Dokumen tersebut membahas sejarah dan konsep hak asasi manusia, perkembangannya di era globalisasi, serta implementasi dan perlindungannya di Indonesia. Hak asasi manusia diakui sebagai hak melekat yang berasal dari Tuhan dan perlu dihormati negara, hukum, dan masyarakat dalam rangka melindungi martabat manusia. Era globalisasi mendorong pemahaman akan pentingnya hak asasi manusia di berbagai negara termasuk Indonesia.

1. Nama : Diah Widi Rahayu
NIM : 859690008
Program Studi : PGSD
Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan (MkWU4109)
UNIVERSITAS TERBUKA (UT)
UPBJJ BANDAR LAMPUNG
POKJAR BANDAR SRIBHAWONO 2023

2. Hak Asasi Manusia Diera Globalisasi
Oleh : Diah Widi Rahayu
A. Pendahuluan
Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar manusia yang ada dan
merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, selain itu HAM juga merupakan hak
natural yang oleh karena itu tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama mahluk
hidup. HAM dipercayai memiliki nilai universal yang berarti tidak mengenal batas
ruang dan waktu. Nilai-nilai HAM adalah kebebasan, kesetaraan, otonomi dan
keamanan. Lebih dari itu, inti nilai HAM adalah martabat manusia.
Kesadaran manusia terhadap hak asasi berasal dari keinsyafannya terhadap
harga diri dan harkat martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, sesungguhnya
HAM itu sudah ada sejak manusia dikodratkan lahir di dunia ini, dengan demikian
HAM bukan merupakan hal yang baru lagi.
Berbagai upaya untuk mewujudkan HAM dalam kehidupan nyata, sejak
dahulu hingga saat ini tercermin dalam perjuangan manusia dalam
mempertahankan harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan
sewenang-wenang penguasa tiran. Timbulnya kesadaran manusia akan hak-haknya
sebagai manusia merupakan salah satu faktor penting yang melatarbelakangi dan
melahirkan gagasan yang kemudian dikenal sebagai HAM.
Artikel ini akan membahas mengenai Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi,
dan saya akan mengajak anda untuk mengenal konsep dan menggali isi pokok
tujuan permasalahan mengenai Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi sehingga kita
dapat dengan mudah memahami dan tanggap terhadap dinamika historis dan
urgensi masa depan Hak Asasi Manusia sebagai konsepsi dan pandangan kolektif
keberbangsaan dan kebernegaraan Indonesia. Dengan demikian kita dapat
memperbaiki pandangan nasional bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan
tempat hidup negara berbangsa Indonesia.
Pada era modern ini, pertumbuhan dan per kembangan suatu masyarakat
dirasakan sangat cepat. Salah satu ciri dari masa ini adalah berkembang pesatnya
ilmu pengetahuan dan teknologi, yang juga didukung oleh munculnya semangat
globalisasi. Sebagaimana dikatakan oleh Anthony Giddens, globalisasi merupakan

3. sebuah proses yang kompleks, tidak hanya digerakkan oleh suatu kekuatan
tertentu, melainkan oleh banyak kekuatan, seperti budaya, teknologi, politik
maupun ekonomi.
Globalisasi politik antara lain berupa gerakan tentang Hak Asasi Manusia
(HAM), Selanjutnya dalam tulisan ini disingkat HAM. Globalisasi semakin
memperkuat pemikiran pemikiran untuk mengoperasionalkan nilai nilai dasar
HAM yang bersifat universal. Dalam hal ini pemerintah hendaknya
menggabungkan standar yang terdapat pada instrumen HAM internasional dan
prinsip-prinsip HAM dalam Islam ke dalam hukum nasional, dengan tetap
mengacu pada ideologi bangsa serta kondisi manusia, alam dan tradisi yang
melekat pada bangsa.
Terbentuknya konsensus internasional tentang Universal Declaration of
Human Rights pada 10 Desember 1948 hanya di motori oleh sekelompok negara
pemenang perang setelah berakhirnya Perang Dunia II, yaitu AS, Perancis, dan
Inggris. Hal ini memperkuat pandangan bahwa isu-isu hak azasi manusia tidak saja
terkait dengan persoalan krusial menyangkut aspek-aspek dan standar universalitas
hak azasi manusia, tetapi juga terkait dengan latar belakang pembentukannya untuk
menciptakan perdamaian dunia. Pada hakikatnya hak merupakan unsur normatif
yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada
ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya
antara individu atau dengan instansi.
Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah
sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi
ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari
pada era sebelumnya. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, manusia
hidup tidak sendiri, ia harus bersosialisasi dengan oran lain. Jangan sampai
seseorang melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha
perolehan atau pemenuhan HAM pada dirinya sendiri. HAM juga merupakan hak
dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai anugrah
dari Tuhan. Oleh karena itu HAM wajib dilindungi dan dihormati baik secara
hukum, agama dan pemerintah. Sebagaimana dicantumkan dalam Deklarasi
Univesal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diproklamasikan Persatuan Bangsa-
Bangsa (PBB) pada Tahun 1948, setiap orang tanpa terkecuali berhak atas HAM
dan kebesarannya.

