makkah
yang sangat bertentangan dengan konsep HAM.
4. • Dalam catatan sejarah, Islam juga sudah ™ yang disebut dengan HAM. Salah
satunya dibuktikan dengan adanya bentuk perjanjian konkrit yang disebut sebagai
Piagam Madinah pada tahun 622 Masehi.
• Bukti lainnya berupa pidato Muhammad bin Abdullah pada tahun 632 Masehi,
yang dikenal dengan sebutan Deklarasi Arafah. Bahkan deklarasi tersebut disebut-
sebut sebagai dokumen tertulis pertama yang berisi tentang HAM.
• Secara sederhana dapat disimpulkan, jika dunia internasional baru mengenal
HAM ribuan tahun pasca adanya konsep HAM mempuni yang diprakarsai Islam
pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam.
• Dalam perkembangannya, HAM (Human Rights, bahasa Inggris) diartikan sebagai
sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki
hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. HAM berlaku
kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal.
5. • HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling
berhubungan, dan saling bergantung. HAM biasanya dialamatkan kepada negara
dengan kata lain negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati,
melindungi, dan memenuhi HAM, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti
pelanggaran yang dilakukan oleh swasta.
• Dalam terminologi modern, HAM dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang
berkenaan dengan kebebasan sipil. Seperti gak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa
dan kebebasan berpendapat. Termasuk juga hak ekonomi, sosial dan budaya yang
berkaitan dengan akses ke barang publik. Seperti hak untuk memperoleh pendidikan
yang layak, hak atas kesehatan, dan lainnya.
• Secara konseptual, HAM dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut
‘dianugerahkan secara alamiah’ oleh alam semesta, nalar atau bahkan Tuhan. Mereka
yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi merupakan
pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat.
6. • Selain itu ada pula yang menganggap HAM sebagai perwakilan dari klaim-klaim
kaum yang tertindas, dan pada saat yang sama juga terdapat kelompok yang
meragukan keberadaan HAM sama sekali dan menyatakan bahwa HAM hanya
ada karena manusia mencetuskan dan membicarakan konsep tersebut.
• Ditinjau dari sudut pandang hukum internasional, HAM sendiri dapat dibatasi
atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Biasanya harus ditentukan oleh
hukum, memiliki tujuan yang sah dan diperlukan dalam suatu masyarakat
demokratis. Sementara pengurangan hanya dapat dilakukan dalam keadaan
darurat yang mengancam ‘kehidupan bangsa’.
• Memang masyarakat kuno tidak mengenal konsep HAM universal, seperti halnya
masyarakat modern. Pelopor dari wacana HAM adalah konsep hak kodrati yang
dikembangkan pada abad pertengahan, dipengaruhi wacana politik selama
Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Konsep HAM modern akhirnya muncul
pada paruh kedua abad 20, terutama pasca dirumuskannya Pernyataan Umum
tentang HAM di Paris (Prancis) pada 1948 silam.
7. • Sejak saat itu, HAM mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi semacam kode
etik yang diterima dan ditegakkan secara global. Pelaksanaan HAM dalam skala
internasional diawasi oleh Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sepeti Dewan
HAM dan Badan Troktat hingga Komite HAM dan Komite Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya.
• Sementara di tingkat regional, HAM ditegakkan oleh Pengadilan HAM Eropa,
Pengadilan HAM Antar-Amerika, serta Pengadilan HAM dan Hak Penduduk Afrika.
Bahkan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik hingga hak ekonomi,
sosial dan budaya sendiri sudah diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia,
termasuk Indonesia.
• Bahkan empat negara di kawasan Asia Tenggara, yakni Brunai Darussalam, Indonesia,
Malaysia dan Singapura. Diwakili menteri agama masing-masing, sepakat mewujudkan
resolusi yang berisi tujuh poin tentang HAM dalam perspektif Islam.
8. • Pertama, umat Islam diharapkan melengkapi diri dengan ilmu dan keterampilan yang tepat
melalui sumber terpercaya untuk menghadapi berbagai doktrin dan tantangan baru. Hal itu demi
memastikan hak-hak yang diperjuangkan sesuai prinsip dan bebas dari unsur yang bertentangan
dengan Islam.
• Kedua, perlunya memberdayakan komitmen kehidupan beragama sebagai satu cara hidup, demi
memastikan setiap individu muslim mampu menyikapi realitas kehidupan saat ini yang berporos
kepada prinsip dan panduan ajaran Islam.
• Ketiga, mencari titik persamaan atas nilai-nilai kemanusiaan seperti martabat dan kehormatan,
kemerdekaan dan kebebasan, kesetaraan dan kesamaan, serta persaudaraan sebagai dasar
kesempatan untuk bekerjasama menangani isu-isu hak asasi manusia yang sejalan dengan Islam.
• Keempat, menyebarluaskan pemahaman tentang Islam sebagai satu sistem nilai dan etika, yang
berkontribusi kepada kebaikan bersama.
9. • Kelima, Memperkuat perjuangan hak asasi manusia yang sejalan dengan tuntutan
Islam, berdasarkan strategi menekankan prinsip-prinsip Islam sebagai sistem etika
tentang HAM, meningkatkan pemahaman masyarakat terkait prinsip HAM sesuai etika
Islam, serta meningkatkan efektivitas jaringan kerjasama antarotoritas agama di setiap
negara, organisasi dan individu, demi memperkuat perjuangan isu-isu hak asasi dari
perspektif Islam.
• Keenam, siap menjalin kolaborasi program penjelasan HAM dari sudut pandang Islam
melalui kerja sama strategis di antara negara anggota.
• Ketujuh, forum menyepakati penulisan konsep HAM dari sudut pandang Islam yang
dibentangkan dalam konferensi ini dapat diterbitkan atas nama MABIMS (Forum
Menteri Agama Brunai, Indonesia, Malaysia dan Singapura) sebagai sumber informasi
bagi para peneliti yang bisa dijadikan referensi di tingkat negara anggota, serta
masyarakat antarbangsa.