4. Prinsip-prinsip hak asasi manusia tidak saja menjadi aspek terpenting dalam
sistem hukum suatu negara yang harus dituangkan dalam konstitusi negara, tetapi
juga menuntut pengakuan secara menyeluruh pada tingkat implementasinya (baca:
penegakan), baik dalam bidang politik dan ketatanegaraan maupun hukum dan
keadilan. Atas dasar itu, jaminan bagi perlindungan hak asasi manusia hendaknya
mendapatkan prioritas utama demi tegaknya hukum dan keadilan di tengah-tengah
masyarakat.
Dengan adanya era globalisasi, yang ditandai dengan makin biasnya batas-
batas budaya dan nasionalitas, hampir disetiap negara, baik negara maju maupun
negara berkembang mulai tertarik untuk memahami tentang arti pentingnya
keterlibatan HAM dalam berbagai aspek penyelenggaraan ke hidupan berbangsa
dan bernegara, dan ber masyarakat termasuk di negara Indonesia. Hal ini terlihat
dalam Rencana Pembangunan Hukum Nasional yang mengagendakan adanya
bidang HAM. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (tahun 2005-2025).
B. Kajian Pustaka
Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku,
melindumgi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia
dalam menjadi harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat
paling mendasar yang dimiliki manusia sebagai fitrah, sehingga tidak satupun
makhluk mengintervensinya apalagi mencabutnya. Hak Asasi Manusia (HAM)
dalam bahasa Arab disebut haq al-insan.
Dalam lingkungan Islam sendiri ada beberapa lapisan tentang bagaimana
umat Islam memandang HAM. Dalam kalangan pesantren terdapat dua konsep
hak, yakni haq al-insan dan hak Allah, di mana setiap hak itu saling melandasi satu
dengan yang lain. Hak Allah melandasi hak manusia demikian juga sebaliknya.
Dalam aplikasinya, tidak ada satupun yang terlepas dari kedua hak tersebut.
Misalnya masalah salat (yang merupakan hak Allah), karena salat adalah hak
Allah, maka manusia tidak dapat campur tangan untuk memaksakan seseorang
untuk melakukan salat, tidak ada kekuatan dunia apakah itu negara-negara yang
berhak yang mendesakkan seseorang untuk melakukan shalat.
Secara istilah HAM dapat dirumuskan dengan beberapa pendapat, di
antaranya HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan

5. kodratnya. Menurut pendapat Jan Materson, dari komisi HAM PBB, dalam
Teaching Human Rights, United Nations, sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa
menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang
tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. John Locke menyatakan
bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha
Pencipta sebagai hak yang kodrati.
Secara filsafati dapat dipahami bahwa HAM adalah hak yang melekat atau
inherent pada diri manusia, yang berasal dari Tuhan sejak manusia itu lahir.
Sebagai makhluk Tuhan, manusia memiliki derajat luhur yang dilengkapi dengan
budi dan nurani. Secara objektif dapat dikemukakan bahwa HAM adalah
kewenangan pokok yang melekat pada manusia, sehingga harus diakui dan
dihormati oleh negara. Hak dan kewajiban fundamental manusia itu berakar pada
idea Sang Pencipta. Manusia memperoleh hak haknya itu langsung dari Tuhan
menurut kodratnya (scundum suam naturan).
Secara Yuridis Formal Indonesia, cakupan makna Hak Asasi Manusia
(HAM) tertuang pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya pada Pasal
1 butir 1 yang berbunyi “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak melekat pada
hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang maha Esa dan
merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi
oleh negara,hukum,pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Secara konseptual dapat dikatakan bahwa HAM memiliki dua dimensi, yaitu
dimensi moral dan dimensi hukum. Dimensi moral dari HAM diartikan bahwa
HAM, adalah hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut (non-derogable right ),
karena hak tersebut merupakan hak manusia yang melekat (inherent) pada dirinya
karena ia adalah manusia. Sedangkan dimensi yang kedua, sebagai hak hukum,
maka HAM adalah hak-hak menurut hukum yang dibuat sesuai dengan proses
pembentukan hukum dari masyarakat internasional maupun nasional. Termasuk
dalam kategori ini adalah berbagai instrumen internasional tentang HAM, baik
perjanjian internasional, deklarasi maupun resolusi, serta berbagai instrumen
hukum nasional yang mengatur tentang HAM.
Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan
bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat
dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

6. anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara,
hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat
dan martabat manusia.
Era globalisasi yang ditandai dengan makin biasnya batas-batas budaya dan
nasionalitas, hampir disetiap negara baik negara maju maupun negara berkembang
mulai tertarik untuk memahami tentang arti pentingnya keterlibatan HAM dalam
berbagai aspek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan
bermasyarakat termasuk di negara Indonesia hal ini terlihat dalam Rencana
pembangunan hukum nasional yang mengagendakan adanya bidang HAM.
Arus reformasi yang terjadi di Indonesia telah membawa pengaruh bagi
terbukanya koridor pembaharuan hukum dan penegakan HAM, terlebih lagi dalam
mewujudkan civil society atau masyarakat madani. Pengguna an istilah masyarakat
madani dalam ranah masyarakat yang demokratis lebih memiliki makna dalam,
terlebih lagi dalam mengangkat harkat dan martabat manusia. Selain itu, civil
society sangat penting artinya dalam menggambarkan mendeskripsikan penegakan
HAM di Indonesia.
Seiring dengan tumbangnya rezim orde baru menuju orde reformasi yang
lebih menitik beratkan pada perlindungan hukum dan penegakan HAM, rakyat
melalui MPR melakukan Amandemen terhadap UUD 1945 dengan memasukan
pasal yang khusus tentang HAM, yakni Pasal 28 UUD 1945. Untuk melaksanakan
ketentuan dalam Pasal tersebut pemerintah telah mengundangkan UU No. 39
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 tahun 2000 Tentang
Pengadilan HAM. Setelah itu, pemerintah meratifikasi Kovenan Ekosob dan Sipol
masing-masing dalam UU No. 11 dan UU No. 12 Tahun 2005 sebagai kelanjutan
dari upaya ratifikasi terhadap beberapa instrumen HAM sebelumnya.
Pada prinsipnya, dalam hukum Hak Asasi Manusia, negara dalam hal ini
pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) dan
individu-individu yang berdiam di wilayah jurisdiksinya sebagai pemegang hak
(rights holder). Kewajiban yang diemban negara adalah kewajiban untuk
menghormati (to respect), kewajiban untuk memenuhi (to fulfill), dan kewajiban
untuk melindungi (to protect) HAM bagi warganya. Negara wajib menjamin
pelaksanaan HAM bagi setiap orang yang berada di bawah kekuasaannya.
Kewajiban ini dilaksanakan negara dengan mengambil langkah-langkah yang
diperlukan, baik itu dibidang legislatif, eksekutif, yudisial, maupun praktis, untuk

7. menciptakan semua kondisi yang dibutuhkan dalam bidang sosial, ekonomi,
bawah yurisdiksinya, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat
menikmati semua hak dan kebebasan ini dalam praktik. politik, maupun bidang-
bidang lain, serta jaminan hukum yang diperlukan untuk semua orang di bawah
yurisdiksinya, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat menikmati
semua hak dan kebebasan ini dalam praktik.
C. Pembahasan
1. Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM) di Dunia
Dunia barat (Eropa) paling dahulu menyuarakan HAM, dimana
berdasarkan sejarah Hak Asasi Manusia, Inggris yang paling utama
menyerukan. Tecatat di Inggris terdapat seorang filsuf yang mengungkapkan
gagasan atau merumuskan adanya hak alamiah (natural rights), yaitu Jhon
Locke pada abad 17. Sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia di dunia barat
ditandai dengan tiga hal penting, yaitu Magna Charta, terjadinya revolusi
Amerika dan revolusi Prancis.
2. Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia
Hak Asasi Manusia di Indonesia dianggap sakral, diperjuangkan sepenuh
jiwa, serta sangat sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.Indonesia
telah ikut bersama negara lain untuk memperjuangkan HAM, memasukan rasa
kemanusian dalam perundangan, sebab hal tersebut merupakan fundamental.
Pancasila sebgai dasar negara Indonesia sepenuhnya mendukung dan
menjungjung tinggi penegakan Hak Asasi Manusia. Diawal kemerdekaan
Indonesia, tokoh seperti Mochammad Hatta merupakan orang yang paling vocal
dalam menyuarakan HAM.Indonesia dalam memperjuangkan haknya sebagai
bangsa harus melewati beberapa fase, seperti halnya pembentukan organisasi.
Organisasi yang didirikan tersebut mewadahi banyak orang dimana untuk
merasa sadar bersama-sama memiliki hak-hak yang harus diperjuangkan dan
dicapai. Organisa-oraganisasi yang dibangun memperjuangkan hak-hak
masyarakat dengan cara berbeda, namum pada hakikatnya memiliki tujuan yang
sama untuk menghapuskan kolonialisme di tanah Indonesia. Sehingga dengan
begitu, masyarakat Indonesia dapat menjadi manusia yang seutuhnya karena
hak kemanusiaannya terpenuhi.Sebagai contoh, Budi Oetomo memperjuangkan

8. hak masyarakat dan kemanusian lewat petisi-petisi dan surat yang disampaikan
kepada kolonial belanda waktu itu. Kemudian ada Sarekat Islam yang berusa
memperjuangkan hak-hak kemanusiaan dan menghilangkan diskriminasi secara
rasial.
3. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)
Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bahasa inggris human ringts dalam
bahasa prsncis droits de i’homme jadi Hak asasi manusia adalah konsep hukum
dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada
dirinya karna ia adalah seorang manusia Hak asai manusia berlaku kapanpun,
dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada
prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan
dan saling bergantung. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan
pada keyakinan bahwa hak tersebut ‘’dianugerahkan secara alamiah" oleh alam
semesta, Tuhan, atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan
unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawantahan
nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat.
Ada pula yang menganggap HAM sebagai perwakilan dari klaim-klaim
kaum yang tertindas, dan pada saat yang sama juga terdapat kelompok yang
meragukan keberadaan HAM sama sekali dan menyatakan bahwa hak asasi
manusia hanya ada karena manusia mencetuskan dan membicarakan konsep
tersebut. Dari sudut pandang hukum internasional, hak asasi manusia sendiri
dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan
biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan
diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis. Sementara itu, pengurangan
hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang mengancam "kehidupan
bangsa", dan pecahnya perang pun belum mencukupi syarat ini. Selama perang,
hukum kemanusiaan internasional berlaku sebagai lex specialis. Walaupun
begitu, sejumlah hak tetap tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apapun,
seperti hak untuk bebas dari perbudakan maupun penyiksaan. Perkembangan
pemikiran hak asasi manusia (HAM) di bagi dalam 4 generasi, yaitu :
 Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada
bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada
bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia

9. II, totaliterisme dan adanya keinginan Negara-negara yang baru merdeka
untuk menciptakan sesuatu tertib hukum yang baru.
 Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan
juga hakhak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM
generasi kedua menunjukan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak
asasi manusia. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat
penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial-budaya,
hak ekonomi dan hak politik.
 Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi
ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya,
politik dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak
melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya hasil pemikiran HAM
generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi
penekanan terhadap hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi
prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan
banyak korban, karena banyak hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar.
 Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominant
dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan
menimbulkan dampak negative seperti diabaikannya aspek kesejahteraan
rakyat. Selain itu program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan
kebutuhan rakyat secara keseluruhan melainkan memenuhi kebutuhan
sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh Negara-
negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi
manusia yang disebut Declaration of the basic Duties of Asia People.
4. Pengaruh Globalisasi Terhadap Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi,
Sosial, Budaya di Indonesia
Globalisasi merupakan sebuah keadaan sebagai kensekuensi dari
transformasi global yang menjadikan dunia dalam kondisi compresed serta
terjadi intensifikasi kesadaran terhadap dunia sebagai suatu kesatuan yang utuh.
Dampak yang paling jelas muncul kepermukaan adalah pengaruh nilai
liberalisasi yang begitu besar dalam muatan yang diatur melalui hukum
perundang-undangan, bahkan sering kali globalisasi bertentangan dengan nilai-
nilai Pancasila, padahal dalam konteks ke Indonesia bahwa hak asasi manusia

10. bidang ekonomi, sosial dan budaya harus mengacu dan merujuk pada Pancasila,
faktanya hal ini ditandai dengan memudarnya implementasi nilai – nilai
Pancasila dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, dan
penerapan hukum terkait hak asasi manusia bidang ekonomi, sosial dan politik).
Bagi Indonesia, sangat tidak mungkin melawan arus globalisasi yang
tengah berlangsung secara akseleratif, hal ini disebabkan :
a. Indonesia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan yang disebabkan
oleh lemahnya sumber daya manusia dalam penugasan teknologi dan
buruknya birokrasi investasi
b. Pada saat bersamaan setelah Indonesia meratifikasi WTO, maka peranan
pemerintah dalam kehidupan ekonomi semakin teredukasi secara signifikan.
Meski globalisasi, yang pada dasarnya merupakan proses perubhana yang
sangat cepat di semua lini kehidupan dan munculnya kompetensi yang sangat
kejam telah menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat lemah, tetapi
masih ada celah yang dapat digunakan untuk memperkuat diri, yakni
pemerintah Indonesia harus dapat membangun kekuatan internal yang
dimilikinya.
5. Solusi Melalui Pembangunan Hukum
Pembangunan Hukum HAM tentu tidak semudah yang dibayangkan,
apalasi nuansa globalisasi yang berdimensi individual semakin mencengkeram
dan mulai meredukasi kemunalitas masyarakat Indonesia. Beberapa dekade dan
bahkan sampai sekarang, masyarakat masih terlihat paling tidak ada yang masih
menyandarkan hidupnya pada komulaitas (khususnya di Pulau Jawa), nuansa
saling membantu dalam bidang ekonomi masih terlihat, sekalipun sudah mulai
sedikit kabur akibat globalisasi yang semakin memaksa manusia semakin egois
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Fakta dilapangan berkenaan dengan HAM lebih didominasi hak politik
dan hak sipil, sementara hak ekonomi, sosial dan budaya yang berangkat dari
pemenuhan kebutuhan sering diabaikan oleh pemerintah dalam pelaksanaannya,
seperti berbagai kasus busung lapar, kelaparan dan bertambahnya jumlah
penduduk miskin di berbagai daerah di Indinesia. Fakta ini berbeda dengan
Cina, Singapura, dan negara Timur Tengah adalah contoh negata yang tidak
demokratis. Disisi lain negara tersebut sangat memperhatikan hak ekonomi,
sosial dan budaya, terutama hak ekonomi dan sosial. Hak ekonomi dan sosial

11. itu merupakan hak asasi manusia yang strategis untuk diperjuangkan dan
dipenuhi. Pembangunan hukum HAM dalam bidang ekonomi, sosial dan
budaya merupakan jaminan keberlangsungan hiduo umat manusia, tanpa itu
sejatinya negara dan bangsa ini sudah kehilangan “core value” dalam kehidpan
bernegara, bukan sistem hukum politik yang terpuaskan, tetapi pencapaian
kehidupan yang adil dan sejahtera bagi seluruh anak bangsa dan pencapaian
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai sebuah tujuan mulia
pendirian bangsa dan negara Indonesia tercinta ini.
Dalam pembangunan hukum hak ekonomi, sosial dan budaya adalah
untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila. Hal ini idealnya dilakukan dengan
melakukan konkritisai nilainilai Pancasila dalam penormaan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia
bidang ekonomi, sosial dan budaya, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa
Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa sering
mengalami pasang surut perkembangan, tetapi hal ini perlu diingat bahwa
pasang surut tersebut bukan disebabkan kelemahan nilai-nilai Pancasila, tetapi
lebih mengarah pada konsistensi implementasi nilai-nilai dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara Indonesia, termasuk dalam menata kehidupan
perekonomian bangsa dan negara.
D. Penutup
1. Kesimpulan
Dari pemaparan materi yang penulis sampaikan dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut :
a. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan
kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi,
tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau
menindas HAM orang lain.
b. Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-
undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan
oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan
diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh
proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana
terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.

12. c. Pengaruh globalisasi terhadap perkembangan hak asasi manusia bidang
ekonomi, sosial dan budaya sangat kuat, terjadi pergeseran nilai dan norma
yang melindasi dan mengatur hak asasi manusia diberbagai negara, namun
dengan adanya globalisasi sekat pembatas nilai-nilai tersebut menjadi hilang,
ada nilai yang tetap survive dan ada nilainilai yang kemudian bergeser.
2. Saran
Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan
memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa
menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan
pelanggaran HAM. Dan Jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-
injak oleh orang lain.
E. Daftar Pustaka
References
1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Persatuan Bangsa-Bangsa
(PBB) Tahun 1948.
2. Giddens, Anthony, Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial, Jakarta:
Gramedia, 1999.
3. Muladi, Demokatisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia,
Jakarta; The Habibi Center, 2002.
4. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 39 pasal 1,Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia
(HAM).
6. Asri Wijayanto 2008 Sejarah perkembangan, Hak Asasi
Manusiahttp://kumpulanmakalhttps://makalahupdate.blogspot.com/2012/11/m
akalah-hak-asasi-manusia
7. Wikipedia Indonesia. 2007. Hak Asasi Manusia.
id.wikipedia.Org/wiki/HakAsasi Manusia 26k.Diakses 02 Desember 2011
Demikian terkait artikel tentang hak asasi manusia di era globalisasi sebagai Sarana
Memahami Indonesia lengkap dengan kajian pustaka dan pembahasan